AkadPembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08 Oktober2010, 5. Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal08 Desember 2010 sehingga telah bertentangan dengan :1. Pasal 30 ayat 1e Undangundang Nomor 25 tahun 1992 tentangPerkoperasian dan Anggaran Dasar Pasal 32 ayat d2 Koperasi PegawaiRepublik Indonesia (KPRI) Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yangHal. 24 dari 160 hal. Put.

Surat Persetujuan pemberian pembiayaan(SP.3) No:050/702/PU/IX/2010 tanggal 26 November 2010,4.AkadPembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08 Oktober2010,5.

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariahmemenuhi persyaratanpersyaratan administrasi peminjamananBandung yaitu :1) Surat Edaran No: 01/DIR/DSYA/20102) Surat Persetujuan pemberian pembiayaa (SP.3) No :037/702/PU/IX/2010tanggal 28 September 20103) Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08Oktober 2010;Hal. 53 dari 160 hal. Put.

Bahwa dana pembiayaan mudharabah sebagaimana dimaksud dalam AktaNomor 3 tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) maupun dana pembiayaan mudharabah sebagaimanadimaksud dalam Akta Nomor 3 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah), atau total seluruhnya sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) telah dicairkan melalui penarikanATM atas nama para anggota koperasi oleh terdakwa Ill dan saksi DadanHerdiansyah atas permintaan Terdakwa

Bahwa dana pembiayaan mudharabah sebagaimana dimaksud dalamAkta Nomor 3 tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) maupun dana pembiayaan mudharabahsebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 3 tanggal 08 Desember 2010Hal. 137 dari 160 hal. Put.

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki itikad tidak baik dalamHalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 73 PK/TUN/2014rangka ingin memiliki rumah tempat tinggal milik Penggugat tersebutDan sejak saat itu antara Penggugat dan Pemohon menjadi pihakyang saling bersengketa dan berdasarkan Perjanjian PembiayaanKerjasama Terikat Penuh Sekaligus (Mudharabah Mugayyadah)Nomor : BSS/001/2002/B tanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2)berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian ini akandiselesaikan secara

Bahwa selanjutnya Penggugat dan pemohon terikat dalam sebuahPerjanjian Pembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) No.BSS/001/2002/B tanggal 14 Oktober2002. Atas Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat telahmenjaminkan SHM atas rumah Penggugat No.1374 tanggal 15Nopember 2001 yang terletak di Tebet Timur Dalam VI No 11Rt.001/006 Kel Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Dalam kaitannya dengan sengketa antara Penggugat danPemohon yang berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari SuratPerjanjian Pembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) Nomor : BSS/001/2002/B tanggal 14Oktober 2002 disebutkan dalam Pasal 15 dimana pada pokoknyakedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbuldalam Surat Perjanjian dimaksud di Kantor Pengadilan Negeri JakartaSelatan.

Mudharabah Time Deposit (Deposito) pada Bank Muamalatdengan Nomor Deposito: 7430010841 dengan Nominal: Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) Nama Nasabah:ZAINAL ABIDIN;8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Ahli Warisdari (Almh) ZAINAL ABIDIN bin MOH SOFWAN alias SHOFWAN aliasSAMANGUN (Pewaris), untuk mengurus seluruh peninggalan almarhum,serta harta waris yang ditinggalkannya;Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon kehadapan KetuaPengadilan Agama Bandung KI.

atas nama pemegang hak Zainal Abidin,(bukti P10);Fotokopi SHM No. 743 yang terletak di Desa/Kelurahan SetonoKecamatan Jenangan Kab Ponorogo atas nama pemegang hak ZainalAbidin, (bukti P11);Fotokopi sebidang tanah kering SHM No. 744 yang terletak diDesa/Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kab Ponorogo atas namapemegang hak Zainal Abidin, (bukti P12);Fotokopi SHM No. 212 yang terletak di Desa/Kelurahan SetonoKecamatan Jenangan Kab Ponorogo atas nama pemegang hak ZainalAbidin, (bukti P13);Fotokopi Mudharabah

