Bahwa Tergugat telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) selama 30 tahun;f. Bahwa atas lahan tersebut, telah terbit Sertipikat Hak Atas tanahatas nama Tergugat I; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tergugat dariTergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat melepaskan hak atastanah dan tanam tumbuh diatasnya sesuai Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah dan Kwitansi tanggal 03 Maret 1997;Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 275/Pdt. G /2019/PN. Btm.4.

Btm.terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentangPerubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan

Bahwa Tergugat telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)selama 30 tahun;f.

kakakPemohon;e Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon memakai namaKiunardy ;e Bahwa seharihari nama Pemohon disebut She Kiun;e = Bahwa arti nama She Kiun artinya adik lakilaki;e Bahwa tanah pemohon suratnya sudah diterbitkan Yayasan diBatame Bahwa Pemohon ada mendapat warisan dari orangtuanya, berupatanah letaknya di Batam ;e Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibumasih ada;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilannegeri Tanjungpinang mau mengurus uang wajib tahunan otorita

ISMAIDI :e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluargahanya teman lama;e Bahwa selama ini Pemohon dipanggil nama She Kiun ;e Bahwa Pemohon memiliki tanah di Batam peninggalan ayahnya;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilannegeri Tanjungpinang mau mengurus uang wajib tahunan otorita(UWTO) tanah pemohon di Batam, karena nama Pemohon di KartuTanda Penduduk dan di Surat tanah berbeda maka tidak bisa diuruspembayarannya;e Bahwa dulu ada anjuran untuk suku tionghoa menggunakan

mengajukansurat tanah dimaksud; pemohon hanya mengajukan bukti surat berupa SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014(P.6) , Surat Team Pemukiman Kembali Penduduk (P.7) dan Surat TandaPenerimaan Laporan Kehilangan Barang (P.8), yang seluruhnya mencantumkannama Kiunardy/Kionardy;Menimbang, bahwa saksisaksi menerangkan bahwa Pemohon memilikitanah dari peninggalan ayahnya yang terletak di Batam dan pemohon hendakmelaksanakan kewajibannya membayar Uang Wajib Tahunan Otorita

Bahwa atas Keputusan Ketua Otorita Batam No. 043/UMKPTS/V/1998tanggal 28 Mei 1998 telah diajukan Gugatan oleh H. Anwar Sjukur(Direktur PT.

Bunga Setangkai ataskeputusan BP Batam yang membatalkan/mencabut Surat KeputusanKetua Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam No. 043/UMKPTS/V/1998 tanggal 28 Mei 1998.

Bunga Setangkai Jalan Batam Centre; Fotokopi Surat Putusan Nomor: 376 K/TUN/1999antara Ketua Otorita Batam melawan H. Anwar Syukur;Fotokopi Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Industri Pulau Batam Nomor: 043/UMKPTS/V/1998 tentang Pembatalan Pengalokasian danhalaman 33 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPI21.22.23.24.P21P22P23P24Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas nama PT.

Menimbang, bahwa alas hak tebitnya objek sengketa a quoadalah Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. 96/UMKPTS/VII/90 Nomor Urut Alokasi : 186 tentang PenetapanPenggunaan Tanah Kepada PT.

kepada Otorita Batam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya sebagian pengalokasianlahan milik PT.

Infra Tech mengadakan pengecekan dengan mendatangipihak BP Kawasan Batam atau Otorita Batam (OB), guna menanyakan kebenaran suratkepemilikan Terdakwa MARIDUK TOBING berupa Sertifikat HGB No. 12130 dan PLNo. 24040523 tertanggal 24 November 2005 atas nama MARIDUK TOBING, makapihak BP Kawasan Batam atau OB yang diwakili oleh Sdr. SLAMET, SE., memberikanketerangan bahwa Sertifikat HGB No. 12130 dan PL No. 24040523 adalah benar milikTerdakwa MARIDUK TOBING;Selanjutnya PT. HCPT melalui PT.

