Klasifikasi Pos Tarifbahwa sesuai Pasal 12, 13 dan 14 Undangundang tentang Kepabeanan dinyatakanantara lain, Menteri Keuangan:menetapkan besarnya pembebanan tarif most favoured nation (MFN);menetapkan besarnya pembebanan preferensial hasil perjanjian regional;mengklasifikasi barang;bahwa sebagai pelaksanaan dari Undangundang tentang kepabeanan, makakeputusan Menteri Keuangan tentang tarif dimaksudkan untuk memberikankepastian dan kejelasan mengenaiklasifikasi jenis barang dan pembebanannya;bahwa

berbagaimacam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalah denganpencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan.Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t0681E/ t0681e04.htm#1.3.3, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;il Heat Treatment;ili Refrigeration; daniv Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation

HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara a guo hendak menggunakan penjelasanataupun literature secara umum terkait perlakuan/penanganan Kurma pasca panen, seharusnya MajelisHakim Pengadilan Pajak juga menggali dan mencariliteraturliteratur lain terkait buah Kurma dan tidak hanyasebatas penjelasan sepihak dari Termohon PeninjauanKembali.4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali pada website FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nation

Tuas Y 7 9 EL a oss nation ORS ; SoratPerceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan,sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga denganperceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;2. Kitab AlFighiyyatu AlIslamiyyatu wa Adillatuhu Juz VU halaman 527:vob Lb glaw Wola!

Cooperation and Development (OECDTransfer Pricing Guidelines) paragraph 7.6, paragraph 7.9 dan paragraph 7.11,jika pemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity makadianggap tidak ada jasa yang dilakukan, sehingga tidak dapat dibiayakan;Bahwa karena seluruh pekerjaan jasa teknik adalah kegiatan duplikasi danstewardship activity maka atas pembayaran jasa teknik tersebut menurut Pasal18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaranke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata,wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha di mana Pemohon Banding telahmelakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transferpricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, makapendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh, Pasal 10 ayat (3) Jax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapailmuan hukum

Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigenrecht),

1 (satu buah kaos lengan pendek warna hitam merk NATION FACTORY). 1 (satu buah kaos lengan pendek warna cokelat merk BILLABONG).Dirampas untuk dimusnahkan.8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.-(dua ribu rupiah ).

maka syaratsyarat pelanggaranTaklik Talak sebagai dasar Penggugat memajukan gugatan perceraian telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa seorang suami yang sesaat sesudah akad nikahmengucapkan suatu janji Taklik Talak berarti ia telah menggantungkan talaknya kepadasuatu janji keadaan atau syarat tertentu yang apabila ternyata ia melanggar janji Taklikitu dan terbukti pula dipersidangan terpenuhi syaratsyarat pelanggaran janji Takliktersebut, maka menurut doktrin hukum Islam adalah sebagai berikut : baa nation

• 1 (satu) narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas timah rokok dan dimasukan kedalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukan lagi kedalam satu bungkus rokok glory;
• 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening kecil kemudian dimasukan dalam satu bungkus rokok nation

Rates spaces Docs A el hy aee Vs meat Lb ny to a ee Nation *Me '" 5 os Me 1 5 % tie. .in Wega ~ om = mae yy oS + iL al eopar a el) koe le Ke y) Ramey se a y4 0 4) ie yoo jane Same a et a ae!

sighat talik talak angka 2 dan 4;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ridha atasperlakuan Tergugat tersebut dan gugatan Penggugat beralasan serta15Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,00dipersidangan, maka telah terpenuhilah syarat talik talak tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakanpendapat ahli yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelissebagaimana tersebut dalam Kitab Syargowi alat Tahrir juz Il halaman302, yang berbunyi :Loa nation

Irradiation;Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation (FAO) yang dimuat padahttp://www. fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3, perlakuanheat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadapKurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnya dengan rentangpemanasan selama paling cepat selama 20 menit dengan suhuantara 5090 C, maka dengan demikian telah jelas dan tegasbahwa tujuan pengeringan adalah untuk mengawetkan, sehinggadalil Termohon Peninjauan Kembali

PengadilanPajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quohendak menggunakan penjelasan ataupun literature secara umumterkait perlakuan/penanganan Kurma pasca panen, seharusnyaMajelis Hakim Pengadilan Pajak juga menggali dan mencariliteraturliteratur lain terkait buah Kurma dan tidak hanya sebataspenjelasan sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada website FAO (Food and AgricultureOrganization of the United Nation

