1 dan IIl sudah melakukan Pengaduan/ MohonPenyelesaian Sengketa Soko dan Pusoko kepada Kerapatan Adat NagariSitanangSehinga Kerapatan Adat Nagari Sitanang sudah mengeluarkan kesimpulanpada Suratnya Nomor : 01/KANSTNII2020.j. Setelah kami teliti dan kami baca secara seksama satu persatu dalil gugatanpara penggugat kami menemukan banyak kejanggalan1) Dalil pada Poin 6 dan 8 tentang perkalian Harga Batu) 300 M3 X70.000.000 = 21.000.000.

Fotokopi Daftar Susunan Niniak Mamak dari Kerapatan Adat NagariSitanang Kecamatan Luhak Kabupten Lima Puluh Kota Tertanggal 5 Januari1981, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P7;Fotokopi Berita Acara no: 108 / PPT / 86 dari Panitia Pembebasan Tanahdaerah Tk.II 50 Kota tertanggal 22 Maret 1986, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda P8;Fotokopi Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sitanang nomor :O1/KANSTN/II2020 dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang KecamatanLareh Sago Halaban

Fotokopi Surat Keputusan/Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota Nomor 01/KANSTN/II2020 tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberitanda T1;2. Fotokopi Surat Silsilah/ Ranji Keturunan DT. Pangeran Suku MandahiliangNagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020, selanjutnya setelah diperiksadiberi tanda T2;3.

Marajo Nan Bapayuangpersukuan Bendang;Bahwa Saksi di undang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.

Pangeransekarang PT Tahiti tapi bagaimana pembagiannya Saksi tidak tahu;Bahwa adanya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tanggal19 Maret 2020 adalah dalam rangka penyelesaian Ngalau Teduah(Objek Perkara); Bahwa Saksi mengetahui tentang Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Nagari Sitanang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab.

Majo Indolainnya, jelas hal tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum karena tidak adanya kesepakatan anggota kaum lainnya dalammenggadaikan harta pusaka tinggi kaum, oleh karenanya surat paganggadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;.Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek perkarakepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan gugatanadapt ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang pada tanggal 28 Februari2011, dan

setelah melalui proses sidang adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Limbanang, tertanggal 22 Mei 2011 telah memutuskan surat paganggadai, tertanggal 12 Mei 1974, antara Djaluin dengan Rosni adalah cacathukum menurut ketentuan adapt karena tidak melibatkan semua ahli warislakilaki dan perempuan dalam kaum;12.Bahwa setelah adanya putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariLimbanang tersebut, Para Penggugat secara baikbaik juga telah memintakembali sawah objek perkara kepada Para Tergugat dan lagilagi

Nomor 880 K/Padt/2013 Bahwa Penggugat sungguh sangat keliru mengajukan gugatan keKerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang, karena Penggugat danTergugat adalah rakyat Nagari Andiang, bukan rakyat Nagari Limbanang.Karenanya sangat pantas dan patut putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Limbanang dikesampingkan dalam perkara ini.

Dan sangatbijaksana kalau Majelis Hakim mengembalikan perkara ini untukdiselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andiang karena memangkompetensi relatif KAN Nagari Andiang; Bahwa berdasarkan dalildalil bantahan/tangkisan dalam eksepsi di ataspantas dan patutlah Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscure)baik dari segi subjek maupun objek perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telahmemberikan

PANDUKO SATI), Tergugat IV (YASRIL SUPAR/Kepala Kampung Carocok), Tergugat V (Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulai) dan Tergugat II (Kerapatan Adat Nagari Carocok Anau Ampang Pulai), yang membenarkan dan mengetahui Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Februari 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

RAJO MAGEK
2.YULIA RAHMADINA
Tergugat:
1.SUARDI
2.ERLINDA WATI
3.ERNANELI
4.KERAPATAN ADAT NAGARI Ampang Pulai Kec.Koto XI Tarusan
5.H SYAHRIAL DT PANDUKO SATI
6.YASRIL SUPAR
7.PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN cq WALI NAGARI CAROCOK AMPANG PULAI
8.M AFDAL
9.DHISA ANGGRIA
10.NOVRIDOL RAHMAN, SH., MKn
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

RAJO MAGEK;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ITA ABEH ikut berperkaradengan ERLINDA WATI (LINDA) di Kerapatan Adat Nagari;Bahwa ITA ABEH dengan ASRI DT.

