Pettarani, maka saat ini tanah tersebut tersisa hanya seluas + 4.536m2 ;Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat Intervensi dari pemilik asalyaitu lelaki Hadaming, melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dan IndustrialArena Kotamadya Ujung Pandang, sesuai kwitansi tanggal 20 Nopember 1975,Nomor :I/Daf.18A/PR/75, yang ditanda tangani dihadapan Camat Tamalate,Kotamadya Ujung Pandang, secara tegas menerangkan peralihan kepemilikanatas tanah Persil 22 S Il, Kohir 561 PI dimaksud lelaki dari Hadaming kepadaPenggugat

TIMURAMAmelalui Badan Otorita Pada Tahun 1975.Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yangdimaksud Peninjauan Kembali ini, yang memutuskan bahwa tanah milikHadaming yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, yang seterusnyasekarang ini menjadi untuk (diwarisi) anakanaknya (Putusan Pengadilan NegeriMakasar) adalah keliru karena tanah tersebut benar tanah milik Hadamingtetapi telah dijual kepada PT.

TIMURAMA dan bukan diwarisi oleh para ahliwaris Hadaming sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut yang menyatakan tanah warisan yang diwarisi oleh Hadaming kepadapara ahli warisnya menurut hukum harus dibatalkan, berhubung tanah tersebuttelah nyatanyata telah dijual oleh Hadaming kepada PT.TIMURAMA melaluiBadan Otorita Panakkukang Plan.Putusan hakim dalam perkara ini mengandung suatu kekeliruan yangnyata : Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat

TIMURAMA dari saudaraHadaming melalui Badan Otorita Panakkukang Plan pada Tahun 1975 ;4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa novum berupa : surat keterangan (bukti PK.0O1) dari Hadaming selaku penjual tanah, tidakbersifat menentukan karena surat keterangan tersebut bukan bukti tentangadanya jual beli antara Hadaming dengan Pemohon PK.

Terdakwa langsung menusukan tombak yang dipegang Terdakwakearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagian dalam lengan tanganSaksi korban Aristiawan, sehingga menyebabkan Iuka tusuk pada lengan kiriukuran nol koma enam centimeter akibat persentuhan benda tajam, dan lukagores ukuran satu sentimeter akibat benda tumpul sesuai dengan hasilkesimpulan visum et repertum RS BP Batam nomor: 53/RS.06.05/6/2020tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Natasya Uzu Barsela,dokter pemeriksa pada RS Otorita

tersebut kea rah Saksi Haryanto danHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2020/PN BtmSaksi Yufrizal, Kemudian akibat perbuatan tersebut Saksi korban Aristiawanmaju kedepan, setelah itu Terdakwa langsung menusukan tombak yangdipegang Terdakwa kearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagiandalam lengan tangan Saksi korban Aristiawa ; Bahwa berdasarkan Visum et repertum RS BP Batam nomor:53/RS.06.05/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani olehDr.Natasya Uzu Barsela, dokter pemeriksa pada RS Otorita

langsung menodongkanatau menombak menombakan tombak tersebut kea rah Saksi Haryanto danSaksi Yufrizal, Kemudian akibat perbuatan tersebut Saksi korban Aristiawanmaju kedepan, setelah itu Terdakwa langsung menusukan tombak yangdipegang Terdakwa kearah Saksi korban Aristiawan dan mengenai bagiandalam lengan tangan Saksi korban Aristiawa ; Bahwa berdasarkan Visum et repertum RS BP Batam nomor:53/RS.06.05/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani olehDr.Natasya Uzu Barsela, dokter pemeriksa pada RS Otorita

Bahwa terhadap Jual Beli tersebut telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Pemerintah Republik Indonesia, selaku Pemilik HakPengelolan lahan di Pulau Batam, saat itu bernama Kepala SatuanPelaksana Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam,sesuai Peta Lokasi (PL) tanah No: 93.85030438.0040. tanggal 25 05 1993, seluas 207.19.M2, merupakan Pecahan dari Peta lokasiInduk No: BTA.PL/438/85, a/n PT.

