jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangPeratun yang mensyaratkan adanya ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugianyang diderita Penggugat dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keputusan tata usaha negara obyekobyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung dikarenakan tidakterbukti adanya peristiwa hukum jualbeli dari pihak Penggugat dengan pemilik

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Kla16.17.

Condition sine gquanon, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jikaperbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yangdianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semuasyaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapatdiharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal

Moegni Djojodiharjo(1982 :66);d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril.Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin,terror, dan lainlain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai statussocial Penggugat;e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukumitu dengan kerugian yang diderita Penggugat.

Kerugian moril menyangkut kehormatan, hargadiri, tekanan batin, terror, dan lainlain dan ditaksir nilainyadengan uang sesuai status social Penggugat;e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawanhukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubunganitu harus jelas, dapat dikabulkan;10.

Moegni Djojodiharjo (1982 :66 );d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril.Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin,terror, dan lainlain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai statussocial Penggugat;e) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita Penggugat.

Menghilangkan nyawa orang lain;Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syaratyakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematiandan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarawujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan44perbuatan tersebut

Korban meninggalakibat pendarahan hebat, luka tersebutlah yang membuat korbanJernih Siahaan meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematiankorban ini telah nyata terungkap di persidangan ;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antarawujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukumpidana dikenal adanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sinequa non atau teori khusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikanpegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai

hubungan causal verband adalah arrest Hoog MiliterGerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab dariakibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatandengan akibat ";Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telahmengakibatkan hilangnya nyawa korban Jernih Siahaan, sehinggaterhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwankesatu Primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakansecara sah

, yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365KUHPdt adalah Tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsuruntuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukumyaitu adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, kerugian,kesalahan dan hubungan causal

Bahwa dengan tidak masuknya TindakanTERGUGAT/PEMBANDING dalam Kriteria Perobuatan MelawanHukum sebagaimana alasan PEMBANDING dalam Huruf A danB maka salah satu Unsur untuk menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum itu sendiri tidak terpenuhi, makapertimbanganpertimbangan judex factie selanjutnya mengenaikerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian menjadi tidak tepat;3.

Artinya Permohonan uji materiilharus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunyaketentuan peraturan perundangundangan dimaksud. Atau dengankata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yangkepentingannya benarbenar dirugikan (asas point d'interet pointd'action).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, menjadi suatupertanyaan bagi Termohon yaitu) apakah Pemohon dalammengajukan permohonan telah mempunyai hubungan hukum sebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita olehPemohon dengan berlakunya ketentuan a quo atau apakahpermohonan yang diajukan hanya berdasarkan pada asumsiPemohon semata dengan pemahaman yang tidak komprehensif;Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2015b.

kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal

diterbitkannya objek sengketa aquo, namun patutpula diuji oleh Pengadilan yang berwenang apakah kerugian Penggugattersebut merupakan akibat dari peristiwa Jual Beli yang tidak menurutMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat memiliki Suratyang berkaitan dengan tanah, namun tidak dapat menunjukkan adanyahubungan hukum antara surat tersebut dengan tanah dimaksud dalam objeksengketa, karenanya tidak terdapat hubungan hukum (causal

dalam melaksanakan lelang atas tanah milikPENGGUGAT dengan tanda bukti hak SHGB No.353/Desa KampungMelayu Timur dilakukan dengan melawan hukum karena tidak memenuhisyarat dan prosedur yang mengikat secara hukum pada TERGUGATsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku,sehingga menjadi causal TERGUGATI telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan perbuatannya melakukan penjualan lelangsebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 125/2012 tertanggal 12 Juni2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan

Adanya kerugian dimaksud itu. karena perbuatanTERGUGATII secara causal verbant melakukan pendaftaran baliknama dan menerbitkan sertifikat pengganti SHGB No. 353/DesaKampung Melayu Timur milik PENGGUGAT.30.