Adat NagariERLINDA WATI (LINDA) ada hadir;Bahwa yang hadir saat saksi didengar keterangannya di Kerapatan AdatNagari yaitu BANDARO, ITA, AMAR dan MARLIS;Bahwa H.

BATUAH dan diketahui oleh YOSERIZAL DATUAK BATUAH selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) AmpangPulai dan Drs.

RAJO MAGEK dan saksi tidak mengetahui apakah pernah ITAABEH (RITAGUSTINI) ikut berperkara dengan ERLINDA WATI (LINDA) di Kerapatan AdatNagari;Bahwa sidang di Kerapatan Adat Nagari itu tanah yang di Carocok dansaksi tidak tahu batasbatas tanah yang disidangkan di Kerapatan Adat Nagariitu dan saksi juga tidak mengetahui apakah objeknya sama waktu sengketa diKerapatan Adat Nagari dengan sengketa yang sekarang;Bahwa sewaktu saksi kelas 5 SD, saksi dapat cerita dari nenek saksibernama AMAK KATAU bahwa

Di dalam bukti tersebut pihakyang mengetahui adalah Kepala Kampung Carocok YASRIL SUPAR, WaliNagari Carocok Anau Ampang Pulai ISMAEL dan Kerapatan Adat NagariAmpang Pulai JUNI APRIL, S.Pd, M.M DT.

Kelima : setelah mendengar keterangan pelepor di bawah sumpah, Ratnawati suku koto, Rafmiwati (Seharusnya Rafniwar) , danketerangan saksi saudara Zulkifli suku melayu , Saudara Marzetsuku melayu dibawah sumpah , serta keterangan ahli yangdimintakan oleh kerapatan adat Nagari alahan Mati kepada Hitlerdibawah sumpah , dan barang bukti, kKemudian pendapat sertaketerangan anggota sidang Kerapatan Adat Nagari Alahan Mati makadisimpulkan tanah Sawah di Sawah liek seluas 5 (lima) sukat benihadalah sah dan

Bahwa setelah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Alahan Matimengeluarkan surat keputusan tersebut pihak para Tergugat tidak jugamau menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat ;20.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Alahan Mati pada tanggal 21 Oktober 2017;5. Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan halapapun yang dilakukan Oleh Para Tergugatatau siapapun diatas ObjekPerkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkarakepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak apapun danSiapapun berada diatasnya kepada Penggugat;7.

tanah persawahan yang terletak di Sawah Liek JorongPasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan MatiKabupaten Pasaman, luas + 3080 M2 dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan dulunya Tali bandar, sekarang tanahArmalia dan Hetler; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamar dan Batang Air Simpai; Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Ishak/Armalia; Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Sarullah/Daler dan Hetler; Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kerapatan

BANDARO MUDO telahpula mengajukan ~~ gugatan secara perdata dat melaluiKerapatan Adat Nagari ( KAN) Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal8 Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI 1999;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut

Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang tertanggal 8 Nopember 1999 Nomor30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut, maka ibu Terbantah IIyang bernama ALIMAH telah pula mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Padang, yaitu) dimana ibu Terbantah IItelah menggugat RAMAWI, LEKAH, SYAMSIDAR, SYAMSINAR danHASAN BASRI secara pribadi atas penguasaan Tanah Pusakamilik kaum Pembantah dan Terbantah I yang terletak diGurun Kudu ( Tepi Bukit

sebagai berikutDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi =: Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dari10Yahya ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan

PT.PDGMengadili Sendiri :DALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi:13Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dariYahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

Fotocopy tanpa asli, Putusan Kerapatan Adat nagarino.30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 P.IX);10. Fotocopy tanpa asli, Surat Ninik Makak Pemangku AdatBajinih Suku Jambak Nagari Lubuk Kilangan, PerihalRanji Kaum Dedong Lelo Dirajo, tanggal 28 Mei 2001(P.X) ;11. Fotocopy tanpa asli, Surat Keterangan Kerapatan Adat32Nagari Lubuk Kilangan Nomor :53/KAN/LK/V 2001 (P.XI) ;12. Fotocopy tanpa asli, Surat Pernyataan Pemilikan tanahtanggal 7 April 1995 (P.XII a);13.

