Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 SeptemberHal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 23K/PM 104/AD/II/2019Menimbang2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.C.

Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan pendidikanBintara Khusus Babinsa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018dilaksanakan upacara Pelantikan di lapangan Dodik Secaba PutangLahat setelah selesai upacara pelantikan agar kembali kekesatuanmasingmasing sehingga Saksi Terdakwa dan anggorta lainnyalangsung kembali ke Bangka dan tiba di Bangka pada hari kamis 13Sepetember 2018 selanjutnya pulang kerumah masingmasing.4.

adalah anggota Terdakwa TNIADyang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkarasekarang ini berdinas sebagai Babinsa Ramil 4135/Pkp TamansariKodim 0413/Bka dengan pangkat Serda2 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam Il/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

hanya salah satu yang terpenuhi.: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah danketerangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnyadiperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018,Terdakwa, Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) dan Serda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan

Bahwa pada hari Kamis tangal 14 Agustus 2018, Terdakwa,Serda Nurul Insan (Saksi1), Serda Ahmad Gozali (Saksi2) danSerda Zulkarnain berangkat Ke Didik Secaba Puintang LahatRindam II/Swj untuk melaksanakan Dikbasus Babinsa ( PendidikanKhusus Babinsa) yang dilaksanakan hingga tanggal 12 September2018, setelah pelantikan pendidikan selesai kemudian seluruh siswadi kembalikan ke kesatuan masingmasing.Cc.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ALEK TRI WIBOWO, terdakwamenjanjikan pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru diPT. ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh SaksiALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakai pakaian hitam putin danportofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor), namun pada waktu yangtelah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEK TRIWIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur.

Bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh terdakwa kepada saksikorban, pada Tanggal 08 Juli 2019 akan ada pelantikan pegawai baru di PT.ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, dimana terdakwa menyuruh saksikorban nantinya untuk memakai pakaian hitam putin dan portofolio sertamembawa ATK (Alat Tulis Kantor). Bahwa hingga sampai saat ini saksi korban belum bekerja di PT.ANGKASA PURA dan belum pernah mengikuti tes untuk bekerja di PT.ANGKASA PURA ataupun panggilan kerja di PT.

Bahwa saksi korban baru mengetahui telah menjadi korban dari tindakpidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hariKamis Tanggal 11 Juli 2019 karena yang seharusnya sesuai dengan janjiyang diberikan oleh terdakwa bahwa pada Tanggal 08 Juli 2019 saksi korbanada pelantikan pegawai baru tetapi katanya diundur dan mengetahuinyasetelah saksi korban mengecek kebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya, laluterdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putin dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakankepada Saksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebutdiundur; Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRI WIBOWO mengecekkebenarannya di Kantor PT.

ANGKASA PURA II Juanda Surabaya,Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 931/Pid.B/2019/PN SDAlalu terdakwa menyuruh Saksi ALEK TRI WIBOWO nantinya untuk memakaipakaian hitam putih dan portofolio serta membawa ATK (Alat Tulis Kantor),namun pada waktu yang telah dijanjikan tersebut terdakwa mengatakan kepadaSaksi ALEK TRI WIBOWO untuk pelantikan pegawai baru tersebut diundur;Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi ALEK TRIWIBOWO mengecek kebenarannya di Kantor PT.

Keputusan dimaksud belum diambil/diterima penggugat, karena setelah pelantikan sudah adakeberatan/perlawanan dari pihak Penggugat terhadapa objeksengketa dimakSud ;3. Bahwa terhadap posita angka 5, lazimnya dalam pengangkatan/pemberhentian/pemindahan dalam jabatan struktural,pemberitahuan yang diSampaikan kepada seorang PNS adalahSurat undangan untuk mengikuti acara pelantikan, setelah ituakan diserahkan Surat Keputusan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam jabatan dimaksud ;4.

Hal ini benar karenamutasi/pelantikan yang dipersengketakan telah terlebihdahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor800/425/S tanggal 30 Januari 2013 perihal permohonanpersetujuan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatanstruktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ;b.

Demikian pula Keputusan tata Usaha Negara yangdisengketakan dan proses pelantikan Pejanat juga dilakukansetelah Pemilukada ;8.10.d.

