Penggugat, maka Penggugatmohon agar Majelis Hakim menyidangkan perkara perdata ini, memutuskan,menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan II atau siapasaja yang mendapatkan hak dari TERGUGAT Ill untuk segeramengosongkan obyek sengketa yang selama ini Tergugat dan II tempati danmenyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan Bantuan PihakKeamanan Negara;15.Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat , Il dan Ill merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan Hak Milik, maka segala titel Hak atau SuratHak

Apabila saya linat di berkas terdapat 2 (dua)pucuk Surat Palsu yang direkayasa oleh MAZI dan ZAMARIA ada Surat HakMilik MAZIR yang direkayasa oleh MAZI surat dibuat pada tanggal 20Oktober 1987 dikasikan oleh MULKIAN dan KURNAIN, ini benarbenar MAZImemalsukan datadata dan Surat Palsu, kemudian ada Surat Jual Belldiantara MAZIR dan ZAMARIA disaksikan oleh Adik MAZI dan KeponakanMAZI, sedangkan Adik MAZI yang namanya MULKIAN tanda tangan di SuratHak Milik MAZIR, tanda tangan di Surat Jual Bell ZAMARIA

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain, unsur ketiga: secara melawanhukum, Unsur keempat: dengan memakai namapalsu atau martabat palsu dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, dan unsurkelima: menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang seSuatu kepadanya atauSupaya memberi utang maupun menghapuspiutang serta menyatakan bahwa keempat unsurpidana tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan secara hukum, Terdakwa bersalahkarena diminta bantuan untuk pengurusan suratHak

No. 09 K/TUN/2010membebankan hak prioritas guna menerbitkan surat perpanjangan SuratHak Guna Bangunan No. 342/Ds. Ciwaringin tersebut, sehingga karenamana, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek aquo, berupa :a. Sertifikat Hak Milik No. 477/Ds. Ciwaringin tanggal 28 Pebruari 2001,Surat Ukur No. 19/CWR/1999 tanggal 27 Oktober 1999 luas 200 M2atas nama Abdullah Usman Bawahab ;b. Sertifikat Hak Milik No. 481/Ds.

ini;Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut tidak ada masalah dari sejakTerdakwa kecil umur 14 (empat belas) tahun dan setelah orang tuameninggal baru timbul masalah;Bahwa Terdakwa disidangkan karena di tuduh menyerobot tanah milikIbrahim tapi tanahnya disebelah Utara;Bahwa tanahnya ukuran panjang 1400 depa lebar 700 depa;Bahwa Terdakwa ada menjual tanah tersebut tapi tidak ada masalah;Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 492/Pid.B/2018/PN Sky Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut adalah SuratHak

Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia, sebagai pemilik SuratHak Milik (GHM) No.11 dan atas nama Castoro (Penggugat Il) di WONOKERSORT.007 / RW. 003 Kelurahan Wonokerso Kecamatan Kandeman KabupatenBatang.yang telah dilelang dengan tanpa dasar hukum, dan tanpa persetujuanpemilik atau Para Penggugat yang telah dilakukan taripa pemberitahuan, akibatnyapelaksanaan eksekusi itu tidak sah;.

Batanghari dan telah mendapat legalitas surathak milik/ SHM (sertipikat);Bahwa memang benar pada tahun 2016 Tergugat menjual kembali sebidangtanah beserta tanamannya milik Tergugat sendiri yang terletak di RT 1(sekarang RT 12) Desa Pematang Gadung Kec. Mersam Kab. Batanghari yangdidapati pemberian/hibah dari orang tua Tergugat Ismail Maadin pada tanggal28 April 1982, kepada drs. H. Muhammad bin h. Muhtar. Dengan ukuran lebar 13meter panjang 121 meter.

Pertanahan NasionalKotamadya Tanjungbalai tertanggal 17101997 serta sertifikat hak milikNo. 67 tertanggal 17101997;Bahwa para Penggugat dk/Tergugat dr mengakui dalam gugatan dkmemiliki objek perkara aquo berdasarkan surat Gubernur KepalaDaerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1 974 tanggal 6April 1974;Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 yang dimaksudkan Penggugatdk/Tergugat dr tersebut tidak sah karena surat tersebut bukanlah surathak

Jadi bukti sertifikattergugat merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981,menerangkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Jawa Barat, yang berdiri di atas SuratHak Guna Bangunan (SHGB) No. 2254/Nagrak, luas 480 M2, atas namaNyonya Sri Hastuti untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya, sehinggaMajelis berketetapan bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut telahmemasuki kepada pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi MARI No.Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.3/20171070.K/Sip/1972, tanggal 7 mei 1973 dan No.279.K/Sip/ 1976, tanggal 5 Juli1977 ,sehingga Majelis berpoendapat menolak tuntutan

Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.10. Bahwa Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa danmemutus terlebin dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebutsebelum memeriksa pokok perkara.