Rajo Lelo, Sebelah Selatan dengan Jalan LintasSumatera, Sebelah Timur dengan Sungai Batang Lasi dan Sebelah Baratdengan tanah ulayat kaum Harun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim yangterletatak di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, KecamatanSilungkang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, kepemilikan itudikuatkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SilungkangNomor 08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, yang dimohonkansertifikat hak miliknya kepada Tergugat;D.

RajoLelo, Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, sebelah Timur denganSungai Batang Lasi dan sebelah Barat dengan tanah ulayat KaumHarun Al Rasid (Alm)/Faizul Azim terletak di Dusun Sawah Tambang,Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, tanahulayat tersebut terletak diwilayah adat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Padang Sibusuk secara administrasi di Desa Muaro Kalaban, untuk ituHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 643 K/TUN/2015kepemilikan Penggugat dikuatkan oleh Ninik Mamak Silungkang dalamSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang Nomor08/KAN SLN/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah ulayat tersebut sudahmelakukan pengkerukan tabing untuk didatarkan tanah yang terletak disebelah timur dengan luas + 5.000 M?

tersebut telah bertentanggan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB):1.Penerbitan sertifikat hak milik adalah untuk memberi kepastian danperlindungan hukum kepada pemilik, sesuai dengan Asas KepastianHukum adalah asas yang mengutamakan landasan Perundangundangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara;Penerbitan sertikat hak milik tehadap tanah ulayat harus adakesepakatan kaum, ada ranji keturunan kaum, disetujui olehPenghulu Suku dan diketahui oleh ninik mamak Kerapatan

Penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah ulayat oleh Tergugatdiyakini tidak ada keterbukaan, kejujuran dan tidak ada kesepakatankaum, Ranji keturunan kaum, disetujui oleh Penghulu suku sertatidak diketahui oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) olehpemohon Umar Abdullah sehinga terbit sertifikat atas namanya,sesuai Asas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggara Negara tetap memperhatikanperlindungan

Bagindo Salam telah mengajukanpersoalan ini kepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup dan berdasarkan Keputusan Lembaga Kerapatan Adat TigoLuhah Pemuncak Tanah Mendapo Semurup tertanggal 16 November 2014Nomor : 018/LKATLS/2014 Penggugat dan kaumnya berada dipihak yangmenang dimana tanah objek sengketa adalah sah hak ayah Penggugat yangbernama alm.

Buruk ;Bahwa Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup yang telah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihakdalam perkara ini tentang kedudukan tanah objek sengketa, keputusan manatelah menetapkan tanah objek sengketa milik ayah Penggugat yang bernamaalm.

Buruk, seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalam kehidupanmasyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai nilai adat, Kerapatan AdatHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Spn10mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat, Kerapatan Adat diisioleh orang orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui danmemahami nilai nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga KeputusanKerapatan Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuan danpemahaman orang orang

adat atas nilai nilai yang hidup dalammasyarakatnya, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa SuratKeputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup tertanggal 16 November 2014 mempunyai nilai bukti secara materil,karena kami kedua belah pihak dalam perkara ini telah hidup dan tinggal dalamlingkungan Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup yang tunduk dan patuh terhadap hukum adat setempat khususnya danhukum Adat Kerinci pada umumnya, sehingga

ituPenggugat harus dapat membuktikan dihadapan Hakim dalam persidangan sertadilandasi Pasal 532 KUHPerdata dan 533 KUHPerdata;8 Bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya tercantum dalam poin 6 dan 7adalah tanpa dipertemukan antara Penggugat dengan klien saya Tergugat I danTergugat II hadir dengan semestinya dan sangat keberatan dengan keputusansepihak hanya mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi sangat keberatanatas keputusan menang sepihak oleh Penggugat dalam penyelesaian sengketadihadapan Lembaga Kerapatan

Jalan penyelesaian yang telah kami tempuh mulai dari penyelesaian tingkatNinik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimanatelah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN (Kerapatan AdatNagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan lahan tersebut sah disebutkanmilik penuh Tergugat ;1212710Bahwa kami Tergugat tidak pernah merampas tanah milik Penggugat, dan Penggugatselalu ingin merampas/menguasai lahan kami yang sampai saat sekarang masih kamipertahankan dengan jalan

Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia KenagarianGanggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei2011, diberi tanda P1;Foto Copy Keputusan Niniak Mamak Kamp.Musus Nagari Ganggo Hilia KecamataanBonjol tertanggal 27 Mei 2010, diberi tanda P.2;Foto Copy Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo HiliaKecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Nomor : 24/KANGH/VI2011 PerihalPenegasan Surat Kesimpulan KAN Gg.Hilia No.23/KAN/GHV2011, tertanggal 10Juni 2011, diberi tanda P3;Foto