Bahwa sepengetahuan Tergugat Il Intervensi, sebelum pelantikantanggal 4 Februari 2013, Tergugat telah mengirim surat undangan/mengundang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah ProvinsiPapua yang diangkat dan dipindahkan dalam jabatan strukturaltersebut untuk menghadiri acara pelantikan, Pejabat Struktural yangdiundang masingmasing atas nama Ir.

Tersebut ;Bahwa, seingat saksi tangal 4 Februari 2013, ada telepon daripenggugat yang mengatakan ada pelantikan pejabat ; Bahwa, seingat saksi penggugat hanya mengatakan bahwatanggal 4 Februari 2013 ada pelantikan jam 9 pagji ; Bahwa, saksi selaku sekretaris pribadi tidak pernah terimaundangan serah terima ;" 22 2"0 Bahwa, saksi sudah tidak di dinas PU lagji ; Bahwa, seingat saksi sekretaris kepala dinas PU ada 2 (dua) Bahwa kalau ada surat masuk kerumah penggugat saksidiberitahu oleh penggugat ;

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan No. 005/0785/PMD/2020 yangisinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLJuli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom KantorBupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganOleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilanh Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Oti dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukanhari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (GedungHalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.PLKasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yangditanda tangan oleh Tergugat2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuaidengan surat undangan3.

Serta Keputusan yang telahdikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur keputusan yang sah,karena terpenuhi syarat materil dan syarat formil;Bahwa justru Tergugat sangat meperhatikan mempertimbangkan azaskecermatan dan azas kepastian hukum dalam menerbitkan KeputusanTentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Oti yang terpilihdalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Donggala.Bahwa seyogianya Pelantikan Kepala Desa Terpilin Desa Oti Tahun2019 akan dilakukan Pada Tanggal 31 Desember 2019

BuktiP5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa tanggal 27Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);6. BuktiP6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Donggala Nomor188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah KabupatenDonggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Ni.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Camat Sindue Tobatamenerbitkan surat pengusulan pelantikan Calon Kepala Desa Oti terpilihkepada Tergugat (vide bukti T.Il.Intv14);5.

Bahwa kemudian Tergugat Bupati Tanggamus telah melaksanakan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan Kepala pekon Desa Banjar Agung KecamatanLimau tanggal 29 April 2013 ;Bahwa dengan di terbitkan Surat Penetapan, Pengangkatan dan PelantikanSaudara Zuris Triza sebagai kepala desa Banjar Agung tersebut yang masihdalam masalah.

Danmohon Keputusan, Penetapan, Pengangkatan, dan Pelantikan tersebutdinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 danayat 2 dari undangundang No.5 tahun 1986 yang di perbaharui denganHalaman 9 dari 67 Hal Putusan No. 10/G/2013/PTUNBL10.undangundang No.9 Tahun 2004 dan Bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan yang baik (AAUPB),Yaitu Azas Kecermatan ;Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor

PembentukanKabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang dan Kabupaten DaerahTingkat Il Tanggamus ;e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ;e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus ;e Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihnan, Pengangkatan/Pelantikan

diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidakberdasar, dalam hal syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dandiperingatkan ;Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto) ;Bahwa yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pemilihan kepalapekon adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan HippunPemekonan (BHP), hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon MmipnyGbutkaint tse

Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung KasiroomKantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tanganoleh Tergugat. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan suratundangan.

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui UndanganPelantikan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang KabupatenDonggala dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangantersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020),waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor BupatiDonggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan olehTergugatBahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilan Pelantikan sesuai dengan suratundanganBahwa pada tanggal 10 Agustus

Tergugatmengatakan tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadapDelapan Kepala Desa termasuk Desa Tambu Kecamatan BalaesangKabupaten Donggata.Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asasasas umum yangbaik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari KKN.

Donggala Nomor:275/44.495/Sek Perihal: Permohonan Pelantikan KepalaDesa Terpilih, tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesualdengan fotokopi);4.

serentak tanggal 31 Desember 2019; Bahwa setelah 31 Desember 2019, ada 8 (delapan) Desa yangbelum dilantik Kepala Desanya; Bahwa Pelantikan Kepala Desa di rumah Jabatan BupatiDonggala; Bahwa kedelapan Desa yang belum pelantikan Kepala Desanyaterkait adanya gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;.

