Ditemukan 516 data
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
214 — 179
Paulus Lotulung, SH.dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang tanggal 6 10 Oktober2009, yang menyatakan bahwa Pejabat TUN penerimaPutusan No. 11/G/2018/PTUNBL hlm. 40mandate meskipun Pejabat tersebut menerbitkan Keputusan Tata Usaha; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasan hukum apabilaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini,menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak yangdigugat (error ini persona) dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
SOFYAN MUCHTAR Alias SOFYAN
103 — 29
Barda NawawiArief, SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuanpemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaituperlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslan mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
71 — 12
barang elektronika yang berada di Toko Atakrib yangsebelumnya telah digunakan terdakwa, seolaholah tersebut adalah miliknya, tanpa seijinpemiliknya yangMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan telahterpenuhi ;Ad.4.Unsur Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatanyang berlajut :0 202222 nn enn nn nnn een nnn een eenneeMenimbang, bahwa S.R SIANTURI, SH.dalam
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya yang berjudul "AsasAsas Hukum Pidana Indonesia" Cetakan ke3(1981) pada halaman 104 alinea ke2, yaitu :*... Menurut Hazewinkel Suringa (halaman 240 241) Hoge Raad Belandamengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :kesatu : kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakansuatu kehendak bersama (afspraak) antara mereka.
102 — 33
Riawan Tjandra, SH.dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 danhalaman 69 bahwa menurut Crince Le Roy (Principle Of Good Administration)terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindakcermat ( principle of carefulness ) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada AsasKebijaksanaan ( principle of sapiently ). ; Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUNBDGSehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang darimaksud dan tujuan
46 — 34
SUDIYONO, MMkembali menemui saksi ROY PUDYO HERMAWAN, SH.Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan berkasberkas berupa fotokopi data para pihak, fotokopi Sertifikat HakMilik No. 98 atas nama saksi FRANSISKA MURHAYANTI diDesa Sidomulyo Kecamatan Batu seluas 2.035 m2, harga dancara pembayaran. Selain itu Terdakwa sebagai salah satu pihakyang menandatangani akte meminta pembuatan akte tersebutdilakukan di Jakarta ;e Bahwa...20Bahwa kemudian pada bulan Maret 2007, Terdakwabersama dengan Drs.
1.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
2.LILIA HELUTH, SH
Terdakwa:
ANDREAS SINAGA Alias ANDRE
95 — 42
Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, maka perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan kesengajaan sebagai suatu tujuan(opzet als oogmerk);Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 509/Pid.B/2019/PN Amb.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3 Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasukkepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidanganpenggelapan uang dengan cara tidak menyetor
64 — 135
MOCH ANWAR,SH.dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I bahwa26rangkaian katakata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yangdiucapkan. Suatu kata bohong saja yang diucapkan tidak cukup sebagai alat penggerakatau pun alat bujuk. Rangkaian katakata bohong yang diucapkan secara tersusun,hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis danbenar. Jadi katakata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan ataumemperkuat yang lain.
64 — 33
SUDIBIO DJOJOPRANOTO , SH.Dalam hal in) TURUT TERGUGAT dalam Akta No. 1 tanggal 2 Agustus2011 hanya mencantumkan harta kekayaan Yayasan PerguruanAssaidah Jagakarsa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)sebagai kekayaan awal Yayasan untuk suatu usaha dan tidakmengetahui mengenai assetaset Yayasan Perguruan Jagakarsaberdasarkan Akta No. 65 Tahun 1985 yang dibuat dihadapan Notaris R.SUDIBIO DJOJOPRANOTO , SH.Hal 31 dari 40 Hal Putusan Sela No. 282/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.6.
162 — 85
;Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkanpembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yangjelas mengenai faktafakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993 halaman 179).
187 — 81
Musi Banyuasin.Halaman 15dari38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUNPLGSELAKU Ketua Majelis : Kapry Jaya, SH.MSiSELAKU Anggota Majelis : HERLAMBANG SH,MH.SELAKU Anggota Majelis : Elda Multilawati,SH.Dalam AMAR PUTUSAN : Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. SelanjutnyaDalam Putusan Perkara objek yang sama Nomor Register : 020 /VI/KIProv. Sumsel PS A/2016 tertanggal 23 Agustus 2016. (bukti P 4); LSM PPPC Lawan Kepala Satuan Pamong Praja Kab.
