kepada si penerima suap, baru dapatdisimpulkan telah terjadi penyuapan; akan tetapi cukup dengan telah terjadinyakesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap, delik tersebut dianggap sudahselesai (voeltoid).42Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya dalampembahasan yuridis += pembuktian unsur memberi atau menjanjikansesuatu, sangat tergambar dengan jelas bahwa telah terjadi kesepakatan atau deal antaraTerpidana

Adami Chazawi, SH., dalam bukunya tersebut diatas halaman8384, mengatakan:Perbuatan memberi sesuatu atau. menjanjikan sesuatu. pada Hakimterkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapkannyaterpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikansi pembuat suap. Dalam hal ini tidak dipentingkan apakah dengan sesuatuyang diberikan atau apa yang dijanjikan si pembuat itu, hakim benarbenartelah terpengaruh.

DL Sitorus dalam perkara tindak pidana suap padahakim.Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaperbuatanperbuatan Terdakwa I(Terpidana Adner Sirait yang menemuisaksi H.

Sitorus dalamperkara tindak ppidana suap pada Hekim, namunsesungguhnya Terdakwa II Bpk. DL Sitorus tidak pernah menghendakihalhal seperti itu. sehingga ketika aaa permintaan uang dalam perkaraBanding Pengadilan Tata Usaha NegaralTerdakwa II Bpk.

;Bahwa perbuatan memberi atau menjanjikan telah cukup terpenuhi padadiri terpidana, sehingga menurut hukum tidak mengharuskan adanya suatuperpindahan suatu pemberian dari si pemberi suap kepada si penerima suap,cukup dengan telah terjadinya kesepakatan, maka perbuatan pidanatersebuttelah selesai (voeltoid).Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan tersebut, baik pertentangandalam pertimbangan hukum dan pertentangan antara pertimbangan hukum dan amarputusan perkara a quo;Bahwa tidak terdapat kekhilafan

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan namabaik Penggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat burukdalam urusan rumah tangga.f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumahtangga dengan Tergugat.

Tergugat pernah menerima uang suap dari kantor tergugat tanpasepengetahuan penggugat dan pada akhirnya mencemarkan nama baikPenggugat.e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalamurusan rumah tangga.f.

Semuapemberi suap dan penerima suap untuk perkara suap 5000 dollarSingapura, yang satu paket dengan Penggugat, dituntut KPK disekitar3 tahun, dijalankan hukuman mereka disekitar 1 tahun sampai dengandua setengan tahun, kecuali Penggugat yang bukan pencuri uangnegara dituntut KPK 10 tahun sampai dengan tingkat kasasi;.

Sidoarjo dan lamarantersebut ditulis oleh terdakwa;e Bahwa, dalam melamar pekerjaan tersebut tidak ada tes tulis dan saksi dimintaiuang sebesar Rp. 4,7 juta yang kata terdakwa digunakan untuk uang pelicin(suap) orang dalam Satpol PP yaitu Pak Sucipto dan Pak Mulyawan;e Bahwa gaji yang dijanjikan terdakwa sebagai tenaga honorer sebesar Rp. 800 ribudan jika bisa menyetor uang 25 juta maka dijanjikan menjadi PNS;Bahwa, selama menunggu panggilan kerja tiap hari saksi dinas dirumah terdakwamenggunakan

Sidoarjoharus ada uang pelicin (suap) untuk orang dalam satpol PP kab.

Sidoarjodengan meminta uang kepada masingmasing korban sebagai uang pelican Suap kepadaorang dalam dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah minimal 3,5 jutaMenimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telahberhasil mengumpulkan uang dari para korban hingga terkumpul mencapai total Rp. 125juta rupiah dan uang tersebut sudah terdakwa terima dan digunakan untuk membeliseragam satpol PP beserta

Sidoarjo denganmeminta uang kepada masingmasing korban sebagai uang pelicin Suap kepada orangdalam dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah minimal 3,5 juta rupiah sehinggatotal kerugian para korban mencapai Rp.125 juta;Menimbang bahwaberdasarkan keterangan saksi sampai dengan saksi 5yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa telah ternyata terdakwa telahmenerima uang dari masingmasing para korban dalam waktu yang berbeda sejak bulanjuni 2012 sampai dengan bulan oktober 2012 atau dalam

ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRUANTO dan LETTU SUS ARSILALWI, pada wakitu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIRdi atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 19992004 yang telahmempunyai

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak terbuktinya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor: 20Tahun 2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudec Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 40.000.000, ( empat21puluh juta rupiah ) oleh Sdr. Umar Hs.

