23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalahhakim dapat menjatuhkan 2 jenis pidana pokok atau hakim dapat menjatuhkan 1 jenispidana pokok saja, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama masapemidanaannya (Strafmaat) dan / atau pidana denda, dimana pidana mana yang akandijatuhkan oleh hakim akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (1) Undangundang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut konsep pola perumusan pidanaabsolute (Maximum

Tentang gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat Mengaku bertindak atas nama Farid Anshory, dkk bersifatmelampaui kewenangan (Maximum authority) dengan menggugat TergugatI1 dalam perkara a quo, sebagaimana surat kuasa 25 Maret 2014(sebenarnya) yang didapatkan oleh para kuasa hukum pada tanggal 28 Mei2014;Bahwa jika yang terhormat majelis hakim sudi menelaah dalil eksepsiTergugat II dalam point B.2. Maka tindakan kuasa hukum atas namaH. A.

;Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin hak (Sengketa) dengan kementrianperpajakan.Artinya tanpa jasa Tergugat mungkin saja sampai dengan saatini Para Penggugat masih saja bersengketa dengan kementrian perpajakan;Tentang gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat Mengaku bertindak atas nama Farid Anshory, dkk bersifatmelampaui kewenangan (Maximum authority) dengan

pidana penjara yakni paling singkat 4 (empat) tahundan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke.1 dan 2: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factitidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidanadalam perkara ini merupakan wewenangnya judex facti yang tidak tundukpada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maximum

ayat 1 b : Pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi ; Menimbang, bahwa terdakwa dalam pengakuannya menyatakan uang yang disalahgunakantersebut telah habis dipergunakan terdakwa, akan tetapi berdasarkan pasal 18 ayat 3 apabila terpidana12tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) hurufb maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman maximum

banding sertadianggap telah termasuk dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan MajelisHakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, maka putusan PengadilanNegeri Semarang tanggal 3 April 2014 Nomor: 804/Pid.B/2013/PN.Smg yangdimintakan banding dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaiberikut ;Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang telahdijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena pidanatersebutsudah merupakan pidana maximum

dan luas tanahnya yangdiantaranya adalah Putu Suwendra menerima pamong seluas 8, 610 Ha sesuaipipil No.42 persil 57a dan 67 dan Ketut Sulendri menerima pamong seluas 9,085Ha pipil No. 42 persil 576 dan 67 dan dalam lampiran Ill telah disebutkan pulatanahtanah yang redistribusinya diusulkan untuk dicabut, dan masih dalam Surattersebut, ditegaskan pula dalam dictum VI bahwa Berkenaan dengan PedumPamong tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yangdimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum

A17/18/A/Agr/BIl., melainkan mengusulkan untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A17/18/A/Agr/BIl sepanjang yang meredisiribusikan tanah tanah yangdilaporkan oleh wajib lapor Wayan Kayuwa dan dalam dictum VI juga telahditegaskan bahwa Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dinhubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihi daribatas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu)tahun harus mengalihkan kepada orang

A17/18/A/Agr/BIlsepanjang yang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajiblapor Wayan Kayuwa, namun faktanya tidak pernah dapat dibuktikan olehPenggugat adanya pencabutan atau pembatalan Surat KeputusanRedistribusi tersebut, sedangkan berdasarkan dictum VI telah ditegaskansyarat mutlak yakni : Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut padadiktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyatamelebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalamtempo 1 (satu) tahun harus

KeputusanPencabutan Redistribusi, lagipula jika diteliti Kembali dalam bukti P8Lampiran Il angka 4, sesungguhnya Putu Parna (bapak dari Penggugat)Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.sudah mendapat pamong tersendiri yakni seluas 13,275 Ha sesuai Pipil No.42, Persil 32a dan 32b, Kelas II dan III, dan hal itupun jika dikaitkan dengandictum VI yang menyatakan Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebutpada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyatamelebihi dari batas maximum

Wayan Kayua, sebagaimanatersebut dalam lampiran III Surat Keputusan ini.Wajib lapor Wayan Kayua merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1(satu) orang berhak memiliki tanahtanah pertanian dalam batas maksimumyaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.Berhubung dengan Dictum , Il, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor Wayan Kayua tidak terkena ketentuan landreform ( bebas).Berkenaan dengan pedum pamong tersebut pada Dictum dihubungkandengan tanahtanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum

Perpanjangan, dengan plafond Rp. 3.200.000.000,Konversi WA menjadi KMK,dengan maximum Co tetap Rp. 3.200.000.000.Jumlah Rp. 6.400.000.000.,Konversi dari fasilitas Bank Garansi menjadi KMK DistributorFinancing (KMK ODF), dengan jumlah keseluruhan Rp.1.600.000.000, ;3. Bahwa dengan demikian keseluruhan plafond pinjaman yangPenggugat peroleh dari Tergugat, sebesar Rp. 8.000.000.000, ; 4.

Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkandengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum,maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harusmengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkanSurat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Vil.

A17/18/A/Agr/BIl sepanjang yangmeredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor Wayan Kayuwa,namun faktanya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adanya pencabutanatau pembatalan Surat Keputusan Redistribusi tersebut, sedangkan berdasarkandictum VI telah ditegaskan syarat mutlak yakni : Berkenaan dengan Pedum Pamongtersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyatamelebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu)tahun harus

Melista Karya diproses untuk pembuatan CertificateTerm Deposit (CTD) dengan nilai Rp.850.000.000.000, (delapanratus lima puluh miliar rupiah) atau maximum USD 100,000,000(seratus juta US Dollar) dan akan diurus hari Senin tanggal 3Oktober 2011 diusahakan terbit dalam waktu 2 (dua) hari dari BankMandiri Cimanggis Bogor.Bila Certipikate Term Deposit (CTD) tidak terbit maka KH.

Terdakwa dengan hukuman yang seminimal mungkin dari Pasal 81 hurufa UndangUndang RI No.22 Tahun 1993 yang mengatur tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai beratringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidaktunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampauibatas maximum

tertanggal 9 Agustus 2017, yang pada pokoknyaPenggugat mendalilkan halhal sebagai berikut :1.Bahwa awalnya tanah tersebut merupakan tanah ADAT hasil usahapertanian lahan kering yang dahulunya dikelolah oleh KAKEKPENGGUGAT yang bernama DAVID TUY;Bahwa berdasarkan Perpu No : 56/1960 Tentang Penetapan LuasTanah Pertanian, yang mewajibkan seluruh Pemilik Tanah Pertanianyang melebihi 20 HA untuk melaporkan kepada Agraria Kabuapaten,sehingga pada Tahun 1966 Kakek Penggugat telah melaporkankelebihan tanah maximum

Termasuk gambar situasi danluas tanah kelebihan tersebut;Bahwa Tahun 1982, Agraria Kabupaten Kupang atau sekarang ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang mengeluarkansurat tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkansesuai pasal 3 UU No 56 PRP /1960 khusus Kecamatan Kupang Barattercatat atas nama DAVID TUY/KAKEK PENGGUGAT di Desa Lifuleo,Kecamatan Kupang Barat yang memiliki tanah Kelebihan maximum seluas+ 123 HA;Bahwa tanah tanah Adat tersebut diwariskan kepada orang tuaPenggugat

Menyatakan hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum olehDavid Tuy kakek Penggugat pada tahun 1966 adalah SAH karenasesuai Perintah UU No: 56/PRP/1960;3. Menyatakan hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum dansegala produk ikutannya adalah SAH menurut hokum;4.

akanmenjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 170 ayat(1) ke1 KUHP :Menimbang, bahwa oleh karena sistem pemidanaan yang terdapat di dalam pasal170 ayat (1) ke1 KUHP adalah tunggal yang artinya hakim hanya dapat menjatuhkan 1jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama masapemidanaannya (Strafmaat) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;15Menimbang, bahwa oleh karena KUHP tentang Pornografi menganut konsep polaperumusan pidana absolute (Maximum

menyesali perbuatannya dan dalamproses penyidikan polisi berusa kabur dari kejaran petugas sehingga tidakberitikad baik dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai beratringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yangtidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidanamelampaui batas maximum

peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (UndangundangNo. 8 Tahun 1981), sedang mengenai berat ringannya pidana dalam perkaraini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum

Termasuk gambar situasi dan luas tanah kelebihan tersebut;Bahwa pada Tahun 1982 maka Agraria Kabupaten Kupang/sekarang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kupang kembali mengeluarkan suratTentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkan sesuai Pasal 3UndangUndang Nomor 56 PRP /1960 khusus Kecamatan Kupang Baratmaka tercatat nama David Tuy di Tuadale Kupang Barat memiliki tanahKelebihan maximum seluas 123 HA;Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada orang tua Penggugat dan dikeloladan diusahakan

Documents against Acceptance Tenor : Maximum 45 days"Yang terjemahannya :"d.

Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat pulang satu bulan lebih awaldari Penggugat karena Tergugat sudah mencapai 10 bulan bekerja di kapaluntuk mengikuti jadwal Penggugat ( yang seharusnya maximum bekerjadikapal dalam satu kontrak adalah 8 bulan );Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat pulang langsung ke Jakarta untuksekolah / kursus tataboga (kelas memasak kue di Jakarta) selam satu bulansambil menunggu Penggugat pulang, Tergugat pulang pada tanggal 30 Juli2016, sedangkan Penggugat pulang pada tanggal

koperasi ) mengajukan permohonan kepadaMenteri, setelah itu dilakukan evaluasi dan Sinkronisasi dengan WPR(Wilayah Pertambangan Rakyat) lalu Pemerintah Pusat (KementerianESDM) berkoordinasi dengan Daerah terkait dengan persyaratanpendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang adamaka selanjutnya Menteri akan menetapkan Izin Pertambangan Rakyat( IPR ) yang dimohonkan;Bahwa penambangan mineral jenis emas dapat dilakukan olehmasyarakat atau perorangan maupun koperasi;Bahwa batasan luas maximum

Bahwa melihat dari fakta tempat tinggal Termohon Peninjauan Kembali dikota Bekasi Jawa Barat yang membeli tanah sawah/pertanian di manatanah yang menjadi obyek jual beli tersebut merupakan tanah guntai(absentee) maka dalam proses tersebut harus memperhatikan PP Nomor224 Tahun 1961 juncto PP Nomor 4 Tahun 1977 dan konsekuensi yuridisnyapembeli bertempat tinggal di luar Kecamatan letak tanah yang dibeli danmelebihi luas maximum tanah tan hukum jual beli tanah tersebutmengandung cacat hukum.Menimbang

Penuntut Umum tersebutdan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan dari Jaksa/Penuntut Umum : Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai beratringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yangtidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidanamelampaui batas maximum