Ditemukan 321 data
Agus Kurniawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
RIS YUWONO HADIPUTRANTO Alias ARIS Bin BUNASIR
145 — 14
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.OCTAVIA ROULI MEGAWATY,SH
3.YUNITA LESTARI, SH
Terdakwa:
Hj. MARDIANA Binti Alm H. SAMAUNA
353 — 758
jamaahmembayar BPIU sesuai paket yang dipilih, Jamaah dan PPIUmenandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masingmasingpihak, BPIU yang telah dibayarkan Jemaah digunakan untukpenyelenggaraan ibadah Umroh;Bahwa jika ada travel Haji yang tidak memberangkatkan calon jamaahnyamelanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)dan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, dan aturan terbaru yakniUndangUndang tentang Penyelenggaraan lbadah Haji Nomor 8 tahun2019 dan ada sanksi pidana di dalamnya;Bahwa setahu ahli data Travel haji yang ada di Bontang ada 11 (sebelas)baik yang sudah ada jjin maupun tidak ada jjin, diantaranya ada 3 travelyang belum memiliki ijin termasuk PT H20;Bahwa selama ini Kemenag melakukan sosialisasi melalui PK TV dan jugadi Bontang Pos terkait tata cara pendaftaran haji dan yang berkaitandengan penjelasan haji yang harus disampaikan
HIDAYAH HASYID OETAMA(H2O) Pusat maupun perwakilan sehingga tidak diperkenankan untuk menerimadan memberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi sesuai dengan Undangundang No. 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni Bab XVPasal 63 ayat (1) Undangundang No. 13 tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebuttelah terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehterdakwa sehingga dapat dianggap telah menguntungkan terdakwa sebesarRp1.123.000.000
ASNI ZAHARA HASIBUAN SH
Terdakwa:
H. SURISNO GATOT, Lc
51 — 20
Renny Ariyani,S.H.
Terdakwa:
KRISTIANI WAHYUNINGTYAS, S.T.
82 — 53
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
FAJRI BIN MUCHTAR
164 — 24
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TISNA P. WIJAYA, SH
3.JIHANTO NUR RACHMAN, SH
Terdakwa:
1.SULTAN BUDI YUSIDA Bin MUHAMAD YUSUF
2.SHAMIRA Binti MUHAMMAD SOLEH
213 — 141
Dan saksi melaporkan tugas kepada atasan yakni KasubditPemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus;Bahwa Regulator Haji Khusus diselenggarakan berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 61yang mana Penyelenggaraan Haji Khusus diselenggarakan oleh PIHK(Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus);Bahwa untuk menjadi PIHK (Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus) bisadari Travel atau Biro Khusus yang mempunyai izin dan pemegang PIHK(Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus) harus
ibadah haji knusus (PIHK),sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut para korban menjaditerlantar dan juga ada yang tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah hajikhusus sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa sepertimendapatkan fasilitas bintang 5 (lima);Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 121 jo.Pasal 114 UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Haji dan Umroh jo.
Unsur Yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakberwenang atau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkanPenyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalahbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus;Menimbang, bahwa PIHK (Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus)adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraHalaman 70 dari 105
Unsur Mengumpulkan dan/ataumemberangkatkanJamaahhajiKhusus; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jemaah Haji Khusus adalahJemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan olehpenyelenggara Ibadah Haji khusus;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maksud dan tujuannya adalahapakah benar Para Terdakwa telah mengumpulkan dan/atau memberangkatkanJamaah Haji Khusus, dan apabila Majelis Hakim mempelajari pengertian dariJamaah Haji Khusus berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umroh adalah Jamaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara lbadah HajiKhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cecep Supriyanto(berkas perkara terpisah) yang merupakan Kepala Cabang dari PT.
Terbanding/Terdakwa : HAIFA Binti Alm ZAKARIA
112 — 82
Diak Sundus Karya Utama dalam hal menerima pembayaranbiaya penyelenggaraan ibadah Haji ataupun menyalurkan tenaga kerjakeluar negeri tidak mengikuti prosedur Menteri Agama dan tidak memilikiizin operasional sebagai penyelenggara perjalanan Umroh (PPIU) sesuaidengan website Kementerian Agama di Layanan Publik di portal Haji,Daftar Penyelenggara Ibadah Haji (PIHK) Berizin Resmi dan tidak adapernah ada laporan kepada Kementerian Agama Kota Bogor;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr.
EKO SUPRAMURBADA, SH
Terdakwa:
SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H.ABDUL JALIL
132 — 32
NOER ALYA FITRA pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telahmengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atasVisa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji KhususHalaman 11 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks(yang diberangkatkan dan dilayani olen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)serta
Hal ini tertuang dalam pasal 17 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji danUmrah. Pada pasal 18 UndangUndang tersebut menyebutkan, jemaahhaji dengan visa mujamalah tidak mendaftarkan diri di KementerianAgama pada aplikasi Siskohat, namun mendaftar, diberangkatkan, dandilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Keberangkatanjemaah visa haji mujamalah wajib dilaporkan kepada Menteri Agama.