;Bahwa Tergugat hanya menguasai hak milik lahan kebun karet yang telah sesuaidengan batas sepadan lama yang sudah ada sejak dahulu, dan Tergugat berpendapatbahwa Penggugatlah yang melanggar hukum yang ingin menguasai hak milikTergugat ;Bahwa Tergugat pernah berusaha mencari penyelesaian mulai dari penyelesaiantingkat Ninik Mamak Musus sampai ke Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)sebagaimana telah diceritakan pihak Penggugat pada Surat Kesimpulan KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nomor : 23/KANGH/V2011 menyatakan

AdatNagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari GanggoHilia Edi Nur Dt.Limo Koto adalah merupakan surat yang berisi menyarankan/menganjurkan1.

Adat Nagari (KAN) dengan dihadirioleh Ninik Mamak Kampung Musus, Datuk Rajo Malin, Majo Katik serta didengarkanketerangan saksisaksi, dimana pada saat penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari(KAN) tersebut yang memimpin sidang peradilan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah Dt.Buruak Taufik dan Datuak Bando Putiah, dimana hasil dari sidangtersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kenagarian Ganggo Hilia Kecamatan5253Bonjol mengeluarkan Surat Kesimpulan Nomor : 23/KANGH/V2011 tertanggal 30 Mei

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung (telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap), antarabulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008,bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk KabungKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Cafe n Resto MiramaPadang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait denganpelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaiAnggota ;Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarapdan yang menguasai wilayah di sana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung, kemudian Tim Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan dariTim Advokasi yang dibentuk oleh BASRI DT.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Teluk Kabung melakukan rapat di Kantor KAN Teluk Kabung pada hariKamis tanggal 25 Oktober 2007 yang dihadiri oleh Ninik Mamak dan semuaunsur masyarakat yang dihadiri juga oleh Muspika Kecamatan Bungus TelukKabung, Asisten Praja Setda Kota Padang dan Kabag Pertanahan Setda KotaPadang dan rapat memutuskan halhal sebagai berikut :1.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) Teluk Kabung (telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap),antara Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008,bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk KabungKecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Cafe n Resto MiramaPadang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Akan tetapisebelum uang ganti rugi/siliah jariah itu dicairkan, PT PLN telah memintaterlebih dahulu pendapat baik dari Kejaksaan Negeri Padang dan dariMenteri Koordinator Perekonomian ;Bahwa uang ganti rugi/siliah jariah dikirimkan oleh PT PLN kerekeningyang telah dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari.

ABDUL MAJID, umur + 47 tahun, suku melayu, pekerjaan swasta.Keempat yang tersebut di atas bertindak sebagai Pengurus BadanPengelola Aset dan Pembangunan Nagari Lubuk Kilangan, Kota Padang,berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/KANLK/XI/2012 tanggal 02November 2012, yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan Kota Padang, keempatnya beralamat di kantor KerapatanAdat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan di jalan Raya Ulu Gadut KelurahanBandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selanjutnyadisebut

Bahwa Penggugat adalah masingmasing sebagai Penasehat,Pembina, Ketua dan Anggota Badan Pengelola Aset danPembangunan Nagari Lubuk Kilangan, berdasarkan Surat TugasNomor: 66/KANLK/X1I/2012, tanggal 02 November 2012, dengantugastugas pokok,sebagai berikut:Mengawasi tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan;Mengurus Tanah Ulayat Nagari Lubuk kilangan;Menyelesaikan Permasalahan dengan Pihak Ketiga lainnya;Mempertanggungjawabkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)Lubuk Kilangan;.

AdatNagari Lubuk Kilangan, dimana seharusnya, sebagaimana menurutHukum Adat yang berlaku di Sumatera Barat, bahwa Tanah UlayatNagari sebagaimana yang dinyatakan sebagai Objek Perkara oleh ParaPENGGUGAT, yang berhak dan mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT tersebut adalah Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari(KAN).Sehingga kedudukan dan kapasitas Para PENGGUGAT sebagaiPENGGUGAT dalam perkara a quo tidak berdasar hukum, sehinggaGugatan Para PENGGUGAT gugur dengan sendirinya..

