Yogyakarta), berkedudukanselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah KabupatenKulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksananpengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagaipihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataanuntuk nominasi

Usaha tambak seluas 2695 m2 dengan batasbatas : Sebelah Utara : Purwoko Sebelah Timur: Bono Purnomo Sebelah Selatan : Kusworo Sebelah Barat: Bono PurnomoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian,masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukanidentifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan , sebagaimanadimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran

Surat daftar Nominasi Sementara (DNS) Gakpoktan BLM PUAP 2012, Tanggal 19 Nopember 201210. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Gakpoktan calon penerima dan BLM PUAP untuk Gakpoktan Wawai, Tanggal 22 Nopember 201211. Rekomendasi pencairan dana BLM PUAP Siklus Pertama, untuk Gakpoktan Wawai Desa Sinar mas alam dari Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Lampung Utara .12.

Surat daftar Nominasi Sementara (DNS) Gakpoktan BLM PUAP2012, Tanggal 19 Nopember 201210.Surat Permohonan Pembukaan Rekening Gakpoktan calon penerimadan BLM PUAP untuk Gakpoktan Wawai, Tanggal 22 Nopember201211.Rekomendasi pencairan dana BLM PUAP Siklus Pertama, untukGakpoktan Wawai Desa Sinar mas alam dari Dinas Pertanian danPerternakan Kab. Lampung Utara .12.SK Bupati Lampung Utara Nomor : B / 07 /23LU/HK/2012 TentangTim Teknis Kabupaten dan Kecamatan Pelaksanaan Program PUAPKab.

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Wat02.03.04.05.Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diWilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawabterhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara: Muhjum Sebelah Timur : Suryono Sebelah Selatan : Sido Sarsan Sebelah Barat: SulbiartoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I,sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif

Yogyakarta), berkedudukanselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah KabupatenKulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksananpengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagaipihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataanuntuk nominasi

Sebelah Barat: SalikusyofaBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian,masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukanidentifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan , sebagaimanadimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kab. Kulonprogo, Tentang: Pengadaan tanah untukPembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara BaruKab.

Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diWilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selakuHalaman 2 dari 50 Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Wat02.03.04.05.pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawabterhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara i Jalan Usaha Tani Sebelah Timur : Legiyo Sebelah Selatan : Poniran Sebelah Barat: Siso sarsanBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I,sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar

Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diWilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selakuHalaman 2 dari 51 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2016/PN Wat02.03.04.05.pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawabterhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi

Lahan Tambak seluas 208 m2 : Sebelah Utara : Darno Sebelah Timur : Jaril Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani Sebelah Barat: Cipto PranotoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I,sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran,Kecamatan Temon

untukmenentukan apakah SMA Diponegoro dapat diberi Ijin Operasionaluntuk (satu) tahun ke depan yaitu tahun 20102011 ataukah tidak;e Bahwa dari hasil Monitoring yang dilakukan oleh Pengawas DinasPendidikan Kota Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa SMADiponegoro tidak memenuhi standar minimal jumlah siswa kelas X,untuk itu Dinas Pendidikan Kota Surabaya menetapkan terhadapSMA Diponegoro dilakukan merger atau ditutup;e Bahwa sebelum kelas XII mengikuti Ujian Nasional, setiap sekolahwajib mengirimkan Daftar Nominasi

Tetap, dan SMA Diponegorotelah mengirimkan Daftar Nominasi Tetap ke Dinas Pendidikan KotaSurabaya;e Bahwa Daftar Nominasi Tetap ditandatangani oleh Kepala Sekolahdan disahkan oleh Pengawas dan Kepala Dinas Pendidikan;e Bahwa terhadap saksi, ditunjukkan Buku Induk SMA Diponegorooleh Majelis Hakim, dan terlihat perbedaan antara Nomor IndukSiswa pada Buku Induk SMA Diponegoro dengan Lampiran ProposalPermintaan Dana Hibah BOPDA yaitu tentang Daftar Siswa MiskinSMA Diponegoro yang dibuat pada tanggal

