Bahwa ketentuan pasal 913 KUHPerdata sebagaimana dikutip oleh paraPenggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya haruslah ditolak dandikesampingkan dengan alasan alasan sebagai berikut:10.1.10.2.Bahwa ketentuan Legitieme Portie sebagaimana di atur dalamdalam pasal 913 KUHPerdata hanya di berlakukan terhadap anakanak yang dilahirkan dari perkawinan yang para Pe sah dalamgaris luhur keatas dan untuk para Penggugat sertaturut Tergugatmereka hanya berhak atas harta warisan yang diperoleh daripernikahan

Agnes Veronica Meitini terhadap tanah dan bangunan yangmenjadi objek sengketa adalah bertentangan dengan hukum danmengakibatkan tidak sahnya akte hibah dengan azas hukumLegitieme Portie;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra MemoriBanding menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa memori banding tidak tepat dan tidak beralasan menuruthukum karena Majelis Hakim telah melakukan dengan cermat, teliti,dan seksama disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup; Bahwa memori

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah tidak pernah21.menyatakan secara tegas untuk menolak atau terhalang akibat hukumuntuk menerima Objek Sengketa sebagai warisan sehingga berhakmenerima sebagai Budel Warisan /egitimate portie;Bahwa pada tahun 2010 Lurah Rahandouna/TURUT TERGUGAT menolak menerbitkan Alas Hak untuk keseluruhan objek sengketa seluasHALAMAN 5 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 60/PDT/2017/PT SULTRA22.23.24.20.26.+ 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) ketika hendak didaftarkan

BW);Bahwa tindakan TERGUGAT telah menghalangi PARA PENGGUGATuntuk memperoleh warisan sebagai anak dan isteri yang hidup terlamayang telah ditetapbkan sebagai Ahli Waris Almarhum La Samudasebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0120/Pdt.P/2016/PA.Kdi merupakan perbuatan yang tanpa dasar danmelawan hukum (vide pasal 852 Jo. 1365 BW);Bahwa akibat tindakan Wa Ode Isana in casu Pewaris TERGUGAT yangsecara tanpa hak dan melawan hukum menguasai telah menghalangiPENGGUGAT II dan Ill atas Legitieme Portie

Perbuatan melanggar hukum Pertama (1): dengan cara membuat AktaHibah yang melanggar Legitime Portie (Bagian Mutlak).a.

Bahwa hibah tidak boleh melanggar legitime portie sebagaimanadinyatakan dalam pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi sebagaiberikut: Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikankepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang,yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yangmasih hidup, maupun sebagai wasiat.*;b.

SITA JAMINANBahwa dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakantindakan yangberbahaya bagi satusatunya harta warisan milik orang tua Penggugatdan pengalihanpengalihan yang tidak berdasar atas tanah danbangunan yang didalamnya terdapat Legitime Portie milik Penggugat dankeempat saudara kandung Penggugat lainnya, maka Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya untukmeletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan di atasnya yangterdapat di Jalan Pasar Minggu nomor 6, RT

harta bersama yang diperolehdalam perkawinan antara bapak dan ibu Penggugat/TurutTergugat pada sekitar tahun 1980, bahwa obyeksengketa merupakan satusatunya harta warisan yangdimiliki oleh almarhum bapak/ibu Penggugat, sehinggasangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukumapabila obyek sengketa hanya jatuh dan dihibahkankepada salah seorang saudara Penggugat dari 5 (lima)orang bersaudara dengan demikian hibah tersebut jelassudah melampaui batas yang ditentukan oleh undangundang (legitime portie

Selain itu hibahtersebut sudah melampaui batas yang ditentukan olehundangundang (legitime portie), yaitu 1/3 harta warisan,karenanya hibah yang demikian cacat dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya ataubertentangan tidaknya hibah yang dilakukan oleh RR.Sumiati kepada Lelly Permana Lestari semasa hidup mereka,maka Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; eeMenimbang, bahwa seperti telah dibuktikan di atas,bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan harta

Sumiati kepada Lelly PermanaLestari adalah sah menurut hukunm;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugatyang menyatakan bahwa hibah tersebut melampaui bagianmutlak (legitime portie), karena hibah hanya kepada salahseorang anak saja, hal tersebut telah dipertimbangkanoleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor408 K/AG/2008 tanggal 05 Desember 2008 (surat buktiT.66) yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam perkara in casu obyek sengketa seluruhnyaPutusan Nomor : 109/Pdt.G/