Sehingga objek perkara menjadi dibawahpenguasaan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan.

Padahal pelepasan hak atas tanah objek perkara aquo adalah melalui prosedur yang sah, dan Ketua Kerapatan Adat Nagaripada wakiu itu adalah Idrus Dt. Rj.

BANDARO MUDO telah pula mengajukangugatan secara perdata dat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimanatersebut dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI1999 ;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk KilanganKecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8 Nopember 1999Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999 tersebut, maka

telah pula dinyatakanbatal Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983, serta menyatakan bahwaYAHYA (almarhum) adalah sewaris, sepusaka dan sekaum denganPembantah dan Terbantah ;10.Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtertanggal 8 Nopember 1999 Nomor: 30/KEP/PA/KAN/LK/XI1999tersebut, maka ibu Terbantah II yang bernama ALIMAH telah pulamengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang, yaitu dimanaibu Terbantah Il telah menggugat

berbunyi sebagai berikut :Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Menyatakan eksepsi TergugatTergugat Konvensi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus 1983 yang dibuat oleh Yahyaadalah sah menurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sah sebagai milik Penggugat yangdiwarisi dari Yahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah terperkaramerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

Pangulu Basa Nan Kuning, hal ini telahdikuatkan dengan Putusan Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik No.01/PdtAT/2007/KANAia Tabik tanggal 04 Agustus 2007;Bahwa oleh karena kaum Tergugat orang yang melakok atau mengaku berrnamakkepada kaum Para Penggugat maka kepada kaum Tergugat dahulunya diberi hak pakaiatas objekobjek perkara oleh kaum para Penggugat, bukan hak mewarisi ataun untukdimiliki oleh kaum Tergugat, bahkan kaum tergugat dibiarkan untuk menghuni rumahgadang yang dibangun kaum para Penggugat

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 2: Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11 yang menyatakan bahwa: Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No.O1/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapiKeputusan Final berada pada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi Adat Nagari Aie Tabikserta membatalkan dan tidak berlaku lagi isi Keputusan Majelis Peradilan Adat NagariAie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KAN Aia Tabik serta membubarkan

Putusan No. 2757 K/Pdt/2009 batal demi hukum;Bukti PK 3: Surat Pencabutan Tanda Tangan Dari Badan Peradilan Adat NagariAie Tabik karena Putusan Badan Peradilan Adat Belum Berkekuatan Hukum dan jugaBelum Ditandatkngani oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Aie TabikPayakumbuh tanggal 13 Februari 2011;Oleh karena itu maka Putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Pyk jo. Putusan No. 169/PDT/2008/PT.PDG jo.

Bahwa terhadap4(empat) hal tersebut di atas, maka kami uraikan bukti sebaliknya yaitu berdasarkanSurat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/KAN/AT/2010Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat yang menyatakan bahwaPemohon Peninjauan Kembali mempunyai Hubungan Tali Darah (Bukti PK 1, Aslidiperlihatkan dan fotocopy terlampir) sebagai berikut:Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dalam suratnya No. 03/ KAN/AT/2010 Perihal Rekomendasi Kepatutan Sidang Lembaga Adat

Oleh sebab ituPutusan Judex Facti dan Judex Juris batal demi hukum;Bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Juris Telah dibuktikan sebaliknya olehPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Surat Edaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik No. 05/KANE/11(Bukti PK 2, ash diperlihatkan dan fotocopy terlampir) yang menyatakan bahwa:Keputusan Majelis Peradilan Adat Nagari Aie Tabik No. 01/PdtAT/2007/KANAia Tabik bukan Keputusan Final dan Mengikat akan tetapi Keputusan Final beradapada tahap akhir Sidang Pleno Tertinggi

Cang
2.Yuhendri, SH
3.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba
4.Roza

EFFENDI ;** Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat TandaTamat Belajar Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosialdan IIlmu Politik Pancasakti Bukittinggi (S1) dengan nama NENG EFFENDI;+ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto BerapakNomor : 014/KPTS./KANKB/II 2016 tertanggal 1 Februari 2016 dengannama N.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nagari Koto Berapak yangdikeluarkan di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau KenagarianPenetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN PnnKoto Berapak Nomor : 014/KPTS/KANKB/II 2016 tertanggal 1 Februari 2016atas nama N.

perkara;Bahwa dengan adanya pihak Badan Perlanahan (BPN) KabupatenSolokmelakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telahmengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar prosespensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan PenggugatPenggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalamproses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhimyaTergugat E telah menyurati Kerapatan