Protelindo mengadakanatau melakukan pengecekan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batamke BP Kawasan Batam atau Otorita Batam (OB) dan Dinas Tata Kota Pemko BatamHal. 5 dari 23 hal. Put. No. 189 K/Pid/2014untuk mengetahui lebih jelas atas kepemilikan lahan tersebut dan dimana seharusnyatower tersebut berdiri. Kemudian PT. Protelindo mengadakan pengecekan secaralangsung ke BPN Kota Batam dengan diberi tahu terlebih dahulu kepada PT. HCPT danPT.

sebesar Rp. 81.045.250, (delapan puluh satu jutaempat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 3 September 2004yang telah dilegalisir;Fotokopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO sebesar Rp. 3.575.000, (tiga jutalima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) No. 208/FUMPL/L/V/2004 tanggal 17Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam yang telah dilegalisir sesuaidengan aslinya;Izin Prinsip No. 264/IP/KA/L/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dikeluarkanoleh Otorita Batam yang dilegalisir sesuai dengan

Tagihan Uang Muka UWTO sebesar Rp. 3.575.000, (tiga jutalima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) No. 208/FUMPL/L/V/2004 tanggal 17Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam yang telah dilegalisir sesuaidengan aslinya;Izin Prinsip No. 264/IP/KA/L/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 yang dikeluarkanoleh Otorita Batam yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;Penetapan lokasi No. 24040523 tanggal 4 Agustus 2004 yang dikeluarkan olehOtorita Batam yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;Faktur Tagihan UWTO No

. 2441/F/PL/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004sebesar Rp. 67.925.000, (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh limaribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Otorita Batam yang sesuai dengan aslinya;Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. 335/JB/PL/VIII/2004 tanggal 4Agustus 2004 sebesar Rp. 1.787.500, (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuhribu lima ratus rupiah) yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.14.500.000, (empat belas

Soehoed selaku Ketua Otorita Asahan kepada MenteriKeuangan RI;2) Surat Nomor: 0123/I/OA/S2/88 tanggal 23 Pebruari 1988dari A.R.

BuktiT18 : Surat Ketua Otorita AsahanNomor 32?1I/OA/S2/03, tertanggal 19 Januari 1993, PerihalKeterangan Mengenai PT. Aldevco (sesuai denganfotocopy) ;45. Bukti T19 : Surat Otorita Asahan Nomor501/I/OA/S2/90, tertanggal 14 Juni 1990 Perihal PT.Aldevco (Sesuai dengan fotocopy);Hal 107 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN.

Aldevco juga dan,Otorita Asahan itu berkaitan denganPT. Aldevco ; Bahwa Kapasitas AR. Soehoed pada waktu di panggil Kejaksaan,dalam kapasitas selaku Direktur PT.

Pak Soehoed ; Bahwa Kalau Otorita Asahannya sendiri saksi kurang paham,karena saya masuk tidak sebagai Otorita Asahan ; Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan Otorita Asahandengan PT. Aldevco pada waktu itu saham yang masuk di Aldevcouangnya dari PT.

Soehoed,uangnya dari Otorita Asahan, tetapi kalau di laporan keuangannyatidak, tapi keterangan yang diberikan kepada saya seperti itu ; Bahwa saksi tidak tahu Otorita Asahan itu bentuknya PerseroanTerbatas juga bentuk badan hukumnya ; Bahwa saksi tidak tahu pemilik Otorita Asahan ; Bahwa Saksi bekerja di Aldevco sejak tahun 1990 pemilik saham100% adalah alm. AR Soehoed. saksi pernah mendengar nama pakTrenggana Kesuma ; Bahwa Pak Trenggana sebagai Direktur Keuangan PT.

Pantai Barelang Indah;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C.0078031303 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500,berikut Kwitansi tanda terima Nomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013tanggal 23 Aprile Keputusan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu.

sesuai Faktur Tagihan UangWajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C. 0078031303 tanggal 20Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500, berikut Kwitansi tanda terimaNomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013 tanggal 23 April 2013, sehinggadengan demikian telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 43 Tahun 1977.

