Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
  • Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatunkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai.Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa terhadapperjanjian tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyerahkan uang kepadaTergugat sebanyak 11 kali (vide bukti P5 s/d P14) berupa kuitansi penyerahanuang dengan total pembayaran sebesar Rp. 305.000.000
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 15 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Sukroni Diwakili Oleh : Muhammad Sukroni
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
  • Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Kln
Tanggal 30 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
  • ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus Farmasi
Register : 13-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 63/Pid.Sus/2017/PN Psr
Tanggal 8 Agustus 2017 — TOMAS ADHI SUMITRO Bin MULATIP
94 — 5
  • sebagai berikut:SURYANTO, S.Si, Apt Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalahanti parkison; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melaluiapotek dan harus dengan resep dokter; Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn
Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
53 — 67
  • menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
    Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
201 — 32
  • tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
    anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 29-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 134-K/PM.II-09/AD/IX/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Paulus Umbu Goda
67 — 20
  • Atang yang menjadikorban, dan Terdakwa menyadari serta mengakui bahwakecelakaan ini terjadi karena kesalahannya bahwa dirinyakurang berhatihati dalam mengendarai kendaraannyasehingga kecelakaan tidak dapat dihindari kendaraanTerdakwa menabrak Saksi4 mengakibatkan Saksi4 Sdr.Atangjatuh di tengah jalan dan dibawa ke rumah sakitRSUD Sumedang, perbuatan Terdakwa yang demikianmelanggar aturan hukum maka agar perbuatan tersebuttidak terulang Terdakwa harus diberi sangsi hukumHal 24 dari 27 hal.
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd
Tanggal 1 Juli 2019 — -Jhon Rudi Manurung LAWAN Pimpinan PT. Royal Coconut
133 — 70
  • Taufik Hidayat telah diselesaikan dengan perdamaiandan tetap dalam pengawasan Management PT Royal Coconut, sehinggaapabila melakukan kembali perobuatan akan dikenakan sangsi oleh PihakManagement PT Royal Coconut, olehnya alasan Penggugat yang merasatidak nyaman lagi bekerja di PT Royal Coconut adalah mengadaada danmerupakan alasan yang dibuat menurut perasaan Penggugat sendin;.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN BREBES Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bbs
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
NUGROHO TANJUNG.,SH.,MH
Terdakwa:
WINANTO Alias CULUN Bin TALMAD
27 — 4
  • dapatmengakibatkan ketergantungan dan efek samping pengkonsumsi dapatmengakibatkan kerusakan saraf otak, kerusakan hati, kerusakan ginjal,jantung atau irama detak jantung tidak teratur dan juga akan merusak organtubuh lainnya; Bahwa terhadap penjual Dextrometrophan, Tramadol, Hexymer dan obatTrihexyphenidyl berlogo huruf LL yang dilakukan tidak memiliki kKeahliandan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang obatkesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadapsipenjual dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 23-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 22/Pid.SUS/2017/PN Bnt
Tanggal 25 April 2017 — - MUHAMMAD TAMSIL Bin UDIN
406 — 11
  • MUHAMMADTAMSIL Bin UDIN yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnyahasil hutan kayu berupa dokumen SKSHHK maka kayu olahan tersebutdapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dan dapat didugasebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam yangmana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan pasal 12 huruf e Jo pasal83 huruf b UU RI no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan ;Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa setiap kegiatan mengangkut,menguasai, atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — BUDIYONO, Dk ; PT. MULIA GLASS
49 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnyatindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakan melanggar itudiancam pula dengan pidana kurungan atau denda.... ( dikutip dalambukunya Prof. Imam Soepomo, SH berjudul : PENGANTAR HUKUMPERBURUHAN,. Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003 pada hal 11 12);Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/PDT.SUS/2013.1.
