Kurang Teliti dan Cermat dalam melakukan Analisis dalamPenetapan Sampel Audit, dimana terdapat Pinjaman KKB di Kanca BankRakyat Indonesia (BRI) Teluk Betung yang merupakan 50% s/d 60% dariPortofolio Kredit Kanca, namun tidak dijadikan Sampel Audit, seharusnyadengan Komposisi Kredit seperti tersebut dijadikan Sampel, sehinggaPenyimpangan KKB di Kanca Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Betung dapatdiketahui lebih awal) 22222022202 2222 nnn nn n=Cc.

Selanjutnya berdasarkan Review Manajer Audit tersebutlahPenggugat menurunkan Kategori Major menjadi Minor;ts Bahwa, (untuk tuduhan butir b & c diatas), berdasarkan Data KeragaanKanca Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Betung yang diperoleh dari KanwilBank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang, Portofolio KKB Tahun 2007, 2008 &2009 tidak terdapat Kerawanan, karena NPL Tahun 2007 & 2008 adalahNihil sedangkan NPL Tahun 2009 hanya 0,01% (Rp 4.000.000,) Makaberdasarkan Data Keragaan tersebut dituangkanlah dalam

MemorandumAnalisis Perencanaan Audit (MAPA), dan telah dipresentasikan oleh Penggugat dinadapan Manajer Audit dan ATA, selanjutnya KKB ditetapkan secarabersamasama antara ATA, KTA dan MA tidak dijadikan Sampel Audit,sehingga tidak dimasukkan dalam Kertas Kerja Acuan Audit (KKAA) dan DPA.Sebagai tanda Persetujuan KKB tidak dijadikan Sampel Audit dalamPemeriksaan / Audit Kanca Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teluk Betung,Manajer Audit telah menandatangani MAPA, Surat Perintah dan Nota8.

Bahwa Pemohon dengan Pemohon ll adalah orang yang tidak mampu ataumiskin, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskinyang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Barat, Nomor: 463/57/KKB tanggal10 Januari 2018, oleh karenanya mohon dibebaskan dari biaya perkaraHal. 2 dari 6 hal.

4 (empat) saudaranyamerupakan ahli waris dari JOEL CHRISTIAN DJAHI, dan khusus mengenaiharta warisan in casu tanah obyek sengketa para saudaranya tersebutmenyetujui dan menyerahkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P5 dan P6 tentang Kwitansi pembelian sebidang tanahterletak di dusun , Desa Belo Kecamatan Kupang Barat milik Gasper Tuantanggal 20 Januari 1992 sebesar Rp800.000,00, dan Surat KeteranganPelepasan Hak Nomor 01/DBO/KKB

olehkedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu samalain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanahmilik orang tua Penggugat dari hasil jual beli antara ayah Pengguguat denganGasper Tuan (P5 dan P6 tentang Kwitansi pembelian sebidang tanah terletakdi dusun , Desa Belo Kecamatan Kupang Barat milik Gasper Tuan tanggal 20Januari 1992 sebesar Rp800.000,00 dan Surat Keterangan Pelepasan HakNomor 01/DBO/KKB

disamping itu unsur TerangHalaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2017/PN Kpgsebagai salah satu asas dalam jual beli tanah menurut hukum adat tidakterpenuhi karena tidak ada satupun surat bukti atau saksi yang menunjukkanjual beli tersebut dilakukan dihadapan kepala desa atau lurah, misalnya dalambentuk surat pelepasan hak yang diketahui kepada desa atau lurah setempat,kejanggalan juga terlinat apabila dikaitan dengan bukti surat P6 tentang SuratKeterangan Pelepasan Hak Nomor 01/DBO/KKB

Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 18/RT I/KKB/2019, tanggal 04Oktober 2019, atas nama LILY NURHAYATI, diberi tanda P.2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5203071809070489, tanggal 07 Desember2015, diberi tanda P.3 ;4.

Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Kdg01 Februari 2018yang dikeluarkan oleh Lurah Kandangan Barat, Nomor: 463/89/KKB. tanggal09 Januari 2018, oleh karenanya mohon dibebaskan dari biaya perkara10.Bahwa sekarang Pemohon dengan Pemohon Il, membutuhkan akta nikahuntuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan AKTAKELAHIRAN ANAK, sehingga para Pemohon sangat membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alashukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon

Bahwa perlu diketahui ternyata didalam Program KKB (KreditKendaraan Bermontor) BCA Finance tersebut adalah ProgramKerja sama antara PT BCA Finance dan PT. BANK CENTRALASIA, Tok (Terlawan), dengan demikian sangat relevan apabilaPenetapan Eksekusi tersebut HARUS MENUNGGUKEPUTUSAN HAKIM BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;vii.