Ria Adji Hendarto,SH, adalah Sah danBerharga serta Mengikat Para Pihak,Menyatakan Pemohon Pemilik unit Rumah yang beralamat diPerumahan Lucky View Blok C No:40, RT.03/RW.02, Kelurahan BaloiIndah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,sesuai Gambar Penetapan Lokasi No: 93.85030438.0040. tanggal 25 051993, yang di keluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Jaminantanggal 21 November 2013, yang di letakkan pada

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuduntuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016sekitar pukul 10.00 wib, saat terdakwa bersama dengan saksi MEISILUDASITEPUberada di Dusun Otorita

MEISLUDA SITEPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasatanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiRAMADHAN berada di dusun otorita, saksi mengajak terdakwa pulang kekwala sawit, lalu terdakwa berkata kepada saksi naik apa kita pulang aludiajawab oleh saksi udah tenang pokoknya kita pulang naik sepeda motor.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Sembiring berjalan kakimelewati Jalan

kejadianBahwa yang saksi meminta dari saksi HP dan uang.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan benar berita acara yangtelah saksi beri keterangannya.Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

waktu itu mengancam dengan pisau.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 satu unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpaplat nomor mesin JB51E1980799 nomor rangka MH1JB51167K991474.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu dipinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim,berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual Beli UnitRumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada

Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm4.

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang undanganbahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi pemegang hak terakhir.

hidup hajatorang banyak ; Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual BeliUnit Rumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan:Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita

Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Yangdiketahui oleh Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, yang disetujuioleh otorita Panakkukang plan dan Industrial Kotamadya Ujung Pandangterhadap tanahnya yang diambil jalanan tersebut.

Timurama melalui badan Otorita PanakkukangPlan;3.

(tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) tidak pernahdibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupun oleh PT.Timurama.Menimbang, Bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kasasi dan Kontra memoriPeninjauan Kembali dinubungkan dengan putusan judex juris dalam tingkatkasasi dan putusan judex facti dalam perkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex yuris

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan BadanPengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;7. Menghukum Tergugat V atau pihak yang mendapat hak atau kuasadaripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan keadaanbaik, berupa:a.

yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Sintai Industri Shipyard yang telahdibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan

oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan Badan Pengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

1. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

   Sintai Industri Shipyard yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V;

2. Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan No. 95020259, tertanggal 28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
3. Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 93/SPJ-A3/10/2015 tertanggal 15 Oktober

   2015;

4. Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015; dan dokumen-dokumen lahan lainnya terkait tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) terletak di Jl.

   Sintai Industri Shipyard yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;

5. Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal 28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
6. Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 93/SPJ-A3/10/2015 tertanggal 15 Oktober

   Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btmdan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam Nomor: 35 tahun 2012 tanggal 13042012, denganharga jual beli sebesar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);(selanjutnya disebut Akta Jual Beli);27.

   SINTAIl INDUSTRI SHIPYARD, dan PersetujuanBadan Pengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL / 03 / 2012, tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;43.

   Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 115 tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015; dan dokumendokumen lahanlainnya terkait tanah seluas 51.200 Mz?

   Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, dan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 115tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015, dan dokumendokumen lahan lainnya terkaittanah seluas 51.200 M?

   Sintai Industri Shipyard, danpetitum/tuntutan angka 13 agar menghukum Tergugat VII untuk mencoret pencatatanperalihnan dan/atau endorsement dan/atau balik nama Gambar Penetapan Lokasidengan Nomor: 95020259 tertanggal 28 September 1995, Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentudari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Otorita

SelBahwa untuk berlabuh dan bersandar itu ada ijin gerak jadi sebelum kapalbergerak agen akan mengurus ijin gerak ke otorita pelabuhan setempat jadikalau tidak diterbitkan adalah Pergerakan Illegal ;Bahwa pergerakan ilegal adalah Sebab kapal takluk kepada hukum benderayang dikibarkan oleh kapal misal kapal berbendera Indonesia maka kapaltakluk kepada yurisdiksi dan regulasi dari Pemerintah Indonesia dimanaotorita pelabuhan sebagai perwakilan dari otoritas setempat yang akanmengatur regulasi setempat

ini bahaya navigasi sudah jelas kapal nanti akan kandas, kalau kapalkandas lambungnya sobek maka berkemungkinan akan ada pencemaranlingkungan, korban jiwa dan kerugian properti ;Bahwa misalnya ahli mantan kapten pernanh membawa kapal, kapalmisalnya ditolak karena sesuatu hal apa yang ahli lakukan sebagai kaptenkita akan meninjau penolakan ini berdasarkan hal yang faktual atau lain halsepanjang sepengetahuan ahli tidak ada penolakan apabila semua keadaansesuai dan memungkinkan sebab masingmasing otorita

