Bahwa untuk itulah pada tahun 2008 keluarPutusan MK Nomor 50/PUUVI/2008 yang mengaskan bahwa Pasal 27 ayat (3)harus dikaitkan pada pasal 310 dan 311. Bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal Lex Specialis dari Pasal 310 dan311 KUHP.

Bahwa revisi UU No. 11 Tahun 2008 melalui UU No. 19 Tahun 2016,menindaklanjuti putusan MK Nomor 50/PUUVI/2008, dimana putusan MKtersebut menjadi landasan historis dalam revisi UU ITE.Dalam perkara ini, secara jelas dalam UU No. 19 Tahun 2016, disebutkan bahwaterhadap Pasal 27 Ayat (3) terdapat perubahan penjelasan dimana ketentuanpada Ayat (8) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnahyang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimanaputusan Nomor 50/PUUVI/2008, yang mengaitkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3)dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 50/PUUVI/2008 menjelaskan, bahwaunsur tanpa hak dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakanperumusan unsur sifat melawan hukum (wedderechtelijk) sebagai unsurkonstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadapuji review pasal yang dimaksud Nomor 50/PUUVI/2008 dan Nomor 2/PUUVII/2009, MK menyatakan bahwa muatan pasal tersebut selaras denganketentuan UUD RI 1945. Apakah wakil resmi dari perusahaan atau instansiyang merasa nama baik instansi atau perusahaannya tercemar tidak memilikiupaya hukum? Bagi wakil resmi tersebut dapat mengajukan upaya hukum,misalnya dengan mengajukan gugatan perdata.

Sdri Dwi UtamiBahwa sesuai keputusan MK Nomor 50/PUUVI/2008 dan Nomor2/PUUVII/2009 yang menyatakan Dakwaan alternaif pertama yaituPasal 27 Ayat (3) UURI no 19 Tahun 2016 tentang Perubahasnatas UURI Nomor II tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik bukan merupakan tindak pidana umum melainkanmerupakan delik aduan, begitupun mengenai dakwaan alternativekedua yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUIHP merupakan delik aduanyang berarti tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduanoleh orang yang

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2224/PUUVI/2008, tanggal 23 Desember 2008 jo. PutusanMahkamah Konstitusi No. 80/PHPU.CVII/2009, tanggal 22Juni 2009 jo.

dimaksud baik oleh Pasal 9ayat(1) UU No. 12/2003 maupun oleh Pasal 315 UU16No. 10/2008" 2 < 2ne sau 2 ome o amos eeees ous ames ene4.3 Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakanketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak samadan menimbulkan ketidakpastian hukum (legaluncertainty) dan ketidakadilan (injustice) terhadapSesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 315 UU10/2008 :Bahwa pada bagian pertimbangan halaman 128 baris kesepuluh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUUVI

menjadi PesertaPemilu 2009, tanpa harus melalui Proses Verifikasi oleKPU baik verifikasi administratif = maupun verifikasiTICE mm imme mem trem me tin me mm scan mi mn maBahwa dasar Surat Keputusan Tergugat Nomor149/SK/KPU/TAHUN 2008 butir Kedua adalah jelasmenggunakan Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang nyatanyata bertentangan dengan Undang Undang' Dasar1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,sehingga dapat disimpulkan setelah keluarnya Keputusan14.15.16.17Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUUVI

Pelawan dalam surat perlawanannya bahkan tidak pernahmenyebutkan sama sekali hak istimewa apa yang dimilikinya dan/ataudalam kapasitas kreditur istimewa yang mana sehingga Para Peawanmerasa/menuntut harus didahulukan pemenuhan haknya daripadab.8.Terlawan yang secara jelasjelas berkedudukan sebagai krediturseparatis Pemegang Hak Tanggungan.Bahwa seandainyapun diasumsikan bahwa yang dimaksud oleh Para Pelawanadalah hak buruh maka sesuai pertimbangan dalam putusan MahkamahKonstitusi perkara No. 18/PUUVI

TFS.SAM.AEMD/5/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal ,pengajuan tagihan PT Harumsari Suryaampuh (Dalam Pailit).= T.I22 Salinan Putusan Perkara No. 02/HO/VI/2010 jo No. 23/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2010.= T.I23 Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdimuat dalam Harian Republika tanggal 22 Juli 2010.= T.I24 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUUVI/2008 tanggal23 Oktober 2008.Menimbang, bahwa para pihak berperkara masing masing telah menyerahkankesimpulannya tertanggal

diatashanya diatur tentang kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi,namun tidak diatur lebih lanjut tentang hak untuk dapat membatalkan hak eksekusiyang dilaksanakan oleh kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan,hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya ;Menimbang, bahwa dalam dalil pelawan telah dikemukakan bahwa kedudukanpelawan adalah lebih tinggi dari kedudukan terlawan I, untuk hal tersebut Majelis Hakimakan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 18/PUUVI

