Pada perundingan tersebut telahdisampaikan Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independentdari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang beralamat di MTHsquare.2nd f/Suite #209 Jalan MT Haryono, Kavling 10, Jakarta Timurdengan Nomor License KEP.376/KM.1/2017.

Publik;Bahwa dalam laporan audit dari Kantor Akuntan Publik ini diketahuikerugian perusahaan PT Sulindafin periode tahun 2018 adalahRp(14.790.098.160) dan periode Tahun 2017 Rp(5.853.783.036) dengandemikian jelaslah bahwa sangat beralasan perusahaan melakukan PHKkarena telah memenuhi ketentuan Undang Undang KetenagakerjaanPasal 151 ayat 2 yaitu dalam hal PHK telah dilakukan perundingandengan para pekerja yang diwakili serikat pekerja serta ketentuan Pasal164 ayat 1 dan 2 dimana perusahaan yang merugi

harus dibuktikandengan adanya laporan keuangan dari akuntan publik selama 2 (dua)tahun;Bahwa walaupun dalam keadaan kerugian namun pihak perusahaanmasih mau beritikad baik untuk membayar pesangon pekerja baik dipabrik Tangerang maupun pabrik Bekasi.

Dengan tutup danstopnya produksi, maka perusahaan menyatakan hubungan kerja antaraperusahaan dengan karyawan dinyatakan selesai, hal demikian Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat denganalasan efisiensi karena perusahaan tutup dan merugi selama 2 (dua) tahunberturutturut, ternyata atas kerugian perusahaan Tergugat selama 2 (dua)tahun berturutturut tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkanLaporan

Nomor 1382 K/Pdt.SusPHI/2020AU.1/04/02941/1/V1/2019 oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar RamaWendra di Jakarta (LampiranP3), Tergugat mengalami kerugian sebagaiberikut: Tahun 2017 mengalami Kerugian sebesar Rp5.853.783.036,00 (limamiliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tigatiga puluh enam rupiah) Tahun 2018 mengalami Kerugian sebesar Rp14.790.098.160,00(empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluhdelapan ribu seratus enam puluh rupiah);Bahwa dengan

., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

POSITA1.Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Profesi sebagaiAkuntan Publik;Bahwa dalam menjalankan Profesi Akuntan Publik, Penggugatmenjalankan berdasarkan aturan hukum sebagaimanaUndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa awalnya pada beberapa waktu yang lalu, Direktur CV.Hikmah Bahagia Sakti, H. Misradin, beralamat di JalanLarangan RT.02 RW.001, Desa Karangan Kec. CandiKab.Sidoarjo memberi tawaran pekerjaan kepada Penggugatuntuk melakukan Audit Keuangan pada CV.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah) Kerugian Immateri dihitung darinama baiknya Penggugat selaku Akuntan Publik dimanaPenggugat bekerja berdasarkan permintaan dari DirekturCV. Hikmah Bahagia Sakti, H.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo.Halaman 7 dari 29 hal.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo..

dimana pembuktiannya mestinyadilakukan cukup sederhana oleh Judex Facti dengan uraian secara lengkap yaituPada saat Pemohon I mendalilkan bahwa upah atau gaji Pemohon I yang tidakdibayar Termohon adalah selama 5 bulan sejak bulan Juli sampai denganNopember 2010 sebesar Rp. 265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tigaratus dua puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan laporan auditor independent ataslaporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan

Publik USMAN & REKAN, Tax &Management Consultants tertanggal 31 Januari 2011 pada halaman 11 (BuktiP.13) maka besarnya gaji Pemohon Pailit I sudah dapat diketahui secarasederhana sebesar Rp. 53.065.000, (lima puluh tiga juta enam puluh lima ribuRupiah) yang secara sederhana diperoleh berdasarkan perhitungan Rp.265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribuRupiah) dibagi 5 (lima) akan diperoleh nilai gaji per bulan dari Pemohon PailitI sebesar Rp. 53.065.000, tersebut.Begitu

pula pada saat Pemohon II mendalilkan bahwa upah atau gaji PemohonII selaku direktur keuangan yang belum dibayarkan oleh Termohon selama 5bulan sejak Juli 2010 sampai dengan Nopember 2010 sebesar Rp.307.543.417,(tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belasRupiah) berdasarkan laporan auditor Independen atas laporan keuanganTermohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik USMAN & REKAN, Tax & ManagementConsultants

Memang Bukti P.13 dan P.14 serta Bukti P.II3 danP.II4 tersebut adalah lampiran laporan auditor independent atas laporankeuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax & ManagementConsultants tertanggal 31 Januari 2011. Namun demikian Laporan Auditorindependent atas laporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31Desember 2010 dan 2009 tersebut telah ditandatangani oleh Drs H. KastumuniHarto, Ak., M.Si.

