S.Tap/68.bPD/IV/Dit.Tipidum tanggal 24 April2013 dengan alasan bahwa perkara pidana atas namaTersangka Yusuf Ngadiman dan Suryadi Wongso di hentikankarena bukan merupakan tindak pidana:Bahwa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikkan No.S.Tap/68.bPD/IV /Dit.Tipidum tanggal 24 April 2013 tersebutoleh Pelapor Pemohon telah di diajukan permohonan PraPeradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganregister perkara No : 37 / Pid.Pra j 2014 PN Jkt sel yangmana perkara tersebut telah diputus pada

., berkedudukan diJalan Raya selatan Leuwimunding No.23 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal27 Oktober 2014.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mayjelengka Nomor 180/Pen.Pid.B/2014/PN Mjl tertanggal 16 Oktober 2014, tentang penunjukkanHakim Majelis Hakim;e Penetapan Hakim/ Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2014/PN MjlTertanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas Acara penyidikkan yang dibuat Kepolisian Resor Majalengka sertasuratsurat

Saksi MUHAMMAD SAHARUDIN yang dibawah sumpah pada saatpemeriksaan di penyidikkan dan selanjutnya keterangannya tersebutdibacakan di depan persidangan sebagai berikut :0 Bahwa cara MUHAMMAD FARHAN dan RAYHAN mencuri HP milikALVINA IRWANTI Pgl VINA tersebut adalah dengan cara mengambil paksaHP tersebut ketika ALVINA IRWANTI Pgl VINA sedang berboncengan diatas sepeda motor dengan saksi kemudian MUHAMMAD FARHAN danRAYHAN melarikan diri dengan sepeda motornya.0 Bahwa kejadian berawal pada hari pada Rabu

haruslahdikesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum terdakwamengenai Surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak jelas (Obscuur Libel) haltersebut juga telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didalameksepsinya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkandidalam pertimbangan Putusan Sela Majelis Hakim sehingga mengenai pledoipada penasihat Hukum pada poin ini sudah sepatutnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum mengenai adanyadua resume penyidikkan

., dan saat ini perkaranya masih dalam proses penyidikkan.6. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 265/2004. Tanggal 02122004 danAkta Hibah Nomor 266/2004. Tanggal 02122004 dinyatakan tidak berlakudan tidak mengikat, maka supaya diperintahkan kepada Turut Tergugat Iluntuk memulihkan kembali hak kepemilikan objek tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 452 / Blanakan, dan objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor452/Ciasem, masingmasing An.

Rosidin, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengenal dengan Terdakwa, karena Terdakwamerupakan kakak ipar Saksi; Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Saksi tidak pernah merasaditekan; Bahwa tidak ada tekanan pada saat Saksi menandatangani Berita AcaraPenyidikkan (BAP); Bahwa Saksi diperiksa di Penyidikkan sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, yaitusejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

terjadi kKebakaran di kebun Terdakwa,kemudian Saksi langsung datang ke lokasi;Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN BIs Bahwa pada saat Saksi datang kondisi api sudan padam dan sudahterdapat banyak orang disana yang membantu memadamkan api sertaTerdakwa juga berada di lokasi kebakaran; Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal berapa terjadinya kebekaran dikebun Terdakwa; Bahwa kebakaran tersebut terjadi setelah kami selesai bekerja,sedangkan sebelumnya tidak ada kebakaran; Bahwa ketika di Penyidikkan

MMdengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum, salah satunyadengan melaporkan secara Pidana Tergugat ke Polda Riau denganLaporan Polisi Nomor : LP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015,yang saat ini sedang dalam penyidikkan. (Vide Bukti);3.

MM dengan berbagai cara yangdibenarkan oleh hukum, salah satunya dengan melaporkan secara PidanaTergugat ke Polda Riau dengan Laporan Polisi NomorLP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015, yang saat ini sedangdalam penyidikkan. (Vide Bukti)3.

MM dengan berbagai carayang dibenarkan oleh hukum, salah satunya dengan melaporkan secaraPidana Tergugat ke Polda Riau dengan Laporan Polisi NomorLP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015, yang saat ini sedangdalam penyidikkan. (Vide Bukti)3.