T TINT 4aFaktur tagihan Uang Muka Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) No. faktur : A.028907201201 tanggal 24 Juli T HINT 4bKwitansi tanda terima pembayaran tagihan uang mukaUWTO Nomor : 387/WIL.1/A1.15/8/2012 tanggal 10Agustus 2012.; T HINT 5a Faktur tagihan biaya pengukuran No.

Penetapan Lokasi 28020264, tanggal 20 Februari2008, (P.Int.7 =Bahwa telah diterbitkan Surat Perjanjian Nomor : 0016/SPJ/KDL3/V/2008 tentang Pengalokasian Penggunaan dan PengurusanTanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,tanggal 16 Mei 2008, (PIL.

Seluruh areal tanah yang terletak di pulau batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita pengembangan daerah Industri PulauHalaman 85 dari 96 Halaman, Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNTPIb.

Nippon SteelTanjung Uncang Kota Batam;Bahwa, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan itusendiri karena saat kejadian saksi berada dirumah danbaru tahu setelah ditelpon oleh keluarga yang mengatakankalau korban Firmansyah Siregar sudah berada di RumahSakit Otorita Batam, dan sesampainya di RS Otorita Batamternyata Firmansyah Siregar telah meninggal dunia ;Bahwa, saksi sempat melihat keadaan korban, di bagiankepalanya ada luka, didagu juga ada luka, tetapi untukbagian yang lain saksi sudah tidak sanggup

lagimelihatnya;Bahwa, terdakwa yang membawa korban ke RS Otorita Batamdan yang membayar biaya Rumah Sakit, juga terdakwa adamemberikan santunan uang duka sebesar rp. 27.000.000,serta antara terdakwa dan keluarga korban sudah terjadiperdamaian ;Bahwa, saksi membenarkan bukti surat perdamaian yangditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ;Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa foto fotokendaraan Firmansyah Siregar dan mobil terdakwa ;Bahwa, saksi memohon kepada Majelis Hakim dipersidanganagar

Nippon SteelTanjung Uncang Kota Batam ; Bahwa, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan itusendiri karena saat kejadian saksi berada dirumahdan baru tahu setelah ditelpon oleh anak saya yangbernama Sumiati, yang mengatakan kalau korbanMulyadi sudah berada di Rumah Sakit Otorita Batam,dan sesampainya di RS Otorita Batam ternyata Mulyaditelah meninggal dunia ; Bahwa, terdakwa yang membawa korban ke RS OtoritaBatam dan yang membayar' biaya Rumah Sakit, jugaterdakwa ada memberikan santunan uang duka sebesarrp

kanan, lalu setelahmendahului light truk tersebut terdakwa kembali hendak kejalur kiri, akan tetapi jalanan licin menyebabkan sulitdikendalikan bahkan terdakwa mencoba mengerem akantetapi tetap menabrak sepeda motor smash dan yamaha yangada didepan kendaraan terdakwa ; Bahwa, setelah kendaraan terdakwa berhenti, terdakwamembantu korban yang ada di bawa mobil terdakwa ke bahu,sementara korban yang lain dibantu oleh orang orang yangditempat kejadian, lalu terdakwa membawa para korban keRumah Sakit Otorita

.:46 tanggal 12 Nopember2011 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam; atas nama NuRITA lahir di Madiun, tanggal 13 Mei 1980; pekerjaanSwasta; agama Islam; pindahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Berikut BangunaRumah Liar, surat Bukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji ReformasiBatam; Peta lokasi Nomor Blok C No.:08 tanggal 12 Nopember 2011 yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; atasnama HASANUDDIN lahir di Bonto Parang, tanggal 01 Juni 1979; pekerjaanSwasta; agama Islam; pidahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah kosong seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Surat BuktiPenempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji Reformasi Batam; Peta lokasi NomorBlok C No.:38 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam tanggal 13 Nopember 2011; atas nama JENNYWATI alias ISNEN lahirdi Pangkal Pinang, tanggal 13 Maret 1971; pekerjaan Wiraswasta; agama Islam;pidahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Berikut bangunanrumah tinggal diatasnya, surat Bukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu AjiReformasi Batam; Peta lokasi Nomor Blok C No.:43 tanggal 13 Nopember2011 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam; atas nama M.

