., dan Surat Keputusan Walikota BimaTentang Pensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003 ;Bahwa pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirPemohon, untuk kesesuaian dalam Surat Keputusan Walikota Bima TentangPensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003, ternyatasetelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tanggal lahirPemohon, dalam Akte Kelahiran tertulis/tertera bernama SAHRI RAMADHAN, lahirdi Bima, 7 Maret 1994, yang seharusnya

oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bima ;Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sesuai atautidak sama dengan nama dan tanggal lahir sebenarnya berdasarkan SuratKeterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor472/91/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016., Surat Keterangan Beda Nama yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor 471/32/VII/2016, tanggal 11Juli 2016., dan Surat Keputusan Walikota Bima Tentang Pensiun Duda Nomor883/144/KEPEG

Fotocopy Keputusan Walikota Bima Nomor 883/144/KEPEG/2003 tentang pensiunDuda diberi tanda P6;7.

Lurah Kawanberdasarkan SK Bupati Bangli Nomor : 821.2/4357/Kepeg tanggal 17Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.DPSSeptember 2001, terhitung sejak dilantik pada tanggal 21 September 2001dengan pangkat Penata Muda TK.!

Camat Kintamani yangditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor :821.2/235/Kepeg tanggal 19 Januari 2006, Kepala seksiPemerintahan Kecamatan Kintamani bernama Prio Eko Purwoterlibat kasus pidana korupsi proyek prona ( program nasional )pensertifikatan tanah dan telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun ; 10.2.

tidak berhasil.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaPerma No. 1 Tahun 2016 tidak terlaksana, kemudian pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanbukti surat yaitu Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai NegeriHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7676/Pdt.G/2018/PA.CmiSipil atas nama Ajeng Srie Nurambari, Nomor 800/kepeg

., dan Surat Keputusan Walikota BimaTentang Pensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003 ;Bahwa pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki nama dan tanggal lahirPemohon, untuk kesesuaian dalam Surat Keputusan Walikota Bima TentangPensiun Duda Nomor 883/144/KEPEG/2003, tanggal 01 Agustus 2003, ternyatasetelah diperhatikan terdapat kekeliruan mengenai nama dan tanggal lahirPemohon, dalam Akte Kelahiran tertulis/tertera bernama SAHRI RAMADHAN, lahirdi Bima, 7 Maret 1994, yang seharusnya

oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Bima ;Bahwa ternyata nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sesuai atautidak sama dengan nama dan tanggal lahir sebenarnya berdasarkan SuratKeterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor472/91/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016., Surat Keterangan Beda Nama yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatiwangi, Nomor 471/32/VII/2016, tanggal 1142Juli 2016., dan Surat Keputusan Walikota Bima Tentang Pensiun Duda Nomor883/144/KEPEG

Fotocopy Keputusan Walikota Bima Nomor 883/144/KEPEG/2003 tentang pensiunDuda diberi tanda P6;7.

.: 1038/ TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 27 Juni yangditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasil darites urine terdakwa I Zulfahayadi Pgl. Zul Bin Munsir menunjukanMethamphetamine : Positif (+) Reaktif.Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan No.: 1037/ TU Kepeg / RSUD / 2018 pada tanggal 27 Juni yangditandatangani oleh dr. Dwi Yulia Sp. PK diperoleh hasil darites urine terdakwa II Diki Wahyu Pgl.

di Blora tanggal 8 Agustus 1981 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 03.OA.oa.0171080 tanggal 8 Juni 1994, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 03.OA.oe.0198266 tanggal 3 Juni 1997, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor: 03.Mk.0142850 tanggal 14 Juni 2000, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dengan Nomor: CE.016330/12010216330 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Blora dengan Nomor 813/168/KEPEG

di Blora tanggal 8 Agustus 1981 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor: 3.OA.oa.0171080 tanggal 8 Juni 1994, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 03.OA.oe.0198266 tanggal 3 Juni 1997, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor: 03.Mk.0142850 tanggal 14 Juni 2000, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dengan Nomor: CE.016330/12010216330 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Blora dengan Nomor: 813/168/KEPEG

Potokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 800/Kepeg.10 /BKPPD/2018 Tentang pemberian izin penceraian terhadap pegawai Negrisipil SDRI. Lilis Maryati, S.Pd M.Si, NIP. 19640601 199203 2 002,Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/A, Jabatan Kepala UPT GB Sabilulungan,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung telah dicocokandengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi yaitu :1.

Dengan sikap Termohon demikian sekarang Pemohontidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dan memutuskan berpisah;Bahwa semenjak tanggal 07 Desember 2018, antara Pemohon denganTermohon berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang telah duabulan;Bahwa Pemohon adalah seorang Wali Nagari Koto Tinggi telah mendapatRekomendasi dari atasan dengan Nomor: 008/23/KEPEG/CEL/I2019,yang dikeluarkan oleh Camat Enam Lingkung Kabupaten PadangPariaman, tanggal 31 Januari 2019;Bahwa usaha damai tidak ada

aslinya ternyatatelah sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian olehKetua Majelis ditandai dengan P.7;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi dipersidangan bernama SAKSI I, menerangkan di bawahsumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetanggaBahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonandispensi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAKPEMOHON, karena umurnya masih kurang; Bahwa Pemohon sudah ke KUA setempat akan tetapiditolak dan disuruh minta dispensasi kePeg

Surat Keputusan Bupati Pangandaran Nomor474.2/KPTS.322/KEPEG.2/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian4Pegawai Negeri Sipil Atas nama Penggugat, , kemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan saksi yaitu :1.