,CPA dari Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax &Management Consultants pada halaman atau Laporan Auditor Independen,yang mempunyai izin resmi dari instansi pemerintah terkait yaitu denganNomor Induk Akuntan Publik (NIAP) No. 98.1.0391, selaku auditorindependent atas laporan keuangan Termohon.

Fotokopi Sertifikat Nomor P00321 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.11;12.Fotokopi Sertifikat CA001305 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institiut Akuntan publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Sor.dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.13;14.Fotokopi Surat persetujuan menjadi anggota Intitut Akuntan PublikIndonesia Nomor 0952/VII/IntIAPI/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.14;15.Fotokopi Kartu Anggota CPA Non Akuntan

Publik Nomor Reg.

IAPI5187, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.15;16.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 092/SKKP/UZ/V1I/2019 tanggal20 Juni 2019, yang di keluarkan oleh kantor Akuntan Publik, Bukti Surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.16;17.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0O86/SKET

Brt.8.9.pemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohonmohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ibiagar dapat mengeluarkan Putusan atau Penetapan yang menyatakanmenunjuk Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA &REKAN disingkap KAP HDT & Rekan untuk melakukan audit investigasiatas keuangan perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane, khususnyatentang halhal sebagaimana

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane dimana untuk pelaksana atas tugas ini mohon ditetapkanakan ditunjuk oleh Pemohon;Bahwa perlu disampaikan juga bahwa penunjukan Kantor AkuntanPublik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAPHDR & Rekan sebenarnya telah dibicarakan antara Sdr.Soe Yan Tjindan Pemohon, bahkan pihak Kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA

Menunjuk Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODY3.4.5.TANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan untukmelakukan audit investigasi atau keuangan PTI.Mandiri Jaya IndoCrane, khususnya tentang :a. Berapa total uang hasil sewa crane dari awal sampai akhir yangmasuk ke rekening Perusahaan PT.Mandiri Jaya Indo Crane?b.

Hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan halhal yangdisebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f diatas yaitupemeriksaan atas pembukuan perusahaan PT.Mandiri Jaya IndoCrane yang telah dibuat dan atau disusun;Menyatakan Auditor dari kantor Akuntan Publik HERMAN DODYTANUMIHARDJA & REKAN disingkat KAP HDT & Rekan berhak untukmelakukan audit investigasi atas keuangan PT.Mandiri Jaya Indo Cranekhususnya tentang hallhal sebagaimana disebutkan pada angka 2diatas;Menetapkan Pemohon berhak menunjuk

karena terus menerusmengalami kerugian (quo non), terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejaktanggal 19 Mei 1995 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua) tahunterakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Medan Yaohan Sentosa (incassu Tergugat ) yang dikelolah oleh Tergugat Il mengalami kerugian,sehingga alasan TergugatTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya.Halaman 2 dari 16 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MedanYaohan Sentosa mengalami kerugian, tetapi TergugatTergugat samasekali tidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yangdiajukan Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon Kasasi II/TergugatIl bertanda TI,Il1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan Para Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianHalaman 13 dari 16 hal.

Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

AbubakarUsman dan Rekan Nomor 45/VI/ST/2013, Standar Profesional Akuntan Publik(SPAP) tentang Perikatan Terhadap Prosedur Yang Disepakati Atas RekeningBank dari Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana pada RekeningKoran Bank Mandiri atas nama Ibu Yanti untuk periode 13 (tiga belas) bulantanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2009, yang mana untukmembuktikan bahwa uang sejumlah Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuhpuluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk kepentinganPerusahaan

yaitu membeli gas ke Pertamina sebagaiman ternyata dari hasilAudit Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan tersebut;.Bahwa, kerugian akibat Audit yang dilakukan oleh Tergugat Ill ataspermintaan Tergugat telah mengakibatkan: Para Penggugat (Penggugat dan II) telah dirugikan baik secara moralmaupun material; Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dan Kerugian;Hal. 3 dari 15 hal.

No. 267 K/Pdt/2015audit investigasi Nomor 003/AUP/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang telahsesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik SPAP,sebagaimana ternyata dari buktibukti yang valid dan terlegalisir dan telahdicocokkan baik kepada Turut Termohon Kasasi maupun TurutTermohon Kasasi Il, ditemukan dan diketahui sejumlah uangsebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membelanjakan gas ke PTPertamina untuk kepentingan Termohon Kasasi ;.

