Kontradiksi antara apa yangtertuang dalam Posita No. 1 Lembaran 4, Posita No. 4 Lembaran 7dan dalam Posita No. 10 Lembaran 9, DIMANA dalam Posita No. 1Lembaran 4 diuraikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 18 Desa Leu atasnama Abdul Arifin alias Abdullah beralin hak tahun 2016 atas namaNurdin alias Nurdin Djafar, Persil 4a, Klas Il Seluas 29.500 M2,Terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu KecamatanBolo, Kabupaten Bima, selanjunya disebut sebagai Obyek Sengketa,sedangkan dalam posita 4 lembara

Bungo selaku Pengguna Anggaran No. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006 tentang penetapan Prakulifikasi.29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.30. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.31. 1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.1/392.3/DP/2006 tanggal 16 Mei 2006.32. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (

Bungo selaku Pengguna AnggaranNo. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006 tentang penetapan Prakulifikasi.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 605.2/13.2/SMPK/DP/2006tanggal 18 September 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.1/392.3/DP/2006tanggal 16 Mei 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 36/KONTP2JL

Bungo selakuPengguna Anggaran No. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006tentang penetapan Prakulifikasi.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK)Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September2006.1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :602.1/392.3/DP/2006 tanggal 16 Mei 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK)Nomor : 36/KONTP2JL/DP

Bungo selaku Pengguna AnggaranNo. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006 tentang penetapan Prakulifikasi.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.177303132333435363738394041421 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.1/392.3/DP/2006tanggal 16 Mei 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Sukabumi 3 (tiga)Nomor: 426/520/ OR / 2011, tanggal21 Juli 2011 lembar1 (satu)BundelSurat Perjanjian Kerja sama antara KEMENPORA dengan Ketua 6 (enam)Komite, tanggal30 November 2011 lembarAdenddum Perjanjian Kerja sama 3 (Tiga)lembarTime Schedule Pembangunan GOR1 (satu)lembarSlip penarikan Bank J abar Banten3 (tiga)lembarMutasi Rekening Bank BJB Cabag Sukabumi atas nama Rekening 3 (tiga)Komite Pembangunan dengan Nomor Rekening 0015892226100 lembara.

Bungo selaku Pengguna Anggaran No. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006 tentang penetapan Prakulifikasi.29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.30. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.31. 1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.1/392.3/DP/2006 tanggal 16 Mei 2006.32. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (

Bungo selaku PenggunaAnggaran No. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006 tentang penetapanPrakulifikasi.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.1/392.3/DP/2006tanggal 16 Mei 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor : 36/KONTP2JL

Bungo selakuPengguna Anggaran No. 282.1/P2JL/2006 tanggal 04 April 2006tentang penetapan Prakulifikasi.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :605.2/13.2/SMPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor :605.2/14/PDJL/SPK/DP/2006 tanggal 18 September 2006.1 (satu) lembara surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :602.1/392.3/DP/2006 tanggal 16 Mei 2006.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Nomor :36/KONTP2JL/DP

Mengabulkan permohonan untuk sebagian :> (dst)> (dst)> Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahuni981 Nomor 76 Tambahan Lembara NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasukpenetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.ALASANALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAANPRAPERADILAN.PENETAPAN STATUS TERSANGKA TIDAK SAH.1.

Pipit Nusa Raya.e Bahwa data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lembar ke1 dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Lembar ke 2untuk masing masing dump truck dapat digambarkan adanyaperbedaan data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untukmasing masing dump truck, yaitu :Uraian Lembar k 1 (Rp) Lembara ke2 (Rp) SelisihBBNKB 39.690.000, 39.690.000PKB 6.615.000 3.603.600 3.011.400SWKLLJ 163.000 163.000 Biaya administrasi STNK dan 70.000 70.000 TNKBJUMLAH 46.538.000 3.836.600 42.701.400 Bahwa

Pipit Nusa Raya.e Bahwa data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lembar ke1 dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Lembar ke 2untuk masing masing dump truck dapat digambarkan adanyaperbedaan data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untukmasing masing dump truck, yaitu :Uraian Lembar k 1 (Rp) Lembara ke2 (Rp) SelisihBBNKB 39.690.000, 39.690.000PKB 6.615.000 3.603.600 3.011.400SWKLLJ 163.000 163.000 Biaya administrasi STNK dan 70.000 70.000 2TNKBJUMLAH 46.538.000 3.836.600 42.701.400