    Sangsi terhadap pelangaran atas peraturan ini biasanya ialahtidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkanseringkali juga tindakan melanggar itu diancam pula dengan pidanakurungan atau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul : PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN,. Edisi Cet. KetigaBelas, 2003 pada hal 11 12);1.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 01-11-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 15 September 2011 — R.Ay. UNTARI,Dkk VS R. Ay. HANJANI dkk
206 — 33
  • kita lihat fakta hukum sudah berjalan 34 tahun,dan kalau kita menggunakan analogi' karena tanah kitamenggunakan dasar hukum adat itu termasuk juga adanyarechtowerding yaitu) melepaskan haknyaBahwa hal tersebut ada sangsinya, dan untuk sistem hukumtanah kita yang induknya UU No 5 tahun 60 fungsisosial ini ada kaitannya dengan kewajiban kewajiban,Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Ska.akan tentu saja apabila tidak melakukan fungsi sosialmaka ada sangsi
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Maret 2019 —
79 — 44
  • Pengembangan Usaha dibidang properti ;Bahwa jual beli tersebut antara Penggugat Dalam rekonvensi dan tergugatdalam rekonvensi telah direalisasikan sebagaimana telah dituangkandidalam Surat Perjanjian tanggal 09 Februari 2015, dan selanjutnya olehTergugat Dalam Rekonvensi dirubah dengan Perjanjian Jual Beli yangdibuat pada tanggal 08 Mei 2015 ;Bahwa kalau diperhatikan dengan cermat perjanjian tanggal 08 Mei 2015,hanya untuk menguntungkan pihak Tergugat Dalam rekonvensi, karenatidak ada konsekwensi atau sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-06-2011 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2011/PHI.PN.TPI
Tanggal 15 Juni 2011 — - RACHMAD (Penggugat) - PT. DRYDOCKS WORLD PERTAMA (Tergugat)
84 — 35
  • Jika kemudian Penggugat dengansadar melanggar peraturan keselamatan, tentunya dengan kesadaran yang sama penggugatharus menerima sanksi yang diberikan kepadanya, dimana sejak tanggal 16 Nopember2009 sangsi yang diberikan kepada para perokok yang merokok di tempat yangdilarang adalah PHK tanpa uang pesangon ;5.4. Bahwa kemungkinan adanya perubahan terhadap sanksi yang ditetapkan di dalam Pasal 3816huruf d Peraturan Perusahaan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 51/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Meily, SH, M.Hum
Terbanding/Penggugat : Tuan Fitriandi, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat II : Lie Na, SH, M.Hum,
Turut Terbanding/Tergugat III : Dr. Santy Cintiana Dewi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Puteradi Kurniawan, S.Kom
Turut Terbanding/Tergugat V : I Ketut Astika, SH
98 — 56
  • membuat suratperjanjian tersebut baik diantara salahsatu maupun semua Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dihadirkan sebagaisaksi dalam membuat surat perjanjian tersebut.Dan surat perjanjian tersebut diperoleh pada saat Penggugat melakukanaction tindakan hukum kepada Tergugat , Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV hanya berupa berkas fotocopi yang melampir di berkasberkasnya Penggugat ;Bahwa, Tergugat , Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV masihmeragukan dan sangsi
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus
Register : 25-01-2011 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 9/Pid.Sus/2010/PN Kbm
Tanggal 10 Februari 2011 — H. MAKMURI bin H. MAD NGARSIS
71 — 15
  • MAKMURI telah melakukan tindak pidana yangberkaitan dengan ordonasi harga barang (prijsbeheersing ordonantie 1948)dan pelanggaran pasal 3e UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentangpengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Benar bahwa sangsinya adalah sangsi pidana dengan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No. 03/MDAG/PER/2/2006 dan ataupasal Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo. 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015
43 — 28
  • Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan (satu) buah magazen SS1 danberisi 19 (sembilan belas) butir munisi tidak memiliki surat ijin dari pihak yangberwenang, untuk menyimpan 1 (satu) buah magazen SS1 dan berisi 19( sembilan belas) butir munisi.De Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan mengerti untuk menyimpansenjata api dan munisi harus memiliki surat 1jin dari pihak yang berwenang danterhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sangsi yang berat.DanKedua :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA RSUP., DR. M. DJAMIL PADANG VS DR. NOVERIAL., SP.OT;
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2647 K/PDT/2010
HUSNI ; M. DAHLAN HS. DK.
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.