ARIS SUMANTRI, tanpa disumpah dan pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak adahubungan saudara ;Bahwa tergugat adalah Ketua DPC PPP ;Bahwa saksi adalah anggota DPC PPP sebagai Dewan Majelis Pakar PeriodeTahun 2011 ;Bahwa saksi mengetahui adanya acara pelantikan di RRI tetapi tanggal dan bulantelah lupa ;Bahwa acaranya saat itu adalah pembacaan surat keputusan dan pelantikan ;Bahwa saat itu tergugat adalah sekretaris DPC

Ketua DPC PPP Sumenep yangbaru;Bahwa saksi sebagai sekretaris dalam kepanitiaan pelantikan DPC PPPSumenep;Bahwa acara pelantikan tersebut bertempat di aula RRI ;Bahwa yang dilantik ketua yang baru DPC PPP Sumenep yaitu tergugat ;Bahwa tugas panitia adalah mempersiapkan semua acara mulai dari tehnis, nontehnis sampai acara selesai ;Bahwa tempat acara tersebut ditentukan berdasarkan hasil rapat panitiapelaksana acara tersebut ;Bahwa pelaksanaan acara tersebut pada tanggal 15 Mei 2011 ;Bahwa kegiatan

oleh tergugat adalah sambutan yang dikonsepsendiri ;Bahwa acara pelantikan Ketua DPC PPP Sumenep disiarkan secara langsunglewat RRI;Bahwa disiarkan secara langsung oleh RRI berdasarkan penawaran dari RRIpada panitia pelaksana ;37MOH.

AYYUB , tidak disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut ;Bahwa saksi mengetahui adanya acara pelantikan Ketua DPC PPP Sumenep ;Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut ;Bahwa acara tersebut berada di aula RRI ;Bahwa Ketua DPC PPP Sumenep yang baru adalah tergugat ;Bahwa pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Mei 2011 ;Bahwa yang bertanggung jawab atas semua acara pelantikan adalah panitiapelaksana ;Bahwa saat acara tersebut ada sambutan dari Ketua DPC PPP Sumenep yangbaru

Baharuddin dikala pidato pelantikan pengurus DPC PPPKabupaten Sumenep adalah bertindak selaku Ketua Pengurus DPC PPP KabupatenSumenep dan dalam pidatonya T1, KH. Baharuddin langsung mengkonsep sendiri isidari pidatonya sehingga jelas menjadi tanggung jawabnya, sedangkan panitia pelaksanaacara pelantikan pengurus DPC PPP hanya bertanggung jawab pada acara danpelaksanaan acara tersebut ;Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh kuasa para tergugat yaitu saksi H.Djunaedi, Abd.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;6.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007,tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;8.

Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun 2007, tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Klaten Nomor : 1 Tahun 2007, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;9.

(Pasal1 angka 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 TahunHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 469 K/TUN/20142006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);PENGGUGAT sama sekali tidak

menarik Panitia Pemilihan(sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa) sebagai Pihak dalam perkara;.

Ajuan kepada Bupati Klaten perihal Kajian mengenai SaudaraNahrowi Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas KabupatenKlaten yang terkena permasalahan hukum; Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai KepalaDesa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klatentelahbertentangan dengan peraturan perundangundangan antaralain UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa joPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yangdiancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;Pasal43 : Kepala Desa yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal42 diberhentikan oleh Bupati/ Walikota setelahdinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan

Pemberhentian Penggugat sebelumnya sebagai Kepala DesaTirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Penggugat diberhentikandari jabatan kepala desa karena dinyatakan sebagai terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.; 4) (halaman 7 Gugatan) Angka 9, Tergugat menyatakan bahwa ObjekGugatan diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pelantikan

bukti P 3);Menimbang, bahwa obyek sengketaa quo merupakan suatu penetapantertulis berupa Surat Pemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan KepalaDesa Tirtomarto, dikeluarkan oleh Bupati Klaten dalam Kapasitasnya selakuPejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaituberupa pemberhentian kepala desa, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa; PUTUSAN NO.064/G/2016/PTUN.SMGHal. 34Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quoadalah Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa: Pasal 83 :(1) Kepala Desa berhenti karenaa.

Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.8. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.

SURYANTO.9. 1 lembar asli Sm-at Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'I HADI, SH.10. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.11. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R.