Untuk itulah pendiri republik menetapkan hakwarga negara untuk memperoleh pendidikan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945dan kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakansatu sistem pengajaran nasional Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, karenahanya melalui sistem persekolahan, sebagaimana yang ditempuh olehnegaranegara maju dan kini menjadi maju, kita dapat melakukan prosesmencerdaskan kehidupan bangsa, uraian ini diperjelas dalam putusanMahkamah Kosntitusi Nomor 111421126136/PUUVI/2009 tanggal 31Maret

Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak terbantahkan lagi kwalifikasitindakan Para Penggugat telah sesuai dengan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 111421126136/PUUVI/2009 tanggal 31 Maret 2010yaitu dalam melakukan penyelenggaraan Pendidikan di Indonesiakhususnya di Kabupaten Purwakarta, namun demikian malah sebaliknyaTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Purwakartajelasjelas menghambat tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskankehidupan bangsa.; 22 nn nnn nn nena en nnn ccc nnn ceeIll

SelanjutnyaHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2020/PT TTEuntuk memperkuat argumentasi hukum serta dasar hukum bahwaMenghina merupakan delik aduan dapat dilihat melalui putusan MahkamahKonstitusi No. 50/PUUVI/2008 yang menyebutkan ;Se ceeaes harus juga melindungi terhadap perbuatan yang dilarang dalamPasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus diterjfemahkansebagai delik yang mensyaratkan Pengaduan (klacht) untuk dapat dituntutdidepan persidangan.Olehnya walaupun putusan Mahkamah

Konstitusi No. 50/PUUVI/2008berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, namun pada pokoknyamengatur berkaitan dengan Penghinaan.

ditentukan dalam urutan pembagian pembayaran menurutPasal 1134 ayat (2) jo Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;17.Bahwa urutan pembagian pembayaran dimaksud pada angka 16 di atas,telah pula dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUUVI

Kepailitan dan PKPU sertaberdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengaturbahwa yang berhak mendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yangdilakukan oleh pemegang hak jaminan adalah Kreditur yang lebih tinggi dariKreditur pemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/buruh yang berstatus sebagai Kreditur Preferen adalah tidak lebih tinggi dariKreditur Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diMahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 18/PUUVI

Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan Pasal 60 ayat(2) UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengatur bahwa yang berhakmendapatkan bagian dari hasil penjualan lelang yang dilakukan olehpemegang hak jaminan adalah Kreditur yang lebih tinggi dari Krediturpemegang hak jaminan dan secara hukum kedudukan para pekerja/buruhyang berstatus sebagai Kreditur Preferent adalah tidak lebih tinggi dariKreditur Separatis sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diMahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 18/PUUVI

pasal 39 ayat(20 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan danpenundaan kewajiban pembayaran utang (UUK PKPU) yang menyatakanbahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah(buruh/pekerja) yang terutang sebelum maupun' sesudah putusanpernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit (peringkat ke 3)setelah utang pajak serta kreditur separatis pemegang agunan (PemohonKasasi).Bahwa ketentuan tersebut diatas, sejalan dan selaras dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUVI

/2008 tanggal 23 Oktober 2008bahwa dalam proses kepailitan posisi hukum bank selaku kreditur separatislebih didahulukan dibandingkan para buruh yang menjadi kreditur preferen.Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUVI/2008tanggal 23 Oktober 2008 maka pembagian porsi / bagian yang diajukan olehPemohon Kasasi terkait dengan hasil lelang tanah SHGB Nomor 121 yangmerupakan agunan yang telah diikat dengan Sertifikat Hak TanggunganNomor 611/2007 tanggal 27 Februari 2007 dan sertifikat

Sus/2020 Bahwa Penjelasan UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 dan Nomor2/PUUVII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baikdalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukansematamata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delikaduan, penegasan mengenai delik aduan dimaksud agar selaras denganasas

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dariUU ITE mengalami persoalanpersoalan.Pertama, terhadap UndangUndang ini telah diajukan beberapa kaliuji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 50/PUUVI/2008, Nomor 2/PUUVII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010,dan Nomor 20/PUUXIV/2016.Berdasarkan ...etimeaN.3ThtesPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2QBerdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008dan Nomor 2/PUUVII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemarannama

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 atas JudicialReviev Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) U U Nomor 11 Tahun 2008, berpendapatbahwa pengertian Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi ataudokumen elektronik melalui media elektronik,seperti web, ...............~13seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan,memancarkan atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi sepertihandphone, email.