Pipit Nusa Raya.e Bahwa data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lembar ke1 dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Lembar ke 2untuk masing masing dump truck dapat digambarkan adanyaperbedaan data pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untukmasing masing dump truck, yaitu :Uraian Lembar k 1 (Rp) Lembara ke2 (Rp) SelisihBBNKB 39.690.000, 39.690.000PKB 6.615.000 3.603.600 3.011.400SWKLLJ 163.000 163.000 Biaya administrasi STNK dan 70.000 70.000 TNKBJUMLAH 46.538.000 3.836.600 42.701.400 51e

Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju dan mendukungpengnaan pasal 122 a;5. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saranpeserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 denganpendapat bertuliskan Kontrak antara Wyndham dan WBI ;6.

Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju dan mendukungpengnaan pasal 122 a;Halaman 61 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saranpeserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 denganpendapat bertuliskan Kontrak antara Wyndham dan WBI ;4.

satu juta rupiah)sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa yang tanda tangan deportasi adalah saksi Rahmad Gunawanatas perintah saksi Yusriansyah dan saksi Yusriansyah mengatakanatas perintah Kakanim; Bahwa saksi Rahmad Gunawan saat itu sebagai Plh Kakanim Bahwa saksi mengetahui :1.Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saranpeserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 denganbertuliskan Jabatan PPNS Keimigrasian ;Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara

Kemudian atas dasar Keputusan tersebut pemohon diarahkan keSeksi Lantaskim untuk pembuatan passpor ; Bahwa saksi mengetahui :1.Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saranpeserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 denganbertuliskan jabatan :PPNS Keimigrasian Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copypendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan setuju dan mendukungpengnaan pasal 122 a;Bukti nomor 41 berupa 2 (dua

tentanghargaharga atau nominal dan saksi Yusriansyah mengatakan itu dariKakanim ;terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan menanggapi dalampemeriksaan terdakwa ;Bahwa saksi mengetahui bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/PenuntutUmum dipersidangan yaitu :Halaman 94 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr10.11.Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saranpeserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 denganbertuliskan jabatan :PPNS Keimigrasian Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara

(dua puluh) lembarNota Retur Penjualan sebanyak 3 (tiga) setNota Retur Pembelian sebanyak 3 (tiga) setRekening Koran Bank Mandiri Nomor 105000556091 Bulan April s.dSeptember 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setSpesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1 (satu)lembara

Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105000556091 Bulan April s.dSeptember 2007 sebanyak 1 (satu) set Halaman 126 dari 129 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT MDN16.17.18.19.20.Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setBuku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) setSpesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1 (satu)lembara.1.DD.Copy data dokumen

bantahan eksepsi para Penggugat harus dikesampingkan atautidak dapat diterima dalam perkara ini.ll.POKOK PERKARA:1.Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat, membantah dan menolaksecara tegas seluruh dalildalil posita para Penggugat, kecuali dalildalilposita yang kebenarannya diakui oleh para Tergugat dan para turutTergugat, serta tidak merugikan segala kepentingan hukum para Tergugatdan para turut Tergugat dalam perkara ini.Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam repliknya padapoint 3 lembara

., M.M) Notaris PPAT Kota Semarangmenulis pointpoint yang nantinya ditulis pada Akta Perjanjian dan AktaKuasa yang akan saksi buat pada tanggal 30 Maret 2011 dengan buktitulisan yang diserahkan kepada pemeriksa, dimana isi poin pointdituangkang pada kertas lembara n dengan Kop NOTARIS PPAT DinaIsmawati, SH, MM.

orang itu kemudian menemuiTerdakwa dan kemudian diselesaikan.Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan8 (delapan) faktur pemesanan barang dari UD Kurnia Semesta, 18 (delapanbelas) Bilyet Giro Bank Panin yang diterima UD Putra Mas dari Terdakwadan 16 (enam belas) Surat Keterangan Penolakan dari Bank Panin.Bahwa terdakwa belum permah dihukum.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat pembuktian,Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembara

Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.Bahwa Saksi kenal dengan Saiful alias loul sejak tahun 2001 ketika Saksimeneruskan sekolah SMA di Tawali dan lIpul adalah warga masyarakatdesa Lembara;Bahwa Saksi tidak tahu apa aktifitas sehari hari yang dilakukan oleh lpul,namun pada tanggal 11 September 2014 loul minta tolong untuk jemputsaudaranya di Makassar dengan menggunakan mobil rental, lalu Saksibersama Irfan temannya lpul berangkat ke Makassar dari Palu berangkatjam 2 malam sampai di Makassar jam 9 besok malamnya