(Ad 5 ) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugianBahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugianyang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dansecara factual apa yang di tuntut ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugatdalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan( relefansi ) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang dilakukan oleh Terbanding /Tergugat karena tanah dalam perkara di kuasaisecara itikad

(Ad 5 ) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugianBahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugianyang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dansecara factual apa yang di tuntut ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugatdalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan( relefansi ) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang diHalaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDNlakukan oleh Terbanding

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objeksengketa;Kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus(spesifik) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksuddan berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa PT.

listrik outsourching danmerupakan modern slavery (Perbudakan Moderen);(3) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 UndangUndang a quotidak ada sanksi bagi perusahaan, tentang ketetuan sanksi administrasi,perdata dan pidana;(4) Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada sanksi, jadimekanisme outsourching terjadi terusmenerus, controlling pun kalaukedapatan dikembalikan ke perusahaan, oleh karena tidak ada batasanbagian yang di persyaratkan;8 Bahwa Adanya hubungan sebab' akibat (causal

Moegni Djojodiharjo 1982:66);d) Ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril.Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin,Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pdt.SusParpol/2020/PN Bnaterror, dan lainlain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai statussosial Penggugat;e) Adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslahada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengankerugian

bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peratun, yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalamPeradilan Tata Usaha Negara adalah mereka yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu) Keputusan Tata UsahaNegara, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata ;Menimbang bahwa Pengadilan berpendirian terhadap ukurankepentingan yang merugikan orang atau badan hukum perdata58sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peratuntersebut setidaknya harus memenuhi syarat adanya hubungansebab akibat (causal

yangmenurutnya adalah miliknya tersebut yang kemudian diatasnyatelah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa,sehingga tidak ada pula hubungan hukum antara Penggugatdengan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketadan syarat ada hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian yang diderita Penggugat di satu sisi denganSertipikat Hak Milik obyek sengketa di lain sisi sebagaimanadimaksudkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Peratun jugatidak terpenuhi ; Menimbang bahwa oleh karena

Majelis akan menguraikan definisi Perouatan MelawanHukum itu sendiri;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalamkonteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata:Adanya perbuatan melawan hukumKerugianKesalahan~ & fHHubungan causal

sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa kriteria Kerugian Materiil, pada asasnya semua kerugian maiteriilyang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus diganti meliputibaik kerugian yang nyatanyata diderita maupun kerugian karena kehilanganyang diharapkan;Bahwa kriteria kesalahan, pada umumnya kesalahan mengikuti sifatmelawan hukum dari suatu perbuatan;Bahwa yang dimaksud dengan hubungan Causal

Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanyang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : Tiap perbuatanhalaman 32 dari 40halamanPutusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ngbmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal

dalam pasal 378 KUHP telahditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbataspada penggunaan upaya nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan; Dimana dengan menggunakan salahsatu atau lebih dari upaya tersebut orang lain menjadi tergerak untukmenyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan pihutang; Dengan kata lain bahwa penyerahan barang sesuatu itudengan pengunaan daya upaya harus ada hubungan causal

Adanya Hubungan Causal .Terdapat hubungan causal antara Perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensiyang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat dalamRekonpensi/ Tergugat Konpensi yaitu akibat tindakan penetrasipasar, pemberlakuan allotment system dan offload shipmenttelah mengakibatkan hilangnya pangsa pasar Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat dalam Konpensi =;Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalamKonpensi menderita kerugian sebagaimana

mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal

Ada hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsur dimaksud.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas, dihubungkan denganunsurunsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365KUHPerdata para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum, apalagi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.Bahwa sementara tindakan Turut Tergugat dikategorikan sebagai pembeli beritikadburuk (bad faith) dan ceroboh yang tidak pantas dilindungi hukum, karena sudahmengetahui

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkapHalaman 5 Putusan No. 103 / Pat/2018/ PT SMGmengenai :a) Perbuatan Tergugat yang mana yang melanggar hak subyektifdari Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukumTergugat yang telah di atur dalam Undang Undang,b) Apakah perbuatan dari Tergugat tersebut mengandungunsure kesalahan,c) Apakah Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugianbaik kerugian baik kerugian matriil dan imatriil bagi Penggugat,d) Apakah ada hubungan timbal balik ( causal