Adat Nagari Selayo untuk berupayamenyelesaikan secara musyarawah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagan;Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagar (KAN) telah berupaya untukmenyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;Bahwa dengan gagalnya Kerapatan AdatNagari ( KAN ) menyelesaikanpersoalan antara Pengggat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebutselaniuinya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuaidengan surainya terlanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/UmunVKANS/2016, yangpada pokoknya

Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisamenyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari ( KAN )Selayo tersebut,akhimya Tergugat E menyuratii Penggugat Penggugat, agar PenggugatPenggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggangwakiu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dansebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat

Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni DjanatinDt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putian adalah mamak kandungTergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang olehDjanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanyajurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebutdiketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo serta Wali Nagari;B.

Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah MamakKandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai denganPenggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat olehHalaman 12 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi AiaY.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinyaformil Ranji P.1 terpenuhi sudah.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan Adat Nagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;6. Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperoleh hak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;7. Memerintahkan agar Tergugat II menghormati dan mentaati putusan ini;8.

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Talang Maur, KecamatanMungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat kantor di Jorong TalangMaur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnyadisebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Tjp tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim nomor: 2/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tjptanggal 13 Februari

Menyatakan bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Mauradalah berdasarkan hokum.Memerintahkan para penggugat untuk menghormati pususan ini.Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR:Mohon Pengadilan Tanjung Pati memberikan keputusan yang seadiladilnya;Jawaban Tergugat II, tertanggal 8 April 2014:101.KAN Talang Maur telah menyidangkan sengketa tanah antara Akam csdan Niar cs yang objeknya terletak di Anak Aia Poncah Jorong Talang,Kenagarian Talang

Adat Nagari TalangMaur.Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari Talang Maur yang menangadalah Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;Bahwa saksi ikut sebagai anggota sidang yang diadakan Kerapatan AdatNagari Talang Maur;Bahwa setelah dilaksanakan sidang sebanyak 5 (Jima) kali, semua anggotasidang termasuk ketua sebanyak 11 (sebelas) orang dipanggil untukbermufakat, namun mufakat tidak tercapai sehingga dilakukan voting;Bahwa dari hasil voting dari 11 (sebelas) anggota sidang termasukketuanya

Tergugat I.4 yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yangsah, telah terbukti melanggar hak subjektif orang lain in casu Para Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat I.1, Tergugat 1.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat II diketahui, bahwasengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3dan Tergugat I.4 sudah pernah diperiksa dan diselesaikan di Kerapatan AdatNagari (KAN) Talang Maur.

Menyatakan Putusan Badan Perdamaian Adat (BPA) Kerapatan AdatNagari Talang Maur (Tergugat II) tidak berdasarkan hukum;Menghukum Para Tergugat I untuk menyerahkan harta sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan kosong atau dari siapapun yang memperolehhak dari padanya, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RepublikIndonesia;.

Pasaman, selanjutnyadisebut sebagal..........cceeeseceeeseeeeeees Turut Tergugat VI;9 SAMSUL AHYAR, Umur + 40 tahun, Pekerjaan Tani, Jabatan Jorong SentosaNagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, tempat tinggalSimpang Kalam Jorong Sentosa Nagari Cubadak, Kecamatan Dua KotoKabupaten Pasaman selanjutnya disebutSCDAQAL.. eee ceeeceeesececssceeesneceeseceesaeeeesseeeetaeeeenaeeees Turut Tergugat VII;10 AHMAD AZIZAN, Umur 43 tahun, Pekerjaan Mantan Anggota DPRDKabupaten Pasaman, Jabatan Ketua Kerapatan

Mufakat yang dilaksanakan sebelumnya (tanggal5 Oktober 2012 tetap dijadikan sebagai hasil musyawarah).2 Oleh karena pihak terkait (Harmaini, Saham Keneng tidak bersedia menghadirimusyawarah / mufakat yang dilaksanakan Ninik Mamak Simpang Kalam makaatas keberatan Pemohon/si korban diberikan izin dan sekaligus mendukung agardalam penyelesaian ini dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.e Bahwa setelah penyelesaian dari Ninik Mamak Simpang Kalam para Penggugatmelaporkan persoalan ini kepada Kerapatan