KabupatenBandung;Bahwa Terdakwa mengenal saksi Mohamad Subianto panggilan Subi dan saksiSuparmin panggilan Parmin baru sekitar satu bulan, Terdakwa mengenal mereka karenasekamar di Lembaga Pemasyarakatan, dan Terdakwa sebagai narapidana yang masih barudi kamar tersebutBahwa Terdakwa menerima uang titlpan hasil penipuan dari saksi Mohamad Subiantopanggilan Subi dan saksi Suparmin panggilan Parmin karena Terdakwadituakan di kamar tersebut;Bahwa Terdakwa tidak langsung ditunjuk sebagai kepala kamar di Lembara

tentangPeradilan Agama secara tegas dinyatakan Peradilan Agama diberikan kewenangan untukmenyelesaikan sengketa Perbankan Syariah termasuk sengketa ekonomi syariah ;Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut telah disambut dengan sangat gembira olehPeradilan Agama yang sebelumnya ada stigma sebagai Peradilan hanya untuk kawin dancerai saja ;Penjelasan pasal 55 (2) UU no. 21 tahun 2008 memberi kewenangan untuk penyelesaiansengketa yang mungkin terjadi di Perbankan Syariah, melalui musyawarah, mediasiperbankan, lembara

Dengan demikian dalilangka 14 s/d 16 harus dikesampingkan karena data yang di dalilkan olehPenggugat adalah data yang tidak benar dan diperoleh secara melawan hukum.Pasal 21 POJK No. 18 Tahun 2017 mengatur mengenai akibat hukum ataspelanggaran penggunaan informasi keuangan, karena tujuan dari POJK No. 18Tahun 2017 adalah untuk kemudahan akses pembiayaan dan pertukaraninformasi antar lembara keuangan.

NAJI BIN LAHAKIMsebagaimana tandatangan yang ada di lembara kwitansi tertanggal 29 November2015, selanjutnya baik Terdakwa SIDARMAN dan Terdakwa M. NAJI BIN LAHAKIMselalu bergantian datang ke kantor PT. APSL di Pekanbaru dengan alasan yangsama bahkan ada juga mereka berdua meminta uang untuk pembiayaan renovasikantor dan juga biaya pengurusan tapal batas dengan Desa Siarangarang danDesa Sikapas serta biaya pelantikan juga diminta kepada pihak PT.

tentangPeradilan Agama secara tegas dinyatakan Peradilan Agama diberikan kewenangan untukmenyelesaikan sengketa Perbankan Syariah termasuk sengketa ekonomi syariah ;Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut telah disambut dengan sangat gembira olehPeradilan Agama yang sebelumnya ada stigma sebagai Peradilan hanya untuk kawin dancerai saja ;Penjelasan pasal 55 (2) UU no. 21 tahun 2008 memberi kewenangan untuk penyelesaiansengketa yang mungkin terjadi di Perbankan Syariah, melalui musyawarah, mediasiperbankan, lembara

Mengabulkan Permohonan untuk sebagaian ;(dst)(dst)Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembara Nagara RI tahun 1981, Nomor 76Tambahan Lembaran Negara RI 3209 ) bertentangandengan UUD RI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasukPenatapan TERSANGKA, Penggeledahan dan Penyitaan;Demikian Jelas bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21 / PUUX1/2014 tanggal 28 Apnl 2015 bahwa Penetapan Tersangkamerupakan bagian dari wewenang Praperadilan , mengingat PutusanMahkamah Kontitusi bersifat

Setelah collector menagih ke konsumen, collector kembali ke kantor PT.Columbus lalu. meminta lembara Collection Report kepada saksi lalu menyerahkan lembar merah dari kwitansi tersenut ke bagian accounting,setelah itu collector menulis hasil tagihan di lembaran collection report dihadapan saksi, dan setelah ditulis, lembaran putih dari collection report diberikan ke bagian accounting, lembaran putih dari collection report diberikan ke bagian accounting, lembar merah diserahkan kepada saksi untuk

Soemardjo dari hasil labkrimtersebut dinyatakan tanda tangan George Garot Non Identik atau merupakantanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan George Garot Pembanding;Bahwa berkaitan dengan hasil Labkrim terhadap 2 (dua) lembara AkteEigendom yang dimiliki olen Drs.