No. 267 K/Pdt/2015yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III, dimana Laporan tersebut patutdiduga tidak sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik SPAP,karena tidak menyajikan faktafakta yang akuntable, serta tidakdidasarkan pada standart pekerjaan lapangan yang baik, keharusanterhadap adanya bukti yang cukup untuk memberikan dasar rasional jugatidak disajikan didalam laporan a quo, yang mengakibatkan keraguanyang mendasar terhadap hasil yang disajikan;.

Publik.

tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan audit kerugianNegara dihitung oleh Akuntan Publik.5.

Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata juga telah diatur di dalam Pasal14 yang disebut Rekan Non Akuntan Publik, yang mengatur tentang :(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan NonAkuntan Publik padaKAP wajib mendaftar kepada Menteri.(2) Pendaftaran sebagaimana

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangkeahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;Halaman 196 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNe. Telah mengikuti pelatinan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanHalaman 198 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Pusat BTMU di Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 dan untuk itudivisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (bukti P46) dansetelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P47), divisi ini jugamengevaluasi anggaran untuk investasi (bukti P48), dalam hal manajemen BTMU(bukti P49) dan dalam penyusunan Key Performance Indicator (KPI) (bukti P50);Biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dan disertifikasioleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAP Deloitte).Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut dapat diyakini kebenarannya;Dengan demikian, biaya dari divisi Overseas dan Regional Administrative dapatdialokasikan kepada BTMU Indonesia;: bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, SuratKeberatan, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding serta Surat Uraian Bandingsebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari putusan ini sertapenjelasan para pihak dalam persidangan

Biaya alokasi Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang sebesarRp78.283.303.878,00 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DeloitteTouche Tohmatsu (KAP Deloitte), Jepang;bahwa atas biaya OverseasDomestic Expense, Terbanding dapat menerimasebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan biaya Overseas Expense danRegional Administrative Expense Terbanding berpendapat tidak dapat dikurangkansebagai pengurang penghasilan bruto karena tidak berkaitan dengan usahaPemohon Banding;bahwa dasar hukum

Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 danuntuk itu divisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (buktiP73) dan setelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P74),manajemen BTMU Indonesia juga meminta persetujuan kepada divisi ini untukrestruktur organisasi (bukti P76) dan dalam penyusunan Key PerformanceIndicator (KPI) (bukti P77);bahwa biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dandisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAPDeloitte).

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugatmelakukan Audit melalui Akuntan Publik DRS. HARDI & REKAN tahun2014 yang berkas aslinya berada pada pihak Penggugat, mengenaikerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraanKredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dilakukan oleh Penggugatdengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.

Publik DRS.

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi lakukan melalui Akuntan Publik DRS.

Publik DRS.HARDI & REKAN tahun 2014 pendapatan penjualan Tandan Buah Segar(TBS) priode 1 Oktober 2012 13 September 2013 diketahui per 1(satu) hektar Kebun Plasma menghasilkan Rp 1.902.654 (satu jutasembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh empat ribu)/bulan.Sehinga dengan perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi telahmengalami kerugian Rp 95.437.124.640 (Sembilan puluh lima miliarempat ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribuenam ratus empat puluh rupia) (hasil per bulan x 380

Kerugian penyimpangan berdasarkan hasil Audit Akuntan Publik DRS.HARDI & REKAN tahun 2014, Rp 97.167.375.061 (Sembilan puluh tujuhmiliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enampuluh satu rupiah);b.

Laporan Hasil Pemeriksaan Di Bidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik") (oukti P18); danb.

Publik yang mempunyai reputasi internasional;Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporankeuangan tahunan untuk tahun 1997 sampai dengan tahun2004 yang dibuat oleh Tergugat /VCCA selaku operator MCJsama sekali tidak pernah diaudit, melainkan hanya direview olehKantor Akuntan Publik;Selain itu, laporan keuangan untuk tahun 2000 sampai dengantahun 2004 hanya direview oleh Kantor Akuntan Publik lokalBahkan lebih lanjut lagi laporan kKeuangan tahunan sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2007

tidak pernah diaudit maupundireview Kantor Akuntan Publik manapun juga;kewajiban hukumnya untuk membuat laporan tahunan yangdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang mempunyai standarreputasi internasional (vide Pasal 4.02 TALA);Halaman 14 dari 71 hal.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Keuangan yang dikeluarkanoleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Suryanto" (MooreStephens) tertanggal 3 September 2008 ("Laporan PemeriksaanKhusus Akuntan Publik");danHalaman 64 dari 71 hal. Put.Nomor 545 Pk/Pdt/2015b.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dibidang Hukum yang dikeluarkanoleh Kantor Konsultan Hukum "ismangun & Co" tertanggal 03September 2008 ("Laporan Pemeriksaan Khusus KonsultanHukum"),Laporan pemeriksaan khusus akuntan publik dan laporanpemeriksaan khusus konsultan hukum selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai "laporan pemeriksaan khusus".