padatanggal 19 April 2013, KAN Nagari Cubadak memutuskan :Pertama: Menerima sebahagian dari tuntutan Penggugat (Mardinata, Tati, LeniRusna) tentang jual beli sawah antara Harmaini dan Saham tidak syahdan tidak dapat dibenarkan menurut hukum adat.Kedua : Menyatakan bahwa surat jual beli Harmaini dan Saham di atastertanggal 25 Januari 2013 tidak syah dan tidak dapat dibenarkan, untukdapat diketahui sawah tersebut sepenuhnya tetap dalam tergadai kepadaKutil danTupin (orang tua Harmaini);Ketiga : Majelis Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Cubadak menyarankan kepadaPenggugat agar secepatnya membayar hutang gadai tersebut kepadaHarmaini sesuai dengan kesepakatan;Keempat: Majelis Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cubadak menyarankan TergugatHarmaini menyelesaikan semua hubungan dengan Saham;Kelima : Lokasi sawah yang sedang digarap oleh saham karena sudah ditanamidiusahakan sampai panen oleh Saham;e Bahwa perbuatan Tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II tanpasepengetahuan anggota kaum yang lain adalah Perbuatan

Adat Nagari (KAN) Cubadak, namun Tergugat I tidakmau hadir di persidangan tersebut dan terhadap bukti tersebut dapat dipergunakan untukpembuktian di persidangan;Menimbang bahwa terhadap buktibukti bertanda P.LII 4, P.I,II 5 dan P.I,II 11 yaitu;P.I 4 : berupa Surat undangan panggilan kepada Mardinata dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Cubadak dan surat undangan tersebut adalah permintaan kepadaMardinata untuk hadir di Kantor KAN Cubadak, sebagai menindak lanjuti permasalahanMardinata tanpa menyebutkan

SYAER DT.RAJO IBRAHIM, Umur 80 tahun, Suku Chaniago Guguk,Pekerjaan Pensiunan, Alamat Timbalun Kel.Bungus Timur.Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal inibertindak untuk kepentingan tanah ulayat nagari dan selakuPenghulu Suku Chaniago Guguk dan selaku Ketua Kerapatan AdatNagari Bungus,' selanjutnya disebut sebagai PembantahB.VTerbanding ;. ABU BAKAR SIDIK GLR. RAJO SUTAN Umur 75 tahun, SukuMelayu, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.03/RW.02 Koto GadangKel.Bungus Timur.

Bahwa kami selaku ninik mamak dalam kerapatan adat kenagarian Bungusmerasa sangat di rugikan akibat sita eksekusi yang di lakukan oleh Juru SitaHal. 12 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012Pengadilan Negeri Padang karena batas sepadan objek perkara PerdataNo.30/Pdt.G/1991 PN.PDG jelas tanah tanah Pembantah A dan TanahPembantah B berada dalam wilayah batasbatas yang di sebutkan olehTerbantah A dalam gugatannya ;7.

Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah danberharga ;Menyatakan Pembantah Pembantah B adalah selaku Penghulu dan orangtuo dan sebagai Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Kenagarian Bungusadalah orang yang berhak mempertahankan dan menjaga Tanah UlayatNagari di Labuhan Tarok (objek Pembantah B yang delapan tumpaktersebut) ;Menyatakan Pembantah Pembantah A adalah pemilik yang sah terhadapobjek bantahan Pembantah Pembantah poinA ;Menyatakan objek perkara a.1 dan a.2 adalah merupakan

Masing masing mereka menyebutkan kedudukan atau fungsi atau peran merekamasing masing baik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) wakilketua Kerapatan Adat Nagari, Penghulu Suku Chaniago, penghulu sukuJambak dan lain. Yang jelas semua mereka bertindak untuk kepentingantanah ulayat nagari ;5.

YudexFacti tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangandimana didalam putusan perkara Perdata No. 30 /Pdt.G/1991/PN Pdg tegasdan tandas Ketua Kerapatan Nagari waktu itu memberikan kesaksiandibawah sumpah, menerangkan bahwa objek perkara adalah harta pusakatinggi kaum PUK, dan selain dari itu, Lurah Labuhan Tarok sebagaipemerintah terendah dan berdaulat serta berwenang mewakili kelurahanuntuk mempertahankan hak hak dan kepentingan kelurahan, tidak pernahmengajukan gugatan apakah

Karena tanah perladangan tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari KotaTangah, maka Penggugatpun meminta izin dari Kerapatan Adat Nagari KotoTangah, dan pada tanggal 15 Januari 1980 KAN Koto Tangah mengeluarkan izin No. 5/KAN/1980.

