SYAER DT.RAJO IBRAHIM, Umur 80 tahun, Suku Chaniago Guguk,Pekerjaan Pensiunan, Alamat Timbalun Kel.Bungus Timur.Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal inibertindak untuk kepentingan tanah ulayat nagari dan selakuPenghulu Suku Chaniago Guguk dan selaku Ketua Kerapatan AdatNagari Bungus,' selanjutnya disebut sebagai PembantahB.VTerbanding ;. ABU BAKAR SIDIK GLR. RAJO SUTAN Umur 75 tahun, SukuMelayu, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.03/RW.02 Koto GadangKel.Bungus Timur.

Bahwa kami selaku ninik mamak dalam kerapatan adat kenagarian Bungusmerasa sangat di rugikan akibat sita eksekusi yang di lakukan oleh Juru SitaHal. 12 dari 24 hal. Put. No. 782 K/Pdt/2012Pengadilan Negeri Padang karena batas sepadan objek perkara PerdataNo.30/Pdt.G/1991 PN.PDG jelas tanah tanah Pembantah A dan TanahPembantah B berada dalam wilayah batasbatas yang di sebutkan olehTerbantah A dalam gugatannya ;7.

Menyatakan bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah danberharga ;Menyatakan Pembantah Pembantah B adalah selaku Penghulu dan orangtuo dan sebagai Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Kenagarian Bungusadalah orang yang berhak mempertahankan dan menjaga Tanah UlayatNagari di Labuhan Tarok (objek Pembantah B yang delapan tumpaktersebut) ;Menyatakan Pembantah Pembantah A adalah pemilik yang sah terhadapobjek bantahan Pembantah Pembantah poinA ;Menyatakan objek perkara a.1 dan a.2 adalah merupakan

Masing masing mereka menyebutkan kedudukan atau fungsi atau peran merekamasing masing baik selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) wakilketua Kerapatan Adat Nagari, Penghulu Suku Chaniago, penghulu sukuJambak dan lain. Yang jelas semua mereka bertindak untuk kepentingantanah ulayat nagari ;5.

YudexFacti tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangandimana didalam putusan perkara Perdata No. 30 /Pdt.G/1991/PN Pdg tegasdan tandas Ketua Kerapatan Nagari waktu itu memberikan kesaksiandibawah sumpah, menerangkan bahwa objek perkara adalah harta pusakatinggi kaum PUK, dan selain dari itu, Lurah Labuhan Tarok sebagaipemerintah terendah dan berdaulat serta berwenang mewakili kelurahanuntuk mempertahankan hak hak dan kepentingan kelurahan, tidak pernahmengajukan gugatan apakah

G/2000/PN.SOLOK ;Bahwa tentang tanah terperkara yang saat ini diajukan di PengadilanNegeri Solok, tidak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Solokuntuk memeriksa dan mengadili, karena objek terperkara adalahmerupakan kewenangan dari Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) KodyaHal. 5 dari 23 hal. Put.

Selama Air Hilir Selama Gagak Hitam, yaitu gadai yang tidak akanditeboes" ;Bahwa PenggugatPenggugat tidak mengikut sertakan Joenoes gelar DtMandjindjing Alam soekoe IV Korong Kampoeng Mingkoeang danDoesoen gelar Dt Bagindo Basa soekoe IV Korong Kampoeng MingkoeangKatjik sebagai pihak Tergugat, maka dengan demikian sudah jelas bahwapihak Tergugat tidak lengkap ;Bahwa gugatan dari pihak PenggugatPenggugat atas tanah dimaksudsebelumnya telah telah diajukan oleh pihak PenggugatPenggugat kepadaKetua Kerapatan

Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solok melalui PSACaniago IV Korong tanggal 19 Nopember 1998, dan telah ditanggapi olehlembaga Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solok denganmeminta kepada kepala BPN Solok untuk menangguhkannya sementarapihak lembaga Kerapatan Adat Lubuk Sikarah (KAN) Kodya Solokmenyelesaikan permasalahan itu secara bajanjang naik batanggo turun(secara adat) dengan memanggil kedua belah pihak Penggugat maupunTergugat.Bahwa pihak KAN telah memeriksa gugatan tersebut secara adat

Dan berdasarkan suratitulah maka pihak BPN melanjutkan proses sertifikat yang sempatditangguhkan tersebut.Bahwa PenggugatPenggugat juga tidak mengikutsertakan Kerapatan AdatLubuk Sikarah (KAN) Kotamadya Solok sebagai pihak yang digugat, makaoleh karena itu semakin menunjukkan pihakpihak Tergugat tidak lengkap ;Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa apabila parapihak tidak lengkap (kurang) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka

No. 204 K/Pdt/2003Bahwa gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena perkara asal antara Penggugat (Tergugat Intervensi 1)dengan Tergugat (Tergugat Intervensi 2) menurut pengakuan PenggugatIntervensi adalah mengenai Sako, karena sengketa mengenai Sako adalahmerupakan wewehang dari Kerapatan Adat Negari.bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2000/PN.SLK., tanggal 16 Juni2001 yang amarnya sebagai berikut

Karena tanah perladangan tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari KotaTangah, maka Penggugatpun meminta izin dari Kerapatan Adat Nagari KotoTangah, dan pada tanggal 15 Januari 1980 KAN Koto Tangah mengeluarkan izin No. 5/KAN/1980.

Dengan jabatannya sebagai Perwira PolisiTergugat A melarang Penggugat memasuki objek perkara dan mengancamapabila Penggugat masuk ketanah tersebut maka Penggugat akandipenjara;12.Bahwa atas ulah Tergugat A tersebut maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah untukmenyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat A;Dan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Penggugat danTergugat A dipanggil untuk mengikuti persidangan, setelah melakukanpersidangan

HASNI AMIN (Penggugat). dan Kesimpulantersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Kerapatan Adat Nagari KotoTangah Padang Nomor : SK05/KAN/KT/2015. Tertanggal 04 Mei 2015TENTANG Surat Permohonan sdr. Hj. Hasni Amin, suku Balimansiangalamat Rt.03/RW03 Kelurahan Koto Panjang kur Koto Kec. koto TangahPadang BERLAWANAN dengan Masni Anwar alamat Perumahan Villkuindah Ill Kelurahan Sungai Sapih Kec.

Kuranji Padang tertanggal 25 mei2014 kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah;13.Bahwa walaupun sudah ada Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari KotoTangah, yang menyatakan bahwa objek perkara milik Penggugat, tidakmenghentikan perbuatan hukum Tergugat A menguasai objek perkara,malah Tergugat A semakin menjadijadi, objek perkara seluas 1,5 (satukoma lima ) Hektar dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada Halaman 1angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat ada memperolehmendapat hibah perladangan dari Syawaruddin suku Piliangsebagai ternyata dalam Surat Hibah tertanggal 5 Maret 1979.Bahwa pada Halaman 2 angka 2 menyatakan bahwa karenatanah perladangan tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari KotoTangah, maka Penggugatpun minta izin dari Kerapatan AdatNagari Koto Tangah pada tanggal 15 Januari 1980 KAN Tangahmengeluarkan izin No.5/KAN/1980.

Bahwasanya pada tahun 1985 telah ditetap kan dalam kerapatan adatnagari , dengan jelas menerangkan bahwa yang mempunyai tanah objekperkar adalah Para Penggugat.Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh10. Bahwasanya Objek perkara yang sangat bernilai ekonomisdibuktikan dengan adanya surat penyataan kaum atas persetujuan kaumdialinkan kepada PT Tahiti jaya Tahun 1986.11.

Gugatan Penggugat tidak ikut menggugat KERAPATAN ADAT NAGARI(KAN) SITANANGBahwa dalil Penggugat yang termuat pada Posita gugatan Penggugat padapoin 5 dan Poin 6, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanyaKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang Nomor 01/KANSTN/II2020yang memicu terjadinya sengketa atau keributan antara Penggugat denganTergugat terhadap penguasaan objek perkara.

Bahwa terhadap kepemilikan tanah objek perkaratelah diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang milik kaumTergugat , Il, Ill sehingga memperlihatkan bahwa dalil Penggugat adalahdalil yang tertuang didalam posita Penggugat adalah dalil yang tidakberdasar hukum;4. Bahwa Tergugat I, Il, Ill membantah dengan tegas dalil Penggugat yangtertuang pada poin 6 dan poin 7.

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariSitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kotatertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T1;2. Fotokopi Silsilah/ Ranji Keturunan Tergugat Il, Keturunan Dt. Pangeran,Suku Mandahiliang, Nagari Sitanang tertanggal 15 Januari 2020,selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T2;3.

Muncak Marajo Indo; Bahwa Para Tergugat tidak pernah miminta izin kepada Para Penggugatuntuk menguasai Objek Perkara; Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang nomor01/KANSTN/II2020 yang memutuskan jika Objek Perkara dimiliki oleh 4(empat) orang, yakni milik kaum Para Tergugat dan kaum Husnil Dt. MarajoNan Bapayuang, dan kaum Dasmainil Dt.

Nomor 2071 K/Pdt/2016Dalam Provisi:Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan AdatNagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ProvinsiSumatera Barat;Menyatakan

bentuk lain yangdisepakati;Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding /Para Penggugat yang juga sudah disampaikan dalam memori bandingtersebut, sejalan dengan surat bukti atas objek sengketa adalah tanahulayat Nagari, hal mana seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan juga dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai putusanyang menyatakan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/ParaPenggugat selaku pengurus Kerapatan

Tapi adalah tanah ulayat Nagari yangberhak dikelola oleh masyarakat Nagari di bawah penguasaan danpengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) danPemerintah Nagari menurut Hukum Adat Minangkabau dan dapatdituangkan dalam peraturan Nagari, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat UntukPenanaman Modal (Terlampir 4).

Nomor 2071 K/Pdt/2016 Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang; Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut; Kemudian juga dikuatkan dengan adanya Peta berdasarkan SKGubernur Sumatera Barat Nomor 5221342011 tanggal

DALAM EKSEPSIE Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yangsemestinya ikut digugat.Bahwa Penggugat harus menggugat Kerapatan Adat Nagari Nanggalo,Kecamatan Nanggalo karena KAN Nanggalo yang telah mendamaikanantara Tergugat A dengan Kahar Gelar Rajo Batuah (Alm) terhadapputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut.

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang semestinyaikut digugat Kerapatan Adat Nagari Nanggalo, Kecamatan Nanggalo karenaKAN Nanggalo yang telah mendamaikan antara Tergugat A dengan KaharHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Pdg.Gelar Rajo Batuah (Alm) terhadap putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;2.

No. 3432 K/ PDT/2018;Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A tersebut,Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 1 dan point 2 tersebutdiatas tentang gugatan para Penggugat kurang pihak karena Kerapatan AdatNagari (KAN) tidak ikut digugat yang berperan dalam perdamaian dan Syamsirselaku ikut penjual tanah objek perkara kepada Tergugat D melalui Tergugat Eterhadap Sertifikat Hak Milik No. 2357 Kelurahan Kurao Pagang;Menimbang

, bahwa eksepsi point 1 mengenai gugatan para Penggugatkurang pihak karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut digugat yangberperan dalam perdamaian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dalampemerintahan Nagari di Sumatera Barat merupakan lembaga adat yang ada diNagari yang merupakan suatu wadah dalam penyelesaian persoalan adat,meskipun Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam perdamaian yangdibuat para pihak tetapi dalam perkara aquo

bukan Kerapatan Adat Nagari(KAN) yang mengambil keputusan tapi para pihak yang meyepakatiperdamaian, sehingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya bersifat mediatordalam mediasi dan tidak menentukan isi putusannya karena dalam perkara iniobjeknya bukan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurutMajelis Hakim eksepsi point 1 ini tidak beralasan hukum maka harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa eksepsi point 2 mengenai gugatan para Penggugatkurang

Bahwa memang benar telah terjadi musyawarah Ninik Mamak Nagaripada bulan januari tahun 2018 dalam sidang Kerapatan Adat Nagari TobohGadang antara wakil dari Tergugat II Rekonvensi, Tergugat Ill Rekonvensi, danTergugat IV Rekonvensi, yaitu M.Sabirin dengan Para Penggugat A Rekonvensidan dalam musyawarah tersebut M.Sabirin, meminta untuk di bagi objek perkaratersebut sebanyak 4 (Empat) bahagian kemudian disertipikatkan denganketentuan sebagai berikut :a.

Kerugian Materil.makaDengan adanya penyelesaian Para Penggugat A Rekonvensi oleh ParaTergugat Rekonvensi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang,maka untuk menghadapi persidangan tersebut dalam penyelesaiantersebut telah menyita waktu. sehingga dalam hal ini Para Penggugat ARekonvensi telah dirugikan dalam bentuk materi sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;Akibat adanya pengajuan gugatan perdata oleh Para TergugatRekonvensi objek perkara a quo, maka dalam hal ini memaksa ParaPenggugat A

Foto kopi Notulen Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh GadangKecamatan Situk Toboh Gadang No 4/VIII/KAN TG/2017, setelah diperiksa danditeliti oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materaiyang cukup, lalu foto kopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tandasebagai produk bukti P.11 ;15.

Foto kopi surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Toboh Gadang, nomor. 03/KANTG/III2018, tanggal 2 Maret 2018, setelah diperiksa dan diteliti oleh MajelisHakim telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, lalu fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda sebagai produk buktiT.A.4b ;Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPmn.

Adat nagari Toboh Gadang,dimana para fungsionar Adat hadir pada waktu itu , saya juga hadir sebagaiHalaman 45 dari 79 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PNPmnSekretaris Il Kerapatan Adat Nagari, para Tergugat diwakili oleh Mega Suryani,dimana pada waku itu Sarbidin meminta agar tanah dibagi 4 (empat) dandisertifikatkan, tetapi Mega Suryani tidak menyetujui kalau opjek perkaradisertifikatkan tetapi Mega menyetujui apabila keluarga dari Medan pulangkampung dan mau membuat rumah ditanah opjek perkara akan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor34/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nBurhan mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Tanjung dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor36/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nAmirullah dan Husna mempunyai / menguasai sebidang tanah

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui olen CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan PenguasaanTanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat KeteranganNomor 60/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknyamenyatakan a.n Sy .B.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah NanSabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) TapakisNomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah UlayatNagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor01/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nIsramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa telah ada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukAlung Nomor 070/KAN/X/2016 tentang Persetujuan Penguasaan tanahUlayat Nagari Lubuk Alung tanggal 1 April 2016 terletak di korongKampung Paneh, Nagari Aie tajun Lubuk Alung, Kecamatan LubukAlung, Kabupaten Padang Pariaman ( vide bukti P8 );8.

Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999 antaraPenggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkan atau bataldemi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2 telahmembuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat Nagari PucukAdat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan juga membuatlaporan Polisi No.

Fotokopi surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Pucuk Adat Nan BaulayatDalam Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, tertanggal 26 Juli 2027, telah dibubuhi meterai secukupnya,fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P. 12;13.

Bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 10 halaman 5menyatakan Kerapatan Adat Nagari Kataping Pucuak Adat NanBaulat Dalam Nagari Kataping telah merugikan hakhakPenggugat melalui Surat Keputusannya tertanggal 26 Juli 2007;. Bahwa disamping itu Penggugat dalam dalil posita angka 8halaman 4 sampai 5 juga menyatakan telah menandatanganiSurat Perdamaian tertanggal 13 November 1999;.

Bahwa karena Penggugat tidak menggugat Kerapatan AdatNagari Kataping Pucuak Adat Nan Baulat Dalam NagariKataping dan pihak lain (Adlis Legan, Helmi, Dahniar); dalamSurat Perjanjian tertanggal 13 November 1999 maka gugatanPenggugat menjadi kekurangan Tergugat, oleh karena itugugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);1.3 Eksepsi obscuur libel1.3.1 Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;1.

Bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta agarMenyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 November 1999antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 harus dibatalkanatau batal demi hukum akibat dari Perbuatan Tergugat 1 dan 2telah membuat pengaduan ke kantor Kerapatan adat NagariPucuk Adat Nan Baulayat Dalam Nagari Kataping dan jugamembuat laporan Polisi No.

Lubuk Sikarah Kota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belum mengeluarkankeputusan/hasil.Bahwa dalam keributan tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi woianjiang ang, pantek amak ang, merampok se karajo ang mah (kamu anjing,kemaluan ibumu, mencuri saja kerjamu.Bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada saksi, karena jarak saksi denganterdakwa lebih kurang 1 (satu) meter.Bahwa di tepi sawah tersebut ada saksi

Bahwa upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihansawah tersebut adalah menunggu hasil dari Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) karea Tanah pusako Tinggi, yang akan keluar dalam bulanAgustus ini. Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah orang yang selalu berbuat baik,tidak pernah sekalipun dalam bergaul berbicara kotor ataupun kasar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan;3.

Lubuk SikarahKota Solok.Bahwa sampai saat proses persidangan, hasil Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kota Solok tentang kepemilikan atas tanah tersebut belummengeluarkan keputusan/hasil.Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WIBdi Sawah Kucai Lukah Pandan Kel. IX Korong Kec.

Wondengan terdakwa dari tahun 2012 sampai sekarang yakni kepemilikan hakkatas tanah pusaka tinggi ynag jatuhn ketangan terdakwa.Bahwa telah keluar hasil dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Sikarah KotaSolok tentang kepemilikan yang sah menurut adat di Sawah Kucai LukahPandan Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok tersebut, dan yangberhak adalah Kaum terdakwa yang dikelola oleh terdakwa, dan KaumHal8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN Siksaksi korban Nofitri Dt Endah Kayo Pgl.

Won dan terdakwa terkait permasalahan/sengketa mengenai hak milik atastanah Sawah tersebut yang masih dalam proses persidangan Kerapatan AdatNagari (KAN) Kota Solok;Menimbang, bahwa bermula saksi Nofitri Dt Endah Kayo Pgl. Won sedangmenggarap sawah tersebut kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksiNofitri Dt Endah Kayo Pgl.

Chairunnas alias Nas Panggilan Pak De dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui dari Bidan Desa bernama Wenni Zurman yangmelakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwa Anak Korban yangmasih bersetatus belum menikah telah hamil;Bahwa Saksi kemudian memberi tahu Ketua KAN (Kerapatan AdatNagari)bernama Marli Datuak Sultan Rajo Lelo Alias Marali PanggilanDatuak Sultan;Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal 12 September

2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto denganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan kedua anak yang bermasalah yaituHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN SwlAnak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa mengenai tindak pidana persetubuhan

Marli Datuak Sultan Rajo Lelo alias Marali Panggilan Datuak Sultandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengetahui peristiwa telah terjadi persetubuhan di kampungSaksi dari Mamak Anak Korban dan Anak yaitu Panggilan Palin danPganggilan Jamili melaporkan kepada Saya selaku Datuak Pucuak SukuSupadang Empat Dapur/ Ketua KAN Kerapatan Adat Nagari DesaLumindai tentang kejadian persetubuhan;Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Kami mengadakan rapat adat padahari Sabtu tanggal

12 September 2020 pada malam hari di Surau LuwakGuguak Bungo Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto danyang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pada malam haridi Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto deganmenghadirkan seluruh anggota Kerapatan, Alim Ulama, Cadiak Pandai,Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak Korban Disamarkan dan Anak;Bahwa hasil rapat pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada malamhari di Surau Luwak Guguak Bungo Desa Lumindai

Kecamatan BaranginKota Sawahlunto dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 September2020 pada malam hari di Balaibalai Desa Lumindai Kecamatan BaranginKota Sawahlunto degan menghadirkan selurun anggota kerapatan, alimHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2020/PN Swiulama, Cadiak Pandai, Pemerintahan Desa dan menghadirkan Anak KorbanDisamarkan dan Anak adalah yang mana kejadian persetubuhan tersebutmemang benar terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulanApril 2020 sebanyak

KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KASANGKECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, berkedudukan di Jalan Raya PadangBukittinggiNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten PadangPariaman;D. 1. Tuan HASRIL/Lk, bertempat tinggal di Korong CaniagoNagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;2.

B (BPN) akhirnya diselesaikan di lembaga Kerapatan AdatNagari Kasang, namun objek yang dipersoalkan tanah samping SD 04Kasang dirubah objeknya menjadi 8 (delapan) bidang, padahal semulaobjek cuma 1 (satu) bidang, diperiksa 8 (delapan) bidang dan HartaPusaka Tinggi Kaum orang dibagi dua, tanpa melibatkan atau memanggilMamak Kepala Waris dalam Kaum, orang yang berselisih (Syamsuir Chandengan Amdasni alias Supik Gaek, Cs), putusan Kerapatan Adat NagariKasang Nomor 01/KPTS/KANKS/2010, tanggal 18 Mei

A (Syamsuir Chan) selaku kemenakan orangperbuatannya sudah keluar dari adat Minangkabau, begitu juga halnyadengan KAN Kasang tidak berpedoman kepada pepatah Minangkabau,selaku Pemangku Adat di Nagari Kasang, hal ini terjadi dalam perbuatanatau kerja di Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kasang (vide keputusannyayang diuraikan diatas). Kenapa demikian?

Kesalahan objek, lain yang di suruh selesaikan lain pula yang diputuskan(Baca Surat BPN Nomor 570//2010, tanggal Maret 2010 perihal:Keberatan atas nama Syamsuir Chan, Cs yang ditujukan atau dialamatkankepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (Batuka Baruak Jo Cigak);2. Yang berselisih anggota dalam satu kaum/samasama kemenakan orang,harusnya oleh KAN Kasang dipanggil Mamak Kepala Waris Kaum, yaituHalaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1990 K/Padt./201621.22.Penggugat (Tasar Gir.

AdatNagari, sebab kata mufakat itu sesuai akan adat dan perikemanusian dantidak melanggar hukum, yang masuk ke dalam keadilan sosial;Bahwa pembahagian atau putusan (KAN) Kerapatan Adat Nagari Kasang yangmembagi Harta Pusaka Tinggi Kaum orang lain "sudah jauh menyimpang daritugas KAN itu sendiri", oleh karena tugas KAN bukan untuk membagi HartaPusaka Tinggi Kaum orang dalam Nagari, melainkan mendamaikan dari kaumHalaman 24 dari 31 hal.

Bahwa sebelum Indonesia merdeka objek perkara dikuasai oleh Belandadengan membuat bendungan mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikanirigasi/pengairan sawahsawah anak Nagari Bukit Surungan yang disetujuioleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemilik Ulayat/Niniak/Angku kaumPenggugat;. Bahwa sekitar tahun 1918 pihak Militer Belanda membuat kolam pemandianLubuk Mata Kucing tanpa seijin Kerapatan Adat Nagari dan PemilikUlayat/Niniak/Angku kaum Penggugat;.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 63 paragraf ke1(satu) yang menyatakan, "Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkaraadalah tanah Negara, maka bukti P.5 dari Kerapatan Adat Nagari yangmenyatakan bahwa objek perkara/sengketa (Lubuk Mata Kucing) adalah milikkaum Pengugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang diambil alin secara utuh oleh Judex FactiPengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo adalahpertimbangan

Bukti (P5) bukanlah bukti surat dari Kerapatan Adat Negeri melainkanSurat Penjelasan Palin Glr.

Sutan Alamsyah tertanggal 12 Februari 1954(surat bukti dari Kerapatan Adat Negeri merupakan bukti P.8) sehinggapertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam menilai alat buktiPemohon Kasasi dilakukan dengan keliru;Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diambil alin secarautuh oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi yang telah salah dalam menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo; Makasecara imperatif (serta merta) Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah puladalam

BANDARO MUDO telahpula mengajukan ~~ gugatan secara perdata dat melaluiKerapatan Adat Nagari ( KAN) Lubuk Kilangan, KecamatanLubuk Kilangan Kota Padang, yaitu sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal8 Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/ KAN/LK/XI 1999;Dimana dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) LubukKilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 8Nopember 1999 Nomor : 30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut

Bahwa kemudian setelah adanya Keputusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan KotaPadang tertanggal 8 Nopember 1999 Nomor30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 tersebut, maka ibu Terbantah IIyang bernama ALIMAH telah pula mengajukan gugatan melaluiPengadilan Negeri Padang, yaitu) dimana ibu Terbantah IItelah menggugat RAMAWI, LEKAH, SYAMSIDAR, SYAMSINAR danHASAN BASRI secara pribadi atas penguasaan Tanah Pusakamilik kaum Pembantah dan Terbantah I yang terletak diGurun Kudu ( Tepi Bukit

sebagai berikutDALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi =: Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ; Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ; Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dari10Yahya ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ; Menyatakan Putusan Kerapatan

PT.PDGMengadili Sendiri :DALAM KONPENSI :Dalam Eksepsi:13Menyatakan eksepsi Tergugat TergugatKonpensi tidak dapat diterima ;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat Konpensisebagian ;Menyatakan Surat Wasiat tanggal 21 Agustus1983 yang dibuat oleh Yahya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan tanah terperkara adalah sahsebagai milik Penggugat yang diwarisi dariYahya ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasaitanah terperkara merupakan perbuatan tanpahak dan melawan hukum ;Menyatakan Putusan Kerapatan

Fotocopy tanpa asli, Putusan Kerapatan Adat nagarino.30/KEP/PA/KAN/LK/XI 1999 P.IX);10. Fotocopy tanpa asli, Surat Ninik Makak Pemangku AdatBajinih Suku Jambak Nagari Lubuk Kilangan, PerihalRanji Kaum Dedong Lelo Dirajo, tanggal 28 Mei 2001(P.X) ;11. Fotocopy tanpa asli, Surat Keterangan Kerapatan Adat32Nagari Lubuk Kilangan Nomor :53/KAN/LK/V 2001 (P.XI) ;12. Fotocopy tanpa asli, Surat Pernyataan Pemilikan tanahtanggal 7 April 1995 (P.XII a);13.

BAGINDOAMIR, yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari II Koto danCamat Perwakilan Kecamatan Lubuk Basung, dimana RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah anak dari Alm.

Bawan membuat Surat Pernyataan, pada tanggal 9 Agustus1988, yang menyetujui untuk dimintakan Hak Milik atas tanah tersebut keKantor Agraria, yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Alung; (BuktiP7);Surat Pernyataan Ninik Mamak Bawan, tanggal 22 Agustus 1988, yangisinya menyetujui usaha perkebunan diteruskan, dan juga menyetujuidimintakan Hak Milik kepada instansi yang berwenang, yang diketahui olehKepala Desa Bawan I, Kepala Desa Lubuk Alung Bawan, Camat PerwakilanKecamatan Lubuk Basung, dan Ketua Kerapatan

Kharisma BawanIndonesia), tanggal 22 Agustus 1988, seluas lebih kurang 900Ha (sembilanratus hektar), didalamnya termasuk seluas 200Ha tersebut di atas, yangdiketahui oleh Kepala Desa Bawan I, Kepala D Lubuk Alung B n,Kerapatan Adat Nagari II Koto, Camat Perwakilan Kecamatan LubukBasung Bawan, dan Camat Lubuk Basung (Bukti P9), Ny. RATNA NILAJUWITA SYAHRUL adalah Presiden Direktris PT. KHARISMA BAWANINDONESIA;PetaPeta Tanah Penyerahan Ninik Mamak Desa Bawan untuk perkebunanPENGGUGAT (PT.

KHARISMA BAWAN INDONESIA), tanggal 22Agustus 1988, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Koto Bt.Kambing; (Bukti P10 s/dSurat Keputusan Ninik Mamak Bawan, dan Alim Ulama beserta CadiakPandai dalam Desa Bawan I Kerapatan Adat Nagari III Koto Batu Kambing,Halaman 13 dari 256 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUNPDGKecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tanggal 25Nopember 1990, yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari III Koto BatuKambing, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kepala

I Agam,Camat Lubuk Basung dan Camat Perwakilan Lubuk Basung, pada lembar I,bagian menimbang, poin 2, yang pada pokoknya menyatakan:bees tanah yang terletak di atas, antara Masang Kiri dan Masang Kanansebagiannya telah disetujui Ninik Mamak Desa Bawan pengarapannya PT.KHARISMA BAWAN ; (Bukti P12);Surat Ninik Mamak Bawan dan Kerapatan Adat Nagari I Koto PWK.Kec.

;Bahwa sejak tahun 1982 sampai saat sekarang (Selama lebih kurang tigapuluh delapan tahun) objek perkara digarap dan dikuasai oleh ParaPenggugat dengan menanam pisang, tebu, kelapa dan mendirikan pondokdiatasnya tanpa ada ganguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ,dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh selaku pemilik ulayat telahmengakui bahwa objek perkara merupakan ulayat Nagari Sungai Buluhyang sudah diberikan kepada Para Penggugat selaku anak kemenakandalam susunan adat di Kanagarian

;Bahwa sekira tahun 2018, objek perkara terkena dampak PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai, dan pada saatTergugat Il selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah PembangunanSarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Anai melakukan Survei,untuk pematokan objek perkara, Pengugat telah menjelaskan kepadaTergugat II bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan bukanmilik Tergugat I, termasuk Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh ikutmenjelaskan.

Bahkan pada tanggal 25 Maret 2019, Kerapatan Adat NagariSungai Buluh sebagai pemilik ulayat juga telah mengajukan keberatanmelalui gugatan No. 10/Sp/KANSB/III2019 kepada Tergugat II denganmenjelaskan bahwa Tergugat bukanlah nama yang berhak atas objekperkara.

Bahwa diterima surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluhmelalui suratnya tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 10/Sp/KANSB/III2019Perihal: Gugatan.5.

Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh KecamatanBatang Anai Kab. Padang pariaman No. 27/G/KANSB/VIII2020,tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnyadan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P.6B;7.

Atasperbuatan Maidin, Nao, Nawar dan Kani mamak ( Tergugat B ) tersebutdikadukan kepada KAN Pauh IX oleh Riah ( saudara Mande dan Nenek daripenggugat yang dikenal dengan perkara No. 09/PRDT/KANPIX/1989;Bahwa melalui keputusan perdata No. 09/PRDT/KANP.IX/1989tertanggal 7 Oktober 1989 tersebut, kerapatan Adat Nagari ( KAN ) telahmemberikan kesimpulannya yang pada pokoknya : Rabiah( penggugat sekarang ini ) tidak sekaum dengan Maidin, Mao,Nawar dan Kani ( Tergugat B sekarang ini ) : Menyatakan Maidin

tingkat pertama tersebut tidakHal.21 dari 25 hal. put.No.84/PDT/2013 /PT.PDGberdasarkan hukum adat Minang kabau, karena dalam hukum adat Minangkabautidak ada/tidak dikenal Ninik mamak nan berjenis adat, yang ada hanyalembaga/orang IV ( Empat JINIH), oleh karena itu pertimbangan hakim tingkatpertama yang menyebutkan Ninik Mamak Nan Berjenis Adat dalam sukuSikumbang tersebut membingungkan sebab tidak dikenal dalam adatMinangkabau ;Menimbang, bahwa bukti produk P.V berupa surat keputusan/kesimpulandari kerapatan

dengan Maidin, Nao, Nawar danKani dipihak lain, oleh karena itu jelas bahwa bukti produk p.V yang dikeluarkanKerapatan Adat Nagari Pauh IX tersebut hanyalah merupakan kesimpulanmengenai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara Rabiah disatu pihakdengan Maidin, Nao, Nawar dan kani dipihak lain pihak tanpa melibatkan sikunmaupun anakanak dari Sikun yang semula menguasai tanah tersebut maupunpihak orang tua (pihak bapak SI KUN ) yang semula memberi izin untukmenguasai tanah tersebut, dan juga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) yangberusaha menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana buktiproduk P.V tersebut ternyata kurang meyakini dengan kesimpulan yangdiambilnya, dimana kepada pihakpihak yang tidak merasa senang terhadapkesimpulan yang diambil KAN tersebut, maka kepada pihak tersebut dipersilahkanmengajukan kepada Pengadilan Negeri Padang Untuk dicari keadilan nya yanglebih cermat dan ternyata pula tidak satupun pihak pihak tersangkut yangmenuruti saran dari Kerapatan Nagari tersebut

PDGmenuruti saran kerapatan adat Nagari ( KAN ) kenapa para penggugat tidakmempunyai kemauan menuruti saran Kerapatan Adat Nagari agar mengajukanperkaranya ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan kepastian hukum,segera setelah penyelesaian oleh KAN tahun 1989 yang lalu tersebut, keraguraguan para penggugat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri sesuaisaran Kerapatan Adat Nagari tahun 1989 tersebut bisa jadi disebabkan parapenggugat menyadari betul masih ada orangorang ( saksi hidu

Bahwa Putusan Perkara aquo halaman 53 yang berbunyi Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy suratKeputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang NagariMungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor01/KASP/M/!2012 tanggal 21 Februari 2012 dapat diketahui bahwaterhadap tanah objek perkara sudah Pernah diselesaikan di KerapatanAdat Suku Pitopang, Nagari Mungo dimana yang menjadi Penggugatsaat itu adalah Zaiminar ( kaum Dt.

Bahwa, uraian Para Pembanding dalam memorie bandingnyaangka 7 berupa tanggapan atas surat bukti Para Terbanding bertandaP4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat SukuPitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh KotaNomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal 21 Februari 2012) dinyatakanharus dikesampingkan dengan alasan Surat Keputusan AnjuranPerdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo KecamatanLuak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal21 Februari 2012 hanya

MARAJO NAN KARUIK merupakan ketua sidang makayang berhak menandatangani Surat Keputusan Anjuran PerdamaianKerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan LuakKabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I2012 Tanggal 21Februari 2012 tentu ketua sidang itu sendiri sedangkan peserta sidangbertanda tangan pada berita acara sidang, namun demikian ketuasidang atas nama SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK yangdihadirkan Para Terbanding di persidangan telah membenarkan buktiP4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 19 yangmenyatakan objek perkara bidang , II dan III harta pusaka tinggIkaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano, sukuPitopang, Kenagarian Mungo adalah benar dan telah mempunyaialas hak yang sah berupa Surat Keputusan Anjuran PerdamaianNomor : O1/KASP/M/I2012 tanggal 14 Maret 2012 yangditerbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari MungoKecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota (Ctt. bukti P4).2.

Oleh karena itulahkami Para Turut Tergugat C telah menerima secara baik isi SuratKeputusan Anjuran Perdamaian Nomor : O1/KASP/M/I2012tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan AdatSuku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten LimaPuluh Kota.4.

tanah ObjekPerkara Kedua tidak ikut digugat dalam perkara ini, demikian juga 4(empat) rumah yang berada diatas tanah objek perkara keempat jugatidak ikut dijadikan objek perkara dalam gugatan ini, yang digugathanyalah berupa tanah kosong dan sawah saja; Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Halaman 3 dari 19Bahwa pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 25 Mei2016, TERGUGAT berkaum telah melakukan gugatan terhadapPENGGUGAT berkaum menyangkut Objek perkara melalui Kerapatan

AdatNagari (KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,kemudian dalam perkara di Kerapatan adat Nagari (KAN) Pasar Barutersebut Penggugat melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugatberkaum, sehingga terbitlah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) PasarBaru No. 04/Pdt.adat/2016/KAN/PS.BR dengan amar putusannya sebagaiberikut :DALAM REKONVENSI:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Penggugat Rekonvensi (MAWIR) adalah sebagai MamakKepala Waris Dalalam Kaum

Menyatakan sah dan kuat secara hukumputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir SelatanNo.04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR ;7. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan tanah Objek perkarapertama, kedua,ketiga dan keempatdari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari TERGUGAT danmeyerahkan secara baikbaik kepada PENGGUGAT, jika engkar denganbantuan KEPOLISIAN Republik Indonesia atau pihak keamanan lainnya ;8.

Foto kopi Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru tanggal 4 Juni2016 Nomor 04/Pdt. Adat/2016/KAN/PS.BR, sesuai dengan aslinya, diberitanda P2;3. Foto kopi Surat Hibah dari H. M. Lahir kepada Nurlis pr tanggal 6 Februari 1972,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;4. Foto kopi Surat Hibah dari H. M.

PISNAWATI melawanMAWIR CS yang pihak yang menggugat kepada Kerapatan Adat Nagari PasarBaru) bukan hanya SYAMSIR CHAN DT. PANDUKO SATI namun ada 8 orangyaitu 2. JOHN KENEDI, 3. NOFRIADI, 4. DARMALIS, 5. SAHAR, 6. ASRIZAL, 7.SABRI, 8.

ALI ADNAN) untuk dikuasai dan dari tanah yang 6.000 ha itu,ternyata 150 Ha diserahkan berdasarkan Hibah kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja dengan rincian sebagai yang tercantum di dalam akteNotaris Rita Tiomerti Tampubolon,SH Nomor: 122 tanggal 28 Juli 2009, sehinggatanah seluas 150 Ha tersebut pengelolaan atau kuasa hak baik itu hak milikmaupun penggunaan tanah kepada Majelis Kerapatan Suku Melayu HambaRaja, kemudian atas tanah di blok 3 dan 4 sesuai dengan surat perjanjianPenyerahan

KHAIDIR M.WAFA, maka apakah kemudian lahan tersebut akan dikelola sendiri atau dijualkembali hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Kerapatan SukuMelayu Hamba Raja; Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah lahanseluas 50 Ha yang termasuk dalam Dusun Kencana, Kep.

Pasir Putih (Blok 3 dan Blok 4);Bahwa kronologis saksi HENDRA YUNIZAR Als ACENG memperoleh lahan dariMajelis Kerapatan Tinggi Suku Melayu Hamba Raja adalah pada tahun yangtidak saksi ingat, Sdr. H. KHAIDIR M.

LAILATUL KAFTIAH CS)dan dari yang 6.000 ha itu diserahkan 150 ha ke Majelis Kerapatan Suku MelayuHamba Raja;Bahwa jadi bukan tanah atau alas hak SUKARNO CS yang diserahkan, tapi alashak dari sebagian tanah milik Hj. LAILATUF KAFTIAH CS tersebut, oleh karenaitu Majelis Kerapatan mengajukan gugatan sebagai Penggugat karena tanahyang telah diserahkan diambil alin oleh SUKARNO CS.

Majelis Kerapatan berdasarkan gugat perdata daritanah yang 50 ha tersebut;Bahwa menurut pendapat Ahli, sejaun pengurusan atau wewenang yangdiberikan berdasarkan surat kuasa itu atas lahan miliknya SUKARNO CS adalahsah menurut hukum.