pelabuhan sudahmemiliki garis panduan masingmasing yang mana keagenankeagenankapal juga diberikan pengarahan peraturan tentang pelabuhan, SKSK yangditerbitkan, notifikasi marabahaya misalnya bulanbulan akhir tahun cuacaburuk maka otorita pelabuhan menerbitkan larangan berlayar karenacuaca ;Bahwa sebelum bertolak dari pelabuhan sebelumnya seorang kapten dapatmemperhitungkan perkiraan cuaca dan itu hanya sebagai tambahan sajauntuk berlayar maksudnya sebagai kehatihatian tetapi mengenaihambatanhambatan

memberikan suatu larangan untuk kapal bergerak,berlayar tentu ada hal pertimbangan yang diberikan jadi jika kapal tidakdiberikan ijin masuk karena kedalaman airnya tidak memadai ini efeknyananti akan menjadi besar alur pelayaran akan terhambat, kapalkapal laintidak bisa melalui alur tersebut maka otorita memberikan larangan diawaldan otorita tidak akan melarang apabila sesuai untuk kapal tersebut sesuaidengan standar keselamatan untuk pergerakan ataupun pelayaran ;Bahwa apabila terjadi pasang surut

jika sudahselesai dibuat dan menuju pelabuhan, dalam hal dikeluarkan SPBsyahbandar memeriksa barang yang akan diangkut atau tidak, tergantungSituasi tidak merupakan suatu kewajiban yang diperiksa oleh syahbandar ;Bahwa Fungsi SPB misalnya mengirimkan barang ada dokumenpengirimannya seperti delivery order kalau tidak ada delivery orderbagaimana kita memastikan bahwa barang ini sesuai dengan yangdisepakati ;Bahwa SPB sebetulnya dikeluarkan oleh masingmasing otoritas apabilaSPB yang dikeluarkan dari otorita

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Pasal 6, Seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HakPengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang mempunyai wewenang untuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;Halaman 9Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPI3.

;g) Diterbitkannya Izin Pemindahan Hak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 bertentangandengan Fatwa Planologi No. 480/FPREN/XII/2006 tanggal21 Desember 2006 yang telah di revisi tanggal 16 Juni 2008,Fatwa Planologi No. 174/FPRENTEK/5/2011 tanggal 25 Mei2011 dan perundangundangan terkait penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

Batammenyatakan terkait di terbitkannya Izin PemindahanHak dari Otorita Batam No. 4721/PL/X/2008 tanggal 09Oktober 2008 akan disampaikan kepada pimpinan.5) Rapat ke5, Hari Rabu Tanggal O05 Desember 2018bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Bersama KantorDPMPTSP Kota Batam : Pihak Biro Perencanaan BP.

Batammenyatakan adanya Sertifikat SHGB No. 1930 tanggal18 Januari 2008 menjadi dasar di terbitkannya zinPemindahan Hak dari Otorita Batam No.4721/PL/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, BP. BatamHalaman 18Putusan No.19/G/2018/PTUN. TPImenyatakan bahwa data dan berkas yang sudah terbitsebagai bukti dari legalitas yang sah. ;b.

Senteksebelum ada peralihan dan UWTO pertama tanggal 12 juni2002, UWTO terakhir tanggal 03 Februari 2005, gambarPenetapan Lokasi tanggal 20 Maret 2002, Akta PerjanjianPengalokasian, dan Peruntukan Tanah atas bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam tanggal 21 Juli 2006 dibuatHalaman 38Putusan No.19/G/2018/PTUN.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor208/Pulau Buluh, tertanggal 15 April 1996 dengan dasar yang sah, yakniberdasarkan dokumen dari Turut Tergugat I, berupa: Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari1993 yang dikeluarkan oleh Pemengang Hak Pengelolaan (OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam); Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April 1990; Fatur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