Fotokopi Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor474.2/2136/KEPEG/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkanoleh Bupati Blora, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya. (Bukti P.3).B. Saksi:1. i BE tahun, Agama slam, PendidikanPS Peke cc EE tempat tinggal diSSEs cibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ibukandung Penggugat;Hal 5 dari 12 hal Put.

2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 0051;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor 321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari 2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari 2010;116. 1 (

Juni 2010;111. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010dengan Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1;112. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganNomor 931/02502/SP2D/2010 tanggal 7 Juni 2010;113. 1 (satu) Bendel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2010 dengan Nomor321/SJ/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;114. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 820/12/KEPEG

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafHal 17 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.18Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah

JembranaNomor : 821/174/Kepeg/2010 tanggal 22 Juli 2010 diKecamatan Jembrana;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksisebagai Bendahara penatausahaan administrasikesekretariatan, administrasi keuangan (termasuk membuatSPJ kecamatan dan desa untuk diajukan ke KPU Kabupatenuntuk dilakukan legalisasi);e Bahwa terkait pajak honor panitia:Hal 93 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.94a.

/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana tanggal 7 Januari2010 dan Lampiran Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/12/KEPEG/2010 tanggal 7 Januari 2010 Tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Sebagai Staf Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana;115. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Jembrana Nomor 821/40/KEPEG/2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai StafDilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tanggal 15 Pebruari2010;116. 1 (satu) Lembar

Berdasarkan keterangan saksi Aspat dan saksi Sudin Sunusi, dibawahSumpah menerangkan, bahwa tanda tangan yang terterah diatas SuratPenyerahan No.68 / STP / CB / 2003 tertanggal 29 oktober 2003bukanlah tanda tangan Supardi Lahaleke, S.E. adalah fakta hukum yangterungkap dipersidangan yang tidak terbantahkan, dan kesaksian iniberkorelasi dengan Bukti T6, dimana bentuk tanda tangan SupardiLahaleke, S.E. pada Surat Keterangan No. 800 / 82.01 / Kepeg, adalahsangat berbeda dengan tanda tangan dalam Surat

,yang menyatakan bahwa tanda tangan Camat Baolan yang tertuangdalam Surat Penyerahan No. 68 / STP / CB / 2003 bukanlah tandatangan Supardi Lahaleke, S.E. selaku Camat Baolan ketika itu, hal manaHalaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT PALdidukung pula oleh Bukti T6 tentang Surat Keterangan No. 800 / 82.01 /Kepeg. Sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa produk SuratPenyerahan dimaksud bukanlah Akta Autentik bahkan mengandungcacat yuridis;.

ditetapkan, Pemohon datangmenghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0289/Pdt.G/2012/PA.Ktp. tanggal 6 Agustus 2012, tanggal 3 September 2012 dan tanggal 14September 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat surat izin untukmelakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kayong UtaraNomor 800/105/KEPEG

dalam berita acara sidang perkara ini sebagaibagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dantujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan AgamaSubang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkansurat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang melaluisurat Nomor: Kepeg

., MM. di angkat sebagai KepalaBagian Pembangunan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Keputusan Bupati TolitoliNomor : 821/4815/IX05/JS/Bagian Kepeg. tanggal 19 September 2005, baik secarasendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Drs. AMIRUDDIN H. NUA, MM.(almarhum) selaku Pengguna Anggaran dan SAWIL A.

No. 199 PK/PID.SUS/2013melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa SUPARDI LAHALEKE, SE., MM.diangkat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Tolitoliberdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821/4815/IX05/JS/Bagian Kepeg. tanggal 19 September 2005, dengan tugas dan

No. 199 PK/PID.SUS/2013atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa SUPARDI LAHALEKE, SE., MM.diangkat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Tolitoliberdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821/4815/IX05/JS/Bagian Kepeg. tanggal 19 September 2005, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu membantu Bupati dalam

IndramayuNomor : 266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/V2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.45.Foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

IndramayuNomor : 266/07 Kepeg/ PD.BPR/SLG/l/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.Foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.

IndramayuNomor : 266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/V/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg;Foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/V2009tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor GN. 813.5/002/Kepeg, tanggal 31 Oktober1984, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkandengan aslinya, kemudian diberi kode P5.6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor PD.823.405, tanggal 04 September 2006,bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan denganaslinya, kemudian diberi kode P6.7. Fotokopi Taspen, an.

Fotocopy Keputusan Bupati Ciamis Nomor 882.2/KPTS 450 / Kepeg/2002tanggal Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Bupati Ciamis, telahbermeterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3218KM270220200003 tanggal27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, telah bermeterai cukup dantelah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;B. Saksisaksi1. H.

DASAR DAN ALASAN GUGATANLsBahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:813.3/1253.D/2000 ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2000 denganGolongan/Ruang Gaji: Ill/a, kKemudian Penggugat diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati TapanulliTengah Nomor: 821.3/259/KEPEG/2001 yang ditetapkan pada tanggal27 Juli 2001 Pangkat: Penata Muda, Golongan/Ruang Gaji: IIl/a danselanjutnya Penggugat menjalankan

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 021.3/259/KEPEG/2001, tanggal 27 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda(Bukti P20) ;21.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 151/KEPEG/2004, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor : 155/G/2018/PTUNMDN Halaman 4022.23%24.25.26.27.28.Bupati Tapanuli Tengah, tertanggal 07 April 2004, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P21);Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 667/ BKD/2006, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BupatiTapanuli Tengah, tertanggal 05 September 2006, selanjutnyadiberi tanda (Bukti P22);Foto copy Petikan Keputusan

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor:821/3/259/KEPEG/2001 tertanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknyamenetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas namaRosehard Lumbantobing, S.Pi terhitung mulai tanggal 01 Agustus2001 (vide bukti: P20);2.