Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — ENDANG WAHID Melawan HARDY TAMARA alias AYUNG, DKK
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;4.
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 18 September 2012 — PT. Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
7027
  • Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw
Tanggal 27 April 2017 — MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS
8843
  • mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 06-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PDT/2022/PT JAP
Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jayapura
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193162
  • Hal tersebut tertuangdalam Peraturan Perusahaan Bab VIII tentang Disiplin Dan Sangsi,Pasal 43 Nomor 3 huruf e 1, sebagai berikut:Mengambil barang atau uang milik Perusahaan, teman sekeria,pimpinan.
Register : 06-10-2010 — Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM I-06/AD/X/2010
Tanggal 19 Nopember 2010 — Koptu Sarno
8434
  • Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.
Register : 03-03-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 46-K/PM.II-09/AD/III/2011
Tanggal 25 April 2011 — Kopka Terdakwa
6821
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu' perjanjian yang sah menurutUndang undang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaituseorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknyasemampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah ter masukhal hal yang diperjanjikan antara para pihak danbersifat mengikat dengan sangsi
Register : 03-01-2008 — Putus : 30-04-2008 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 08 / K / PM.II-09 / AU / I / 2008
Tanggal 30 April 2008 — Sertu ENDRO PURNOMO
7633
  • Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah berurusan dengan SatpomLanud Wiradinata Tasikmalaya dalam kasus penganiayaan' terhadapwarga Sipil didaerah latihan Komando Pemeungpeuk Garut dankasusnya telah diputus oleh Dilmil Il 09 Bandung Nomor : PUT /178K / PM.II 09 / AU/ IX / 2005 tanggal 6 September 2005 denganputusan hukuman pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6enam bulan dan sangsi administrasi berupa UKP ditundsa dua periodedan Dikum ditunda 1 (satu) gelombang.Terdakwa 2.1.
    Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalamimemar memar pada bagian tubuhnya.Menimbang, agar perbuatan dan peristiwa seperti ini tidakterjadi lagi dan tidak ditiru) oleh pelatih prajurit TNI lainnyamaka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian itu.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
6821
  • Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak
    ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
494396
  • Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a)tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatanakademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c)pembatalan mata kulia tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhirdan karya ilmiah lain (e) diberhentikan sebagai mahasiswa.Tahapan pemberian sangsi tersebut tidak dijalankan Tergugat.Tergugat melampaui Prosedur pemberian sangsi yang langsungpada sangsi terberat yaitu diberhentikan sebagai mahasiswa.Padahal menurut kepatutan sebelum
Register : 24-01-2011 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 41 / Pid.Sus / 2011 / PN. Jkt.Utr
Tanggal 24 April 2013 — SAMIAN
157203
  • Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
    Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
Register : 04-12-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat: SUKARNO M. ADAM. S.Sos. M.A Tergugat: KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
26278
  • Surat Nomor 712/A.K.VII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yangdikeluarkan oleh Ketua STKIP Kie Raha Kota Ternate PerihalPemberian Sangsi kepada saudara Bakri Ismail, S.Pd.MA, Abd.Chaidir Marasabessy, S.Sos, M.Pd, Sukarno Adam, MA dan Nutfa A.M. Arif, M.Pd, (bukti P14);.
    Surat Nomor 712/A.K.VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, PerihalPemberian Sangsi, (bukti T.17);10. Surat Nomor 125/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.18);11. Surat Nomor 126/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.19);12.
Putus : 24-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — NY. ASIYAH VS SATRIYONO, S.H DKK
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2262 K/Pdt/20169.10.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh menjalankanisi putusan perkara a quo dan menghindari perbuatan tidak bertanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsomsebasar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Penggugat Rekonvensi
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mksr
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
14293
  • Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 826/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
404
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
1.Aziz Banne Alias Aziz
2.Syafriyadi Alias Adi
3.Irwansyah Putra Alias Putra
253
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 03-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN PACITAN Nomor 7 / Pdt.G / 2015 / PN Pct
Tanggal 29 September 2015 —
12423
  • waktu itu saksi dan Tergugat disuruh mengembalikan denda biayatugas belajar 3 (tiga) kali lipat;Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat saksi kurangtahu tapi kata Tergugat jumlahnya kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tugas belajar tersebut karenasaksi juga disuruh membayar denda;Bahwa sebelum berangkat tugas belajar disodori surat perjanjian yangisinya kalau lalai ada sangsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 06-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 241/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 28 April 2015 — DEDI HIDAYAT Bin KANJA
403
  • Pelanggaran atas Undangundang Pangan tersebut diancamdengan sangsi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian danketerangan di BAP tersebut benar ;Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada waktu petugas dari Balai BesarPOM
Register : 24-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Sarifuddin Alias Udin alias Baron
294
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN AMBON Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 24 Mei 2018 — GERADUS JOHANES ALPUTILA, Lahir di Ambon 10 Agustus 1956, Umur 61 tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kompleks BTN Waitatiri Blok A2 No.23A Dusun Wainusalaut Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H., 2. HASAN OHORELLA,S.H. 3. ADAM HADIBA,S.H. 4. ANDRI PADANG PUTUN.S.H. Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jl. Sultan Babulla-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/ADV.MK/SKK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 730/2017 tanggal 12 September 2017; Lawan PEMEGANG SAHAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA Cq DEWAN KOMISARIS PT BANK MALUKU MALUKU UTAR Cq DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA, beralamat di Jl.PATTIMURA NO.1.AMBON, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. DJEN ABDUL,SH.MH 2. M.YUNUS HEHANUSSA,SH Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum , berkantor di Lt.II Toko Apaila Jl. Samratulangi Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DIR/2032 tertanggal Rabu 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 839/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
7633
  • 126.504.507, sehingga Penggugatdikenakan tindakan Scohrsing selama jangka waktu 6 (enam) bulan , selain ituberdasarkan bukti P16 yang adalah Surat Keputusan Direksi BankPembangunan Daerah Maluku tentang Pemberhentian Sementara Drs.J.Alputila(penggugat) Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan bunyipertimbangan: bahwa ODrs.G.J.Alputila (Penggugat) telah menyalah gunakankewenangannya sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah malukumengalami kerugian, bahwa walaupun telah diberikan peringatan/sangsi
Register : 14-08-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA BONTANG Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg
Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3024
  • itubeliau tidak pernah melayani saya sebagai suami,walau uang belanja danuang sekolah anak anak setiap ulan selalu saya transfer kepada beliauBeberapa tahun sebelum gugatan cerai saya yang pertama,sebelumnnyabeliau lah yang menggugat cerai saya namun tidak pernah saya responkerana mengingat anak anak masih kecil saya berharap semua bisadiperbaiki,namun jauh dari harapan saya beliau malah memaksa saya supayasaya yang mengajukan gugatan ceraiMutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi
    karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiBeliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya tidakpernah melakukan kekerasan atau berbicara kasar, kalau tuntutan ceraidijadikan alasan gangguan psikologis anak