Sebidang Tanah kosong seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi); SuratBukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji Reformasi Batam; Peta lokasiNomor Blok C No.:38 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam tanggal 13 Nopember 2011; atas nama JENNYWATI aliasISNEN lahir di Pangkal Pinang, tanggal 13 Maret 1971; pekerjaan Wiraswasta;agama Islam; pidahan lokasi dari Kp.

turut Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalildalil:Hal. 1 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009Bahwa Tergugat sebagai pihak yang namanya tercantum sebagaiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan lInvestigasi(Tabloid Investigasi) telah membuat tulisan, yakni dalam Tabloid InvestigasiEdisi #11/1730 Agustus 2006, dengan tajuk Warisan Korupsi Ismeth diOtorita Batam, dengan laporan utama dalam 9 (sembilan) halaman denganjudul: (1) temuan BPK di Otorita

Pada cover Tabloid Investigasi tersebut termuat berita Warisan KorupsiIsmeth di Otorita Batam";b. Halaman 4 Tabloid Investigasi pada bagian Editorial dengan judul "FigihKorupsi" dengan komentar dari Tergugat yang dikutip sebagai berikut "...Ismeth Abdullah belakangan terungkap mengobral dana ratusan jutamilyar selama menjabat Ketua Otorita Batam dari Tahun 1998 sampaiawal 2005.

Halaman 5 Tabloid Investigasi "Jejak Korupsi Otorita Batam" dan jugamemuat itulisan "benarkah laju korupsi paling tinggi terjadi di eraKepemimpinan Ismeth Abdullah?";d. Halaman 7 Tabloid Investigasi berjudul "Temuan Audit BPK atas OtoritaBatam" pada alinea terakhir yang bunyinya "dalam pemeriksaannya, BPKmenemukan ketidaktertiban pengelolaan penerimaan dana MIWO yangjelasjelas mempengaruhi Cash Flow Keuangan DB. Bukan mustahilpiutang itupun bakal lenyap ditelan bumi.

Moestofa boleh jadi tak kuasa menolak, Ilha wong Ismeth Abdullahmasih duduk sebagai Staf Ahli di Otorita Batam";Halaman 10 Tabloid Investigasi, berjudul "Mubaligh Ismeth Menilap UangKas" yang berisi tulisan "Sejumlah LSM di Batam melaporkan adanyadugaan penyimpangan penggunaan uang kas Otorita Batam semasaKepemimpinan Ismeth Abdullah. Uang kas ratusan milyar rupiah.

Aksimembabat hutan lindung demi bisnis kian semarak menyusul notakesepahaman antara Ketua Otorita Batam dan Walikota Batam upayamenjual hutan ke pengusahapun kian sempuma selepas keluarnya SuratMenhut MS.

yang dikenal dengan Pasar Melati, karena lahandipasar kaget AKAO Pelita akan digunakan oleh Pemerintah Kota MadyaBatam untuk pembangunan;Bahwa pada saat Penggugat dipindahkan ke Bengkong di atas lahanseluas 9.813,86 m* disarankan oleh Pemerintah Kota Madya Batam danOtorita Batam agar penggugat membentuk koperasi berbadan hukum agarmempermudahkan mengurus legalitas lahan di Otorita Batam, supayaPenggugat bersama anggotanya tidak lagi menjadi korban pemindahankarena pembebasan lahan;Bahwa maka pada

yang terletak di PasarMelati Bengkong ke Otorita Batam, namun atas saran dan usul BapakMartius Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Pembina Koperasi dansebagai Kepala Bagian Pemerintan Kota Madya Batam agar pengajuanpermohonan legalitas lanan oleh koperasi supaya memakai/menggunakannama Pemerintah Kota Madya Batam saja agar pengurusannya cepat danbiaya ringan;Bahwa atas dasar ini, lalu Pemerintah Kota Madya Batam hanya dipinjampakai nama saja oleh koperasi mengajukan permohonan legalitas ataslahan