Terlawan II danTerlawan III dengan tidak sekaligus semua, namun diberikan secara bertahapsedikit, sehingga usaha Terlawan II tidak bisa berjalan secara optimal sebagaimodal.Bahwa oleh karena objek a quo adalah semula milik dari Ayah Pelawan, yangdiserahkan kepada Terlawan II dan Terlawan Ill dan digunakan sebagaijaminan Hak Tanggungan pada Terlawan oleh Terlawan II dan Terlawan Illyang mana seharusnya Pelawan berhak akan bagian dari objek a quo karenaberdasarkan pasal pasal 913 BW Tentang Legitieme Portie

, yang menyatakan: Legitieme Portie adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harusdiberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan UndangUndang,terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu,baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Dan jika dalam pemberian hibah tersebutada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Aida Badji makaseharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Put. 223/PID/2015/PT.MKS.seharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah Aida Badji pada tahun 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan

Tergugat VI Intervensi adalah sama dengan alasan eksepsi yangdikemukakan dalam gugatan perkara pokok, oleh karenanya putusan MajelisHakim Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan;Dalam Pokok Perkara :Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding, keberatandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada halaman 85,alenia satu, dua, tiga dan empat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hokum, karena telah mengabaikan ketentuan hukum waristentang legitimasi Portie

peninggalanalmarhun Yulianus Siahaan;Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama, yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi/ParaPembanding merupakan para ahli waris dari almarhum Julianus Siahaan, danmengenai harta peninggalan alm Julianus Siahaan yang sudah dihibahwasiatkan oleh alm Julianus Siahaan dengan Akta Wasiat Nomor 14, tanggal 17Mei 1991, bukti T1, T22, tidak menghilangkan legitimasi portie

Yulianus Siahaan, maka para Penggugat Intervensi berhak atas tanah danbangunan objek sengketa sebesar minimal legitimasi portie masingmasing,sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, setelah dibagi harta gono gini yangmerupakan hak isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori bandingpara Penggugat Intervensi/Para Pembanding, yang menuntut hak yang samaatas harta peninggalan alm Yulianus Siahaan yang dalam hal ini merupakanobjek sengketa tidak dapat dikabulkan, namun walaupun adanya Akta

Wasiatdari alm Yulianus Siahaan tidak menghilangkan legitimasi portie hak ahli warisatas tanah harta peninggalan almarhum Yulianus Siahaan tersebut, hal inididasarkan pada Pasal 913 KUHPerdata : bagian mutlak atau legitime portie,adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberianantara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;Menimbang

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sesuai dqsaenganlegitime portie yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, mengadili dan menghukum Para Tergugat agar mengurangi hartawarisan tersebut sampai jumlah 1/3 bagian dari luas bangunan 288 M?yakni seluas 96 M? yang menjadi hak Tergugat dan menghukum danmemerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan hak Penggugatatas harta warisan tersebut sebesar 2/3 bagian dari luas bangunan 288 M2yakni seluas 192 M2 kepada Penggugat.13.

BAHMIDSULEMAN Bin SULEMAN MOU tersebut dan memperolehbagian sesuai legitima portie masingmasing :5. Menghukum semua pihak atau siapa saja yang mengambilmanfaat dari obyek tersebut, untuk menyerahkankepada Penggugat beserta ketiga anak Penggugatdengan Alm. BAHMID SULEMAN, yaitu SRI WULAN BintiBAHMID SULEMAN (perempuan), MEILAN Binti BAHMIDSULEVAN, (perempuan), dan MEYANTI Binti BAHMIDSULEMAN , (perempuan) sebagai ahli waris dari Alm.BAHMID SULEMAN BIN SULEMAN MOU;6.

yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalamposita point 24 dan dan 25, dimana Almarhum SOHAIMI HASAN BinMuhamad Hasan memberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepadaPARA TERGUGAT sengat bartentangan dengan KOMPILASI HUKUMISLAM Pasal 210 Ayat (I) ;"Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehattanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orangsaksi untuk dimiliki. dan melangar Hak bagian Mutlak (Legitieme Portie

terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 17, 18, dan 19halaman 8 dan 9 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwapenerbitan sertifikat hak milik Nomor 10716/beji atas dasar akta hibahyang bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat(1) Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakalsehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orangsaksi untuk dimiliki dan melanggar hak bagian Mutlak (Legitieme Portie