Bahwa didalam program KKB BCA tersebut Pelawan secaranyata telah dirugikan sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar) dan jumlah hutang pelawan kepada terlawan berjumlahsebesar Rp. 2.457.427.723.58, (dua milyar empat ratus limapuluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus duapuluh tiga rupiah koma lima puluh delapan) dengan demikiandapat disimpulkan apabila Terlawanlah yang telah merugikanPelawan apabila dirinci : Kerugian Program KKB BCA RP 4.000.000.000, Tanggungan Hutang Pelawan

Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor179/KKB/SKD/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan RejeKampung Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, (P1);2. Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/0001/V/2017, tanggal 02 Mei2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, (P2);3.

Asli Surat Rekomendasi Perceraian Nomor 183/KKB/SKP/2017, tanggal 17Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kebun Baru Kecamatan WihPesam Kabupaten Bener Meriah, (P3);Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon telah pulamenghadirkan dua orang saksi yaitu Saudara Kandung Pemohon dan tetanggaPemohon dipersidangan yaitu:1.

Asli Rekomendasi Perdamaian Nomor: 04/KKB/SKP/2017, tanggal 23Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kebun BaruKecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;.

Putusan No. 0025/Pdt.G/2017/MSSTRdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai denganPasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Penggugatadalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (PersonaStandi In Judicio);Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asliRekomendasi Perdamaian Nomor: 04/KKB/SKP/2017

Terhadap anjuran tersebut Penggugat dR telahmenerimanya ;11.Bahwa saat ini di perusahaan Penggugat dR belum ada KKB yang barumasih dalam tahapan negoisasi dengan Serikat Pekerja yang ada,sehingga pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dR sudahselayaknya mengacu pada Perjanjian Kerja, karena di dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 juga tidak secara spesifik mengaturmengenai pelanggaran yang dimaksud ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim pemeriksa perkara

:Sehingga dengan demikian maka sudah sepantasnya Tergugat/TermohonKasasi dikategorikan tidak memiliki PKB/KKB/Perjanjian Kerja/PeraturanPerusahaan. Apalagi Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan tidak diijinkanatau disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja seperti diatur dalam UU, untukitu pendapat pertimbangan judex facti harus ditolak ;Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 050 K/Pdt.Sus/2010Contoh lain : 1.

Jelas jelas ini sangat melanggaraturan seperti diakui sendiri dalam kesaksian dari Tergugat bahwa dalamtuduhan untuk melakukan PHK tidak tercantum dalam KKB Pasal 38 ;Ayat 1 Pasal161: Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusahadapat melakukan putusan hubungan kerja.

(lima puluh juta rupiah) penerima atas nama DEWI TEREMSIA;- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang / Transfer Bank Bukopin tanggal 20 November 2013 dari pengirim KKB / BBKP / PUSAT Jakarta kepada penerima DEWI TEREMSIA nomor rekening 150-00-0786090-9 Bank Mandiri Cabang Mega Mas Manado sebesar Rp 5.350.000.000,- (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);- 1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Bukopin dengan nomor account 2330101835, nomor bilyet 415953 tanggal 12 Oktober 2013 atas nama DEWI

(lima puluh juta rupiah) penerima atasnama DEWI TEREMSIA;1 (satu) lembar slip pengiriman uang / Transfer Bank Bukopintanggal 20 November 2013 dari pengirim KKB / BBKP / PUSATJakarta kepada penerima DEWI TEREMSIA nomor rekening1500007860909 Bank Mandiri Cabang Mega Mas Manadosebesar Rp 5.350.000.000, (lima miliar tiga ratus lima puluh jutarupiah);e 1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Bukopin dengan nomoraccount 2330101835, nomor bilyet 415953 tanggal 12 Oktober2013 atas nama DEW!