ABDUL MUIS BIN ASNAWI menindaklanjutinya dengan caramengidentifikasi seluruh koperasi yang ada di kabupaten Banjar yang dianggap layakuntuk menerima bantuan sosial (Bansos) tersebut dan melakukan perencanaanprogram tersebut yaitu dengan cara:1) Melakukan Nominasi terhadap Koparasi calon peserta program Bansos;2) Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon peserta program Bansos;113) Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untuk diusulkan;4) Memberi pengantar proposal

ABDUL MUIS BIN ASNAWI menindaklanjutinya dengan caramengidentifikasi seluruh koperasi yang ada di kabupaten Banjar yang dianggap layakuntuk menerima bantuan sosial (Bansos) tersebut dan melakukan perencanaanprogram tersebut yaitu dengan cara:1) Melakukan Nominasi terhadap Koparasi calon peserta program Bansos;2) Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon peserta program Bansos;3) Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untuk diusulkan;4) Memberi pengantar proposal

Muis) untukmemfasilitasi perencanaan program tersebut yaitu:Melakukan nominasi terhadap Koperasi calon peserta program bansos; Melakukan rapat dalam rangka memverifikasi koperasi calon pesertaprogram bansos; Memilih Koperasi Calon peserta program Bansos yang layak untukdiusulkan; memberi pengantar proposal calon peserta program bansos ke pihakKementerian Koperasi UMKM Kab.

Banjar.73e Bahwa Awalnya saksi melakukan penilaian terhadap Koperasikoperasi yangdinominasi berdasarkan kriteria penilaian, yaitu Koperasi aktif Laporan bulanan ketepatan waktu pelaksnaan RAT kedekatan koperasi dengan lokasi penataan sarana usaha PKL Ratio Keuangane Bahwa nominasi koperasi yang masuk adalah :1. KSU Papadaan Pesaksingan2. KSU Surya sekawan3.

Bank DKI perihal nominasi perusahaan untukkegiatan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi LayananATM PT.

Bank DKI perihal nominasi perusahaan untukkegiatan Pengadaan Pengembangan Jaringan Distribusi LayananATM PT. Bank DKI yang isinya adalah memohon rekomendasidari Direktur Operasional tentang perusahaan yang layak mengikutiproses tender diantara 10 (sepuluh) perusahaan yang tercantumdalam daftar sebagai berikut :PT. Inti Sentral Operasi.PT. Karimata Solusi Padu.PT. Artajasa Pembayaran Elektronics.PT. Wincor Nixdorf Indonesia.NCR Indonesia.PT. Diebold Indonesia.PT. Nusantara Bersatu.PT.

Nomor 1845 K/Pdt/2017untuk menyewa kapal tongkang (the vessel) guna pengiriman 3 dimanaharus diajukan untuk disediakan nominasi kapal tongkang (the vesselnomination) selambatlambatnya 15 hari sebelum ETA pada pelabuhan muat(the loading port), dalam Appendix 1 Woodchips Sale & Purchase Contractditentukan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagai ETA untukPengangkutan Nomor 1 (the ETA for Shipment No. 1) Selengkapnya dikutipPasal 10.5 Woodchips Sale & Purchase Contract: sebagai berikut:The Buyer is responsible

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti:(i) PT Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewajiban hukumuntuk secara tepat waktu mengajukan dan menyediakan nominasi kapaltongkang (the vessel nomination) selambatlambatnya 15 hari sebelumETA pada pelabuhan muat (the loading port), dalam Appendix 1Woodchips Sale & Purchase Contract ditentukan pada tanggal 27Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan Nomor 1 (the ETA forShipment Nomor 1), yang menyebabkan secara hukum Penggugatberwenang

Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi

(dua ratus delapan meter persegi): Sebelah Utara: Darno Sebelah Timur : Jaril Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani Sebelah Barat: Cipto PranotoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk areaterdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh TermohonKeberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan

SUKIMAN, S.Pd, M.MBahwa kemudian berdasarkan Daftar Nominasi Sementara (DNS)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap ke Il (dua)Tahun 2013 nomor 82/SR.340/B.4/02/2013 tanggal 04 februari 2013,GAPOKTAN KUALA ABADI, Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilirkabupaten Sintang termasuk Gapoktan yang dinominasikan untukmenerima dana PUAP tahun 2013Halaman 22 dari 118 hal.