SOEKARWODINOTO, CES.12. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.13. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.14. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO.15. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.16. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.17. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

ABDUL WAHID.18. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H. SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.

BambangSoebagijo, dkk.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SURYANTO.1 lembar asli Smat Pernyataan pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama H.ASMA'! HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC.

JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIWJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.7316.17.18.19.20.21.22.23.Putusan1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

HADI, SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. EC. JAMAHSARI, MM.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/012/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama H.M SOEPOMO,SH.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/002/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Dra.

ENDANG SUSILOWATI.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/005/439.031/2001tanggal 22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R. BAMBANG SOEBAGIJO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn.1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Ir.

dan pemberhentian kepala desa dan Peraturan BupatiSinjai No. 54 Tahun 2014 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa,sehingga dasar hukum keberatan penggugat berupa pembatalansurat suara coblosan simetris (Vide pasal 15 ayat (2) peraturanBupati Sinjai) oleh tergugat sendiri telah mengambilkewenangannya berupa menetapkan penyelesain perselisihandengan cara melakukan perhitungan ulang surat Suara sebagaipenilaian bahwa panitia pemilihan kepala Desa

Baru kepadaBupati dengan pemenang saudaraBaharuddin ;Pada tanggal 7 Juni 2015 Bupati menerbitkan surat perintahkepada Tim pengawas kabupaten untuk melakukanbeberapa hal terkait dengan permasalahan pemilihan KepalaDesa di Desa Era Baru dan Desa Aska;Pada tanggal 16 Juni 2015 Tim pengawas pemilihan KepalaDesa menyampaikan rekomendasi penyelesaian sengketahasil pilkades Era Baru;Pada tanggal 22 Juni 2015 Bupati Sinjai menerbitkan SuratKeputusan Bukti tentang Penundaan Penetapan danPengangkatan serta pelantikan

dan Pemberhentian kepalaDesa serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2014 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, semuanya dengan tegasmengatur :Calon Kepala Desa terpilin adalah calon kepala desa yangmemperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan KepalaPanitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan hasil perolehansuara sah terbanyak untuk selanjutnya disampaikan kepadaBPD (Badan Permusyawaratan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Menetapkan calonterpilin

Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa, khusus pada Pasal 41 ayat 5huruf a,b,c dan d, foto copy dari foto copy ; 20.Bukti P18.c : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor. 47Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor.6 Tahun 2014, Tentang Desa, foto copy dari foto copy ;21.BuktiP19.a: Foto copy Peraturan Daerah Nomor.9 Tahun2014, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa, khusus pada Pasal 61ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), foto copy dari foto copy;22.Bukti P19.6 : Foto copy Peraturan Bupati Sinjai Nomor. 54Tahun 2014, Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihnan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khusus di Pasal 46 ayat(1), (2), (3), dan (4), foto copy dari foto copy ; Buktibukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkandengan asli maupun fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga

Kota Kefamenanu,KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiriacarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselonI,IIl dan WN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut,sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat PeduliDemokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepangedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan

Halaman 3 dari 17gedung bale Biinmafo melalui pintu. masuk bagian depan, laluterdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUSDAMIANUS AFAENFAH bersamasama meneriakkan katakataanjing, babi, Keluar keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikanilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup,keluarkeluar.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Ill, Illdan WV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG.

Halaman 8 dari 171(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat benderaBahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaLODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersamasama dengan PETRUSDAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUNdan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah)mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatanpengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten

Halaman 13 dari 17yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan BenpasiKecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan caramengeluarkan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh seorangPegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, Anjing,babi keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, inipelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung inikami tutup, keluarkeluar, dan setelah itu Terdakwa dengantemantemannya

23No. 1) tersebut di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019 dariKepala Desa Desa Munjungan Kecamatan Munjungan KabupatenTrenggalek yang mana Kepala Desa tersebut merupakan teman baik atausahabat Penggugal; 2222 n enna nnn nn nnn nen nnn nn nnnBahwa perlu Penggugat jelaskan jika sebelum Penggugat datang danmenemui Kepala Desa Desa Munjungan, Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati Trenggalek tertanggal O3 Juli 2019 guna memintasalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan

danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek; 222222 n2n nen ne nnnBahwa hingga tanggal 09 Juli 2019, Penggugat belum mendapatkantanggapan dari Bupati Trenggalek ataupun instansi yang mewakilinya atassurat yang dikirim oleh Penggugat tertanggal 03 Juli perihal permintaansalinan/copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pelantikan danPengangkatan Kepala Desa Desa Karanggandu Kecamatan WatulimoKabupaten Trenggalek sehingga tanggal 10 Juli 2019 Penggugat