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaranke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata,wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha di mana Pemohon Banding telahmelakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transferpricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, makapendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

tersebut tidak diakui maka pinjaman yangdiberikan oleh induk perusahaan (Hyatt International Corporation) dalam rangkapembelian tersebut tidak diakui, sehingga atas biaya bunga pinjaman tersebutjuga tidak diakui;Bahwa karena seluruh transaksi pembelian tersebut tidak wajar dan tidakmemiliki manfaat ekonomis maka transaksi pembayaran bunga yang terkaitdengan pembelian tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UndangUndangPajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerika Serikat danUnited Nation

secara komersial;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwapembayaran bunga ke HIC bukanlah dividen terselubung karena sehubungandengan transaksi pembelian yang nyata, wajar dan memenuhi kelaziman duniausaha sesuai dengan panduan penanganan transfer pricing yang dikeluarkanoleh OECD Transfer Pricing Guidelines, maka koreksi Terbanding mengenaidividen terselubung menurut Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh, Pasal 10ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp ://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681604.htm#1.3.3, perlakuanheat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnyadengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20menit dengan suhu antara 50 90 C, maka dengan demikiantelah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untukmengawetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembaliyang

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2013Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada website FAO (Food and AgricultureOrganization of the United Nation) Error! Hyperlink referencenot valid., diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagaiberikut:i. Fumigation;ii. Heat Treatment;iil. Refrigeration; daniv.

Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2015 tidak ada jasa yang dilakukan;Bahwa Karena seluruh pekerjaan jasa teknik adalah kegiatan duplikasi danstewardship activity maka atas pembayaran jasa teknik tersebut menurut Pasal18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan, Pasal 10 ayat (3) Tax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention on Income Taxdikategorikan sebagai dividen terselubung (disguised dividend);Menurut Pemohon Banding.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas penetapanpembayaran

berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaranke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata,wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha dimana Pemohon Banding telahmelakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transferpricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, makapendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation

berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentdan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur daROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan unmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tal2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between *Association Of South East Asian Nation

Kejahatan Narkotikatelah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention AgainstTransnasional Organized Crime) tindak pidana atas partisipasi dalamkelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Kejahatan Narkotika telah dipandangsebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional OrganizedCrime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi.

RepublikIndonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk AtasBarang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.011/2011 tentangPerubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea MasukAtas Barang Impor, yaitu tarif yang berlaku umum (Most Favoured Nation

TheOrganization for Economic Cooperation and Development (OECD TransferPricing Guidelines) paragraph 7.6, paragraph 7.9 dan paragraph 7.11, jikapemberian jasa merupakan duplikasi dan stewardship activity maka dianggaptidak ada jasa yang dilakukan;bahwa Karena seluruh pekerjaan jasa teknik adalah kegiatan duplikasi danstewardship activity maka atas pembayaran jasa teknik tersebut menurut Pasal18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan, pasal 10 ayat (3) Tax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation

berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaranke HIC bukanlah dividen terselubung karena merupakan transaksi yang nyata,wajar dan memenuhi kelaziman dunia usaha dimana Pemohon Banding telahmelakukan pembebanan biaya sesuai dengan panduan penanganan transferpricing yang dikeluarkan oleh OECD Transfer Pricing Guidelines, makapendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation

Bahwa batasan kepemilikan modal maksimal 70% (tujuh puluh persen)bagi penanam modal dari negaranegara ASEAN berdasarkankesepakatan the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).Kesepakatan AFAS adalah komitmen 10 (sepuluh) negara ASEAN yangtelah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter ofthe Association of Southeast Asian Nation (Piagam PerhimpunanBangsaBangsa Asia Tenggara);8.

Bahwa sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 25 Tahun2007 tentang Penanaman Modal dan UndangUndang Nomor 38 Tahun2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of SoutheastAsian Nation (Piagam Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara),maka ditetapkannya Perpres a quo, yang orientasinya dalam rangkamenghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaanIndonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakaniklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikankepastian hukum

Persyaratan kepemilikan saham bagi penanam modal dari negaranegara ASEAN asing sampai dengan maksimum Association ofSouth East Asian Nation 70% mengacu pada keterlibatan Indonesiadalam (selanjutnya disebut ASEAN). Sebagai negara anggotaASEAN, Indonesia ikut serta dalam perundingan di bidangpenanaman modal yaitu ASEAN Framework Agreement OnServices (selanjutnya disebut AFAS);Halaman 32 dari 56 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/20174.