Pbrtahun di bulan Februari untuk melaksanakan Lokakarya di Ruang RapatRSUD Arifin Achmad Prov. Riau yang dipimpin oleh Direktur Utama dengandiikuti oleh Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Umum, SDM danPendidikan serta Bidang Keuangan. Pada saat Lokakarya jugamengundang nara sumber yang berasal dari diluar RSUD termasuk BagianKeuangan Prov. Riau dan Biro Hukum Prov.

dituangkan dalam notulen hasil lokakarya ;Bahwa hasil dari usulan bagian perencanaan mengajukan kepada BappedaProv.

FC 1 (satu) Lembar Berita Acara Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau tangga 16 Februari 2012.f. FC 1 (satu) Lembar Rumusan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau.g. FC 1 (satu) Lembar Laporan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov.

Setelah dilakukan Lokakarya maka bagian perencanaan akanmengkoordinasikan dengan Kepala Bidang masingmasing bagian untukmenentukan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuankeuangan RSUD Arifin Achmad Prov.

Membebaskan rasa bersalah dari para Terpidana (lokakarya buku KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN).Penerapan disiplin ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaanperkara pidana, terutama dalam perkara narkoba yang menyangkutTerdakwa ini, sudah lama dirintis di negaranegara barat dan LAST BUTNOT LEAST untuk diikuti oleh para penegak hukum di negara kitatercinta.Diterapbkannya aspek ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaanperkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalampemeriksaan

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukanuntuk menyampaikan pendapat dengan tematertentu ; Bahwa kegiatan Belok Kiri Fest merupakan pertemuanterbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapatdengan tema tertentu yang dirangkai dengan peluncuranbuku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula,lokakarya, serta berbagai diskusi publik tematik.

kemanfaatan umum dengantidak memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan padaPusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki serta tidakmenyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, terutama ParaPenggugat dan masyarakat luas yang bermaksud untukmenghadiri kegiatan Belok Kiri Fest ; Bahwa kegiatan Belok Kiri Fest adalah pertemuan terbuka yangdilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tematemasosial, demokrasi dan sejarah yang dirangkai denganpeluncuran buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula,lokakarya

keramaianumum dan kegiatan masyarakat, yang mana dalam hal pelaksanaannya diaturdalam Juklap Kapolri Nomor : POL.Juklap/02/XI/1995, yang mengatur bahwakegiatan masyarakat yang memerlukan ijin keramaian, yaitu pertunjukan, hiburanmusik, pemutaran film, pesta, pekan raya, festival, bazar, pameran, pawai, karnaval,atraksi ketangkasan, pentas seni, pertandingan olah raga, promosi produk, danperlombaan, lalu yang memerlukan pemberitahuan, yaitu rapat, musyawarah,muktamar, kongres, sarasehan, konfrensi, seminar, lokakarya

menimbulkan sanksi SuratPeringatan;4 Bahwa perbuatan Tergugat meninggalkan pekerjaan dikarenakan menjalankantugas organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia telah diatur didalamPerjanjian Kerja Bersama Gunung Steel Group periode 2008 s.d. 2010Pajajaran perpanjangan 2012 pasal 10 ayat (1 dan 3) yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:PASAL 10DISPENSASI UNTUK KEPERLUAN SERIKA T PEKERJA1Perusahan memberikan izin khusus kepada perwakilan serikatpekerja untuk menghadiri undangan, persidangan, seminar lokakarya

Penerima Citra Gemilang stempel/cap Citra sentosa1.Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum ProgramStudi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013, Sebesar Rp1.750.000,. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, O.

Limin,selama 3 (tiga) hari PP M.PdGol.surat tugas 26 Pembina/September 2013 Ivdberangkat dari tgl. 28 s.d30 september 2013,Lokakarya NasionalKurikulum NasionalJurusan Program StudiAdministrasi /ManajemenPendidikan di malang25, Biaya perjalanan dinas 4078.032.00 2.843.500 2.843.500 Drs.Palangka Raya Malang 1.P524111 Reddyselama 3 (tiga) hari PP Siram,surat tugas 23 M.Pd Gol.September 2013 Penata TKberangkat dari tgl. 28 s.d I/ IId Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN PlIk 04 september