Dengan jabatannya sebagai Perwira PolisiTergugat A melarang Penggugat memasuki objek perkara dan mengancamapabila Penggugat masuk ketanah tersebut maka Penggugat akandipenjara;12.Bahwa atas ulah Tergugat A tersebut maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah untukmenyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat A;Dan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Penggugat danTergugat A dipanggil untuk mengikuti persidangan, setelah melakukanpersidangan

HASNI AMIN (Penggugat). dan Kesimpulantersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Kerapatan Adat Nagari KotoTangah Padang Nomor : SK05/KAN/KT/2015. Tertanggal 04 Mei 2015TENTANG Surat Permohonan sdr. Hj. Hasni Amin, suku Balimansiangalamat Rt.03/RW03 Kelurahan Koto Panjang kur Koto Kec. koto TangahPadang BERLAWANAN dengan Masni Anwar alamat Perumahan Villkuindah Ill Kelurahan Sungai Sapih Kec.

Kuranji Padang tertanggal 25 mei2014 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah;13.Bahwa walaupun sudah ada Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari KotoTangah, yang menyatakan bahwa objek perkara milik Penggugat, tidakmenghentikan perbuatan hukum Tergugat A menguasai objek perkara,malah Tergugat A semakin menjadijadi, objek perkara seluas 1,5 (satukoma lima ) Hektar dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada Halaman 1angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat ada memperolehmendapat hibah perladangan dari Syawaruddin suku Piliangsebagai ternyata dalam Surat Hibah tertanggal 5 Maret 1979.Bahwa pada Halaman 2 angka 2 menyatakan bahwa karenatanah perladangan tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari KotoTangah, maka Penggugatpun minta izin dari Kerapatan AdatNagari Koto Tangah pada tanggal 15 Januari 1980 KAN Tangahmengeluarkan izin No.5/KAN/1980.

G/2000/PN.SOLOK ;Bahwa tentang tanah terperkara yang saat ini diajukan di PengadilanNegeri Solok, tidak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solokuntuk memeriksa dan mengadili, karena objek terperkara adalahmerupakan kewenangan dari Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) KodyaHal. 5 dari 23 hal. Put.

Selama Air Hilir Selama Gagak Hitam, yaitu gadai yang tidak akanditeboes" ;Bahwa PenggugatPenggugat tidak mengikut sertakan Joenoes gelar DtMandjindjing Alam soekoe IV Korong Kampoeng Mingkoeang danDoesoen gelar Dt Bagindo Basa soekoe IV Korong Kampoeng MingkoeangKatjik sebagai pihak Tergugat, maka dengan demikian sudah jelas bahwapihak Tergugat tidak lengkap ;Bahwa gugatan dari pihak PenggugatPenggugat atas tanah dimaksudsebelumnya telah telah diajukan oleh pihak PenggugatPenggugat kepadaKetua Kerapatan

Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solok melalui PSACaniago IV Korong tanggal 19 Nopember 1998, dan telah ditanggapi olehlembaga Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solok denganmeminta kepada kepala BPN Solok untuk menangguhkannya sementarapihak lembaga Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solokmenyelesaikan permasalahan itu secara bajanjang naik batanggo turun(secara adat) dengan memanggil kedua belah pihak Penggugat maupunTergugat.Bahwa pihak KAN telah memeriksa gugatan tersebut secara adat

Dan berdasarkan suratitulah maka pihak BPN melanjutkan proses sertifikat yang sempatditangguhkan tersebut.Bahwa PenggugatPenggugat juga tidak mengikutsertakan Kerapatan AdatLubuk Sikarah (KAN) Kotamadya Solok sebagai pihak yang digugat, makaoleh karena itu semakin menunjukkan pihakpihak Tergugat tidak lengkap ;Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa apabila parapihak tidak lengkap (kurang) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka

No. 204 K/Pdt/2003Bahwa gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena perkara asal antara Penggugat (Tergugat Intervensi 1)dengan Tergugat (Tergugat Intervensi 2) menurut pengakuan PenggugatIntervensi adalah mengenai Sako, karena sengketa mengenai Sako adalahmerupakan wewehang dari Kerapatan Adat Negari.bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2000/PN.SLK., tanggal 16 Juni2001 yang amarnya sebagai berikut