Menyatakan Terdakwa HOANG MINH TUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit KM.

BV 5162 TSmelakukan penangkapan ikan di ZEEI Laut Cina Selatan, ikan hasil tangkapandibawa kapal KM. BV 5162 TS yang diNakhodai NGUYEN VAN THIEN untukdibawa/ dijual ke Vietnam;Bahwa, kapal KM. BV 5162 TS yang dinakhodai NGUYEN VAN THIENberhasil melarikan diri saat Kapal Pengawas KP BALADEWA 8002 datang;Bahwa, selaku pemilik kapal KM.

BV 5162 TSmelakukan penangkapan ikan di ZEEI Laut Cina Selatan, ikan hasil tangkapanHalaman 9 dari 23Putusan Nomor 24/ Pid. Sus PRK/ 2016/ PN. Tpg.dibawa kapal KM. BV 5162 TS yang Saksi NGUYEN VAN THIEN nakhodaiuntuk dibawa/ dijual ke Vietnam;Bahwa selaku pemilik kapal KM BV 5162 TS dan KM.

Batas Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI);Bahwa ahli menjelaskan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalahsuatu area di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesiasebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008tentang Wilayah Negara;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan rekaman GPS dari KP BALADEWA 8002 dan Peta Laut Nomor 345 meliputi Pulau Anambas dan Natuna hinggaHalaman 13 dari 23Putusan Nomor 24/ Pid. Sus PRK/ 2016/ PN.

ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;Halaman 17 dari 23Putusan Nomor 24/ Pid. Sus PRK/ 2016/ PN.

Menyatakan Terdakwa HOANG MINH TUAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikanKapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah);3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit KM.

Menyatakan Terdakwa HUYNH DUY PHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).2.

PBRMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umumReg.Perk : PDM20/TRP/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa telahdidakwa sebagai berikut :KESATU :wanes Bahwa ia Terdakwa HUYNHDUY PHU selaku Nahkoda KM.BD 95360 TSyang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasatanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul08.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Septembertahun dua ribu limabelas, bertempat di Laut perairan Natuna /Laut Cina Selatan /ZEEI

Perikanan (SIUP),perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2015, KM BD 95360 TSyang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairanIndonesia, setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 22September 2015 kemudian terdakwa selaku nahkoda KM BD 95360TS melakukan kediatan penangkapan ikan di perairan Natuna yangtermasuk dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI

BD.95360TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yangtermasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI)dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukatcincin ( Purse Seine) yakni jenis alat tangkap yang terdiri dari jaringyang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, jaring utama dengan penguatjaring (selvedge), jaring sayap dan jaring kantong, tali ris atas dan taliris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagianbawah menggunakan pemberat, ring/ cincin

BD 95360 TS melakukan kegiatanpenangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam Wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkapikan berupa jaring pukat cincin (Purse seine) yakni jenis alat tangkap yangterdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, jaring utama denganpenguat jaring(selvedge) , jaring sayap dan jaring kantong, tali ris atas dan taliris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawahmenggunakan pemberat, ring/ cincin

Menyatakan Terdakwa HUYNH DUY PHU tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).2.

LUONG DINH HUY selaku Nahkoda Kapal Motor BTh1093 TS pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaktidaknya pada bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2007 bertempatdi sekitar Perairan Laut Cina Selatan yang masih termasuk dalam Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 043880 LU 1093360 BT atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaanPerikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya masih termasuk dalam

dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr.LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal MotorBTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesinpenggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masihtermasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr.LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal MotorBTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesinpenggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masihtermasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

Luong Din Huy selaku Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TSpada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB di Perairan Laut CinaSelatan yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitupada posisi 043880 LU 1093360 BT atau wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;Bahwa pada saat Kapal Motor BTh 1093 TS yang terdakwa nahkodai telahdiamankan berupa ikan sebanyak kurang lebih 5 kg jenis campuran;Bahwa Kapal Motor BTh 1093 TS

tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEILaut Natuna Utara pada posisi 04 30 173 LU 105 13 114 BT yangmerupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yangberwenang memeriksa dan mengadilinya memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI

HIU 12 melaksanakan kegiatan patroli di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Jumat tanggal 18 Mei tahun2018 sekira pukul 15.55 WIB dengan menggunakan radar mendeteksikapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 04 28 557 LU 105 10792 BT. Selanjutnya KP. HIU 12 melakukan pengejaran dan mendapatiposisi kapal terdakwa pada posisi 04 29 261 LU 105 11 867 BT danselanjutnya KP.

31 tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUHalaman 3 dari 9 Hal.Put.Nomor 249/PID.SUS/2018/PTPBRKEDUABahwa ia terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda KIA BL 91062 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) pada hari Jumattanggal 18 Mei tahun 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaktidaknya dalambulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI

Menyatakan terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda BL 91062TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukan perbuatan pidana mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggarPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 UndangUndang RIHalaman 5 dari 9 Hal.Put.Nomor

BGU B14 (KG 93545 TS), ditangkap KRI SILAS PAPARE386pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 12.00.WIB waktusetempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;Bahwa, KM. BGU B14 (KG 93545 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien GiangVietnam bersamasama dengan KM.