;Bahwa dlam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 atas JudicialReviev Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) U U Nomor 11 Tahun 2008,berpendapat bahwa pengertian Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskaninformasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik,seperti, ...........04.24seperti web, mailing list.

tersebut ditujukan kepada saksiDeibby ;Bahwa kemudian pesan BBM tersebut oleh Redwin Tunggal/Koko diberitahukankepada saksi Deibby dan saksi Rendy Yuwono / sepupu Koko ;28Bahwa mengetahui pesan BBM yang demikian maka saksi Deibby memberitahukankepada ibunya/saksi Tan Giok Dian alias Linda Suatan ;e Bahwa Terdakwa pada waktu mengirim pesan BBM ke anak Terdakwa /Koko menggunakan handphone Blackberry merk Porsche Desain warna abuabu dengan PIN BBWT NAUO) aBahwa dlam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PUUVI/2008 tentang UjiMateri atas Pasal 58 huruf f Undangundang Pemda No.12 Tahun2008 tentang perubahan ke 2 atas UU No.32 Tahun 2004 terhadapPasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28Dayat (1), dan ayat (8) UUD 45;Dimana kedua hal tersebut diatas membedakan persyaratan yangwajib dikenakan antara syarat bagi pejabat publik yang ditunjuk danpejabat publik yang dipilin secara langsung oleh masyarakat;6.

Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUUVII/2009 tentangUji Materi atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf gUndangundang Pemilu No. 10 Tahun 2008 terhadap;Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28Dayat (1), dan ayat (8) UUD 45.5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PUUVI

Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUUVI/2008(Bukti P.3);4.

mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjaramaksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal;Bahwa menurut Pemohon, Pasal tersebut bertentangan denganUndangUndang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, UndangUndang Nomor 8Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 004/PUUVII/2009, Nomor 17/PUUVI

Tambahan Lembar Negaranomor 4721);UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, TambahanNegara Nomor 4836) yang telah diuji materilkan di MahkamahKonstitusi (MK) yang memberlakukan bahwa yang dapat duduk sebagaianggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRD Kota/Kabupaten adalah dengansistem yang memperoleh suara terbanyak melalui keputusan MahkamahKonstitusi perkara No. 22 24 /PUUVI

sangat merugikan PENGGUGAT;91011Bahwa surat pernyataan tanggal 12 Mei 2009 tersebut juga adalah merupakansurat pernyataan yang cacat hukum, karena isi dari surat pernyataan tersebutbertentangan dengan kehendak undang undang No. 10 tahun 2008tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Negara nomor 4836) yang telah diujimateriil di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan No. 22 24/PUUVI

;A.11.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi RINomor. 123/PUUVI/2009, halaman 100 s/d halaman 102 ditegaskanbahwa : Dari segi sejarah perundangundangan (wet historie) maupun faktayang tak dibantah oleh kedua belah pihak, ketiga desa yangdipersengketakan tersebut merupakan bagian/wilayah dariKecamatan Amahai sebelum diundangkannya UU 40/2003,sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yangmenyatakan, Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai bataswilayah ... sebelah timur

Putusan Nomor 14 P/HUM/2012Seram Bagian Barat adalah sungai Tala atau kali Tala atau waiTala;A.12.Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratDengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku oleh Termohonyang menetapkan batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat danKabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanpa mempertimbangkansecara tegas pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PUUVI/2009 yang telah menyatakan

Kabupaten Seram Bagian Barat secara pasti dilapangandilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan PermendagriNomor 29 Tahun 2010, tidak mengurangi ataupun menghalangi pelaksanaankewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten MalukuTengah karena Permendagri tersebut memuat ketentuan batas KabupatenSeram Bagian Barat disebelah timur berdasarkan Lampiran II UndangUndang Nomor 40 Tahun 2003 yang dinyatakan mempunyai kekuatanhukum mengikat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUUVI

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 17/PUUVI/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal : Pengujian Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan UndangUndang Nomor 12 4Tahun 2008 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang undangDasar Negeri Tahun 1945.d.