Halaman 5 dari 174 halamanBupati Trenggalek tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kepala Desa hasilpemilinan kepala desa serentak 2019 dan Penggugat diperbolehkan sertadiijjinkan untuk mengcopy Surat Keputusan a quO; Bahwa dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatanterhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktusebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992

sah dalampemilinan Kepala Desa Karanggandu yang jujur dan adil sebagaimana pasal1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, danPengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakanPemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desadalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil; Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016Tentang Pemilihan, Pelantikan

Halaman 7 dari 174 halamanPenggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Karanggandu, hal manamenurut Peraturan Bupati Trenggalek No. 53 tahun 2016 Tentang Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sah; Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo secara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatanPenggugat untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Desa KarangganduKecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek guna memajukan kepentinganserta kesejahteraan

TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN:1.Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa barumengetahui Keputusan Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE /2020 pada Tanggal 15 Agustus 2020 di Kantor DesaNoemuke Kecamatan Amanuban Selatan pada saat pelantikan...dstnya ;. Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa ParaPenggugat merasa sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Kepala DesaNoemuke atas Pelantikan terhadap Perangkat Desa Noemuke KecamatanAmanuban Selatan;...dstnya;.

Misa sebagai kepala SeksiKesejahteraan dan Lasarus Babys sebagai sebagai Kaur Keuangan;Bahwa setahu Saksi pelantikan perangkat desa terpilin dilaksanakan diKantor Desa Noemuke;Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pelantikan tersebut, jadi saksi tidak tahusiapa saja yang hadir;Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPG Bahwa setelah pelantikan perangkat Desa Noemuke terpilin, ParaPenggungat langsung mengambil sikap untuk mengajukan gugatan kePTUNKupang.

Sedangkan untuk unsurkewilayahan yang ikut seleksi 9 orang namun yang ditempel di papanpengumuman itu hanya 8 orang saja;Bahwa Saksi hadir pada waktu pelantikan Perangkat Desa Noemuke,yakni pada tanggal 15 Agustus 2020, karena dalam pelantikan serta tandatangan berita acara pelantikan tersebut sebagai saksi pelantikan;Bahwa seingat Saksi, saat pelantikan dari Pemda TTS tidak hadir, hanyaCamat bersama beberapa pegawai, dan ada juga pihak Keamanan yaituBabinsa, serta Kapolsek Amanuban Selatan:Bahwa

Sedangkan untuk SandriEki Beis, saksi tidak ingat:Bahwa seingat Saksi, pelantikan perangkat Desa Noemuke dilakukan diKantor Desa oleh Kepala Desa;Bahwa sebelum pelantikan ada pemberitahuan dari Kepala desa kepadaDinas PMD, tetapi saat itu tidak disampaikan namanama yang akandilantik, yang disampaikan hanya mengenai waktu pelaksanaan pelantikan,karena setahu kami yang dilantik tentunya yang sesuai denganrekomendasi dari Camat;Bahwa setahu Saksi, rekomendasi Camat itu berdasarkan peringkat,namun kenyataannya

Dalam rapat dengan Komisi DPRD, ada berapa penegasanagar melakukan pelantikan sesuai dengan hasil pemeringkatan, sehinggaDinas PMD sudah menindaklanjuti hal tersebut.

Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan LingkunganPada Program Pascasarjana Unlam.Diktum pertama keputusan Tergugat ini: Memberhentikan dengan hormatPegawai Negari Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan iniDiktum kedua keputusan Tergugat ini: Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur5 dari daftar lampiran keputusan iniDiktum ketiga keputusan Tergugat initanggal pelantikan

Nomor Putusan 385 K/TUN/2012 Keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerimakeputusan Tergugat tersebut sebelumnya.Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan

Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini .............. dstDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur5 dari daftar lampiran keputusan iniDiktum ketiga keputusan Tergugat ini : Keputusan ini mulai berlaku sejaktanggal pelantikan dan serah terima jabatan....