Desember 1996 yang dilakukan di hadapanNotaris Usman Koloay,SH. adalah PT Noorsyaman Utama TransmaritimeService (PT Nutrans Maritime Service);Demikian pula dokumendokumen yang diakui Penggugat sebagai dasarSertipikat Hak Guna Bangunannya, berupa Surat Perjanjian (SPJ) Nomor26/SPJ/KAAT/II/93 tanggal 16 Februari 1993, Surat Keputusan (SKEP)Nomor 25/SPJ/KAAT/II/1993, tanggal 16 Februari 1993, GambarPenetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149, tanggal 17 April 1990, FakturLunas Tagihan Uang Wajib Tahunan = Otorita

Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasHalaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2276 K/Pdt/2016Batam (Turut Tergugat ) tidak pernah memberikan alokasi lahan kepadaPenggugat.

Chaerul Asril selakuDirektur PT Nutrans (Tergugat Il), Kepala Kantor Pertanahan KotaBatam (Tergugat IV), PT Setya Daya Bilcon (Turut Tergugat I), PTKarya Sumber Daya (Turut Tergugat Il) dan Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam DahuluBernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam,Berkedudukan Di Batam Center Pulau Batam (Tergugat III);Bahwa dalam perkara tersebut jelasjelas baik Penggugat maupun ParaTergugat dan Para Turut Tergugat juga menjadi pihak dalam

Nomor 2276 K/Pdt/20161) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam);2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor 25/SKEP/KAAT/II/1993 tanggal 16Februari 1993;3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 tanggal 17 April1990;4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor2/5/F/Dirum Keu/5/1990 tanggal 14 Mei 1990;Dimana hak alokasi tersebut telah dibatalkan oleh Turut Tergugat

Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor:C.0142031503 Tanggal 28 April 2015.4. Bahwa setelahn memiliki lahan tersebut, maka Penggugat berkeinginanmelakukan pembangunan di atas Lahan tersebut;5. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui ada bangunan berdiri tanpa izin dilahan milik Penggugat. Yang mana Tergugat dan Tergugat Il menggunakanlahan milik Penggugat tersebut untuk kegiatan yang menguntungkan mereka,namun sangat merugikan Penggugat;6.

melaksanakan kebijakanpengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau) Batam, termasukdidalamnya kewenangan untuk merencanakan dan mengatur peruntukan danpenggunaan tanah didaerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunanbangunan, usahausaha dan fasilitasfasilitas lainnya yang bersangktan denganpembangunan di Pulau Batam (vide pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973).Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga denganhak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai denganPasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Lebih lanjut

juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1977 tentang Tata cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak AtasBagianBagian tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;Halaman 8 Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.PBRKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan DanPenggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batam memutuskan ;Pertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah digugusan

Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jualbeli tersebut merupakan milik Tergugat , kKemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumen dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), FakturUWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yangakan dibayar oleh Penggugat sebesar 1.763.350.675 (satu milyarTujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah), yang telah Tergugat , serahkan di kantorNotaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H.;7.

BATAM)dahulu OTORITA BATAM, karena lahan yang menjadi Objek Jual Beliyang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHalaman 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BtmHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;8.

Bahwa BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAMkami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankanhak hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana suratpemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat tetap melanjutkan jualbeli (Peraiihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaanperalihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;9.

Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayahpengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota,Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) danForm Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) dahulu OTORITA BATAM tertanggal sepuiuh Maret dua ribuempat belas (10 032014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan mengikat

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahtersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;3: menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuanPasal 41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria4, menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.b) Peraturan Menteri

Otorita untuk memperolehperawatan medis. Pada hari Rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul17.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS. Otorita Batam; Bahwa berdasar visum et repertum Nomor R/2/I/2014/Biddokk ngdibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. FAIZAL ZULKARN F,MHKes selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pense ;an faktaDari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diata Gbfakta sebagai berikut: ~~A. Fakta yang berkaitan dengan sah ane1.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor1399/F/PL/XII/1999 Luas Lahan 26.360 m2 tanggal 16 Desember1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;d.

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m2, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluakan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluhribu Rupiah) untuk pembayar UWTO lima tahun, sumber uang untukmembayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaran pedagangkaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukan olehPenggugat

dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam sidang Persiapan tanggal 06Januari 2015 dengan ini Penggugat menyatakan sanggup untukmelunasi sisa tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;Halaman 4 dari 274 halaman.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYURAYA;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya; Tentang sah atau tidak sahnya atas Keputusan Tergugat Il, yakni:a.

