Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 825/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Azwan Als Iwan Als Lekman
51 — 7
  • akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Pms
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
1.HISAR SILALAHI
2.ELISABET SILALAHI
3.SUSANTI THERESIA SILALAHI
4.JOHANNES GH. SILALAHI
5.MERRY KRISTINA P.SILALAHI
6.REINHARD M. SILALAHI
Tergugat:
RAMAULI SAMOSIR
91 — 16
  • Konpensi pada pokoknya tentang adanya perbuatan yangyang melecehkan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalamdalam Konpensi karena diakatakan masih berstatus istri Sembiring (Suamipertama) Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam dalam Konpensi saatmenikah dengan Alm TEPRIANTO NAHOT HAMONANGAN SILALAHI, padahaltidak benar sama sekali, hal tersebut bisa dibuktikan dengan surat putusanperceraian Pengadilan No.42/PDT.G/2007/PN.PSP tanggal 09 Juli 2008, olehkarenanya layaklah diberikan sangsi
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 15-10-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1594/Pdt.G/2014/PA.Smd.
Tanggal 10 Februari 2015 — Penggugat VS Tergugat
66 — 35
  • Bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Rekonpensi pada poin 2 (dua)diatas, bahwasanya sampai saat sekarang ini Tergugat Rekonpensisangat sangsi terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yangmenuntut mengatasnamakan biaya nafkah/kebutuhan anakanakmereka yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, seperti halnyayang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas, bahwa apa yangtelah dilaksanakan kewajiban Tergugat Rekopensi dalam hal untukbiaya nafkah/kebutuhan anakanak mereka, bisa dikatakan lebih daricukup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 K/PDT/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — Drs. Ir. HASAN WILADI, M.Sc. VS PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI), dkk.
142 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sangsi terhadap pelanggaran peraturan dan pedomanperilaku penyiaran serta standar program siaran;Pasal 1 angka (2) Undang Undang Penyiaran Nomor 32/2002:Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saranapemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksadengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak danbersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;11.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-08-2012 — Putus : 14-09-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN MARABAHAN Nomor 93/Pid.B/2012/PN.Mrb
Tanggal 14 September 2012 — RIZA ADITYA RIVANI BIN DUPIANI
72 — 22
  • Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatanpidana disyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukanterhadap perbuatan yang oleh undangundang disertai denganancaman (Sangsi) yang berupa pidana. Tetapi merupakanpengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yang tidakbersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kuranghatihati, kurang adanya tindakan pencegahan, pendek katakesalahan pelaku.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Penipuan
Register : 19-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 276/Pid.B/2014/PN Tte
Tanggal 3 Maret 2015 — HERIYANTO PANGET, ST Alias HERI
56 — 35
  • Marjan kerumah Terdakwa, suami saksi sempat sangsi untuk bisa mengurus plat nomor polisigantung atau sementara (Plat Kuning) karena mobil tersebut akan dipergunakansebagai alat mata pencaharian, namun Sdr. Marjan mengatakan bahwa itu gampangnanti akan di bantu mengurusnya, semua bisa dibuat yang penting ada uang danketika itu Sdr.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325 — 506
  • administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi
    ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi
    Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota
    melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-01-2008 — Putus : 30-04-2008 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 08 / K / PM.II-09 / AU / I / 2008
Tanggal 30 April 2008 — Sertu ENDRO PURNOMO
76 — 33
  • Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah berurusan dengan SatpomLanud Wiradinata Tasikmalaya dalam kasus penganiayaan' terhadapwarga Sipil didaerah latihan Komando Pemeungpeuk Garut dankasusnya telah diputus oleh Dilmil Il 09 Bandung Nomor : PUT /178K / PM.II 09 / AU/ IX / 2005 tanggal 6 September 2005 denganputusan hukuman pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6enam bulan dan sangsi administrasi berupa UKP ditundsa dua periodedan Dikum ditunda 1 (satu) gelombang.Terdakwa 2.1.
    Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalamimemar memar pada bagian tubuhnya.Menimbang, agar perbuatan dan peristiwa seperti ini tidakterjadi lagi dan tidak ditiru) oleh pelatih prajurit TNI lainnyamaka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian itu.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
68 — 21
  • Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak
    ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — Dra. ELLYANTI DWI PURWANI ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
82 — 23
  • 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
    Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
    .86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 76/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
117 — 17
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 K/Pdt/2013
Tanggal 5 Agustus 2015 — OMAR ISMAIL LUBIS vs CHARLES MIDUK SOMARA LUMBAN TOBING
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 09-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
149 — 90
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
30 — 2
  • Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 27-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
WEDI NOPRIADI alias BANG WED alias ABU KHALID
183 — 53
  • Bahwa benar, Terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahayayang akan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksudmelaksanakan tindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebutsangat melawan hukum dan terkena sangsi Pidana di hukum negaraRepublik Indonesia dan yang diijinkan oleh Undangundang / Hukum diIndonesia adalah TNI dan Polri.
    Kafir karena NegaraIndonesia menganut system Demokrasi yang kami anggap adalah system kafirtidak berlandaskan dengan hukum Islam atau Syariat Islam.Bahwa benar, Terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahaya yangakan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksud melaksanakantindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebut sangat melawanhukum dan terkena sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — NY. ASIYAH VS SATRIYONO, S.H DKK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2262 K/Pdt/20169.10.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh menjalankanisi putusan perkara a quo dan menghindari perbuatan tidak bertanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsomsebasar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Penggugat Rekonvensi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lelang
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mksr
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
142 — 93
  • Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 826/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
40 — 4
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
1.Aziz Banne Alias Aziz
2.Syafriyadi Alias Adi
3.Irwansyah Putra Alias Putra
25 — 3
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN PACITAN
Register : 03-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN PACITAN Nomor 7 / Pdt.G / 2015 / PN Pct
Tanggal 29 September 2015 —
124 — 23
  • waktu itu saksi dan Tergugat disuruh mengembalikan denda biayatugas belajar 3 (tiga) kali lipat;Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat saksi kurangtahu tapi kata Tergugat jumlahnya kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tugas belajar tersebut karenasaksi juga disuruh membayar denda;Bahwa sebelum berangkat tugas belajar disodori surat perjanjian yangisinya kalau lalai ada sangsi