IWAN JANI SIMBOLON, S.H.
Terdakwa:
ASWAN JAELANI
45 — 11
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebutPutusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Mak Halaman 38 dari 41secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kKemanfaatan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa didalam
658 — 912
tentang Mahkamah Agung Rimenyebutkan bahwa :(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusanputusanatau penetapan pengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilankarena:a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan ;b. salah menerangkan atau melanggar hukum yang berlaku ;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa terkait dengan aturan diatas Yahya Harahap, SH.dalam
Terbanding/Tergugat III : Sdr SLAMET
Terbanding/Tergugat I : PT BANK CLIMB NIAGA , Tbk cabang kwitang
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
Terbanding/Tergugat II : PT Balai LELANG ROYAL
55 — 32
Menyatakan tanah dan bangunan seluas 120m2 degan Sertifkat hak milikNo 2387 yang terietak di Jalan Perkav Aneka Elok Blok W 1 Kav no 54dikenal JI nanas 1 Kelurahan Penggiligan Kecamatan Cakung Jakarta Timuradalah syah sebagai milik Sdr.Slamet ,SH.Dalam Konpensi dan Rekonpensi5.
Terbanding/Tergugat I : Ny. Yuliana
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Umum Pertamina Unit Pengolahan V Balikpapan
60 — 31
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman : 418)Menimbang, bahwa dari pengertian eksepsi tersebut di atas makaMajelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi dari Terlawan mengenai kedudukan hukum (/egal standing) dari Pelawan adalah belummemasuki materi pokok perkara, karena masih menyangkut subyek hukum darisuatu perkara yang belum menyentuh kedalam materi gugatan, sehingga perludipertimbangkan terlebih
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Pembantu AR Hakim Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
34 — 21
Koran Nomor 147 tanggal 28 September2017 yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SHdan telah dilakukan addendum Pertama yaitu Akta Perjanjian Tambahan(Suplesi) Kredit Nomor 71 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapanNotaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SH dan Telah dilaksanakanaddendum terakhir yang tertuang dalam Addendum Akta PersetujuanPerpanjagan Jangka Waktu Kredit, Nomor 101 tanggal 14 Agustus 2019 yangdibuat dihadapan Notaris Kota Medan Rudy Haposan Siahaan, SH.Dalam
198 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya Surat Paksa tidak dapatditerima sebagai objek sengketa di Peradilan TUN karenabukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa sesuai Doktrin Hukum, menurut Indroharto, SH.dalam bukunya berjudul Usaha memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, Pustaka SinarHarapan, Jakarta 1996, halaman 223 dan 224 telahmemberikan catatan khusus mengenai penerapan Pasal 2huruf e UU PTUN dengan memberikan kaidah bahwa35sepanjang
1002 — 615
(PEMOHON PAILIT Il) dengan NIK:3271020705640004.Surat pernyataan kesediaan Kurator Feeril Ayuzan, SH.dalam proses Kepailitan Drs.Moch.Arifin, tanggal 23 Maret2021.Surat bukti pendaftaran Kurator dan pengurus nomor AHU282AH0403200 atas nama Feeril Ayuzan,SH. tanggal 30Juli 2020, yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HakAzazi Manusia Republik Indonesia .Menibang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan surat surat buktiyang telah bermeterai cukup sebagai
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOELYATNO, SH.dalam perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut Hukum. (putusan a quo,Halaman 57)Putusan a quo menghubungkan unsur dengan sengaja denganmatinya korban (AMBOl), pertimbangan Majelis Hakim putusan aquo telah sesuai dengan penjelasan dari Lamintang dalam bukunyaDelikDelik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan KeHal. 21 dari 37 hal. Put.
51 — 9
ANANDA KARYA MANDIRI dibuat atas PrakarsaTurut Tergugat, baik dari Pemberian nama Perusahaan tersebut, juga modal dasaryang ditanamkan serta disahkan oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH yangberkedudukan di Bandung pada tanggal 28 Nopember 2009 dengan Nomor Akta 20.( terlampir )Pada tanggal 19 Maret 2010 terjadilah akta akta yang dibuat dihadapan NotarisErnie, SH yang berkedudukan di Jakarta, diantaranya No. 27 dan No. 28 sertaPerjanjian Kerjasama yang dibuat dan disaksikan oleh Notaris Ernie, SH.Dalam