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahmengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud,tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias KantorAkuntan Publik terdaftar No.15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebutHal. 6 dari 46 hal. Put.

Nomor 1452 K/PID.SUS/2015bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama denganmilik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakanbahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumenpenawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dariAuditor Independen ARMANDIAS.Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT.

ARMANDIAS selakuPimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan SuratLaporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yangterdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publikterdaftar No. 15/KAPAD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlahtanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milikARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanyaselalu memakai inisial auditor, sehingga Drs.

AFA ZAHRASAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs.ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernahdilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUSNURJAMAN, A.Pi sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku ketuapanitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktiankualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV.

Kep.Babel Tahun 2008 karena stempel dan tandatangannya bukan dari saksiARMAN SULEMAN begitu juga dengan Laporan Keuangan yangdikeluarkan dari Akuntan Publik ARMANDIAS Tahun 2008 dimanaLaporan tersebut tidak pernah dibuat oleh ARMANDIAS dan faktatersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi Wiyadi Andi (DirekturCV.

dilanjutkan ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari; Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kas Gabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2 (dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca Baskara Surabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT-600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masing-masing berisi 4 (empat) anak kunci ;- 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeri DAYA KARYA kab.

dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64ayat(1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MOH.NASIR,SE dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa ; Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) daritanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk)dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kasGabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2(dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

Publik Soca BaskaraSurabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizenCT600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat)anak kunci ; 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawainegeri DAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;24e 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang wajibdikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. AGUNG NUSAMAS.Bahwa bertalian dengan tugas NI WAYAN SUPARMI, S.E., selaku staffaccounting maka NI WAYAN SUPARMI, S.E., bertanggung jawab kepada saksiLy Hoa Quynh selaku Pengurus / Penanggungjawab PT.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yangwajio dikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT.AGUNG NUSA MAS. Bahwa dalam menjalankan tugastugasnya tersebut, Terdakwabertanggung jawab kepada saksi; Bahwa PT.

AGUNG NUSA MAS sebatasuntuk membantu mengevaluasi laporan pemasukan dan pengeluaranberdasarkan atas permintaan dan surat tugas yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik BUDHANANDA MUNIDEWI serta SuratPerikatan Audit tanggal 5 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaanpemasukan dan pengeluaran kas PT.

Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yangwajib dikirim kekantor akuntan publik yang ditunjuk oleh PT. AGUNGNUSA MAS;6.

Publik "BUDHANANDA MUNIDEWIyang beralamat di JI.

Bahwa atas temuan Perbuatan Penggelapan berlanjut tersebut, makaPENGGUGAT telah melakukan Audit internal dan meminta bantuan Auditor dariKantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra untuk memeriksa transaksi keuangantersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan penggelapanHalaman 2 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN. Jkt.

keuangan.Pasal 25 ayat (1 huruf f), bagian kedua mengenai Kewajiban AkuntanPublik dan Kantor Akuntan Publik, Undangundang No.5 tahun 2011tentang Akuntan Publik menegaskan hal sebagai berikut :Akuntan Publik wajib :ooo oF @Halaman 10 Putusan Nomor : 373/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.f.

Bahwa, posita gugatan halaman dua angka 7 yang pada pokoknyaPenggugat berdasarkan Auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendra telahterjadi kerugian sebesar Rp. 754.006.606, (tujuh ratus lima puluh empat jutaenam ribu enam ratus enam rupiah). Dalil tersebut mengadaada sebab tugasTergugat tidak pernah menerima uang dari Costumer, tugasnya hanyamembukukan bukti penerimaan uang (Voucher).

Bahwa, lebih lanjut pada posita gugatan halaman dua angka 7 terkait hasilAudit internal dan bantuan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) RamaWendra tersebut adalah tidak Obyektif sebab Manajemen PerusahaanPenggugat tidak menyajikan data secara jujur dan transparan dalam halkeuangan dan pajak, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara iniharuslah ditolak;12.

Bahwa atas temuan perbuatan penggelapan berlanjut tersebut Penggugatmelakukan audit internal dari auditor Kantor Akuntan Publik Rama Wendrauntuk memeriksatransaksi kKeuangan tersebut dan disimpulkan telah terjadikerugian yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 754.006.606, (tujuh ratus limapuluh empat juta enam ribu enam ratus enam rupiah);5.