Ditemukan 232 data
43 — 19
30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PNJKTUTR2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirm ke UpT LabUji Narkoba BNN guna dilakukan wuji laboratorium dengan sisapemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa airyang diberi kode angka s/d 10.4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.5) 1 (satu) buah ash paspor Negara Republk
51 — 0
Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan salinan resminya) ;---------------------------------------------------- Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3219.HT.01.01.TH 97 tanggal 29 April 1997 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut lampirannya ;---------------------------------------------------------------------------- Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republk
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. JO A TEXVILLE diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr JONG
277 — 97
JO-A TEXVILLE dengan Nomor 12 (dua belas) tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, S.H
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor C-01230 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. JO-A TEXVILLE.
- 1 (satu) bundel salinan fotocopy Izin Usaha Industri sesuai salinan aslinya an. PT.
74 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanatermaktub dalam AKTA No. 12 yang telah diterima pemberitahuannya olehTERMOHON KASASI (dahulu TURUT TERBANDING / TERGUGAT)berdasarkan OBYEK SENGKETA II tidak memenuhi persyaratan formilyang dipersyaratkan dalam UUPT.Bahwa persyaratan formil yang tidak dipenuhi TERMOHON KASASI (dahulu TURUT TERBANDING/ TERGUGAT) yaitu :HUBUNGAN SEBABAKIBAT YAITU KARENA PEMEGANG SAHAM PT.BATUBARASELARAS SAPTA VERSI REVLI ORELIUS MANDAGIETIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL REPUBLK
31 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanMahkamah Agung Republk Indonesia Nomor 202 PK/Pdt/2010 tanggal 7Oktober 2010, isi putusannya bervariasi , dimana Putusan PengadilanNegeri Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian, di tingkatBanding isi putusannya antara lain membatalkan Putusan Pengadilan NegeriGresik tanggal 22 Maret 2006 Nomor 32/Pdt.Plw/2005/PN Gs., di TingkatKasasi isi putusannya antara lain Mengabulkan perlawanan Para Pelawanuntuk sebagian, di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RepublikIndonesia isi
PT AMARTA KARYA (PERSERO)
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Propinsi Banten
177 — 111
Sekaligus membuktikan bahwa TERGUGAT kurang cermat ataswewenangnya dalam mengambil keputusan;Bahwa dasar terbitnya Keputusan TERGUGAT berupa Surat KeputusanPenetapan Sanksi Daftar Hitam juga bertentangan dengan Pasal 6Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannyasangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TERGUGAT tersebutdinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 53 UndangUndang Repubtik Indonesia No
98 — 48
SimPasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Simalungunberwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan a quo;Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) jo Pasal 7 ayat(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republk
36 — 13
ANAS SIMBIAK.3 (tiga) lembar daftar namanama yang mengikuti pada komisikomisi negara NRFPB.1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB.2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua.8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republk Papua Barat wilayahSaireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahananpollitikpelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat.1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireriprihal sosialisasi
73 — 62
AKUP dan memperoleh surat ijin Usaha dar DEPERTEMENPERDAGANGAN REPUBLK INDONESIA dengan NO SUP : 13.266/0903/PK/V/1990.
86 — 29
Untuk TuttTergugat terdapat penambahan kalimat PEMERNTAH REPUBLK NDONESACQ diawal subyek hukum tersebut pada gugatan semula;2. Pada halaman 2 posita angka 1 terdapat kalimat awalnya asal pembagian dariayah Penggugat Petrus Ru Remu dirubah menjadi asal pembagianhibah danayah Penggugat Patrus Remi Ru. Posita angka 3.1. fertulis Norbertus Ru Remidirubah menjadi Norbertus Remi Ru;3.