yang terletak di Pasar Bengkong Batam keOtorita Batam, kemudian pada tanggal 10 November 1995 Otorita Batammenerbitkan faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaPemerintah Kota Madya Batam. Sedangkan Uang Wajib Tahunan sebesarUS$ 11.580,11 dibayar oleh pengurus koperasi;Bahwa pada tanggal 18 Maret 1996 Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan Nomor 148/SKEP/KAATI/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas 9.813,86 m?

Bahwa pada tanggal, 18 Maret 1996 Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan Nomor148/SKEP/KAAT/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas9.813,86 m?

Putusan Nomor 565 K/TUN/2016pengelolaan kioskios, namun secara hukum izin alokasi lahan terhadapobjek sengketa a quo dimohonkan oleh Pemda Kodya Batam, ... dst.; Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas nama SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 148/SKEP/KAAT/III/1996 tentang Pengalokasian danPenggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu Dari Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (buktiT10) ... dst; Dari kedua pertimbangan

pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

YONDRI DARTO, SH, bertempat tinggal di Jalan SultanAbdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A Nomor 10 dan11 NagoyaBatam, Kepulauan Riau;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/ Para Terbanding;DanBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)dahulu OTORITA BATAM, beralamat di Jalan Engku Putri,Batam Centre, Kota Batam,Turut Termohon Kasasi dahulu TurutTergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 18 hal.Put.

duabelas juta rupiah) dan pada tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat belassebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya setelah pembayaran Uang Panjar kemudian disepakatiakan dilakukan penandatangan Akta Pengikatan Jual Beli di depan Notaris /PPAT Yondri Darto, S.H;Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jual belitersebut merupakan milik Tergugat , kemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumendokumen asli berupa IP (izin Prinsip), Faktur UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita

BATAM) dahulu Otorita Batam, karena lahan yang menjadi Objek JualBeli yang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (BP BATAM) dahulu Otorita Batam kami tarik menjadi pihakTurut Tergugat adalah untuk mengamankan hak hak hukum Penggugat agarterlindungi sebagaimana surat pemberitahuan hukum yang telah kamisampaikan pada tanggal 26

yang terletaksetempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, KotaBatam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai DraftGambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (Bp Batam) Dahulu Otorita Batam tertanggal sepuluh Maret dua ribuempat belas (10 032014);Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapatdibantah oleh Tergugat rnaka Penggugat mohon agar putusan atas

BATAM) dahulu Otorita Batam tertanggalsepuluh Maret dua ribu empat belas (10032014) yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat , adalah sah dan mengikat secara hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jualbeli merupakan perbuatan Wanprestasi;Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan danmelaksankan perjanjian jual beli dinadapan Tergugat Il, dengan segeramenandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan YondriDarto, S.H.

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari Tergugat Ill padatanggal 21 April 2009, untuk mengurus semua dokumen tanah/alokasitanah atas lokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di PerumahanLucky View pada Kantor Otorita Batam sesuai dengan Penetapan Lokasi(PL) Nomor BTA/PL/438/85, tanggal 24 Desember 1985 atas nama PTPembangunan Batam;5.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksanaan Otorita BatamNomor 464/BKAP/KA/X11/1986, tanggal 31 Desember 1985;2. Gambar Penetapan Lokasi tahun 1990, Nomor Lokasi Tanah BTA.PL/438/85;3. Faktur UWTO Nomor 4651/F/Asum/BHP/XII/88, tanggal 24111988;4. Ketentuan Perencanaan Bangunan Nomor 352/FP/DITREN/X11/1989;5. Patwa Planologi Nomor 352/FP/DITREN/XII/1989, tanggal 1 Desember1989:6.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (SKEP) Nomor 464/SKEP/KA/XII/1986,tanggal 31 Desember 1985;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang yangmengakuaku sebagai kuasa/wakil dari PT Pembangunan Batam (PTHalaman 9 dari 22 hal.Put.Nomor 267 PK/Pdt/2017Pembangunan Batam Utama) telah melakukan perbuatan yang merugikanPenggugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan memberikanketerangan palsu/keadaan palsu kepada Badan Otorita Batam