SUKIMAN, S.Pd, M.M.Bahwa kemudian berdasarkan Daftar Nominasi Sementara (DNS)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap ke Il (dua)Tahun 2013 nomor 82/SR.340/B.4/02/2013 tanggal 04 februari 2013,GAPOKTAN KUALA ABADI, Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilirkabupaten Sintang termasuk Gapoktan yang dinominasikan untukmenerima dana PUAP tahun 2013.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor:36/KPTS/OT.140/B/04/2013 tanggal 16 April 2013 GAPOKTANKUALA ABADI, Desa Pelaik Kecamatan

Sunaryo serta keterangan Terdakwa danTerdakwa Il dihubungkan dengan Daftar Nominasi Sementara (DNS)Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap ke II (dua) Tahun2013 nomor 82/SR.340/B.4/02/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan KeputusanMenteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/KPTS/OT.140/B/ 04/2013tanggal 16 April 2013, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kuala AbadiDesa Pelaik memperoleh nominasi dan ditetapkan sebagai GabunganHalaman 88 dari 118 hal. Putusan Nomor 10/Pid.

bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah buktisurat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, cocok dan sesuaidengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominasi

dana pinjaman dari LPDBsenilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada 70 orang AnggotaKOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran namanama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman danperbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenaipenyaluran dana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 oranganggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 oranganggota KOHIPPI yang tidak termasuk ke dalam daftar nominasi

dana pinjaman dari LPDB senilaiRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPIyang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran namanamadefinitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman danperbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenaipenyaluran dana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 oranganggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 oranganggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi

Putusan Nomor 2035 K/PID.SUS/2017perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenaipenyaluran dana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 oranganggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 oranganggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi penerima danapinjaman dan telah menggunakan dana pinjaman tidak sesuai peruntukkannyatelah menyimpang dari Aturan Teknis LPDBKUMKM tentang Pemberianpinjaman kepada Koperasi dan surat Perjanjian pemberian

Dalam hal ini, untukmemenuhi syarat formil suatu permohonan maka permohonan PKPUyang dilakukan oleh debitur memerlukan Surat Pernyataan TidakKeberatan Atas Nominasi Kurator dari Kreditur, sebagaimana ketentuanSurat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2016 TentangPeningkatan Efesiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara KepailitanDan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan vide angkaHalaman 4 dari 27 halaman Put Nomor: 71/PDT/2020/PT.MKS.

Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberiannilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampakdalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru

, atas nama Widi Astuti, terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : Komaidi ; Sebelah Timur : Suwandi ; Sebelah Selatan : jalan ; Sebelah Barat : Soni ;04.Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan

Nomor 20 Tahun 1947, Pemohon Kasasi atau dahulu sebagaiPenggugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Riaumengajukan/mengemukakan tambahan suratsurat lain, suratsurat buktiautentik dan/atau akta dibawah tangan, serta permintaan pemeriksaansaksi atau ahli guna melengkapi memori banding yang diajukan kepadaPengadilan Tinggi Riau tersebut, antara lain : Sejumlah 12 (dua belas) tambahan suratsurat lain, suratsurat buktiautentik dan/atau akta bawah tangan sebagaimana tertera dalamlembar akta nominasi

, yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batasbatas : Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani ; Sebelah Timur : Suwardi ; Sebelah Selatan : Ramilah ; Sebelah Barat : Kelompok Tani Manunggal ;02.Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi

Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberiannilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampakdalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru

Foto Copy Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta Ujian Nasional (UN) MTsNURUL IKHSAN Sulursari Gabus, Kab. Grobogan, Prop. Jawa Tengah TahunPelajaran 2011/2012, diberi tanda T26 ; 27. Foto Copy Daftar Nominasi Tetao (DNT) Peserta Ujian Nasional (UN)MTsNURUL IKHSAN Sulursari Gabus, Kab. Grobogan, Prop. Jawa TengahTahun Pelajaran 2011/2012, diberi tanda T27 ; 28.

Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi

Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo,Tentang: Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan UmumPembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo, Daerah