1.WAHYUDDIN, SH
2.Maiman Limbong, SH
3.M. AGUNG KURNIAWAN, SH
4.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
5.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
HJ. CUT MEGA PUTRI, SE.MSM, Binti Alm H. TEUKOE DAOOD
128 — 472
Terbanding/Terdakwa : NUR FAHRATUL ASHARI
26 — 9
ANDI SURYA PERDANA.,S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
1.ALI MUHTADIN Als H. ALI FAHAD Als. H. ALI PAHAD
2.Drs. H. IMRON DJAMIL
67 — 16
IMRON DJAMIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALI FAHAD Alias H.
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TAUFIK HIDAYAH, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
1.CECEP SUPRIYANTO Bin NANA TASRANA
2.ROFIQOH Binti WARTANA
161 — 41
ibadah haji knusus (PIHK),sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut para korban menjaditerlantar dan juga ada yang tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah hajiHalaman 79 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B/2020/PN Idmkhusus sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa sepertimendapatkan fasilitas bintang 5 (lima);Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 121 jo.Pasal 114 UndangUndang RI Nomor 8 tahun
Unsur Yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK (PenyelenggaraIbadah Haji Khusus);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakberwenang atau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkanPenyelenggara Ibadah Haji Knusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalahbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Hajikhusus;Menimbang, bahwa PIHK (Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus)adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraIbadah Haji khusus (
PIHK) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayananyang bersifat khusus, sebagaimana dalam penjelasan UndangUndang RINomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur tersebut diatas, dinubungkandengan keterangan = saksisaksi, keterangan Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwapada awal bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2019 Terdakwa yangHalaman 81 dari 121 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.B
Ibadah Haji dan Umroh adalah Jamaah Haji yangmenjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara lbadah HajiKhusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yayah Pujiyanahyang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I, awalnya saksi sudahkenal dengan Terdakwa pada saat saksi Yayah Pujiyanah berangkat IbadahUmroh pada tahun 2018 dengan menggunakan Travel milik Terdakwa yakniPT.
Haji Khusus, dalam hal ini PT.
Acep Kohar, S.H.
Terdakwa:
SYAEFUL IMAM Alias ASEP Bin BADRUN
126 — 12
Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASTURO Bin H. HAMDANI
119 — 13
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
HJ. ANDI FERAWATI JABBAR BINTI ANDI JABBAR
190 — 176
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. IMRON DJAMIL Diwakili Oleh : DARUSMAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SURYA PERDANA.,S.H.,M.Hum.
151 — 60
No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya tanggal 12 Juni 2009 Terdakwa II Drs. H. IMRON DJAMILmendirikan suatu Perseroan Komanditer yang diberi nama CV. Barokta Finayang berkantor pusat di JI. KH. Abd. Wahab No. 216, Dsn. Petengan,RT. 01, RW. 07, Ds. Tambakrejo, Kec. Jombang, Kab. Jombang danTerdakwa Il sebagai Direkturnya, dengan Akta Notaris yang dibuat olehMASRUCHIN, SH.
Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar, halini berarti para terdakwa tidak memiliki hak untuk bertindak sebagaipenerima pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), karenauntuk bertindak sebagai penerima pembayaran Biaya PenyelenggaraanIbadah Haji (BPIH) harus ditetapkan oleh Menteri, dan CV. Barokta Fina/PT.
IMRON DJAMIL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dantanpa hak secara bersamasama bertindak sebagai penerimapembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atausebagai penerima pendaftaran Jamaah Haji yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertamayaitu pasal 63 ayat (1) UndangUndang RI. No. 13 tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jopasal 64 KUH Pidana.2.
IMRON DJAMIL tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja dan tanpa hak secara bersamasama bertindak sebagai penerimapembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;Halaman 50 dari 58 putusan Nomor 1428/PID/2020/PT SBY.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALI MUHTADIN Alias H. ALIFAHAD Alias H.
1.AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.
2.Andi Armasari, SH
3.Haryanti Muhammad Nur, SH.,MH
4.ERWIN J.SH.MH
Terdakwa:
DODI FARID NURHAM Bin JUHANA DIHARYA
50 — 24
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Maiman Limbong, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : M. AGUNG KURNIAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : WAHYUDDIN, SH
106 — 58
dan petugas kesehatan,Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNAmemberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlakuvisa Umrah di Arab Saudi, memberikan pelayanan kepada jemaah sesuaidengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara danjemaah, dan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudipada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia,melanggar pasal 64 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji sebagaimana dakwaankesatu Penuntut Umum, secara hukum tidak beralasan dan harusdikesampingkan.
ANTO WIDI NUGROHO, SH.MH
Terdakwa:
NUR MUTHMAINNAH RABUDIN Alias NINA
125 — 64
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EKO SUPRAMURBADA, SH
124 — 16