Latulumamina di Pengadilan Negeri DataranHunipopu yang mana hal tersebut terjadi sebelum mediasi perkara perdatatersebut di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Surat Keputusan KepalaDesa Kasieh Nomor: 01/KPTS/KD/K/1991 tanggal 13 Juli 1991 tentangHalaman 68 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN DrhTanah Sengketa, Surat Pemerintah Desa Kasieh Nomor: 077/KD/VII/1991tanggal 13 Juli 1991 tentang Keputusan Desa Atas Tanah Sengketa, SuratHak Milik tanah tanggal

Latulumamina di Pengadilan Negeri DataranHunipopu yang mana hal tersebut terjadi sebelum mediasi perkara perdatatersebut di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Surat Keputusan KepalaDesa Kasieh Nomor: 01/KPTS/KD/K/1991 tanggal 13 Juli 1991 tentangTanah Sengketa, Surat Pemerintah Desa Kasieh Nomor: 077/KD/VII/1991tanggal 13 Juli 1991 tentang Keputusan Desa Atas Tanah Sengketa, SuratHak Milik tanah tanggal 16 Juni 1991, Surat Kesaksian Penyerahan Tanahtanggal

DALAM REKOVENSI Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekovensi dari pada PenggugatRekonvensi; Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekovensi adalah Melawan Hukum; Menyatakan Syah dan Berharga Bukti Surat berupa Surat KeteranganHak Milik Tanah tanggal 07 Februari 2013 Menghukum Tergugat Rekovensi, untuk patuh dan taat kepada isi SuratHak Milik Tanah tanggail 07 Februari 2013.

rumah di Jalan CibadakNomor 202 d/h Nomor 178 tidak termasuk milik asing atau perkumpulanperkumpulan asing yang dilarang di Indonesia atau organisasi untuk orangTionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Indonesiadan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, besertacabangcabangnya, melainkan bangunan rumah yang terletak di Jalan CibadakNomor 202 d/h Nomor 78, Bandung adalah tanah status bekas Hak EigendomVerponding Nomor 21.23, Surat Ukur tanggal 12 Maret 1908 Nomor 69, SuratHak

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan unsurunsurPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhiunsurunsur sebagai berikut :a) ADANYA UNSUR PERBUATANDalam unsur perbuatan seperti telah terurai di atas, Tergugat telahdengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjianpokok kelengkapanya berupa perjanjian kredit antara PenggugatHalaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2018/PN Pmil.dengan Tergugat serta salinan surat kuasa menjual dan salinan surathak

Itci Hutani Manunggal;21 Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran atau orang yang membakartersebut, tetapi Saksi mengetahui dari informasi Terdakwa yang membakarlahan tersebut setelah + 4 (empat) hari setelah peristiwa kebakaran tersebut; Bahwa tidak dibenarkan mengeluarkan surat kepemilikan lahan atau surathak garap di atas lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Itci HutaniManunggal (IHM) karena lahan tersebut adalah hak dari PT.

Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV sudah membuatkan SuratHak Milik, yaitu 1. Darwiah binti lorahim/Tergugat (Buku tanah Hak Milik No. 70Nama Pemegang Hak Darwiah Ibrahim), 2. Heri Suhadi HA/ Turut Tergugat Ill(Sertifikat Hak Milik No. 167 Nama Pemegang Hak Heri Suhadi HA, tanggal 18 Juli2006) dan 3. M. Daud bin Sulaiman (Sertifikat Hak Milik Pemegang Hak M.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam Perkara Nomor 383K/Sip/1971, menyatakan:Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;Oleh karena gugatan Para Penggugat telah melanggar kompetensiabsolute, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali,karena perkara a quo pernah di ajukan kepada pengadilan yang sama;2.

oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan aanti ruai dan/atau direhabilitasi";Bahwa ketentuan demikian telah diperkuat oleh keputusan pengadilansebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 321 K/SIP/1978tanggal 31 Januari 1981 yang berbunyi:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Tahun 1964 termuatpada pasal 4 (empat), sehingga perbuatan Pembanding I / Tergugat I menimbulkankerugian sesuai dengan tuntutan ganti rugi tersendiri terhadap perbuatan Pembanding I /Tergugat I, begitu juga perbuatan Pembanding II / Tergugat II yang melakukan transaksijual beli dengan Akta No.446/88/IT.I/1992 secara melawan hukum karena jelas didalam akta tersebut adalah sebagian terkena tanah milik para Penggugat / paraTerbanding, selanjutnya perbuatan Tergugat V dan Tergugat IV yang menerbitkan surathak