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi 40 (empat puluh) GambarPenetapan Lokasi Pengganti atas nama PT Pembangunan Batam yangditerbitkan dan diserahkan Badan Otorita Batam kepada TergugatRekonvensi:3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan danmengosongkan tanah dan bangunan rumah serta apartemen diPerumahan Lucky View yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dalamkeadaan baik;:4.

Omar Sugianto Direktur Utama PT Pembangunan Batammenyampaikan surat kepada Otorita Batam tentang PermohonanPembatalan Penerbitan Peta Lokasi (PL) kepada PT Good Luck tanggal.....;Putusan Nomor 128/Padt.G/2009/PN.BTM tanggal 23 November 2011 antaraPT Pembangunan Batam yang diwakili oleh H.

Atas biaya Pihak Kedua, Pihak Pertama berkewajiban untukmembebaskan lahan, mengurus, menyelesaikan dan melengkapi surat surat dan/atau dokumen dokumen lainnya yang sekiranya masihdibutuhnkan terhadap lahan tersebut dari instansi instansi yangberwenang hingga telah diterbitkan oleh Otorita Batam dan PemerintahKota;3.

Pihak Pertama berkewajiban menyelesaikan hal hal yang dimaksuddalam ayat 1 (satu) pasal ini dalam jangka wakiu selambatlambatnya 3(tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh hari) kalender terhitung sejakdiajukan pengurusan dan/atau permohonan lahan, kecuali jika PihakKedua terlambat menunaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)maka tiap tiap waktu keterlambatan tersebut tidak dihitung sebagaijangka waktu pengurusan dokumen lahan yang dilakukan oleh PihakPertama4.

Melunasi tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas lahantersebut;2. Membiayai pengurusan dokumen lahan yang dilakukan oleh PihakPertama (Para Tergugat), termasuk di dalamnya proses pembebasanlahan;3. Dengan ini Pihak Kedua menerima keadaan lahan tersebut sesuaidenganapa adanya yang diperoleh Pihak Pertama (Para Tergugat) dariInstansiyang berwenang;6.

Dari nilai tersebut angka 2 (dua) maka Pihak Pertama (Para Tergugat)berhak mendapatkan dan/atau menerima sebesar SGD 3.00/M2 (tigaDollar Singapura per meter persegi), dan Pihak Kedua (Penggugat)berhak mendapatkan dan/atau menerima sebesar SGD 14.00 M2(empat belas Dollar Singapura per meter persegi), dengan ketentuanbagian Pihak Kedua (Penggugat) tersebut akan dipotong untuk biayapengurusan dokumen lahan, pembebasan lahan dan menunaikanpembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 tahun lunas ataslahan

Duta PuteraTempatan;.Bahwa Para Tergugat dengan sengaja tidak memberikan faktur Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) dari Badan Otorita Batam ( sekarang BP Batam)untuk dibayar oleh Penggugat, yang seharusnya menjadi kewajibanPenggugat untuk membayarnya, sesuai dengan Akta Perjanjian PengikatanPeralihan Dan Pengoperan Hak Atas Lahan Nomor : 8 tanggal 22 April2009, KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 22 April 2009 dan Akta*Kesepakatan Bersama Nomor : 5 tanggal 04 Juli 2009;Bahwa belakangan Penggugat baru mengetahui

Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O02 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariHalaman 10 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama PT. Dani Tasha Lestari (vide bukti P14);b.

Bahwa di atas lokasi lahan seluas 100.056,752 M2 (seratus ribu lima puluhenam dan tujuh ratus lima puluh dua perseriobu meter persegi) berdasarkanKeputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 4 Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O2 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama PT.