III/ C 14Biaya peralanan = dinasPalangka Raya Yogyakartaselama 3 (tiga) hari PP surattugas 23 Juli 2013berangkat dari tgl. 25 s.d 27Juli 2013, mengikutiseminar hasil pelaksanaanprogram pendidikan guruMIPA unggulan4078.032.001.P5241114.047.0004.047.000Karelius,S.Si,M.ScGol.III/B PenataMuda Tingakat 15 Biaya peralanan = dinasPalangka Raya Jakartaselama 2 (dua) hari PP surattugas 28 Juni 2013berangkat dari tgl. 03 s.d 04Juli 2013, mengikutiseminar dan lokakarya(semiloka) Grand Designkelembagaan LPTK

Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan KurikulumProgram Studi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013,Sebesar Rp 1.750.000,2. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, O. Penerima Toko Telaga 1.

Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum ProgramStudi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013, Sebesar Rp1.750.000,2. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, O. Penerima Toko Telaga 1.

secara total coverage, analisis data,intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara danmempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2)Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial danpengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luargedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaanmasyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsimanajemen Puskesmas yang moeliputi Perencanaan, PenggerakanPelaksanaan/Mini lokakarya

Rincian kegiatan lihat tabel 3)Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputiPerencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/Mini lokakarya Puskesmas danPengawasan/Pelaporan/Penilaian kinerja Puskesmas. MenyelenggarakanUpaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehatmeliputi pelayanan kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkaudaerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanankesehatan.

total coverage, analisis data,intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara danmempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi, 2)Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat esensial danpengembangan di wilayah kerjanya termasuk pelayanan kesehatan di luargedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaanmasyarakat, dan kerjasama lintas sektoral. 3) Menyelenggarakan fungsimanajemen Puskesmas yang moeliputi Perencanaan, PenggerakanPelaksanaan/ Mini lokakarya

Yang menyatakan dapat pula perjanjiandiadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuatuntuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandungsuatu syarat semacam itu.Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI padatanggal 17 s/d 19 Desember 1985 telah dirumuskan asas penting berkaitandengan perikatan / perjanjian, dan yang berkaitan dengan perkara a quoyaitu:1.

Membebaskan rasa bersalah dari terpidana (Lokakarya buku I KUHP baru yangdiselenggarakan oleh BPHN)Apabila Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat laindari pembuktian kami di atas, dalam peradilan yang baik dan jujur mohon keadilan yangseadil adilnya dan untuk itu pula mohon Bapak Hakim yang Mulia berkenan memberikanputusan pidana yang seringan ringannya.Bahwa harapan kami dari nota pembelaan, dan senantiasa kami kembali memanjatkandoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya

Dalam Faseini juga dilakukan sosialisasi tentang draft Peraturan Daerah tersebut, sosialisasitersebut bisa berbentuk seminar, lokakarya, talkshow atau publik hearing, tujuandari sosialisasi adalah untuk mencari masukan dari unsurunsur masyarakat.

orang pribadi denganstatus sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerimaatau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalambentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPhPasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalansehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan,termasuk penerima pensiunc) Angka 13 yang menyatakan bahwa,Peserta kegiatanadalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatantertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar,lokakarya

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2020/PT PDGDirektur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiunc) Angka 13 yang menyatakan bahwa,Peserta kegiatan adalahorang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu,termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya(workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatanlainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungandengan keikutsertaannya

Pendidikan dan kajian Hak Asasi Manusia, seperti mengadakanpelatihanpelatinan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, danlainlain.6. Menjadi "Counter Part" pemerintah dalam memperjuangkan upayapenegakan dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusiayang berkeadilan.7.

Mengadakanseminar, lokakarya dan pertemuanperternuan di bidang pendidikan; 3).Menjadi narasumber kesehatan; 4). Melakukan riset menunjang pendidikandan komunikasi kesehatan; 5).mengadakan diskusi kesehatan denganmedia massa dan; 6).

Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV);Sedangkan dalam perkara Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umumkualifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana SK KMA tersebut,namun Ahli yang dihadirkan lebih karena jabatannya, dan Ahli menerangkan terkaitdengan perkara ini pada saat kejadian serta dilokasi kejadian belum dilakukan Ujikualitas terhadap udara, air, dan tanah, juga terkait Ahli yang dihadirkan tidakmemiliki keahlian khusus/tidak berkompeten dalam

Daerah Istimewa Aceh(BuktiT 1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh(BuktiT2):Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanUlama(BuktiT3):Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun(BuktiT4);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokokSyari atIslam (BuktiT5):Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqigah (BuktiT6);Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 8 Tahun2014 tentang Hasil Lokakarya

Namun terdapatpengecualian sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 KUHPerd.Yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentinganpihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atausuatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syaratsemacam itu.Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan olehBadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RIpada tanggal 17 s/d 19 Desember 1985 telah dirumuskan asas pentingberkaitan dengan perikatan /

Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI5.3.Pasal 43 ayat 1 d berbunyi memperoleh kesempatan untukmeningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasisarana dan sarana pembelajaran serta penelitian danpengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasukkesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentukpendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan,seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis"Maka seiring perjalanannya pada tahun 2003 Penggugatmerasa terpanggil untuk dapat mengambil peran dalammengembangkan

Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKImengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatanlain yang sejenis" ;Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimemberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiuntuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosphy inEconomics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics andCommerce, The Australian National University, Australia melaluipenyelesaian Program Part A atau prePhD (M.Ec by Coursework) danpenyelesaian

efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan (Poin a).e efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah (Poin b).Pasal 13 ayat (1) poin c yaitu Atas beban anggaran belanja negara tidakdiperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pesta untukberbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaitu Penyelenggaraan rapat, rapatdinas, seminar, pertemuan, lokakarya

efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan (Poin a).e efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah (Poin b).e Pasal 13 ayat (1) poin c yaitu Atas beban anggaran belanja negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluanpesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga padadepartemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaituPenyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,lokakarya

efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan (Poin a).e efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah (Poin b).e Pasal 13 ayat (1) poin c yaitu Atas beban anggaran belanjanegara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untukkeperluan pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah ragapada departemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaituPenyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,lokakarya

Bahwa sesuai pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah,Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat diKompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuanRoundtable On Suistanable Palm Oil (RSPO) ke 7 di Kuala Lumpur,Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwaPerusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha(HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinyamenutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasitanpa HGU.

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas substansi Rancangan Peraturan PerundangUndangan;(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukansecara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap Rancangan Peraturan PerundangUndangan harusdapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.(disalin sesuaiaslinya) (Bukti P18);.

Pada saat Lokakarya jugamengundang nara sumber yang berasal dari diluar RSUD termasuk BagianKeuangan Prov. Riau dan Biro Hukum Prov.

Riau serta pihak lain yangberhubungan dengan pengembangan rumah sakit ;Bahwa saksi tidak tahu semua usulanusulan yang diterima dibagianperencanaan ;Bahwa saksi pernah membuat pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan spesialis dokterdokter semuanya masuk ke bagian perencanaan ;Bahwa ketika melakukan lokakarya yang dibahas seluruh usulan yangsebelumnya masuk ke bagian perencanaan untuk dievaluasi dan memilahyang menjadi prioritas dan tidak prioritas digunakan oleh rumah sakit hasildari lokakarya

dituangkan dalam notulen hasil lokakarya ;Bahwa hasil dari usulan bagian perencanaan mengajukan kepada BappedaProv.

FC 1 (satu) Lembar Berita Acara Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau tangga 16 Februari 2012.f. FC 1 (satu) Lembar Rumusan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau.g. FC 1 (satu) Lembar Laporan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov.

Setelah dilakukan Lokakarya maka bagian perencanaan akanmengkoordinasikan dengan Kepala Bidang masingmasing bagian untukmenentukan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuankeuangan RSUD Arifin Achmad Prov.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Prof.Amrin Saragih, M.A, Ph.D, disamping itu Ahli juga memiliki Sertifikasisebagai Penyuluh Nasional Bahasa Indonesia dengan Nomor01/H/TT/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan danPengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selainitu Ahli juga sudah mengikuti kegiatan Pemutakhiran Kompetensi AhliBahasa di Bidang Linguistik Forensik dengan Piagam Nomor145/BTK/2018 dan Lokakarya Kebahasaan dan Kesastraan KelompokKepakaran dan