Uang tunai senilai Ro2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluhtujuh ribu rupiah);2. 2 (dua) lembar uang rupiah senilai @ Rp100.000,00 (seratus riburupiah);3. 1 (Satu) lembar uang U$D senilai 1 dolar;4. 2 (dua) lembar uang Dinar senilai @ 10 Dinar;5. 4(empat) lembar uang Dinar senilai @ 25 Dinar;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 5 dirampas untuk negara;Halaman 8 Putusan Nomor 369/P1D/2016/FT DKI.6. 1 (satu) buah buku tabungan iBXTRA Mudharabah Bank CimbNiaga Syariah Kantor Cabang Mataram NTB Nomor

tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 9 Putusan Nomor 369/P1D/2016/PT.DKI.C.d.e.Uang tunai senilai Ro2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluhtujuhribu rupiah);2 (dua) lembar uang rupiah senilai @ Rp100.000,00 (seratus riburupiah);1 (satu) lembar uang U$D senilai 1 dolar;2 (dua) lembar uang Dinar senilai @ 10 Dinar;4 (empat) lembar uang Dinar senilai @ 25 Dinar;Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk Negara;sedangkan barang bukti :1 (satu) buah buku tabungan iBXTRA Mudharabah

kemauan sendiri akan keluar dari rumah tersebut, danAkta Perdamaian Perkara Nomor 639/Pdt.G/2020/PA.Clg 2rumah tersebut diserahkan kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidakdapat mengganggu gugatnya lagi;Sejak Pihak Kesatu menempati rumah tersebut, kesepakatan untukmenjual rumah tersebut tidak lagi mengikat, kecuali ditentukan kemudianoleh Para Pihak;Pinhak Kedua bertanggung jawab untuk melunasi hutang pada bank BRISyariah cabang pembantu Cikande (sekarang Bank Syariah Indonesia)berdasarkan Akad Mudharabah

Fatwafatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentangMurabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna, JualBeli Salam, dan Ijarah;6. Surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa ObligasiSyariah;7. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan SyariahNasional MUI tanggal 14 September 2002 tentangobligasi syariah.MEMUTUSKANMenetapkan : FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAHPertama Ketentuan Umum1.

rupiah) perhari atasketerlam batan membayar adalah tidak berdasar dan mengadaada sehingga mohon agardiabaikan ; Bahwa Tergugat mengakui obyek yang diajukan Penggugat yaitu sebidang tanahbeserta bangunan diatasnya sebagaimana sertifikat Hak milik No 513 atas nama SRI18WARDOYO seluas 83 m2 yang terletak di Panggungharjo, Sewon, Bantul adalah milikTergugat yang diatas namakan turut Tergugat ; Menimbang, bahwa sampai tahap pembuktian bahkan kesimpulan, Penggugattidak dapat mengajukan akad (perjanjian) mudharabah

tertulis yang dipergunakansebagai alasan gugatan wanprestasi yang didalilkan ; Menimbang, bahwa konsep dasar operasional ekonomi syariah a quo gugatanwanprestasi Mudharabah dalam perkara ini adalah1 Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktik riba ; 2 Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan(Profit and loss sharing) ; 3 Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan thoyib ; 4 Prinsip kesesuaian kehendak timbal balik ; 5 Prinsip yang mewajibkan zakat ; Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat

ditutup;16.Bahwa pada posita yang telah diuraikan di atas menemukan fakta di manaketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan totalkeuntungan sebesar 72 % (selama 60 bulan), berlakunya denda 5% (limapersen) dan tidak ada kejelasan dalam akad hitungan persen bagi hasil(nisbah) antara PenggugatTergugat atau. rasio pembinaan usahanasabah/kebaikan Penggugat karena keharusan Tergugat sebagai sahibulmal fil mudharib, dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsipsyariah yang syirkah, mudharabah

wa musyarakah, tidak jelas/samarsamar(gharar), serta keharusan memperhatikan kehalalan, sebagaimana diaturdalam Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 21 tahun 2008tentang Perbankan Syariah;17.Bahwa demikian pula dikuatkan pada ketentuan Fatwa Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, berkaitan dengan ketentuanakad perkara a quo;Hal. 4 dari 14 hal.

Supardidengan isterinya Hj.Nanin Supriani binti lyad Suryadi) sebagaimanadisebutkan dalam posita gugatan angka 14.1. berupa Deposito berjangkaberdasarkan Prinsip Mudharabah, sebanyak 3 (tiga) lembar Sebagai berikut :1. Deposito dengan Nomor 3310102579, Tertanggal 22 Juli 2016, jumlahnominal Rp.120.000.000, (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;2. Deposito dengan Nomor 3310102584, Tertanggal 21 September 2016,jumlah nominal Rp.280.000.000,(Duaratus Delapan Puluh Juta Rupiah);3.