Bahwaselanjutnya Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barangbukti dibawa ke Polres Bogor untuk penyidikkan lebih lanjutBahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang buktididapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisBadan Narkotika Nasional RI No.Lab: 52 BF/VI/ 2019/ Balai LabNarkoba pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 dapat disimpulkansebagai berikut :Barang bukti yang disita dari DANI SUBARNA Als DONAT BinSURAHMAN bersamasama dengan YOSEPH SAPUTRA Als OSEPBin

Bahwa selanjutnya saksi, tidak mengetahui apa yang dilakukanpetugas BNN pada saat introgasi terhadap PETRUS HANTER alsANTER als LOLOI (Narapidana Kasus Narkoba Lapas Kelas II APontianak), karena dilakukan di dalam ruangan khusus untukdilakukan penyidikkan, dan yang berada di ruangan tersebut hanyapetugas BNN dan ANDI ALFEN als AA bin MUHAMMAD YASRI,PETRUS HANTER als HANTER als LOLOI, Kemudian saksiberkordinasi dengan Pimpinan Lapas Kelas II A Pontianak lalusaksi diperintah oleh Pimpinan saksi untuk

Bahwa selanjutnya saksi, tidak mengetahui apa yang dilakukanpetugas BNN pada saat introgasi terhadap SUGITO als PAK CUdan IRAWAN Als DAGOT (Narapidana Kasus Narkoba RutanKelas Il A Pontianak), karena dilakukan di dalam ruangan khususuntuk dilakukan penyidikkan, dan yang berada di ruangan tersebuthanya petugas BNN dan SUGITO als PAK CU dan IRAWAN AlsDAGOT, Kemudian saksi berkordinasi dengan Pimpinan RutanKelas Il A Pontianak lalu saksi diperintah oleh Pimpinan saksi untukmempersiapkan Administrasi

Bahwa selanjutnya saksi, tidak mengetahui apa yang dilakukanpetugas BNN pada saat introgasi terhadap SUGITO als PAK CUdan IRAWAN Als DAGOT (Narapidana Kasus Narkoba RutanKelas Il A Pontianak), karena dilakukan di dalam ruangan khususuntuk dilakukan penyidikkan, dan yang berada di ruangan tersebuthanya petugas BNN dan SUGITO als PAK CU dan IRAWAN AlsDAGOT, Kemudian saksi berkordinasi dengan Pimpinan RutanKelas II A Pontianak lalu saksi diperintah oleh Pimpinan saksi untukmempersiapkan Administrasi

bahwa tersangka tersebut akan melarikan diri.Menimbang bahwa selanjutnya permasalahan mengenai tindakanPenyidik yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap KHOMARUDINBin BATONI menurut pertimbangan Hakim juga telah berdasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku tidak melanggar ketentuan hukum acara yangterkandung dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP(Vide: alat bukti T1 tentang Laporan polisi, alat bukti T8 tentang Surat Halaman 36 dari 39 Putusan 4/Pid.Prap/2019/PN.GnsPerintah Penyidikkan

Perkara yang sama menyangkut uang Rp. 500.000.000, masihbergantung/masih dalam proses penyidikkan Polres Purwakartayang belum dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan.Status uang tersebut sebagai TITIPAN yang tidak dikembalikanTergugat dianggap oleh Penggugat bahwa Tergugat telah murnimelakukan perbuatan pidana Penipuan dan Penggelapan,sehingga Penggugat telah membuat laporan/pengaduan secarapidana di Kepolisian Resort Purwakarta sesuai dengan LaporanPolisi No.Pol. : LP/354/X1/2014/JBR/RES.PWK tanggal

Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikkan atau penuntutan.Namun demikian Hakim Praperadilan dalam memutus PermohonanPraperadilan tidak harus berpedoman pada putusan tersebut, karena Hakimmempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkankebenaran Yuridis (Hukum) dan dengan kebenaran Filosofis (Keadilan).Bahwa Pemohon Praperadilan (Sdr. Drs. H. Ali Surahman melalui KuasaHukumnya Sdr. C.