Bahwa terhadap alokasi lahan seluas 100.056,752 M2 berdasarkanKeputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O02 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama PT. Dani Tasha Lestari telah habis jangka waktunya pada tanggal7 September 2018 (vide bukti P14);.

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.Keputusan Menteri

Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah di gugusan Pulaupulau Janda Berias, Tanjung Sau &Nginang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan:Pasal 1 angka 1:Halaman 14 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMBadan Pengusahaan

Nomor 118 K/Pdt.SusBPSK/2021pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB) kepada PihakPertama sebagaimana tersebut pada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO),Bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batam yangmerupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat ini bernamaBadan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya pada persidanganketerangan ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuan perundangundangan bahwa yang berkewajiban membayar perpanjangan UWTOadalah orang

tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam hal ini Pengadilan Negeri Batam yang menolak permohonan keberatanPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan terhadap putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam telah salah menerapkan hukumdengan pertinbangan sebagai berikut:Bahwa permasalahan pokok atau pokok sengketa dalam perkara a quoadalah mengenai siapa yang harus dinyatakan membayar biaya perpanjanganUang Wajib Tahunan Otorita

Penggugat:
MARIATI SITANGGANG, S.Pd, MM
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM dahulu disebut OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2.PT. TUNAS QASE SEJAHTERA
3.HETY MATILDA SINAMBELA

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam dahulu disebut Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam alamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam CenterBatam Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMochammad Nasrun SH.MH ,Triyanto,SH Anggy Auliawan,SH.MH, SantoPratowo,SH.MH, Jerry Satriawan,SH Harry Kurniawan,SH.MH, HadySaputra Manalu,SH, Juanda, SH dan BagusRestu Sahara masingmasingadalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan penyangga juga bisa dijadikan tempat singgahlimpahan air hujan sehingga pada saat musim hujan, kelebihan air bisaterserap oleh lahan pada kawasan penyangga, sehingga banjir bisadikurangi;Bahwa, ketentuan penggunaan Buffer Zone ini telah diatur dalamKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor : 99/KPTS/KA/XI/2002 tentang Pemanfaatan BufferZone Guna Peruntukkan Penggijauan, yang ditetapkan pada tanggal 14Nopember 2002;10) Bahwa, isi dari ketentuan Keputusan Ketua Otorita

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;3.

Selanjutnya berdasarkan bukti T Int.18 yaituFatwa Planologi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam bahwa proyek peruntukan jasa Hetty MatildaSinambela berada diluar Buffer Zone;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik SertipikatHGB No. 3394 tanggal 9 Mei 2005 (Bukti P.17) berdasarkan P.11, P.12,P.14 dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Menimbang, bahwa karena Lahan Hak Guna BangunanPenggugat/Terbanding adalah bersempadan dengan Lahan milik ParaPembanding

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a. ayat ini memberi wewenangkepada ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau batamuntuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;3.

Kemudianberdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973,pembangunan Batam dipercayakan kepada lembagapemerintah yang bernama Otorita PengembanganIndustri Pulau Batam.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2005tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No. 41Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Tergugatselaku Otorita di Pulau Batam bertanggung jawab ataspengembangan, pertumbuhan daerah industri di PulauBatam;2.

Tentunya hal tersebut mengakibatkan timbulnyakerugian bagi Penggugat;Selain itu Penggugat juga telah mengalami kerugian materiil karenaPenggugat telah mengeluarkan biaya Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)dengan perincian sebagai berikut:a. Cicilan berdasarkan Faktur Nomor 1138/FPL/IV/2007, tanggal 26 April2007, yang pembayarannya dilakukan melalui Bank Mandiri padatanggal 10 Mei 2007 sebesar Rp82.656.250,00 (delapan puluh dua jutaenam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah);b.