(lima puluh juta rupiah) penerima atasnama DEWI TEREMSIA;1 (satu) lembar slip pengiriman uang / Transfer Bank Bukopintanggal 20 November 2013 dari pengirim KKB / BBKP / PUSATJakarta kepada penerima DEWI TEREMSIA nomor rekening1500007860909 Bank Mandiri Cabang Mega Mas Manadosebesar Rp 5.350.000.000, (lima miliar tiga ratus lima puluh jutarupiah);1 (satu) lembar bilyet deposito Bank Bukopin dengan nomoraccount 2330101835, nomor bilyet 415953 tanggal 12 Oktober2013 atas nama DEW!

Bukti P.4 Fotocopy Surat Keteranaan Nomor: KkB.14.23/PW.01/2012tertanggal9 Januari2012 5. BuktiP.5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3575034102630001 atasnama KHAYUMI; Bukti P.6 Fotocopy Kartu Keluarga No.3575030706062364 tertanggal19 Juni 2012; 7. Bukti P.7 Fotocopy Ijazah Nomor 972085 tertanggal 9 Desember 1997; l7*AlDdllwu ULIKU SUlat tefSCL)UL tdiall U~! 1!

lIternusa Cibinong sehingga kemudiansaksi YUDHA NUGRAHA tertarik dan bermaksud untuk membeli 1(satu) unit mobil baru Honda Civic Turbo dengan harga Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan proses kreditselama 1 (satu) tahun dengan Down Payment (DP) besar dandisepakati bahwa uang hasil penjualan mobil milik saksi YUDHANUGRAHA yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 162.000.000(seratus enam puluh dua juta rupiah) dijadikan down payment (DP)dan proses kredit akan dilakukan melalui leasing KKB

tertarik dan bermaksud untuk membeli 1 (Satu) unit mobilHonda Civic Turbo dengan harga Rp. 430.000.000 (empat ratus tigapuluh juta rupiah) dengan proses kredit selama 1 (satu) tahun denganHalaman 6 dari 35 halaman Putusan No.265/Pid.B/2020/PN Bgr.Down Payment (DP) besar dan disepakati bahwa uang hasilpenjualan mobil milik saksi YUDHA NUGRAHA yang dibeli olehterdakwa sebesar Rp. 162.000.000 (Seratus enam puluh dua jutarupiah) dijadikan down payment (DP) dan proses kredit akandilakukan melalui leasing KKB

Iternusa Cibinong sehingga kemudian saksiYUDHA NUGRAHA tertarik dan bermaksud untuk membeli 1 (Satu) unitmobil baru Honda Civic Turbo dengan harga Rp. 430.000.000 (empat ratustiga puluh juta rupiah) dengan proses kredit selama 1 (satu) tahun denganDown Payment (DP) besar dan disepakati bahwa uang hasil penjualan mobilmilik saksi YUDHA NUGRAHA yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp.162.000.000 (Seratus enam puluh dua juta rupiah) dijadikan down payment(DP) dan proses kredit akan dilakukan melalui leasing KKB

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi YUDHA NUGRAHA,terdakwa mengajukan proses pembiayaan (leasing) bukan ke KKB BCAsebagaimana disepakati sebelumnya melainkan proses pembiayaan 1 (Satu)unit mobil Honda Civic Turbo 1,5 No. Pol: F1519HT ke PT Mega AutoFinance Jalan Raya Tajur No. 55 kecamatan Bogor Timur Kota Bogor padatanggal 11 Juni 2017 dan berakhir kredit pada tanggal 18 Mei 2018.

Iternusa Cibinong sehingga kemudian saksi YUDHANUGRAHA tertarik dan bermaksud untuk membeli 1 (Satu) unit mobil baruHonda Civic Turbo dengan harga Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh jutarupiah) dengan proses kredit selama 1 (Satu) tahun dengan Down Payment (DP)besar dan disepakati bahwa uang hasil penjualan mobil milik saksi YUDHANUGRAHA yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 162.000.000 (seratus enampuluh dua juta rupiah) dijadikan down payment (DP) dan proses kredit akandilakukan melalui leasing KKB

Pos pada saat pembagian kartuKartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenispengaduan dan tingkat kewenangannya.Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan LangsungTunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiapRTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapyaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Pos pada saat pembagian kartuKartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenispengaduan dan tingkat kewenangannya ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan LangsungTunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiapRTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapyaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesarRp. 300.000,00 (tiga