Surat Edaran Menter i Dalam Negeri Rl Nomor188.2/2302/Sj tanggal 7 Agustus 2008 perihal incumbenttentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RlNomor 17/PUUVI/2008 tanggal 4 Agustus 2008. Isi suratedaran Mendagri diantaranya : "Kepala Daerah/WakilKepala Daerah yang telah mendaftar atau didaftarkansebelum tanggal 4 Agustus 2008 berlaku ketentuan Pasal58 huruf "gq" UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentangHal. 21 dari 20 hal. Put.

dan dicatatkan dalam lembagaperkawinan, untuk yang beragama islam di Kantor Urusan Agama (KUA)dan selain islam di Kantor Catatan Sipil ;Menimbang bahwa para pemohon sudah melaksanakan perkawinansecara siri maka untuk dapat mengakui anakanak yang dilahirkan dalamHalaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2017/PN Dpsperkawinan siri tersebut maka para pemohon dapat mengajukan isbathnikah untuk mengesahkan kawin siri tersebut ;Menimbang Bahwa walaupun berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi No. 46/PUUVI

Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yangsebelumnya digunakan yaitu dengan menggunakan nomor urut.Hubungan antara mekanisme suara terbanyak dengan sistemproporsional terbuka ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalamputusannya Nomor 2224/PUUVI/2008 sebagai berikut: (Bukti P7);Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakilwakilnya yangdiajukan oleh partai politik

meninggal dialinkan dan diperhitungkanmenjadi suara Partai Politik yang mana Pemohon menyatakanbertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang padapokoknya mengatur bahwa keterpilihan Calon AnggotaLegislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak;Bahwa penerapan mekanisme suara terbanyak dalam sistemproporsional terbuka menghendaki calon yang terpilin adalahcalon yang dapat meraih simpati dan suara terbanyak darikonstituen sebagaimana telah ditegaskan oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 2224/PUUVI

Sebagaimana telahdiamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2224/PUUVI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:Bahwa Pemilu untuk memilin anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistemproporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginanrakyat memilin wakilwakilnya yang diajukan oleh partaipolitik dalam pemilu, sesuai dengan kehendak dankeinginanya dapat terwujud, harapan agar wakil wakilnyayang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkankepentingan partai

dalammenyelamatkan suara yang disebabkan oleh Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak lagimemenuhi syarat calon, sehingga suara sah yang diperolehCalon dihitung menjadi suara sah partai politik karean calonyang sudah tidak memenuhi syarat tidak dapat ditetapkansebagai calon terpilih, apabila calon dimaksud adalahpotensial untuk terpilin, maka penetapan calon terpilihadalah jatuh kepada calon yang memperoleh suaraterbanyak berikutnya (vide: Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 2224/PUUVI

Apabila Calon yang meninggal duniatersebut mendapatkan suara terbanyak, dan potensialuntuk ditetapkan sebagai Calon terpilih, maka sesuaidengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2224/PUUVI/2008, yang mengamantkan penetapan calonterpilih adalah suara terbanyak dan mendasarkan padaketentuan Pasal 426 UndangUndang Nomor 7 Tahun2017, maka penetapan calon terpilin diberikan kepadanama calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnyapada daerah Pemilihan yang bersangkutan;Bahwa muatan materi dalam ketentuan

Diterapbkan dengan mempertimbangkan segalakeadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/didugamemuat tindak pidana bentuk penghinaan menurut UU ITEtersebut; Bahwa merujuk Putusan MK perkara Nomor 50/PUUVI/2008 yangmenyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu normahukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.Artinya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum,harus melihat konteks kenapa cuitan itu

Sejalan dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP tidak merupakanpencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelasdilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membeladiri.8) Bahwa dari fakta hukum yang tersaji selama dalam persidangan,kemudian dihubungkan dengan Tuntutan JPU serta Putusan MahkamahKonstitusi perkara Nomor: 50/PUUVI/2008 diperoleh kesimpulan bahwapenerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak boleh berdiri sendirisebagaimana diatur dalam UU ITE tersebut, melainkan harus dilihat dantidak

Sempat mencetak screenshotdan besoknya saksi menghadap Bupati Gianyar pada hari selasa tanggal21 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wita ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasmaka dalam hal ini Unsur Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik telah terpenuhi ;Ad. 4, Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemarannama batikMenimbang bahwa pengertian penghinaan tersebut menurut PutusanMahkamah Konstitusi No.50/PUUVI

penghinaan dalam penjelasan pengertian dimuat dalamPasal 86 sampai dengan Pasal 102 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;yang memuat arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana; Namun demikian, melalui tafsir sistematik, dapat ditarikpengertian umum tentang penghinaan dari perumusan unsurunsur tindakpidana penghinaan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana;, yaitu"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang";Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 50/PUUVI

No bookmark name given.Halaman 31 Putusan Perkara Pidana Nomor90/Pid.Sus/2020/PN.Gin(klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatanyang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UndangUndang Informasi TransaksiElektronik sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yangmensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor14/PUUVI/2008 menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KitabUndangUndang