Btm.terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentangPerubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:1) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;2) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam untuk:a) merencanakan peruntukan

Btm.Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, PulauGalang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dangugusannya;2) Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan dan pembangunanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamdilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;3) Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam mengatur hal sebagai berikut:1) Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas sesuai dengan fungsifungsi Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas;2) Pasal 13: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau

Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Pulau Buluh tertanggal 28 Juli1994, luas 1.321.218 m2, atas nama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Sekarang BP Batam);b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 245/Sungai Pelunggut tertanggal 15September 2015, luas 1.442.981 m2, atas nama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; danc.

Fotocopy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, Nomor: 57/KPTS/KA/VIII/2006, Tentang Pedoman PembebasanLahan Dan Pemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti Rugi Atas Tanaman DanHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 218/Pdt. G /2020/PN. Btm.Bangunan Di Wilayah Kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, diberi tanda TI16A;26.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Bengkong Kota Batampada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib; Bahwa Terdakwa bisa sampai bertemu dengan lakilaki dimaksud danmenerima sabu dari dirinya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh sdr.Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di koskosanyang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong KotaBatam; Bahwa Terdakwa yang menyerahkan masingmasing sebanyak 2 (dua)bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias AlBin Hasbiallah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias AriBin Abdul Hakim dan sdr.

haruslah ditolak selurunhnya karena hanya berupadugaan Penggugat yang sangat subyektif sifatnya yang padapokoknya menyebutkan bahwa telah terjadi tumpang tindih /overlapping dalam pengalokasian lahan yang telah dilakukanTurut Tergugat tanpa didukung oleh buktibukti yang kuat,karena dalam ketentuan pasal 2 dan 3 Surat PerjanjianNomor : 638/SPJ/KAAT/X1/1995 antara Turut Tergugat danPenggugat tentang pengalokasian, penggunaan,penguruasan tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah hak pengelolaan otorita

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor B.906.01/02/1693/L2A tanggal 21Nopember 1995 yang ditujukan kepada PT. Proteknik Karya AlamPerihal Gambar PL Peruntukkan Jasa dengan lampiran 1 (satu)lembar gambar ukur, diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 638/SPJ/KAAT/XI/1995, diberitanda P2;3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 798/SKEP/KAAT/X1/1995, diberitanda P3;4.

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.529/F/UPT/PL&A/X/1995, diberi tanda P4;5. Fotokopi Fatwa Planologi No : 023/FPDITREN/III/1996, diberitanda P5;6. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.479/F/UPT/PL&A/IX/1996, diberi tanda P6;7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 371 Desa Lubuk BajaTimur atas nama pemegang hak Perseroan Terbatas PrototeknikKarya Alam, diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No : 117/SKEP/KABANG/IMB/VIII/1997Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.Proteknik Karya Alam, diberi tanda P8;9. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 638/SP)/KAAT/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995, diberi tanda P9;10. Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

Proteknik Karya Alam tanggal25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Direktur PengelolaanLahan Otorita Batam, Perihal Permohonan Informasi HasilPengukuran, diberi tanda P10;11.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT. Proteknik Karya Alam tanggal11 April 2011 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan LahanOtorita Batam, Perihal Permohonan Pertemuan, diberi tandaP11;12.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

Nomor 119 K/Pdt.SusBPSK/2021Tergugat dalam melakukan transaksi jual beli unit rumah sebelumnyadan telah menandatangani surat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB),yang mana pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:Masa berakhirnya hak guna bangunan (HGB) pada sertifikat tanah danbangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atasnama Pihak Kedua nantinya disesuaikan dengan jangka waktuberakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut

pada Faktur Uang WajibTahunan Otorita (UWTO);Bahwa antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat selain telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli(PPJB), antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat juga telan melaksanakan transaksi jual beli yang dapatdibuktikan dengan akta jual beli (AJB) dan telah dialinkannya sertifikathak guna bangunan (SHGB) dari PT Bina Perkasa ke atas namaTermohon/dahulu Penggugat;Bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli, Pemohon

Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayahyang bersangkutan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 TentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam,Angka 12 menyebutkan:Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hakpengelolaan ini menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari penerimahak;Bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batamyang merupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan