Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;3.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenanguntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor242/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL;4.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018, yangdimohonkan banding, sekedar mengenai format amar putusansehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Dalam Eksepsi= Menerima eksepsi Tergugat;e Dalam Pokok Perkara" Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018 ;3.

., sebagai Hakim yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor242/Pdt.P/2020/PN Kds Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi AnikSarwanti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;Panitera Pengganti, Hakim,Anik Sarwanti Dewantoro, S.H., M.H.Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN KtgPerincian biaya:Pendaftaran R 30.000,00Biaya Proses p 53.000,00Pengandaan

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor242/Pdt.G/201.PA Slp.;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,00(sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Selatpanjang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan H. M.

aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebutoleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3216220710110100 atas namaHendi Suhendi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala DinasKependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukupdan dinazegeling yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberitanda P.3 dan diparaf;Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan nomor242

pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktiansempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karenaitu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadikompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupafotokopi sah Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

Penetapan Nomor 78/Padt.P/2019/PA.Pbr..Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor242/014/XII/1981 tanggal 29 Desember 1981, dimana yang pada saatmeninggalnya Almarhum H. Sumantri bin Sukardi Pemohon merupakan masih IstriAlmarhum H. Sumantri bin Sukardi yang sah dan tidak pernah terjadi perceraiandan dalam keadaan beragama Islam;. Bahwa setelah menikah Almarhum H.

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjJuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor242/PID.SUS/2018/PT MKS., tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa tersebut:2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari2018 Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Wip, yang dimohonkan banding tersebut:Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid. Sus/20183.

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

OttomitraMultiartha, Tok (WOM Finance) adalah sah dan berharga;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya hukum lainnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor242

,Advokat Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI beralamat di Perum PermataRegency Blok B 3 Kota berdasarkan Penetapan Nomor242/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Tsm tanggal 26 Agustus 2020;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN TsmPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor242/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 13Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang

melakukanpenyetoran pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPNJasa Luar Negeri yang terdapat salah/double setor danolehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan jo Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaijo Pasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/dobel setor, dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat,, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon II disebutpara Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor242

dengan Setyo Rini telahdikaruani dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang Bernama :1) Nama : ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJANIK : 8171044306020003Tempat Tanggal Lahir : MALANG, 03 JUNI 2002Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 1 dari 172)3)Jenis Kelamin : PerempuanAgama : Kristen ProtestanPendidikan Terakhir :SMAPekerjaan : Belum BekerjaAlamat Sekarang : Skip Tengah RT 002 RW 02 KelurahanBatu Meja, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon,Provinsi Maluku.Tercatat Kelahiran : Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor242

Almarhum Zeth Anthoni Johanis Pattinaja), makaPemohon meminta guna untuk ditetapkan sebagai wali atas KetigaKeponakan Pemohon yang bernama :1) Nama : ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJANIK : 8171044306020003Tempat Tanggal Lahir : MALANG, 03 JUNI 2002Jenis Kelamin : PerempuanAgama : Kristen ProtestanPendidikan Terakhir :SMAPekerjaan : Belum BekerjaAlamat Sekarang : Skip Tengah RT 002 RW 02 KelurahanBatu Meja, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon, Provinsi Maluku.Tercatat Kelahiran : Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor242

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwapada tanggal 6 Nopember 2018, Penasihat Hukum terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2018 Nomor242/Pid.Sus/2018/PN.Tjb.Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwapermintaan banding Penasihat Haukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada

sebagai berikut :Mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding PenasihatHukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umumserta menerima Memori Banding Penuntut Umum yang telah disampaikansebelumnya pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Oktober 2018, Nomor242

sesuatu apapun lagi kecuali memohon agarperkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalamputusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal halyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inidan kesemuanya dianggap' telah dimasukan dan menjadibagian dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dansebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor242

pajak dengan buktiSurat Setoran Pajak (SSP) PPN Jasa Luar Negeri yang terdapatsalah/double setor dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan JunctoPasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242