Supardidengan isterinya Hj.Nanin Supriani binti lyad Suryadi) sebagaimanadisebutkan dalam posita gugatan angka 14.1. berupa Deposito berjangkaberdasarkan Prinsip Mudharabah, sebanyak 3 (tiga) lembar Sebagai berikut :a.Deposito dengan Nomor 3310102579, Tertanggal 22 Juli 2016, jumlahnominal Rp120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);b.Deposito dengan Nomor 3310102584, Tertanggal 21 September 2016,jumlah nominal Rp280.000.000, (duaratus delapan puluh juta rupiah);c.Deposito dengan Nomor 3310102629

huruf a yang menyatakan bahwa perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalaui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan dikategorikan tidak termasuk dalam bentuk gugatan sederhana ;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan diatas maka apabila mencermati dalil gugatan penggugat pada poin 2 menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjalin suatu ikatan perjanjian pada tanggal 1 November 2012 dengan nomor 7.02.00787 tentang Akad Pembiayaan Mudharabah

;

Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat khusunya pada dalil poin 2 gugatan dan dalil gugatan para penggugat pada poin 5 senyatanya menyangkut sengketa perbankan ekonomi syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah) yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui pengadilan khusus ;

Menimbang bahwa kalaupun pada pasal 17 Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan

gugatan sederhana tidak dapat diajukan Eksepsi, namun apabila Hakim memperhatikan materi utama gugatan penggugat senyatanya menyangkut sengketa perbankan ekonomi syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah) sehingga terdapat titik singgung kewenangan absolute terkait sebagaimana yang telah diamanat oleh undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah ditegaskan oleh putusan Mahkaham Konsitusi No 93/PUU-X/2012 yang menyebutkan bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah Pengadilan Agama sebagai satu satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (vide Akad Pembiayaan Mudharabah );

Menimbang bahwa apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang - orang

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shodaqah dan ekonomi syariah pun dikaitkan dengan ketentua pasal 132 Rv menyatakan bahwa dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenanganya karena jabatanya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang ;

Meimbang bahwa dari uraian diatas maka terkait adanya Akad Pembiayaan Mudharabah

Haltersebut juga bertentangan dengan Perjanjian Kredit dengan PihakHalaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT MKS.18.Terbanding Il, dengan menggunakan system mudharabah yang dalamperjanjian tersebut jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2020.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dengan ini,pembanding berkesimpulan bahwa telah terjadi maladminstrasi,kesalahan prosedur dalam proses pelelangan yang berimplikasi padaadanya cacat hukum.

adalah berdasarkan Akad PembiayaanMudharabah (Bagi Hasil) No.:002/PNMVSPLP/AKAD/III/2014Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT MKS.2)3)4)5)tertanggal 27 Maret 2014 dan telah menerima pembiayaansebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) gunakeperluan modal kerja;Bahwa mengingat Pembanding selaku debitur tidak dapatmelakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati yaitusebesar Rp. 550.000.0000; selama 48 (empat puluh delapan)bulan, terhadap akad pembiayaan mudharabah

Sertipikat Hak Tanggungan No. 738/2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo.Bahwa pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)No.:002/PNMVSPLP/AKAD/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 danJadwal Angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yangtidak dapat dipisahkan dari Akad Pembiayaan Mudharabah telahdiatur ketentuan mengenai tanggal dan jumlah yang harusdibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya;Bahwa pada Posita Gugatan poin 12, Pembanding kelirumempergunakan Pasal 13 ayat 2 Peraturan

dari PT.PNM Ventura Syariah KantorPerwakilan Makassar in casu Terbanding II dahulu Tergugat II Nomor :S106/PNMVSMKS/SR/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 perihalPermohonan Lelang Jaminan;Pasal 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, LelangEkseskusi terdiri dari Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan (UUHT);Permohonan Lelang dari PT.PNM Ventura Syariah Kantor PerwakilanMakassar juga dilampiri dengan:1) Fotocopy Akad Pembiayaan Mudharabah

Bojong

Sebelah Barat : Rumah Ibu Wita (Blok E.1)

1. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Syirkah Mudharabah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menyatakan Tergugat menurut hukum telah sah dan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha kepada Penggugat sejumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat

agar melaksanakan isi putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Nomor 2013 K/Pdt/2017Dalam Pokok Perkara;Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat mengadakan mengadakan perjanjian dengan sistem peijanjian PembiayaanKerjasama Terikat Penuh Sekaligus (Mudharabah Muqayyadah), dimanaTergugat memberikan pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) untuk projek pengadaan Valuta Asing dalam bentuk dollarAmerika Serikat untuk kebutuhan Pertamina.