Pos pada saat pembagian kartuKartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT ;4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenispengaduan dan tingkat kewenangannya ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan LangsungTunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiapRTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapyaitu Tahap Pertama terhitung mulai bulan Juni s/d Agustus 2008 sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Pos pada saat pembagian kartuKartu Kompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT. ;4 Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenispengaduan dan tingkat kewenangannya ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS), besarnya dana Bantuan LangsungTunai (BLT) perbulannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiapRTS selama 7 (tujuh) bulan, yang pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapyaituTahap Pertamaterhitung mulai bulan Junis/dAgustus 2008 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus

Pos pada saat pembagian KartuKompensasi BBM (KKB) dan pembayaran BLT;Mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi sesuai dengan jenispengaduan dan tingkat kewenangannya.Jika Majelis Hakim meyakini bahwa terbukti pemotongan BLT yang dilakukanTerdakwa merupakan hasil musyawarah Desa dalam Rembug Desa, danpemotongan dana BLT dimaksudkan untuk disumbangkan kepada warga tidakmampu yang tidak mendapat dana BLT, berarti sudah sesuai dengan PetunjukTeknis sehingga tidak merupakan penyalahgunaan wewenang.e

bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No Pol AB 4081 JL beserta STNK dan kuncinya; 1 (satu) unit helm standart INK warna hitam; dikembalikan kepada saksi Tugiyanto bin Warsono 1(satu) buah Hand phone merk Esia warna hitam No 0274 9586133 dikembalikan pada saksi Dwi Wijayanti 1(satu) buah pisau jenis sangkur warna hitam, panjang 30 cm beserta sarungnya 1(satu) buah jaket warna hitamyang terbuat dari kain depan kiri bertuliskan KKB

Bahar pada hari Senin 28 Nopember 2000 telahmeninggal dunia, karena sakit sebagaimana bukti Surat KeteranganKematian nomor : 474.3/996/KKB tertanggal 14 Agustus 2017 dari kantorkelurahan Kandangan Barat.. Bahwa Drs. H. Norifansyah bin H. Yuseri pada hari Sabtu 10 Juni 2017 telahmeninggal dunia, karena sakit sebagaimana bukti Surat KeteranganKematian nomor : 145/224/SKMD/KD.KRJKPB/VV/2017 tertanggal 17 Juni2017 dari Kepala Desa Karang Jawa;. Bahwa Drs. H. Norifansyah bin H.

NAFIRI-03 Nomor 1684/KKb diterbitkan di Bitung tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung;

NAFIRIO3 Nomor 1684/KKb diterbitkan diBitung tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas II Bitung;11. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. NAFIRI03 No. PK.001/19/02/UPP.Lkg20, berlaku sampai dengan tanggal 16Mei 2021;12.Surat laik Operasi Kapal Perikanan KM. NAFIRI O3 NomorA494/LAN5A/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 diterbitkan oleh PengawasPerikanan Pangkalan PSDKP Bitung;13.Surat Persetujuan Berlayar KM.

NAFIRIO3 Nomor 1684/KKb diterbitkan diBitung tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas II Bitung;Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. NAFIRI03No. PK.001/19/02/UPP.Lkg20, berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;Surat laik Operasi Kapal Perikanan KM. NAFIRI 03 Nomor 494/LAN5A/I/2021tanggal 21 Januari 2021 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan PangkalanPSDKP Bitung;Surat Persetujuan Berlayar KM.

NAFIRIO3 Nomor 1684/KKb diterbitkan diBitung tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas II Bitung; Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. NAFIRI03No. PK.001/19/02/UPP.Lkg20, berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN TteSurat laik Operasi Kapal Perikanan KM.

NAFIRIO3 Nomor 1684/KKb diterbitkan diBitung tanggal 12 Maret 2012 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas II Bitung;Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. NAFIRI03 No. PK.001/19/02/UPP.Lkg20, berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei2021;Surat laik Operasi Kapal Perikanan KM. NAFIRI O03 NomorA494/LAN5A/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 diterbitkan oleh PengawasPerikanan Pangkalan PSDKP Bitung;Surat Persetujuan Berlayar KM.

Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaruuntuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golonganyang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yangtimbul akibat perkara ini secara cumacuma dan membebankannya kepadaNegara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor7I/KKB/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kota Baru, KecamatanPekanbaru Kota, Kota Pekanbaru pada 10 Juni 2021;PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itutidak disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Lurah Kotabaru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan PekanbaruKota Nomor 71/KKB

hasil pencairan kredittersebut juga diterima oleh David Ayus Adhyatman , dan pencairan kredittersebut didasarkan pada Memo Internal tertanggal 6 Agustus 2008, yangditanda tangani oleh Anmad Hendra ( Pemilik Saham), Chartes Adhayatman( Pemegang saham pengendali), Agus Suharyanto ( Pemilik saham) DonaldE.Mooy ( Komisaris)Pada tanggal 3 September 2008 terdapat realisasi kredit sebesar Rp.490.000.000. atas nama 35 debitur karyawan PT PPL, dana pencairan kreditdimaksud digunakan untuk pelunasan kredit KKB

,dimana dana pencairan tersebut oleh David Ayus Adhyatman digunakanuntuk pelunasan kredit KKB sebesar Rp. 720.337.198., yang manapencairan dana tersebut didasarkan pada memo internal yangmemerintahkan Direktur Utama PT BPR PAS untuk segera melakukanpencairan kredit untuk keperluan David Ayus Adhyatman.Pada bulan Maret dan April 2009 terdapat realisasi pencairan kredit secarabertahap lagi, atas nama 19 debitur karyawan PT PPL dengan jumlah Rp.369.500.000. dimana uang tersebut dipergunakan oleh David

huruf a Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyekgugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dibawah10Bahwa obyek gugatan aquo diterbitkan oleh Tergugat dalamkeadaan Penggugat sedang melaksanakan kegiatan serikatpekerja dan memperjuangkan hakhak anggotanya sebagaimanaamanat pasal 4 Jo pasal 25 UU No; 21 th 2000 tentangSP/SB, yang sudah disepakati di dalam KKB

Sebuah mobil Merk TOYOTA RUSH Tahun 2018 Nomor PolisiL1985CF antas nama (Penggugat Rekonpensi) dibeli secara kredit dariBank Central Asia (KKB BCA) seharga Rp.273.000.000. angusuran perbulan Rp.4.963.900 selama 4 tahun. Sampai dengan gugatan inidiajukan angsuran kredit telah berjalan + 2 tahun8.2. Sebuah sepeda motor Merk HONDA VARIO 150 MATIC tahun2016 warna White Red Nomor Polisi L2766AH atas nama (PenggugatRekonpensi);8.3.

Sebuah mobil Merk TOYOTA RUSH Tahun 2018 Nomor Polisi L1985CFantas nama (Penggugat Rekonpensi) dibeli secara kredit dari Bank CentralAsia (KKB BCA) seharga Rp.273.000.000. angusuran per bulanRp.4.963.900 selama 4 tahun. Sampai dengan gugatan ini diajukanangsuran kredit telah berjalan + 2 tahun4.2.Sebuah sepeda motor Merk HONDA VARIO 150 MATIC tahun 2016warna White Red Nomor Polisi L2766AH atas nama (PenggugatRekonpensi);4.3. Perhiasan antara lain:4.3.1.

Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untukmembagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masingmasingPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi % (Seperdua) bagian dariharta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelangmelalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperduauntuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua lainnya untuk Tergugat Rekonpensi;ts Menyatakan sisa hutang Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi di Bank Central Asia (KKB

Sebuah mobil Merk TOYOTA RUSH Tahun 2018 Nomor PolisiL1985CF antas nama (Penggugat Rekonpensi) dibeli secara kredit dariBank Central Asia (KKB BCA) seharga Rp.273.000.000. angusuran perbulan Rp.4.963.900 selama 4 tahun. Sampai dengan gugatan ini diajukanangsuran kredit telah berjalan + 2 tahun5.2. Sebuah sepeda motor Merk HONDA VARIO 150 MATIC tahun2016 warna White Red Nomor Polisi L2766AH atas nama (PenggugatRekonpensi);5.3. Perhiasan antara lain:5.3.1.

Menyatakan sisa hutang Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi di Bank Central Asia (KKB BCA) atas pembelian Sebuah mobilMerk TOYOTA RUSH Tahun 2018 Nomor Polisi L1985CF antas nama(Penggugat Rekonpensi) menjadi hutang dan tangung jawab bersama untukmelunasinya dengan masingmasing Penggugat Rekonpensi bertanggungjawab melunasi seperduanya dan Tergugat Rekopensi bertanggung jawabmelunasi Seperduanya;9.