Dengan demikian, paling tidak sebelumtanggal 29 Januari 2009, Penggugat telah mengetahuisoal rencana pelelangan tanah dengan Sertipikat HakMilik (SHM) No. 191/Rawa Barat yang terdaftar atas namaNyonya Evie Chandra yang akan dilaksanakan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal inisebelum perkara perlawanan didaftarkan tanggal 29Januari 2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padawaktu itu) Penggugat telah terlebih dahulu mengetahuirencana lelang.

Denganpendaftaran yang sedemikian rupa, maka Penggugat palingtidak sebelum tanggal 29 Januari 2009 telah mengetahuisoal rencana pelelangan tanah dengan Sertipikat HakMilik (SHM) No. 191/Rawa Barat yang terdaftar atas namaNyonya Evie Chandra yang akan dilaksanakan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Dalam hal ini, sebelum perkara perlawanandidaftarkan tanggal 29 Januari 2009 ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan, pada waktu itu Penggugat telahmengetahui tentang rencana lelang.

PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuantersebut karena PARA TERGUGAT / PT Bank Mega Tbk tidakmemberitahukan pelelangan tanah dan bangunan sertifikat SHM no 168 dimaksud kepada DEBITUR sebagaimana ketentuan dalam pasal/ 6 SuratPerjanjian Kredit dimaksud Untuk menutupi perbuatan melawan hukumterhadap ketentuan perjanjian tersebut, tanggal 19 Mei 2015 TERGUGAThanya memberikan Suraf Perjanjian halaman 1, 2, 4,5 kepada PARAPENGGUGAT,sedangkan halaman 3 dari Surat Perjanjian dimaksud tidakdiberikan kepada

Bank Mega Tbk dan BUPLN ) telahmelaksanakan pelelangan tanah dan bangunan milik dari PENGGUGAT IlSHM 168 di Jalan Almunawaroh / Jalan K No.20 dengan caracaramelakukan perobuatan melawan hukum / perbuatan tidak wajar denganmengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT sehinggapelelangan tersebut batal demi hukum oleh karena telah terpenuhinyaunsur sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata.Atas dasar dalil Gugatan tersebut kesimpulannya juga adalah bahwapelelangan jaminan dari Surat Perjanjian Kredit MEGA

denganPenetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang;Bahwa, penjualan objek Hak Tanggungan melalui suatu pelelanganumum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri adalah sesuai denganketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 1996,berkaitan dengan hal tersebut disusunlah administrasi teknik eksekusiputusan yang mengatur bahwa eksekusi hak tanggungandilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum yang tetap, dan proses eksekusi dimulai dengan teguran dandiakhiri dengan pelelangan

tanah yang dibebankan dengan HakTanggungan sebagaimana ditentukan dan dimuat didalam PedomanTeknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008,dengan demikian seharusnya Pembanding/Tergugat sudah cukupmengerti bahwa untuk melakukan proses lelang terhadap barangjaminan milik Penggugat seharusnya diawali dengan melalui proses diPengadilan Negeri selaku institusi yang memiliki kompetensi mutlakuntuk mengeluarkan penetapan lelang

Eksekusi hak Tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusanPengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap Bahwa, angka 9Pedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 2008 tentang Eksekusi Hak Tanggungan berbunyi EksekusiHalaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT MDN22.23.24.25.dimulai dengan teguran dan diakhiri dengan pelelangan tanah yangdibebankan dengan Hak Tanggungan;Bahwa dalam memori banding yang

PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomer 90/PDT/2008/PT.SBY, jo Putusan Pengadilan NegeriMalang Nomer 90/Pdt.Plw/2007/PN Malang, KARENA fakta yuridis yang menjadi substansipokok permasalahan gugatan penggugat a quo adalah sama SEDANGKAN yangmembedakan adalah tentang KAJIAN HUKUM terhadap PELELANGAN TANAH SHM Nomer134 dan SHM Nomer 135 MILIK PENGGUGAT tersebut apakah melanggar peraturan hukumatau tidak saja, oleh karena itu dapat dikategorikan atau merupakan kesatuan fakta hukum, untuk jelasnya diuraikan

Bahwa dari fakta yuridis dan rangkaian peristiwa PELELANGAN tanah milik Penggugat yaituSHM Nomer 134 dan SHM Nomer 135 yang dilakukan oleh TERGUGAT dan dibeli TergugatIll kemudian uang hasil lelangnya diterima oleh Tergugat II dan berakibat merugikanPenggugat, bahwaseandainya dikemudianhari pengadilan menyatakan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum, menurut penggugat adalah suatu perbuatan hukum yangpatut dimintakan pertanggungjawaban kepada para pelaku, oleh karena itu, terhadapRISALAH LELANG nomer 1158