(Bukti T.4 Foto Copy)Berdasarkan tindakantindakan hukum tersebut, maka dalam kegiatanPenyelidikan, Termohon Praperadilan telah menemukan suatu peristiwa TindakPidana sehingga dengan berpedoman pada hasil Penyelidikan tersebut makaselanjutnya Termohon Praperadilan melakukan Penyidikkan menurut cara yangdiatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana dan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan NegeriMajalengka Nomor : Print02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal

Demikian pula,pernyatan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atauorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang samadengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkandipersidagan adalah benar orangorang yang sungguhsungguh dimaksudsebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Ad

HABIB MUSLIM, telah disumpah di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan dalam memberiketerangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani BeritaAcara Penyidikkan ;Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara ini yaitu pada hariSelasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 WIB bertempat didepan Asrama Haji Jl.

dalamberkas terpisah) sebagai keterangan anak Kursim als Kucing dan bukanmengambil keterangan yang ada di BAP penyidik.Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH dalam komentarnyapada Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan keterangan saksi sebagai alatbukti adalah keterangan yang diberikan di persidangan sedangkan yang diberikan dimukapenyidik bukanlah alat bukti;Menimbang, bahwa terdakwa Ratim Als Opay Bin Sukri telah mengingkaridan mencabut sebagian keterangan yang ada di BAP penyidikkan

Bahwa tidak terbuktinya unsur ke3 menurut Penasihat HukumTerdakwa = oleh karena Terdakwa tidak berhubungan langsungdengan pelamar dan hanya menyampaikan informasi dari Sdr.Wisnu,sehingga yang melakukan pengrekrutan karyawan secara langsungadalah M.Sholeh dan Saksi3, akan tetapi Saksi3 dan Sdr.Solehtidak dijadikan Tersangka, bahkan Sdr.Sholeh tidak diperiksa baikdalam tingkat penyidikkan maupun di peradilan sehingga unsur ke3dalam Dakwaan oditur Militer tidaklah terbuktid.

Tidak terbuktinya unsur ke3 oleh karena Terdakwa tidakberhubungan langsung dengan pelamar dan hanya menyampaikaninformasi dari Sdr.Wisnu, sehingga yang melakukan pengrekrutankaryawan secara langsung adalah M.Sholeh dan Saksi3, akan tetapiSaksi3 dan Sdr.Soleh tidak dijadikan Tersangka, bahkan Sdr.Sholehtidak diperiksa baik dalam tingkat penyidikkan maupun di peradilan,terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum tidaklahberalasan dikarenakan

Bukti T/PR3d : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan NomorB.312/B.1.13.3/Epo0/08/1994 tanggal 2 Agustus 1994 perihal pemberitahuanhasil penyidikkan sudah lengkap atas nama Abdul Waris Daeng Sierang. (FotoCopy);7. Bukti T/PR3e : Surat Pengadilan ke Ill No. Pol : 11/137/V/1994/SEK.PSM tanggal 28 Mei 1994 yang ditujukan kepada Penggugat/TergugatRekonpensi (Foto Copy);8.

kepentingan rapat rapat di DesaKorompeli dan kwitansi tersebut disodorkanlangsung oleh Kepala Desa Korompeli ;Bahwa, yang saksi ketahui jumlah besaranhonorarium untuk Ketua adalah sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah) untuk Sekretaris sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu13rupiah) sedangkan anggota masing masingmenerima sebesar Rp. 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) ; Bahwa, saksi bertetap pada keterangan yangsaksi berikan dihadapan penyidik yangtermuat dalam berita acara penyidikkan

yang disampaikan oleh Penasihat hukumTerdakwa hanya menggunakan dasar Pasal 173ayat (1) UU Nomor 31 #=.YTahun 1997 yangmenyatakan keterangan Saksi yang BAPnyadibacakan dalam persidangan tidak bisadijadikan sebagai alat bukti adalah salah ,seharusnya Penasihat hukum dalam memahamikontek suatu) pengertian suatu9 aturan hanyasepotong potong , harusnya Penasihat hukumTerdakwa juga memahami Ketentuan Pasal 155ayat (1) UU Nomor 31 #=.yTahun 1997 yangmenyatakan bahwa keterangan Saksi yangdiberikan dalam penyidikkan

menggunakankedua tangan kiri dan kanan mendorong korban pada dadanyasehingga korban terjatun keaspal sehingga korban mengalamibengkak pada kepala sebelah kiri dan di dukung dengan hasil VisumEtrepertum pada tanggal 25 Juli 2016 yang di keluarkan oleh DrREYMON PARENGKUAN dari Rumah Sakit Bhayangkara PoldaMalut, sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 351 ayat (1)KUHPidana.Hal ini menunjukan telah terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga olehpenyidik Polri, Polres Ternate perlu melakukan langkah langkahProses penyidikkan