Nomor 2013 K/Pdt/2017berjanji untuk mengembalikan uang yang Rp150.000.000,00 dan Penggugatakan melunasi utangutangnya yang tertuang dalam Peijanjian PembiayaanKeijasama Terikat Penuh Sekaligus (mudharabah), kemudian Penggugatmeminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sertifikat atas rumah dantanah yang terletak di Tebet Timur Dalam VI Nomor 11 Jakarta Selatandengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1374.Bahwa, namun Tergugat menolak untuk membatalkan perianiian tersebutdan terjadi perdebatan dan keributan

Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Keijasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Muqayyadah) Nomor BSS/001/2002/B tertanggal 14 Oktober2002;. Membatalkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Zainun Ahmadi, SH,.(Tergugat Il) antara Penggugat dengan Tergugat dengan objek jual beliTanah dan Bangunan di Jalan Tebet Timur Dalam VI Nomor 11 Rt. 001 Rw.006 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan denganSertifikat Hak Milik Nomor 1374;.

hukumAkibatnya akta jual beli yang dibuat oleh Termohon Kasasi II/Terbandingll/Tergugat Il yaitu PPAT/Notaris atas perintah Termohon Kasasi 1/Terbanding /Tergugat Yaitu H Sunaryo adalah Cacat Hukum dan bataldemi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat merasa telah dibohongi olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, memohon kepada Judex Yurisagar mengembalikan lagi seperti pada keadaan semula yaitu sesuaidengan perjanjian pembiayaan kerjasama terikat penuh sekaligus(mudharabah

Selain itu,antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah teljalin hubungan hukumberdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:a. transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi Sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksi jual beli dalam

Selainitu, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah teijalin hubungan hukumberdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihanyana dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Smr transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli

Selain itu, antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah teljalin hubungan hukum berdasarkan prinsipsyariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dijpersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentukHalaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G

anak dan nafkah anak sepenuhnyadapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikianyang berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugatmengembalikan pinjaman sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah) kepada Penggugat Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskanoleh Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatanPenggugat dan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai syirkah(kerja sama) dalam bentuk giradh atau mudharabah

Adapun tanda tanganpara Penggugat dalam adendum akad pembiayaan Mudharabah yang seakanakanmengetahui dan menyetujui adalah tulisan tambahan yang pada waktu itu Tergugat II, III danIV menyodorkan adendum untuk ditandatangani disertat dengan ancaman jika tidakditandatangani, maka dana dari Tergugat I tidak akan cair, namun setelah dananya cairsemua dana dari Tergugat I diterima oleh Tergugat II sedangkan para Penggugat samasekali tidak menerimanya sehingga secara hukum para Penggugat tidak bisadipertanggungjawabkan

untuk mengembalikan pinjamannya;Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan bantahan yang padapokoknya menyatakan, Penggugat telah memberikan persetujuan dan membubuhkantanda tangannya setelah diterangkan dengan jelas dan terang oleh Notaris Tn.WahyuWiryono,SH. dan bersedia memberikan jaminan tanahnya dengan Sertifikat Tanah HakMilk No.05074 atas nama PEMBANDING II (Penggugat II) kepada Tergugat Iberdasarkan Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 yangkemudian dengan

Menetapkan penetapan ini digunakan untuk memenuhi syarat pengambilan uang Deposito iB Mudharabah pada :

a. Bank Kalsel Syariah Nomor Rekening 933.04.23.00117.4 a.n. Dupran sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Bank Kalsel Syariah Nomor Rekening MM2318500003 a.n. Dupran dengan jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

4.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera) dalam akad pembiayaan Mudharabah Nomor F047005955004/MD/BMT-BUSKARANGAWEN/1/2021 pada tanggal 25 Januari 2021; Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus

1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018, tertanggal 26 September 2018;
3.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor : 3375.00141.01464/MDR/KSPPS-ML/IX/2018, tertanggal 26 September 2018, tersebut sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga

(AsSuyuthi, alAsybah wa alNadzair, 63)Substansi Fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentangGiro, No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 19/DSNMUI/IV/2001tentang Qardh, No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Ju'alah,dan No. 63/DSNMUI/XII/2007 tentang SBIS.Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional padaKamis, 26 Zul Qadah 1428 H/06 Desember 2007 M.MEMUTUSKANFATWA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIASYARIAH JUALAH (SBIS