M.Kn. menjadi sertifikat hak milik Nomor10716/ beji atas nama YULIUS KADARUSMAN (Tergugat 1), INDAHYANI(Tergugat Il), NURAINI (Tergugat III), ANDHIKA HIDAYAT (Tergugat IV),RIZKI RIFANI (Tergugat V) atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015tertanggal 11 Maret 2015 dan sertifikat dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Depok bertentangan dengan Hukum KOMPILASIHUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) dan telah menghilangkan Hak bagianMutlak (Legitieme Portie) anak sebagai (Para Pengguggat) ahli warisnyadan Hak

Replik PARA TERGUGAT point 6 dan 7, pada halaman 3dan 4, dimana dikatakan Almarhum SOHAIMI HASAN Bin MuhamadHasan memberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepada PARATERGUGAT sengat bartentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAMPasal 210 Ayat (I) ;"Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehattanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orangsaksi untuk dimiliki. dan melangar Hak bagian Mutlak ( Legitieme Portie

Nomor 232 PK/Pdt/2018legitime portie.

menyatakan tidak tahu menahu serta tidak dilibatkan dalam pemberian hibah oleh orangtuanya yaitu KHO WAK KWEE kepada Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat adalah anakdari KHO WAK KWEE akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dilibatkannya Tergugat dalamhal Hibah yang dilakukan oleh KHO WAK KWEE selaku orang tua Penggugat dan Tergugattidaklah menyebabkan hibah yang telah diberikan tersebut cacat hukum atau bertentangan denganhak para ahli warisnya lainnya misalnya telah melanggar hak Legitimo Portie

;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapunyang membuktikan hibah yang dilakukan oleh KHO WAK KWEE kepada Penggugat telahmelanggar hak Legitimo Portie dari Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurutMajelis Hakim Petitum ke3 dari gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan haruslahdikabulkan ;oeMenimbang, bahwa terhadap Petitum ke4 dari gugatan Penggugat yaituMemerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan

didapat dikenakan penetapan bilapara ahli waris demikian tidakada, hibahhibah yang dimaksud itu harus dipotong sampal samadenganjumlah yang diperoleh tersebut dan tuntutan untuk itu harusdilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahliwaris mereka atau pengganti mereka.4) Pasal 920 KUH Perdata sebagai berikut: Pemberianpemberian atauhibahhibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat,yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi hanya atastuntutan para

Sumarna / Penggugat, sehingga munculnya atautelah terbentuknya suatu Akta Hibah No. 553/MHY/1998 tersebut yangdiduga adanya rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat adalah MerupakanCacat Hukum karena ada hak waris dari Penggugat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 916 huruf (a) KUHPerdata dengan kata lainberkaitan dengan Legitime Portie;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah kamisampaikan pada poin 11 dan 12 adalah SUATU PERBUATAN YANGMERUGIKAN PIHAK PENGGUGAT sebagai Akhli

Karena surat gugatan Penggugat berisi perinal Perouatan Melawan Hukum,harta waris yang belum dibagi dan hak mutlak anak (legitieme portie), makahalini menyebakan ketidak jelasan (obscuur libel) dan gugatan sudahseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.6.

Anisah bin Masan) semasa hidupnyatersebut tidak melanggar hak mutlak anak (legitieme portie), (vide : 210 ayat1, KHI yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah);6. Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat seakanakan almarhumah Hj. UnihAminah (Hj.

Anisah bin Masan) untuk menghibahkan tanah dan bangunanaquo melalui hibah asal tidak melebihi hak mutlak anak (legitieme portie);8. Bahwa pada point 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan padatahun 2018 Hj. Unih Aminah (Hj. Anisah bin Masan) meminta PenggugatHalaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.10.11.12.13.untuk mengambil SHM No. 762/Sayati yang dititipkan di adiknya(Sulaeman), yang pada saat itu tanah tersebut masih atas namaHj. UnihAminah (Hj.

Sikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atauhartanya kepada Penggugat jelas TELAH MELANGGAR' HAKLEGITIME PORTIE PARA TERGUGAT IV DAN Vsebagai para ahliwaris yang sah dari almh. Asnah (vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramliyang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat , II dan Ill tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah danwasiat tersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yangmenjadi legitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm.Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 2915.16.17.Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh.

Oei GwekLan alias Asnah, sebab hal tersebut jelas adalah melanggar ataubertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3243K/Pdt/1999 bertanggal 19 September 2000 yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April1999 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang No.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg.bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedah hukumnya antara lain ditegaskansebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkanPasal 913 KUHPerd

No. 760 K/Pid/201312PARA AHLI WARIS, DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM,MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DANS.E.MUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGALMaka setelah Pewaris meninggal, maka sejak saat itu seluruh ahli waris akanmemiliki hak/legitieme portie untuk memperoleh bagian dari harta warisan yangditinggalkan oleh Pewaris;5 Dasar ini tentunya berlaku pula kepada Terdakwa I sebagai ahli waris, yangsejak ayahnya meninggal, maka Terdakwa I berhak atas harta peninggalannya,termasuk piano dimaksud

MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANGAKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMAHTERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI;Catatan :Bahwa pada intinya Yurisprudensi tersebut menegaskan suatu perkara pidana tidakdapat diputuskan terlebih dahulu sebelum ada putusan Pengadilan yangmenentukan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek sengketa;Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piano yangmenjadi obyek sengketa adalah merupakan hak/legitieme portie

Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya, yang seharusnyajatuh kepada seluruh ahli warisnya antara lain Para Tergugat IV dan V;Sikap dan perbuatan Hng Weng Tjoen alias Ramli yang menghibah seluruhhartanya jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV dan V sebagai para ahli waris yang sah dari alm. HngWeng Tjoen alias Ramli dan almh.

Adi Putera Parlindungan, S.H. yang CACATHUKUM dan BATAL DEMI HUKUMSikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atau hartanya kepadaPenggugat jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV DAN V sebagai para ahli waris yang sah dari almh. Asnah(vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramli yang belum pernahdibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat I, If dan HI tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah dan wasiattersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yang menjadilegitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm. Hng WengTjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, atau mengabaikan /merugikan hakhak Para Tergugat IV dan V sebagai ahli waris yang sah darialm.

Oei Gwek Lan alias Asnah, sebabhal tersebut jelas adalah melanggar atau bertentangan dengan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI No.3243 K/Pdt/1999 bertanggal 19 September2000 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April 1999 dan Putusan Pengadilan Negeri SubangNo.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg. bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedahhukumnya antara lain ditegaskan sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal913 KUHPerd

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskanPutusan Nomor 126/P.dt.G/2021/Ptk pada tanggal 20 September 2021tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang.2.

akta wasiat Nomor 16tanggal 09092005 hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawahtangan atau akta yang batal demi hukum (Vide Pasal 16 ayat (1) huruf i,huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52Undangundang Jabatan Notaris karena terlambat didaftarkan / tidakdidaftarkan dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik.halaman 46 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKBahwa akta wasiat Nomor 16 tanggal 09092005 menyalahiprinsip legitime portie

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalildalil Pembanding yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aguo tidakmemperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat Ill dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm.

) dan (SIM SOI TJHENG) membuka Brankas milik Ibu, danterdapat barangbarang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uangYuan, dan berberapa Dollar Singapura dan Ringit Malaysia, danterdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09092005 NotarisEFFENDY HIDAJAT, S.H dan Bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3CNomor 20C akan dibagi rata, sehingga Putusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hakhalaman 54 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKLegitime Portie

Parit Tokayaseluas 350 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan ParitTokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak kepada Penggugatdengan Akta Hibah Wasiat Nomor :16 tanggal 09092005 (bukti P.5);Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan Pembanding 1/semula Tergugat Ill sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, bahwaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam memutuskan perkaratersebut tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding 1!

makaterhadap objek harta peninggalan Alm Andalan Tarigan tersebut di atasmerupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara AlmAndalan Tarigan dengan Radiana dan tidak menutup kemungkinan adanyaharta masingmasing (harta bawaan).Bahwa, mengingat dan mempertimbangkan Pasal 171 huruf e jo Pasal 174ayat (1) dan (2) KHI, maka maksud para Pemohon mengajukanpermohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahakdari pewaris (Almarhum Andalan Tarigan) dan bagian masingmasing(legitimatie portie

Menetapkan bagian (/egitimatie portie) dari masingmasing ahli waris sesualdengan Hukum Waris Islam.6.