Ditemukan 2289 data
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
2613 — 1710
TerdakwaJOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uang yang telahdijanjikan.Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARIadalah seorang Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI WNo.KEPI870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 Tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian
setelahTerdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA memberikan kekurangan uangyang telah dijanjikan.Bahwa PINANGKI SIRNA MALASARI adalah seorang Pegawai Negeriberdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI WNo.KEPI870/C.4/03/2006 Tanggal 15 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagaiPegawai Negeri Sipil, atau Penyelenggara Negara pada KejaksaanRepublik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa berdasarkanSurat Keputusan Jaksa Agung RI No.KEPI1329/C.4/09/2007 Tanggal17 September 2007, serta menduduki Jabatan Struktural Kepala SubBagian
105 — 33
Langkat ialah Drs.PONIDI ASWA selaku Kepala Bidang Yankes Bahwa benar bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul08.00 Wib saksi ikut bersamasama dengan SAFRIANI mengambil uang ke SubBagian Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat. Bahwa yang menerima uang Jampersal tersebut adalah Sdri. SAFRIANIsedangkan uang tersebut diterima dari Sdr. SELAMAT sebagai Staf Sub BagianKeuangan Dinkes Kab.
51 — 17
Meneruskan SPM dan dokumen pendukung pada bagian Subbagian belanja langsung dan tidak langsung.14. Kepala Sub bagian belanja langsung dan tidak langsungmeneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM.15. Menantangani cek list persyaratan pengajuan SPM.16. Menferifikasi kesesuaian Nomor, tanggal, nilai, dan jangkawakiu pelaksanaa.17. Menferifikasi kesesuaian Nomor NPWP dan Nilai potonganpada SSP.18. Mengembalikan SPM dan Dokumen pendukungnya pada loketapabila dokumen pendukungnya tidak lengkap.19.
224 — 268
BOPkepada SMAN, MAN, dan SMKN;e Pasal 22 Ayat (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban danaBOP merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/MadrasahNegeri;Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2013 tanggal 02 MeiTahun 2013 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/MadrasahNegeri Tahun Anggaran 2013 dijelaskan bahwa Penyaluran dana BOPoleh Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurif bdan c dilakukan oleh Kepala Subbagian
M. Purnama Sofyan, SH., MH
Terdakwa:
Widhiantoro bin Maskan
349 — 123
(Anggota Tim) menggantikan Tim Pemeriksa yangtercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkareng menerimaSurat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak Lanjut PenugasanPemeriksaan atas nama Sofia Hartati Ringoringo, Widhiantoro danPurnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
84 — 78
Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampungadalah :a Mengumpulkan dan menganalisis data di Subbagian umum dankepegawaian dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkunganRSUD Dr. A.
Dadi TjokrodipoBandar Lampung.h Mengevaluasi dan Pengumpulan laporan kegiatan pada Subbagian umumdan kepegawaian kepada Ka. Tata Usaha RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoBandar Lampung.1 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Halaman 237 dari 346 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.T jkBahwa Susunan Tim Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan KementerianKesehatan pada RSUD Dr. A.
119 — 28
Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kinerja, kegiatan,akuntabilitas) Sekretariat;m.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yangberkaitan dengan subbagian Program dan Anggaran;n. Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait denganpelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.0. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasSubbagian Program dan Anggaran.Bahwa Proses terbitnya SPM adalah sebagai berikut :a.
89 — 21
Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung, usulan tersebut diberikan ke Bagian Perencanaan BAPEDAKabupaten Bandung untuk disampaikan kepada TAPD Kabupaten Bandung dandibahas bersama dengan Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, hasilpembahasan tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung yangselanjutnya dibuat suatu dokumen DPPA (Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran).Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBandung menyusun rencana anggaran perubahan dan menugaskan SubBagian
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNYIRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahuioleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.
SubBagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY88)89)90)IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahuioleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;1 (satu) lembar foto copy INVOICE yang ditujukan kepada SekretarisDPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang :HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV, ;LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850 + XDMD+LAN ;Ballpoint Merek MONT BLANC ;TAS Kulit Merek HERE;Sepatu Kulit Merek STAMER?