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : === = 222 vee nnn nee none3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaGHAZALI, Nomor 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: 3.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H.,; 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas namaH.

Istiadat yang berkembang dan hidup ditengahmasyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adatbeserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan danmengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01Tahun 2006 Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Dan Pelantikan

Masyarakat Adat;Bahwa Para Penggugat adalah anak Adat yang berasal dari garis keturunanlurus Mata Rumah Parenta BERHITU/PICAULY, dan hal ini telah diketahuisecara luas oleh seluruh masyarkat Negeri Ameth;Bahwa proses Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth KecamatanNusalaut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 141625Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015, Para Penggugat baru mengetahuiobjek sengketa sejak tanggal 12 Juni 2015 dari laporan masyarakat NegeriAmeth yang mengikuti Acara Pelantikan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Pasal (3) Ayat (2) Jabatan Kepala PemerintahNegeri merupakan hak dari Mata Rumah/Keturunan tertentuberdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialinkan kepadapihak lain, kecuali dalam hal hal khusus yang ditetapkan berdasarkanhasil musyawarah Mata Rumah, Juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Pasal (

Bahwa yang terjadi Tergugat telah melanggar ketentuan Bab XV Tentangpenyelesaian perselisinan Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmenyatakan:Ayat (1) apabila terjadi perselisinan dalam pelaksanaan prosespencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian KepalaPemerintah Negeri penyelesaiannya dilakukan secara musyawarahuntuk kesepakatan bersama;Ayat (3) apabila perselisahan

Dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturandaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah diatursecara spesipic tentang Jabatan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja atauyang disebut sebagai Kepala Desa.

Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala DesaBawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telahmendaftarkan didri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkankepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalamPeraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa penjaringan Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus2019

Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepadaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan DaerahBupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisTentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;.

Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasarhokum penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda BupatiNias Selatan Nomor; 04.1216 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkascalon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

dan PemberhentianKepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihansebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf

Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Bupati Dompu mengeluarkanKeputusan Nomor : 272 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala DesaDorokobo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu bernama ANAS denganmasa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. (Bukti T1)3.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 05tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diperbaharuidengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 13 tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 65 ayat (3)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatanselama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapatdipilih

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Dompu Nomor: 13 Tahun 2013Tentang Tata Tata cara Pencalonan, Pemilihan, PengesahanPengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda KabupatenDompu Nomor 12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas PerdaNomor 17 tahun 2011 Tentang Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwamasa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa samasama selama 6(enam) Tahun.8.

(Bukti T18)35.Bahwa terbitnya Keputusan Nomor : O08 Tahun 2018 tentangPemberhentian Perangkat Desa Dorokobo Kecamatan Kempo KabupatenDompu tertanggal 05 April 2018 telah sesuai dengan Perda Nomor 17Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 14 ayat (2)berbunyi Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud denganayat (1) huruf c karena: a Berakhir masa jabatan/masa kerja.

perangkat desadilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat desa lama danditetapbkan sebagai tanggal pelantikan.

Bahwa pada tahapan Pemberitahuan/penyampaian UndanganPILKADES, oleh karena Panitia Pemilihan tidak memberitahukan danmenyampaikan undangan kepada seluruh Pemilih yang terdaftar DPTDesa Lembarawa, maka berarti Panitia Pemilihan telah melanggarketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 09tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan danHalaman 7 dari 121 halaman, Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.SmgPemberhentian Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPerangkat

han pemilihan ;Maupun melanggar Peraturan Bupati Brebes No. 078 Tahun 2013tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19ayat (1) yang berbunyi : Pemberitahuan Kepada Penduduk Desa yangberhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan atau kartuundangan dengan tanda bukti penerimaan selambatlambatnya 1 (satu)han sebelum pemilihan. j 2 no own nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa pada tahapan Pungutan Suara Panitia Pemilihan telah

Bahwa yang menjadi ketentuan hukum yang berlaku dan mengikatterhadap Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di wilayah Kabupaten Brebes adalah:a. Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);b.

, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah KabupatenBrebes Tahun 2012 Nomor 2);Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2006 tentang BadanPermusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun2006 Nomor 18);2222 one annonce neces.

Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 078 Tahun 2013tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten BrebesTahun 2013 Nomor 51);"3.