BGU B14 (KG 93545 TS), ditangkap KRI SILAS PAPARE386pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 12.00.WIB waktusetempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ; Bahwa, KM. BGU B14 (KG 93545 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien GiangVietnam bersamasama dengan KM.

BGU B14 (KG 93545 TS), ditangkap KRI SILAS PAPARE386pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 12.00.WIB waktusetempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 034743U 1052730T ; Bahwa, pada saat ditangkap KM.

BGU B14 (KG 93545 TS) posisi pendekatan dan pemeriksaan KM.BGU B14 (KG 93545 TS) oleh KRI SILAS PAPARE386 masuk dalam wilayahperairan ZEEI Laut Cina Selatan ; Bahwa, posisi pendeteksian KM.

lebih 24 ton ; Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen penangkapan ikan dalamkegiatan penangkapan ikan di ZEEI Laut Cina Selatan dan terdakwa tahu bahwahal tersebut dilarang oleh Pemerintah Indonesia; Bahwa, KM.

Menyatakan Terdakwa VO VAN LUAN selaku Nahkoda KM BV 5209 TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukanperbuatan pidana secara bersamasama mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2)JO Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana

Perkara: PDM02/MORO/08 /2017, yang berbunyi sebagai berikut:KESATU:Halaman 2 Putusan Nomor 38/Pid.SusPRK/2017/PN.TPg.n Bahwa terdakwa VO VAN LUAN Nahkoda kapal KM.BV 5209 TS bersamasama dengan TIEN Nakhoda kapal KM.BV 5208 TS (Daftar PencarianOrang/DPO) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnampada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 13.10 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut ChinaSelatan pada posisi 0607139 LU 105 57 544

BT yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai

CARITO S.St ; Bahwa saksi adalah Wakil Komandan Kapal Polisi KPBisma 8001 DitpolairKorpolairud Baharkam POLRI ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wib disekitarperairan ZEEI Laut Natuna posisi 0551400N 105 53877E terdeteksikapal asing sedang melakukan penangkapan ikan kemudian dikejar ; Bahwa Saksi telah memeriksa dan menangkap KM.BV 5209 TS,pada hariJumat tanggal 07 Juli 2017 Jam 13.10 WIB disekitar Perairan ZEEI LautNatuna pada posisi 0607139N 105 57544E ; Bahwa Saksi

BV 5209 TS diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Polisi Bisma8001 pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 13.10 WIB diperairan ZEEI Laut Cina Selatan pada Koordinat 0607,139 N 10557,544E yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;Bahwa KM.

Menyatakan Terdakwa LEE HOANG SONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; ------------3.

Tpg.lain dalam tahun 2015, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiapadaposisi 0330751LU 10453205BTatau setidaktidaknya pada suatu tempat di perairanyuridiksi nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, mereka yang melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI,perbuatan

Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI ) c). Sungai, danau, rawa dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyataKapal Motor Selasih pada hari Selasa, tanggal 10Maret2015, sekira pukul 08.35 WIB, padaposisi koordinat 0330'751LU10453'205BT telah ditangkap oleh Kapal Pengawas HiuMacan Tutul 002 di perairan Laut Natuna.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana; ad.1.

) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI , telan terpenuhi ; ad.4.

Menyatakan Terdakwa LEE HOANG SONterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidanadenda sebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; 3.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYENG VAN TRUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan

BV 5290 TS, yang di duga telah melakukan kegiatanpencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikanKM. BV 5290 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM. BV 5290 TSyang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016, sekirapukul 12.00 WIB, di wilayah Perairan Natuna/ ZEEI pada posisi 0525'57"LU 10629'08" BT;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

BV 5290 TS berada pada posisi 0525'57" LU 10629'08" BT yang mana kedua posisi tersebut berada pada PerairanNatuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapalKM. BV 5290 TS Saksi tidak menemukan barang bukti ikan di KM.

BV 5290 TS, yang di duga telah melakukan kegiatanpencurian ikan di wilayah Perairan Laut Natuna atau ZEEI;Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikanKM. BV 5290 TS tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KM.

ZEEI, dan2.

Lemadang632 pada posisi 0525'57 LU 1062908 BTyaitu perairan ZEEI! telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersamasama dengan KM.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PHAN NGOC TOAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak

Menyatakan Terdakwa PHAN NGOC TOAN selaku Nahkoda BV 93529TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukan perbuatan pidana melakukan pengoperasian kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2)Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004

LautNatuna Utara pada posisi 06 29 100 LU 107 25 750 BT yang merupakanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinyayang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memilikiHalaman 3 Putusan Nomor 60/Pid.SusPrk/2018/PN Randan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang

tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa ketika KRI HALASAN 630 melaksanakan kegiatan patroli di sekitarwilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun2018 sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan radar mendeteksikapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06 24 100 LU 107 27200 BT.

mengadilinyayang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengajamemiliki, menguasai, Membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikandan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatanperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa ketika KRI HALASAN 630 melaksanakan kegiatan patroli di sekitarwilayah perairan ZEEI

Menyatakan Terdakwa PHAN NGOC TOAN tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PHAN NGOC TOAN oleh karena itudengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;3.