hal tanah yang di mohonkan merupakan tanah Hak pengelolaan,Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjianpenggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan atas dasar tersebutmaka Izin prinsip belum merupakan hak yang final;Berdasarkan Bukti T2 mengenai Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, SKNomor 045/UMKPTS/IV/1991 Pasal 17 ayat:(1) Setiap penyerahan atas bagianbagian tanah dari Hak PengelolaanOtorita Batam kepada PIHAK ke tiga , akan dibuat Surat Perjanjianantara Otorita Batam

Putusan Nomor 321 K/TUN/2017muka, Pemohon alokasi lahan belum membayar tagihan tersebut, makasecara otomatis pengalokasian lahan dapat di batalkan oleh Otorita;Bahwa sesuai dengan Vide bukti (T5) mengenai Surat Keputusan KetuaOtorita Batam, SK Nomor 29/KPTS/KA/L/VII/2007 Pasal 8 berbunyiApabila setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak faktur UWTO diterbitkanpenerima alokasi lahan tidak membayar tagihan UWTO tepat padawaktunya, maka Otorita Batam akan mencabut/membatalkanpengalokasian lahan, dan akan

:BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BATAM, dahuludisebut Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau;PT GLORY POINT, berkedudukan Komplek Imigrasi BaloiPersero, Blok B Nomor 9 C Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 1 dari 20 hal.Put.

Menyatakan gambar penetapan lokasi PT Putera Karyasindo PrakarsaNomor 03.93030372.085 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023,yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam adalah sah danmengikat;3.

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutgambar penetapan lokasi PT Glory Point Nomor 210030253, tanggal 15April 2010, yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam;4.

Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam adalah sah danmengikat;Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutgambar penetapan lokasi PT Glory Point No.210030253, tanggal 15April 2010, yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti

2(sebelas ribu delapan ratus lima puluh dan empat puluh enam perseratusmeter persegi) dengan batasbatas pada koordinat A, T, S, RI, R5, R4,A3, A4, dan A5;Bahwa sesuai dengan batasbatas koordinat tersebut jelas menunjukkanbahwa lokasi/iahan yang dikembangkan oleh Tergugat IV untukperumahan Anggrek Permai adalah tidak termasuk row 20 m, karena row20 tersebut adalah row jalan pemerintah atau row jalan Otorita Batam;Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali Tergugat IV tidak adahubungan hukumnya dengan

Uang Muka Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar 10% (sepuluh persen ;c. Faktur biaya pengukuran ;d. Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, secaralunas ;M. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan ;F.

Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)asli ada pada Penggugat ;Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 52/Pdt. G /2017/PN.

Btm.14.15.16.17.18.19.20.Bahwa BP Batam/Turut Tergugat III telah mengeluarkan Kwitansi sebagi buktipembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh)tahun, Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) asli adapada Penggugat, Turut Tergugat Ill tidak selektif dan ceroboh menerimapembayaran faktur tagihan UWTO yang tidak menggunakan Faktur TagihanUWTO yang asli, ini Sangat rawan dengan pemalsuan oleh pihakpihak tertentuyang ingin mengambil keuntungan dengan cara

Bahwa berdasarkan point 14 di dalam Gugatan Penggugat menyatakanbahwa BP Batam/Turut Tergugat III telah mengeluarkan Kwitansi sebagai buktipembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh)tahun padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) asli adapada Penggugat, Turut Tergugat Ill tidak selektif dan ceroboh menerimapembayaran faktur tagihan UWTO yang tidak menggunakan Faktur TagihanUWTO yang asli, ini Sangat rawan dengan pemalsuan oleh pihakpihak tertentuyang

Foto copy Peta Lokasi yang ditetapkan oleh Otorita PengembanganIndustri Pulau Batam terhadap lahan seluas 40000M2 kepada PT.GrahaKawitaria Barelang diwilayah Sei Panas, Batu Ampar, Kota Batam, diberi tandaP37 ;38. Foto copy surat nomor 30/PSP/LHOb/X1/207 tertanggal 26 November2007 perihal Pembebasan Lokasi yang ditujukan kepada Ketua Otorita Batam,diberi tanda P38 ;39.