160 — 78
Menurut UNDANGUNDANG REPUBLK INDONESIA NOMOR30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS sebagaimanatelah dirubah dengan UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN = 2004TENTANG JABATAN NOTARIS, pasal 15 ayat (2), butir a :(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notarisberwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkankepastion tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftardalam buku khusus;Dengan demikian nyatalah bahwa
68 — 27
perundang wundangan lainya,kerjasama Pemerintah daengan lebaga non Pemerintah dalam menyelesaikanperlindungan konsumen dan kasus~ yang terkait atau. yang sedangditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atas UUPKdan memberikan tanggapan atau masukan atas setiap pekerjaan yangdisampikan/diberikan oleh Drektorat Perlindungan Konsumen;Bahwa keajiban pelaku'~ usaha dalam memasukan, memproduksi ataumemperdagangkan produk barang/jasa untuk diperdagangkan dan diedarkanyang berlaku di Negara Republk
100 — 33
Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Bali atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukanperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengajamemasukan, mengeluarkan, mengedarkan,dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luarWilayah pengelolaan perikanan Republk
26 — 13
dalam garis lurus 9Or aja... eee cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeaas .w.Dst )Bahwa dengan adanya perbaikan danpenambahan pokok/dasar gugatan,jelas telah melanggar pasal ey yang bunyinya perubahangugatan tidak boleh mengubah ata bah pokok perkara ;Bahwa oleh karena perbaikan CS. dan penambahan pokok gugatan(Kejadian Formil) ee ukan para penggugat, sehinggamenyebabkan perubah dian materil dari gugatan sebelumperubahan.maka guga Arona harus ditolak.Hal yang sama jug rm diputus Mhkamah Agung Republk
147 — 49
dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan NegeriSimalungun berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan aquo;Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) jo Pasal 7 ayat(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republk
88 — 22
JAKSA AGUNG REPUBLK INDONESIA ;Berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran BaruJakarla Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTADI, SH.,MH., menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beralamat diJl.
61 — 28
berdasarkan peraturan perundangundangan di atas dapatdisimpulkan bahwa sesungguhnya tindakan Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Palu dengan tidak menerbitkan SKPPPenggugat adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.b Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa Ombudsman merupakanLembaga Negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaranegara dan pemerintahan sesuai amanat Undangundang Nomor 37Tahun 2008 tentang Ombudsman Republk
39 — 3
Fotokopi sertifikat ini segera kami kirimkan ke pejabat yangmembutuhkan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Solok denganmaksud memperkuat penyempurnaan dan atau melengkapi persyaratanyang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan dan bila dibutuhkan olehinstansi dan atau pihak terkait, berkas ini pun diterima oleh pejabatbersangkutan tanpa ada permasalahan;Dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku di seluruhwilayah Republk Indonesia haruslah dinyatakan bahwa H.
27 Juni 2012 juncto Surat Ukur Nomor 39/KPJ/2012 tanggal 26Juni 2012.Fotokopi sertifikat ini segera kami kirimkan ke pejabat yangmembutuhkan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Solok denganmaksud memperkuat, menyempurnakan dan atau melengkapipersyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan dan biladibutuhkan oleh instansi dan atau pihak terkait, berkas ini pun diterimaoleh pejabat bersangkutan tanpa ada permasalahan;Dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku di seluruhwilayah Republk
Terbanding/Tergugat : Marina Bay Shipping B.V
86 — 46
permohonan provisi yang berisikan pokok perkaraharus ditolak;4) Bahwa oleh karena itu tuntutan provisi dan ancaman denda yangdiajukan oleh Pelawan untuk menghentikan dan menunda prosesHal 35 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKIeksekusi patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquokarena selain Putusan Arbitrase International Final Marina Bay tersebutsudah dapat dilaksanakan menurut Pasal 66 UU Arbitrase dan jugabahwa provisi yang demikian bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republk
30 — 15
bagian unsur mengimpor;Menimbang bahwa kegiatan mengimpor secara leksikal dapat diartikansebagai suatu kegiatan antar negara, dimana suatu barang dari negara laindimasukkan ke wilayah negara Indonesia, sedangkan dalam UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khusunya dalam pasal 1 angka 4ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan impor adalah memasukkanNarkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean;Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan Daerah Pabeanadalah Wlayah Republk