• Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakanuntuk kepentingan pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji milikalmarhum S binti AL yang tersimpan di bank BRI Syariah.Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, makafokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untukmengetahui kedudukan S binti AL sebagai pewaris serta siapa saja karibkerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.Hal. 5 dari 9 Pen.

• penyelenggaraanibadah haji atas nama pemohon II tertanggal 17 Juni2019Bahwa sehubungan dengan keperluan administrasi haji seabagidimaksud oleh pemohon dan pemohon Il, maka majelis hakim telahmendengar keterangan saksi ahli dari kementerian agama Kota Gorontalo atasnama Muhsin Polin bin Amrullah Polin, di bawah sumpahnya menerangkan halhal pokok bahwa sebagaimana di atur pada pasal 4 peraturan pemerintahNomor : 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri agamanomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan

  ibadah haji regular halmanaakta nikah bukan suatu kewajiban sebagai persyaratan administrasipemberangkatan calon jamaah haji, sehingga menurut saksi ahli tidak perluuntuk memohon isbath ke Pengadilan Agama atas perkawinan tersebut;Bahwa pemohon dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksimasingmasing Nenti Mopangga dan Nasrun Mopangga keduanya adalahkakak kandung pemohon II dan mengetahui bahwa antara pemohon danpemohon Il telah menikah tidak tercatat dan juga mengetahui pemohon Iladalah

• MUBINA FIFAMANDIRI (MUBINA TOUR INDONESIA) juga telah melakukan kerja samadan afiliasi dengan pihak lain, sehingga peluang untuk mempersingkat masatunggu (waiting list) bagi Jemaah Haji (konsumen) semakin besar;Bahwa pada dasarnya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji diIndonesia dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Melalui Ilbadah Haji Reguler sistem Quota yang dikelola langsung olehPemerintah RI;Hal 17 dari 39 hal.

  Setelah melewati 2 (dua) kali musim Haji Jemaah Haji belumjuga berangkat pada tahun ketiga, maka pendaftarannya menjadi batal danBiaya Jemaah Haji yang bersangkutan akan dikembalikan setelah dikurangibiayabiaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;Pasal 20:(1) Jemaah Haji yang tidak dapat melakukan pelunasan BPIH (BiayaPenyelenggaraan lbadah Haji) Knusus, menjadi daftar tunggu

  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriAgama Nomor 23 Tahun2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Knusus Pasal 27 Ayat (3)Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah dikurangi biayabiaya yang ditetapkan olehPemerintah Kerajaan Arab Saudi;Bahwa Regulasi inilah juga yang dijadikan dasar oleh Tergugat II sebagaiDirektur PT.

  Basalamah) yang juga dihadiri oleh ibu tiri Tergugat Il RekonvensiBahwa pada pertemuan itu Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IIIRekonvensi (sekaligus mewakili Tergugat II Rekonvensi) menyampaikankeinginan menyelenggarakan Ibadah Haji dengan waktu tunggu yang tidakterlalu lama sebagaimana penyelenggaraan ibadah Haji Reguler sistemQuota yang dilaksanakan oleh Pemerintah;Bahwa pada waktu itu Penggugat II Rekonvensi memberikan penjelasankepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi mengenaiPenyelenggaraan

• ataupun terorisme ataukejahatankejahatan lain namun sematamata untuk kepentingan pemohon kelakdikemudian hari berkaitan dengan pemohon ingin menunaikan ibadah haji;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan juga buktiP1, bahwa ASEP SUTARJO dan SUTARUJO adalah satu orang yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan pemohon untukmenyelaraskan namanya dari SUTARJO dalam tanda bukti setoran pelunasanbiaya penyelenggaraan

  ibadah haji tahun 1438 H/2017 M menjadi ASEPSUTARJO beralasan hukum sehingga permohonan pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yangtercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untukselanjutnya dalam datadata kependudukan yang dipakai adalah ASEPSUTARJO;Menimbang, bahwa kelak apabila ada halhal yang berhubungan dengannama ASEP SUTARJO adalah yang dahulunya bernama SUTARJO, MUHTARJO ;Menimbang, bahwa terhadap tanggal lahir pemohon sebagaimana

• Nomor : 49 Tahun 2004tanggal 21 Juni 2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun2005 yang menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji zona Ill(embarkasi Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar) sebesar US $ 2.768,23untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan Rp963.260,00 untuk biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasibank, Terdakwa . Drs. H. Muh. Ilyas Bin H. Daeng Mamala, Terdakwa II. Hj.Bungatan Binti H.

• BANTA AMAT (ayah)dan CUT BULEUN(ibu); Bahwa benar pada saat ini pemohon telah mendaftar untuk calon haji pada BPIH(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh namapemohon tersebut didaftar dengan nama T. BAKHTIAR Bin T.