Kepada terdakwa adalahmerupakan suap ;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidakdapat dibenarkan karena unsur pasal 12 B bukanlah unsur suap sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, yang harusdibuktikan unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya akan tetapi yang dimaksuddengan gratifikasi dalam pasal 12 huruf B tersebut dapat dilihat dalampenjelasan pasal 12 huruf B tersebut yaitu : Pemberian dalam arti luasmeliputi

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara Aquo menerapkan pembuktian terbalik ;Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum JudexPengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar sebab hal ini telahdiatur dalam Undangundang No.20 tahun 2001 pasal 12 B huruf a;Menimbang, bahwa derngan demikian keberatan kedelapan dankesepuluh dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkanunsur Suap dan unsur yang berhubungan dengan jabatannya dan tugasnyadalam pasal 12 B UU No. 20 tahun

penularan virus Corona maka pelayanan yang dilaksanakan olehTergugat menjadi terganggu dan tidak lancar, juga karena adanya pembatasanwaktu pelayanan kepada masyarakat ;Bahwa disisi lain saat ini kemajuan teknologi elektronik sudah sangatcanggih dan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangkapeningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, denganmaksud dan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu olehperkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/suap

Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanyakejahatan pungli/suap yang sudah teroganisir, terstruktur, dan masif, hal itubisa dilinhat dari mereka yang boleh mengurus suratsurat di kantor Tergugat hanya dari dealer ranmor sedang pembeli ranmor tidak boleh dan jumlah uangyang harus dibayar ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidaksesuainya tanda terima bukti pembayaran dan keterangan yang ada/tertera.Adapun salah satu caranya adalah dealer mengumpulkan uang pungli daripemberi

Bahwa karena Tergugat II juga sebagai kepala pemerintahan selakuHalaman 8 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY10.11.pelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat Il wajib segera membuatperaturan, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, dan prasarana yangdigunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsat denganmenggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hari selesai,keakuratan data, mencegah pungli/suap, karena semua Samsat diIndonesia cara kerjanya dan pelayanannya

tindak pidana korupsi.Bahwa asal mula dari seluruh tindak pidana korupsi adalah suap, suap pertamapertama dimuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) kemudianterus dikembangkan berbagai macam sebagai tindak pidana korupsi yang manasalah satu diantaranya adalah suap seperti yang dikenal pada saat ini.Bahwa Perbuatan pokok yang dilarang dalam suap digolongkan dalam dua halyaitu suap aktif dan suap pasif.Bahwa Suap aktif artinya adalah memberi suap sedangkan suap pasif adalahmenerima suap.Bahwa

Suap aktif adalah perouatan memberikan sesuatu, barang, uang, hadiahatau apapun juga kepada seseorang berkenan dengan kepentingan dari yangmemberikan suap yang dapat menjadi menjadi bagian ruang lingkup kewenanganyang dapat diputus dari kewajiban atau hak oleh orang yang menerima suap.Bahwa jenis suap diantaranya tercantum dalam Pasal 5 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Gratifikasi adalah bagian dari tindak pidana suap, gratifikasi adalah satujenis varietas dari pada tindak pidana

suap.

, artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.279/302dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuatdan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,Almuni Bandung, 2006, hal.169) ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas, biladihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini,yaitu:Bahwa FX.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Adami Chazawi mengatakan bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12huruf a sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telahmenerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benarbenar berbuat atau tidakberbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Pada perbuatan menerima suap Pasal 12 huruf a,sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telahmemiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiahitu dimaksudkan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;2). R.

Terkait dugaan praktek suap kepada aparatur/pejabat negaradalam melaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Paraktek suap kepada pejabat/aparatur negara dalam melaksanakantugas;Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah nyatanyataJudex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PeraturanHalaman 45 dari 60 halaman.

Malakukan praktek suap kepada aparatur/pejabat negara dalammelaksanakan tugas yang melanggar Pasal 5 undangundang Nomor 31Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2017tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi;Terkait dugaan melakukan Malakukan praktek suap ini, di dalampersidangan tidak alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan oleh TermohonKasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasitelah melakukan Malakukan praktek suap;Disamping itu sampai dengan perkara ini diajukan, pengurus perusahanPemohon Kasasi tidak pernah diadili dan dinyatakan bersalah melanggarPasal 5 undangundang Nomor 31 tahun 1999 Jo.

Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TIDAK BENAR Pemohon Kasasimelakukan pelanggaran berupa Malakukan praktek suap kepadaaparatur/pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yangdituduhkan oleh Terbanding/T ergugat;.

tanggal 7 Januari Nomor : 471/K/Kr/1979, ituadalah suatu argumentasi hukum yang hanyalah sekedar untuk maumenutupnutupi kebobrokan dari akan soal mengenai dugaan adanyaindikasi sogokmenyogok di institusi Kejaksaan Negeri Medan yang sudahsangat berakar dan sudah bertambah menggurita dan nampaknyaKejaksaan Negeri Medan haruslah dapat benarbenar mau menyadaribahwa sesungguhnya dan sebenarnya Majelis Pengadilan Negeri Medandidalam memberikan putusan selama 1 (satu) tahun penjara tidak adamendapatkan uang suap

ataupun uang sogokan dari si Terdakwa sehinggaseharusnya Kejaksaan Negeri Medan haruslah merasa malu sendiri danjanganiah hanya tahunya menjatuhkan tuntutan yang tinggitinggi terhadapdiri Terdakwa ditingkat Pengadilan Negeri kalau tidak mau memberikanuang biaya suap dan uang sogokan;.

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

Harnojoyo, S.Sos. sebagaiWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilin untuk masa bakti20132018, sehingga terbukti perkara dimaksud diputus MahkamahKonstitusi berdasarkan uang suap senilai Rp19.866.092.800,00(sembilan belas milyar delapan ratus juta sembilan puluh dua delapanratus Rupiah) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Akil Mochtardengan bukti suara Para Pemohon di hilangkan sebanyak 25 suara(Vide Bukti P3 Fakta Persidangan Putusan Mahkamah Konstitusihalaman 82 dan halaman 80);Bahwa terkait

Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah satu Putusan dari 15 perkara Pilkadayang diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari suatukejahatan suap yang berakibat

fatal bagi Pasangan Kepala Daerahyang menjabat berdasarkan Suap Mahkamah Konstitusi, dalam hal iniHalaman 54 dari 58 halaman.

Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

ZARNUBI MUN, KAPTENCAM ARF PRUANTO dan LETTU SUS ARSL ALWIL pada waktu dan tempat sebagaimanadiuraikan dalam dakwaan PRMAR di atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagaipemberian suap karena berhuoungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, perouatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa HAMZAH SUHAMI bin SUHAIMI selaku Anggota Dewan PerwakilanRakyat DaerahKota Pangkalpinang periode 1999 2004 yang telahmempunyai penghasilan

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

KEBERATAN KETUJUH :Judex Facti dalam perkara aquo menerapkan pembuktian terbalik.Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar, hal ini telah diaturdalam Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 pasal 12 B huruf a;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluhdari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap dan unsurberhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal 12 B Undangundang Nomor

MAKHDANI Bin ABDUL MANAF, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut : Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganadanya dugaan penerimaan suap oleh Terdakwa; Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Padang Titiran Kec.

MEDIAN SAPUTRA Bin HAMSIL, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa;Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Karang Are Kecamatan TalangPadang Kabupaten Empat Lawang;Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah Kepala DPMDP3AKabupaten Empat Lawang;Bahwa, Saksi bersama Saksi Makhdani dan Saksi Umar Hasimmenghadap Terdakwa di Kantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawanguntuk mengajukan pencairan dana

YUYUN NOPRIYANTI Bin HAYAT, dibawah sumpah dimuka persidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa.Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa Macang Manis Kec.

YEKSI Bin ZAIRIN, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkansebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa, dan keterangan yang di Berita AcaraPenyidikan tersebut adalah benar;Bahwa, Saksi adalah Kepala Desa lampar Baru Kec.

KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNG CIK, dibawah sumpah dimukapersidangan menerangkan sebagai berikut :Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik terkait adanya dugaanpenerimaan suap oleh Terdakwa, dan saksi menyatakanmembenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa, Saksi adalah Anggota Polri pada Polres Empat Lawang, danpada tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 1300 Wib, Saksi adamelakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selaku KepalaDPMDP3A Kabupaten Empat Lawang di Kantor DPMDP3A KabupatenEmpat

UndangUndangNo.20 Tahun 2001 yang mengatur ancaman pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyakRp1,000.000.000,Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti a quo mengenai lamanyapidana penjara dan denda yang telah dijatunkan kepada Terdakwaadalah kurang adil bagi Terdakwa karena lamanya pidana yang telahdijatuhkan terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahanTerdakwa yang melawan hukum hanya menerima uang suap

sejumlahRp18.000.000, dari saksi suami isteri Hendrianus Janoar Hartadi danDwi Ratna Septwiyanti selaku pemberi suap tidak dilakukan proseshukum ;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan,karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan Terdakwamenyampaikan kepada saksi Hendrianus Janoari Hartadi bahwa untukmendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Guru SMP Negeri Kabung keStaf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Surat titipan sebagaitenaga titip dari Pemerintah Kabupaten Melawai

.: L/P/36/IV/2007 tertanggal 3 April 2007; Dari perkembangan lamanya wakiu sudah 5 (lima) bulan tiada sayaterima surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan tandapenyidikan dihentikan maka saya melakukan gugatan ke PengadilanNegeri Kuala Simpang;* Pada pertengahan bulan September 2009 Penyidik Kasat ReskrimPolres Aceh Tamiang Irnwan MY memberi uang suap Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) guna mencabut perkara atau perkara tidak sayapermasalahkan lagi, tapi tidak berhasil karena uang saya

"Ada ubi ada talas, ada budi adabalas";Dari tiga hal di atas Terdakwa menduga sangat dalam perkara ini semuakelompok dan tingkat Badan Hukum Indonesia menerima uang suap dariH. Nyak Umar ayah Muhammad yang dibelanya.

Putusan Nomor 233/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 6rumah tangga seringkali tidak stabil, dan untuk menstabilakankebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat lan yang bekerjadengan berdagang, dan Penggugat juga sudah seringkali menasehatiTergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugattidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, dan saat iniTergugat berada di Rumah Tahanan Kelas Il A Samarinda,dikarenakan Tergugat telah menjadi seorang ketua RT, dan saat ituTergugat ketahuan menerima suap

Kausa/sebab yang halal atau tidak terlarang ;2 Bahwa mengenai adanya penyerahan uang Sogokan sejumlah Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dan atau kesepakatan yang tidak halal guna mengurusPenggugat HI menjadi Pegawai Negeri Sipil pengganti korban tsunami tidakdapat dibenarkan oleh undangundang, karena syarat mutlak sahnya suatukesepakatan/perjanjian adalah sebab kausa yang halal, artinya Para penggugattelah melakukan suatu kecurangan sogok menyogok/suap menyuap sehinggakesepakatan dimaksud tidak

DALAM REKONPENSL : 1 Bahwa dalam rekonpensi ini berubah kedudukan para penggugat konpensimenjadi para tergugat dalam rekonpensi, sedangkan tergugat rekonpensi berubahkedudukan menjadi penggugat dalam rekonpensi ;2 Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah perbuatan melawanhukum, akan tetapi bila diperhatikan secara seksama adalah samasamamelakukan perbuatan melawan hukum, karena sogok menyogok/suap menyuapadalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku

antara suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat padahakekatnya tidak terdapat hubungan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat dalam perkara initerasa sangat ironis dan sangat menyesakkan mengingat Para Penggugat telah nyatadirugikan, namun demikian hal tersebut adalah merupakan konsekwensi logis daripenerapan hukum dimana apabila dikabulkan gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilanjustru melegalkan praktekpraktek terlarang (suap

menjadi dasar dalam gugatanditolak, maka petitum selebihnya harus ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Penggugat telah ditolak makagugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telahmengajukan gugatan rekonpensi dengan dalih bahwa oleh karena pokok perkara gugatanPara Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawanhukum yaitu sogok menyogok/suap

, saat ituKPK juga melakukan riset dan kebetulan ahli menjadi narasumbernya.Perbuatan suap harus memenuhi kriteria yaitu yang pertama harus adaorang yang memberi suap dengan cara tertentu sebagaimana dijelaskandalam Pasal 5 Uu tipikor, yang kedua yaitu ada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima suap, yang ketiga adalah adanyadeal antara pemberi dan penerima suap dimana pemberi akan memberiatau menjanjikan sesuatu sedangkan penerima suap melakukan atautidak melakukan sesuatu yang bertentangan