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
URBANUS BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya.227.1 (satu) jilid fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 37 Tahun 2007tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok danfungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangandan Aset.228.1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang PenunjukanBendahara Umum Daerah dan Kuasa
127 — 22
Lokasipengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas KecamatanKalideres.Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Baratmengeluarkan masingmasing Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan KotaAdministrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaituWALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen
449 — 300
Sebelumnya Sekretaris Dinas Kesehatan menyusun rumusandraft Keputusan Bupati tersebut bersama dengan Kepala Subbagian KeuanganDinas Kesehatan beserta staf terkait, setelah itu disetujui oleh Kepala DinasKesehatan untuk dibahas lebih lanjut di Tingkat Sekretariat Daerah, diteliti olehKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, diteliti kembali oleh AsistenAdministrasi Umum Sekretariat Daerah, disempurnakan oleh Sekretaris Daerahdan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
220 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Keberatan I/PanitiaTender dan/atau TurutTermohon Keberatan II/Konsorsium PNRI;6 Sesuai penjelasan kamipada subbagian(VIL.c.1) di atas,penyampaian SertifikatISO 9001 dan ISO14001 signature padmerek Topaz adalahuntuk memenuhi danmengikuti jadwal danpermintaan dari TurutTermohon Keberatan I/Panitia Tender.
309 — 497
PLN (Persero) dan saat inisebagai Junior Engineer Pengendalian APP yang berada di bagian subbagian transaksi energi;Bahwa adapun yang menjadi tugas saksi yaitu pemeliharan sistem AMR(Automatic Meter Reading), pembacaan AMR untuk tagihan listrikbulanan, monitoring beban harian, analisa dan evaluasi untuk TO(Target Operasi) P2TL;Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN SkhBahwa saksi juga salah satu anggota dalam team P2ITL di AreaSurakarta, sebelum team P2TL bergerak ke lapangan saksimengumpulkan
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
190 — 72
Penyisihan untuk operasional 5% dari tiap pencariantahun 2013 dipgang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha yang Kepala Suku Dinas saat itudijabat oleh Pak Joko dan yang mengelola saksi (SlametRiyadi), sedangkan untuk perionde pak Wagimandikelola sendiri oleh Sarifudin.Bahwa sehubungan dengan adanya pemotongan anggaranswakelola tahun 2013, maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Kegiatan Swakelola dibuat dengan tidak menerangkan adanyapemotongan anggaran dan dibuat seolaholah pekerjaandilaksanakan
Sos telahmenyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha (Kasubag TU) yang mempunyai tugassebagai verifikator pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Utara dengan turut serta melakukan pemotongansebesar 35% dilakukan diruang kerjanya Kabag TU terhadapnilai anggaran swakelola yang akan diterima oleh masingmasing pelaksana pekerjaan dan telah menyetujui sertamenandatangani dokumen kelengkapan pencairan anggaranHalaman 246 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK
92 — 39
Menyiapkan rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunanrencana kegiatan Sekretariat ;2. Menyusun laporan hasil kegiatansub bagian sebagai bahanpenyusunan laporan hasil kegiatanSekretariat ;3. Mengatur, mendistribusikandanmengkoordinasikan tugastugasbawahan sesuai dengan bidangnyamasingmasing ;4. Memberikan petunjuk danbimbingan tekhnis sertapengawasan kepada bawahan ;5. Memeriksa hasil kerja bawahan ;Hal 45 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.6.
WILDANI HAPIT SH
Terdakwa:
Khalidin
122 — 50
2018/PN BnaRp200.605.000,00 (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan jugamenggunakan Dana Jasa Guree Aceh Timur sebesar Rp96.225.872,(sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) yang dipotong langsung / dipungut dari gaji guru PNS AcehTimur yang bersumber dari APBK Aceh Timur untuk kepentingan pribadinyadan/atau untuk kepentingan orang lain atau setidaktidaknya uang sekitarjumlah tersebut, yang disimpan karena jabatannya yaitu sebagai Kepala SubBagian
143 — 49
., Perihal: Pengunduran Dirisebagai Kuasa Hukum, tertanggal 30 Agustus 2019, yang pada pokoknyamengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat pada Perkara Nomor6/G/2019/PTUN.ABN sejak tanggal 30 Agustus 2019, yang tembusan suratnyadisampaikan kepada Majelis Hakim dan diterima oleh Majelis Hakim melalui SubBagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 2 September 2019;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi , danPihak Tergugat Il Intervensi Il masingmasing
111 — 74
Front Liner, sebelum pemeriksaan XRay;Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satujuta dua ratus lima puluh ribu) dari Muhtar yang bersumber dari P2;Bahwa saksi menerima uang tersebut dalam amplop, danmenerimanya sebelum tanggal 11 Peburai 2013;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidaktahu;11.Saksi ABDUL ROZAK;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Terbanding/Terdakwa : Eko Trisno, A.Md.MPRS, S.E. bin Mansur
95 — 69
Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
- Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
- Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.