• NURUL SYAHRANI, lahir di Makassar, 4 Juni 2001, umur 17 tahun;

• MAUDI NAILAH AZIZAH, lahir di Makassar, 3 Mei 2005, umur 13 tahun;

Untuk mengurus keperluan:

1. Klaim asuransi pelunasan (pemutihan) pinjaman (kredit) di Bank Perkreditan Rakyat Hasamitra atas nama SUFRIYADI;
2. Penarikan saldo tabungan dan penutupan rekening pada Bank BTN dengan nomor rekening 00078-01-50-006443-0 atas nama SUFRIYADI;
3. Pengambilan kembali uang setoran awal biaya penyelenggaraan

   Ibadah Haji sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1023052985 atas nama SUFRIYADI;

4. Penarikan saldo tabungan dan penutupan rekening pada Bank SulselBar dengan nomor rekening 135-201-000005116-5 atas nama Sufriyadi
5. Pengajuan klaim Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) pada PT.

• Tirto Adi, pada pokoknyamenyatakan Masidin anak dari Aripin telah berhasil dalam evaluasi belajartahap akhir;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P6 (TandaBukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) pada pokoknyamenerankan bahwa Aripin bin Buamin telah membayar dan mendapatkannomor porsi 1300531674;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P7(Paspor),pada pokoknya menunjukkan bahwa pemegang paspor adalahorang yang bernama Arifin yang foto wajahnyanya adalah diri pemohondalam

• Fotokopi tanda bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji(BPIH) atas nama Siti Alkomah tanggal 19 Juni 2013, dimeterai cukupdan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P10.11.

• PURWADI ) untuk melakukan pengalihan pendaftaran Haji atasnama Atas Nama JEFRI TRI YUDIKA (Tergugat Rekonpensi) sebagaimanaTanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji NomorValidasi 45117030724371324714 kepada orang lain yang Namanya akanditentukan kemudian, untuk selanjutnya menghadap pejabat yangPutusan No 612/Pdt.G/2021/PA SkhHal 9 dari 27 halamanberwenang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP)Sukoharjo untuk melakukan pencatatan atas peralihan tersebut.Bahwa semenjak

  PURWADI ) maka Tergugat Rekonpensi dihukumuntuk mengalinkan Pendaftaran Haji tersebut yang tercatat Atas NamaJEFRI TRI YUDIKA (Tergugat Rekonpensi) sebagaimana Tanda BuktiSetoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor Validasi45117030724371324714 kepada oranglain yang namanya akan ditentukankemudian oleh orangtua Penggugat Rekonpensi, (Bapak. PURWADI );8. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan dasar oleh Orangtua PenggugatRekonpensi (Bapak.

• Tabungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434 H/2013 M pada Bank BRIKantor Cabang XXXXX sebesar USD 3.744.00 (Tiga ribu tujuh ratus empatpuluh empat Dollar Amerika) Nomor Porsi XXXXX yang dikeluarkan olehBank BRI Kantor Cabang XXXXX tanggal XXXXX;7.

• Tingkat Pertama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan Foto copySurat Tanda Tamat Belajar Madrasah Menengah Tingkat Atas, atas nama HASNANBASUKI RAHMAT, yang diterbitkan Madrasah Menengah Tingkat Atas, KabupatenBanjar, serta dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telah diketahui bahwaidentitas Pemohon sebenarnya bernama HASNAN BASUKI RAHMAT, lahir di CindaiAlus, tanggal Lahir 15 Mei 1973;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

  ibadah haji atau umrahdimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapatperbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam Surat EdaranDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RepublikIndonesia Nomor : Dt.VILII/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) Khusus untukperbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harusdilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan UndangundangAdministrasi Kependudukan Nomor 23 tahun

• ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P4) Kutipan Akta KelahiranNomor 6303LT200220190045, tanggal lahir 21 Januari 1991 atas nama SAPIAHH.B, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjar, serta dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telah diketahui bahwaidentitas sebenarnya bernama SAPIAH H.B, lahir dibanjarmasin tanggal 21 Januari1991;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan tahun kelahiranyang dimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

  ibadah haji atauumrah dimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam halterdapat perbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam SuratEdaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RepublikIndonesia Nomor : Dt.VILII/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) Khusus untukperbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harusdilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan UndangundangAdministrasi Kependudukan Nomor 23 tahun

• kependudukan Pemerintah Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Fotocopy Surat TandaTamat Belajar Madrasah Menengah Tingkat Atas, atas nama HELMAH, yangditerbitkan Madrasah Menengah Tingkat Atas, Kabupaten Tapin, (Bukti P4), dandikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telah diketahui bahwa identitasPemohon sebenarnya bernama HELMAH,, lahir di Tapin pada tanggal 21 Juli 1978;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

  ibadah haji atau umrahdimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapatperbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam Surat EdaranDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RepublikIndonesia Nomor : Dt.VILII/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) Khusus untukperbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harusdilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan UndangundangAdministrasi Kependudukan Nomor 23 tahun