negara dari pengaruh orang lain yang mempengaruhitugas dan kewajibannya secara baik dan benar ;Perbuatan tindak pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu suap aktifdan suap pasif ;Halaman 152dari 250 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2017/PNBglSuap pasif adalah keadaan dimana pegawai negeri yang menerima suapdiam sedangkan suap aktif yaitu pegawai negeri yang aktif meminta ataumempengaruhi orang lain untuk memberi sesuatu dan perbuatannyabertentangan dengan kewajibannya;Dalam delik suap dijelaskan bahwa

pemberi suap menjanjikan sesuatuagar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat, artinya adalah jikapegawai negeri tersebut benarbenar melakukan tindak pidana makapemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 dan pegawai negeri ataupenyelenggara negaranya dikenakan Pasal 5 ayat 2 huruf b karena itupasangannya, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tidakmelakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya maka tidak bisadikatakan suap.

Suap ada hubungannya dengan jual beli jabatan ;Istilah dalam teori pidana ada yang dinamakan genus delik suap ada diPasal 5 UU tipikor.

;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini.

Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;31) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka GAYUS HALOMOANPARTAHANAN TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidana PencucianUang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;32) Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDI KOSASIH terhadap tersangkaGAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, dalam perkaratindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dantindak pidana Penggelapan ;33) Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Gayus Halomoan PartahananTambunan, dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, tindakpidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;32. Berita Acara Pemeriksaan saksi Andi Kosasih terhadap tersangkaGayus Halomoan Partahanan Tambunan, dalam perkara tindak pidanaPencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;33.

Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Gayus MHalomoanPartahanan Tambunan, dalam perkara tindak pidana PencucianUang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;Berita Acara Pemeriksaan saksi Andi Kosasih terhadap tersangkaGayus Halomoan Partahanan Tambunan, dalam perkara tindakpidana Pencucian Uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindakpidana Penggelapan ;Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta Utara, tanggal

Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Berita Acara Pemeriksaan Tersangka GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, tindakpidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDI KOSASIH terhadap TersangkaGAYUS HALOMOAN P.

TAMBUNAN, dalam perkara tindak pidanaPencucian uang, tindak pidana Korupsi (Suap), dan tindak pidanaPenggelapan ;Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Ruko di Jakarta Utara, tanggal 26 Mei 2008, antaraGAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan ANDI KOSASIH ;Suratsurat / dokumen yang berkaitan dengan pemblokiran terhadapRekening atas nama GAYUS HALOMOAN P.

BNI);Terlihat pada Bukti kode PK/VR05 untuk membuktikan keberpihakandan kerja sama serta adanya "titipan rekayasa kasus sehinggapelaksanaan rapat kreditur yang sudah direncanakan pada tanggal 08Juni 2011 secara sengaja digagalkan dengan dibungkus rekayasakasus yaitu adanya Hakim Pengawas tertangkap tangan menerimauang suap pada tanggal 1 Juni 2011;3.6. Sebelum saksi Johansyah alias JOHAN memberikan kesaksian, salahseorang pegawai PI.

oleh Puguh Wirawan kepada Terdakwa haruslah dikualifikasisebagai suatu gratifikasi dan secara hukum bukanlah delik suap;Akan tetapi :Oleh karena petugas KPK langsung datang menggerebek danmenggeledah serta mengambil barang milik Terdakwa yang tidakada hubungannya dengan pokok perkara (suap) denganmemanfaatkan "media cetak dan elektronik" untuk membentukopini "Hakim Syarifuddin menerima suap;Sehingga:Terdakwa kini Terpidana untuk mencari keadilan dan kebenarantelah menggunakan hak jawab dan hak koreksi

Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggapsebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkangratifikasi yang diterimanya kepada KPK;2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak tanggal gratifikasi diterima;Hal. 100 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaanlaporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerimaatau milik negara;3.

,LL.M) denganpendapatnya yang Ahli berpendapat dalam kepailitan sebagairujukan KPK dalam penanganan kasus Terdakwa yang dibungkusdengan tertangkap tangan menerima suap dalam pemberesan assetPT.

No. 167 PK/PID.SUS/2015perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai delik suap (omkoping) ataubukan, sehingga perbutan Terdakwa dapat dipidana (strafbare handeling);Atau dengan lain perkataan :Tidak semua penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri ataupenyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi (delik suap)sebagaimana yang dimaksud pada rumusan Pasal 12 huruf a, b dan c;Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UndangUndang KPKPU, tetapi barumerupakan delik suap (omkoping) jika pegawai negeri