Menyatakan hukum pelelangan tanah seluas 124.M2 dan bangunan rumah tiga lantaiyang dilakukan oleh tergugat III sesuai dengan GROSSE RISALA LELANG NOMOR126/2010 TANGGAL 29 OKTOBER 2010 DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR625 atas nama penggugat yang telah di balik nama atas nama tergugat IV DeniGunawandan GROSSE RISALA LELANG NOMOR 126/2010 TANGGAL 29OKTOBER 2010 tersebut telah di eksekusi oleh pengadilan negeri kupang dan telah diserahkan kepada tergugat IV maka tanah dan rumah tersebut adalah sah milik

yang mengabulkan gugatanPenggugat sebahagian sebagaimana yang tercantumdalam amar/dictum putusannya harus dibatalkan demihukum karena amar/dictum tersebut didasari olehpertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidaksempurna;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasanalasan Pemohon Kasasi I, II, Ill, IVbahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah ~ salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikutbahwa pelelangan

tanah dan = bangunan = (obyeksengketa) telah selesal dilakukan sesual denganperaturan, dan kemudian berpindah kepada pemenanglelang, terakhir berpindah ke Tergugat XIII (Jonialias Tjoi Sin).

Bahwa oleh karena Tergugat kemungkinan tidak mau membagidan menjalankan isi putusan Pengadilan nantinya, makaPenggugat merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantarmelakukan pelelangan atas tanah dan rumah milik Penggugat danTergugat tersebut dan uang hasil pelelangan tanah dan rumahterperkara dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;.

dari kesadaran hukum yang merupakan hak dari tiap orang(subjek hukum ) yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar/dirugikan olehsubjek hukum lainnya yang didasarkan kepada posita/fundamentum petendi yangdijadikan alasan untuk mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa jika dipahami secara objektip landasan dasar pengajuangugatan penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang menurut penggugattelah dilakukan oleh subjek hukum/badan yang secara faktual telah terlibat dalam prosesrencana pelelangan

tanah objek perkara, sehingga dari dan oleh karena itu menurutMajelis hakim bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 142 RBg sesungguhnya untukpenentuan siapa pihak yang terutama untuk dijadikan sebagai tergugat adalah merekayang menurut penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitanrencana pelaksanaan Lelang atas tanah objek perkara, sehingga dengan demikianpengajuan gugatan terhadap para tergugat adalah sudah dilakukan dalam konteks yangbenar, dan perihal soal tidak ikut sertanya Notaris

Masalah/ obyek perkara dengan Tergugat Il & Tergugat Ill tentangproses pelelangan tanah SHGB No.289/ yang diklaim milik alm.lr.GuwamoPutra; 4. Masalah/ obyek perkara dengan Tergugat & Tergugat Il mengenaituntutan pengembalian uang hasil lelang dan 5.

dengan aslinya serta telah bermateraicukup oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;surat;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT tidak mengajukan buktiMenimbang, bahwa selain bukti bukti surat untuk menguatkan dalildalilGugatannya, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan SaksiSaksi, yang memberikanketerangan di depan persidangan sebagai berikut :1 Saksi AGUS KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;Bahwa saksi tahu pelelangan

tanah dan bangunan Penggugat yang dijadikan jaminandi Bank Danamon Cabang Sumbawa ;Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Bima mengikuti proses pelelangantanah Penggugat oleh Kantor Lelang Bima sekitar tahun 2012;Bahwa setelah sampai di Kantor Lelang Bima saksi melihat ada wakil dari BankDanamon Cabang Sumbawa dan ada 2 orang wakil dari calon pembeli. dan masuk keruangan tempat dilakukan lelang tersebut;Bahwa pada saat proses lelang dimulai ada dari Kantor Lelang Bima sempatmenanyakan kepada

Untuk memperoleh besaran nilai kerugian immaterilini dapat di lakukan dengan menghitung orang yang mengetahui bahwaPenggugat memiliki tanah dan rumah tinggal dan telah dilelang oleh Tergugat dengan tata cara melawan hukum;55)Bahwa atas pelelangan tanah dan rumah milik penggugat, telah menjadibahanpembicaraan (tutur) dan telah dikonsumsi secara luas oleh warga sekitar diKecamatan Jayapura Selatan, olehnya telah menjadi bahan pembicaraanmasyarakat setempat dan sekitar;56)Bahwa pembicaraan dari hari

Modin 0,330 1.980.000,000KedungpringEks Bengkok Kebayan 0,855 5.130.000,000Sukorejo IEks Bengkok Kebayan 0,655 3.930.000,000Sukorejo IIks Bengkok 0,690 3.450.000,000KaliguntingJ UMLAH 4,965 29.100.000,000 3Bahwa di wilayah desa sukorejo selain tanah kas desa yang masih aktif juga terdapattanah kas desa (bengkok) yang perangkatnya kosong, kemudian dikelola oleh Tedakwadengan cara disewakan kepada para petani dan pabrik gula tanpa musyawah denganperangkat desa maupun BPD dan tanpa melalui proses pelelangan

, tanah bengkok tersebutadalah sebagai berikut : No.

Tahun 2012 Rp. 19.485.000,000 ;2==+d= Tahun 2013 Rp. 29.100.000,000 ;0=+Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala desa Sukorejo pada saat menjabat selainmengelola tanah kas desa yang sudah dipertanggung jawabkan dalam RAPBDes juga telah mengelolaHalaman 97 dari 113 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbytanah kas desa (bengkok) yang perangkatnya kosong, dikelola oleh Tedakwa dengan cara disewakankepada para petani dan pabrik gula tanpa musyawah dengan perangkat desa maupun BPD dan tanpamelalui proses pelelangan

, tanah bengkok tersebut adalah sebagai berikut : 1Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas + 0,700 Ha yang disewakankepada Saksi Soyo sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan memperoleh hasilsebesar Rp. 14.500.000,00, ;Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas + 1,235 Ha yang disewakan kepada HendriSuseno dan Soyo sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan memperoleh hasilsebesar Rp. 47.600.000,00, ;Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas + 0,855 Ha dan

Perdagangan Nomor 882/MPP/9/1999tanggal 22 September 1999 perihal tindak lanjut usul pemanfaatan tanaheks Departemen kepada Menteri Keuangan RI;41 Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 620/MPP/Kep110/1999 tanggal210ktober 1999 tentang Penghapusan Tanah Milik DepartemenPerindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Sukmajaya KecamatanCibeber, Kotamadya Cilegon, Jawa Barat;42 Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/MPP/Kep/1/2004 tanggal15 Januari 2004 tentang Pembentukan Tim Panitia Penaksir Harta Jual/Pelelangan

Tanah Milik Departemen Perindustrian clan Perdagangan diKelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kotamadya Cilegon, JawaBarat;Dikembalikan kepada saksi SUTAMDAR;5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1554 K/PID.SUS/2012, tanggal16 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:126Menyatakan Terdakwa H.

Bahwa dikarenakan pencatatan peralihan hak atas objek sengketadilakukan Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No. 79/04/2019tanggal 22 Februari 2019 yang diterbitkan KPKNL serta Risalah Lelangditerbitkan secara sah dan berdasarkan hukum serta belum pernahdinyatakan batal/dicabut berdasarkan putusan pengadilan manapun,sehingga patut dan beralasan hukum agar Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL Medan) dimasukansebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa disamping hal tersebut, timbulnya pelelangan

tanah danbangunan dalam Objek Sengketa dikarenakan CV.

W12.U.9/1650/PDT.04.01/1 1/2013tanggal 29 November 2013.Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak dalil/alasan Pelawan dalamperlawanannya pada angka 2 halaman 3 yang mendalilkan bahwaTerlawan II tidak pernah mengetahui adanya pelelangan tanah besertabangunan dengan SHM No. 452 seluas 390m? surat ukur No. 11302/1981atas nama SLAMET yang terletak di Desa Palar, Kec.

Gunator dan telah mengalamitunggakan serta akan dilakukan tindakan pelelangan tanah danbangunan oleh PT. Bank mestika Dharma Cab. Pematangsiantarpada instansi yang berwenang;Halaman 33 dari 42 Halaman Perkara Nomor 113/Pdt/2021/PT MDNC) Bahwa apabila dalam tenggang waktu sebagaimanatersebut dalam surat pernyataan, Pelawan tidak dapat mengikutiprosedur lelang, maka Pelawan bersedia untuk mengosongkanobyek jaminan tersebut dari penghuni dan barang dengan biayasendiri;42.

Dan kalaupun benar ada pelelangan tanah Sentono, masyarakat/warga mana yang akan bersedia membeli tanah tersebut .

Moah BARJO dikuasai olen ASEP;Bahwa tanah yang dibeli dari KASIYO SADIYUN tidak ada yangmenguasai/kosong;Bahwa Saksi tidak tahu GITO SAROJO dan NANIK SUYATImempunyai hutang di bank;Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak ketiga yang menyelesaikan hutangGITO SAROJO dan NANIK SUYATI di bank;Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi obyek sengketa 2 (dua) bidangtanah yang diperoleh selama perkawinan antara GITO SAROJO danNANIK SUYATI;Bahwa NANIK SUYATI dan GITO SAROJO keduanya beragamaIslam;Bahwa Saksi tidak tahu pelelangan

tanah NANIK SUYATI dan GITOSAROJO;Bahwa Saksi kenal NANIK SUYATI als.

Patola yangtelah memenangkan pelelangan tanah dari Turut Tergugat Ill, maka tanahtersebut menjadi hak milik yang sah dari yang bersangkutan (Lidya S.' Halaman 33 dari 40 hal. Put. Nomor 2837K/Padt/2016Patola);Bahwa fakta tersebut dapat mematahkan dalil Penggugat yang menyatakanbahwa tanah dan rumah sengketa adalah harta warisan dari almarhum TjiaSiu Ek dan almarhumah Naomi Patola yang belum dibagi waris.

Para Pelawan seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa bukanperlawanan;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka dapatditarik benang merah bahwa Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan sepertieksekusi putuSan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimulai dari tegurandan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan ; hak tanggunganMenimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugatmenunjukkan bahwa gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukumakan tetapi dalam