• Timur (vide bukti P1 dan P2); Bahwa benar pemohon lahir di Kebumen pada tanggal 05 Juni1938, anak kandung dari Bapak Sanmulya dan Ibu Saimah dan diberinama Sidik (vide bukti P2 dan P3) ; Bahwa pemohon telah mendaftar sebagai Calon Jemaah Hajidengan menggunakan identitas bernama SIDIK yang lahir di Kebumenpada tanggal 05 Juni 1938 sebagaimana tercantum didalam SuratPendaftaran Pergi Haji di Kantor kementerian Agama Kab.LampungTimur dan sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti SetoranPelunasan Biaya Penyelenggaraan

  Ibadah Haji Tahun 1440 H / 2019 Mdi Bank Mandiri Syariah (vide bukti P7 dan P8) ; Bahwa pemohon kemudian melakukan rekam Kartu) TandaPenduduk (KTP) secara elektronik (EKTP) namun setelah tercetakidentitas pemohon terdapat kekeliruan yaitu pemohon bernama DULLAHANWAR tempat tanggal lahir di Banyu Mas, 01 Juli 1928 (vide bukti P4,P5 dan P6) : Bahwa sehubungan dengan pemohon telah mendaftarkan dirisebagai Calon Jemaah Haji dengan menggunakan identitas bernamaSIDIK yang lahir di Kebumen pada tanggal

• Lima Puluh Kota, Ijazah SLTP Nomor 04 DI 1173699 yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 4 Saragen, Madiun tanggal 25 Juni 2001;

• Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas II Agam, untuk perbaikan/koreksi Tahun Lahir pemohon yang bertulis di Paspor lama Tahun 1981 menjadi Tahun 1985 disesuaikan dengan identitas tahun lahir pemohon yang bertulis pada Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Lembaran Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan

• kependudukan Pemerintah Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P6) Kutipan Akta KelahiranNomor 6303LT230320170066, tanggal lahir 13 November 1957 atas namaPARIDAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Banjar, serta dikuatkan pula dengan adanya keterangan saksi, telahdiketahui bahwa nama ayah dan nama kakek Pemohon sebenarnya adalahJUHANSYAH GUMRI;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

  ibadah haji atau umrahdimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapatperbedaan data nama calon Jemaah haji dan umrah diatur dalam Surat EdaranDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RepublikIndonesia Nomor : Dt.VILII/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) Khusus untukperbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harusdilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan UndangundangAdministrasi Kependudukan Nomor 23 tahun

• ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondi persidangan telah mengajukan buktibukti Surat berupa :Halaman 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Pmk.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528064701670002, tanggal 16012019, diberi tanda bukti P1 ;Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3528060303092648, tanggal 03052019,diberi tanda bukti P2 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528LT171220180021, tanggal 17Desember 2018, diberi tanda bukti P3 ;Foto copy setoran awal Biaya Penyelenggaraan

  Ibadah Haji (BPIH), NomorPorsi: 1300496077, tanggal 12 Januari 2011, diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor: A 5526355, tanggal 2September 2013, diberi tanda bukti P5;Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : STLK/411/V/TUK 7.2.1 /2019/SPKT, tanggal 02 Mei 2019, diberi tanda bukti P6;Berita acara pemeriksaan dokumen calon jamaah haji Nomor : B246/Kk.13.22/5/Hj.00/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian AgamaKabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P7;Suratsurat

• ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondi persidangan telah mengajukan buktibukti Surat berupa :Halaman 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Pmk.Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528064701670002, tanggal 16012019, diberi tanda bukti P1 ;Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3528060303092648, tanggal 03052019,diberi tanda bukti P2 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528LT171220180021, tanggal 17Desember 2018, diberi tanda bukti P3 ;Foto copy setoran awal Biaya Penyelenggaraan

  Ibadah Haji (BPIH), NomorPorsi: 1300496077, tanggal 12 Januari 2011, diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor: A 5526355, tanggal 2September 2013, diberi tanda bukti P5;Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : STLK/411/V/TUK 7.2.1 /2019/SPKT, tanggal 02 Mei 2019, diberi tanda bukti P6;Berita acara pemeriksaan dokumen calon jamaah haji Nomor : B246/Kk.13.22/5/Hj.00/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian AgamaKabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P7;Suratsurat

• Keuangan Haji, Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji,Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri AgamaRepublk Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima SetoranHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MreBiaya Penyelenggaraan

  Ibadah Haji disebutkan bahwa Biaya PenyelenggaraanIbadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harusdibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah HajiMenimbang, bahwa dalam Pasal 5 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji disebutkan SetiapWarga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagaiberikut: a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara lbadah Haji kantorDepartemen Agama kabupaten/kota setempat