Bahwa pada tahun atau tepatnya tanggal 24 September 2013, BadanPengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam selaku pihak yangmengatur Hal Pengelolahan seluruh areal tanah di pulau Batamsebagaimana diatur Keppres No. 43 Tahun 1971 Jo Permendagri No.43Tahun 1997 tentang Hak Pengelolahan Tanah bagian tanah tanahHal 1 dari 14 Putusan No. 210/Pdt.G/2014/PN.Btmtertentu milik Negara yang diberi kewenangan kepada Badan Otorita,telah mengeluarkan izin Prinsip No. B 18700 /KA / 9 / 2013 kepada PT.

Fres Tyfina ; Bahwasaksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut ; Bahwasaksimelihat Penggugat dan Tergugat berbicara, tetapi saksi tidaktahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat ; Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugattentang lahan tersebut ; Bahwa kerjasama dimaksud adalah bahwa Penggugat selaku pengurusdokumen atau ijin lahan itu ke Otorita Batam ; Bahwasaksi tidak tahu ijin dimaksud itu untuk apa ; Bahwasaksi tidak tahu status tanah tersebut ; Bahwasaksipernah

(dua ratus jutarupiah) ; Bahwa saksi tidak tahu vang tersebut mengurus dokumen apa, tetapiPenggugat mengatakan untuk mengurus dokumen Tergugat ; Bahwa saksi memberikannya kepada Penggugat berupa cek dan saksiberikan diparkiran Otorita Batam;Menimbang terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugatmembenarkannya.Menimbang penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnyamenyatakan tidak akan menyampaikan apaapa lagi, serta mohon putusan.Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini

Abdul Muis Nasution dan Tatto Perwira harus ditariksebagai pihak karena pihakpihak tersebut sangat menentukan prosespemeriksaan perkara a quo;Bahwa pihak lain yang paling menentukan dalam perkara ini adalahBadan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota Djakarta, sebagai pihak pemerintah yang melakukanHalaman 14 dari 43 Hal. Put.

Nomor 410 PK/Pdt/2017pembebasan tanah termasuk tanah objek perkara (yang dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IlbukotaDjakarta Nomor Da. 11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan Pelaksana Otorita Pembangunan KuninganDaerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnya akan disebut "BadanOtorita"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakartadan merupakan' satusatunya pihak yang berhak melakukanpembebasan

Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 369 tanggal 1 Juni 1979tentang Pembubaran dan Perubahan Status Otorita/ Proyek/BadanPelaksana Proyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota SebagaiPembina Wilayah Dalam Hubungan Dengan Kegiatan Pembangunan diWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan jugaharus ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo;12.

Nomor 410 PK/Pdt/2017dibebaskan oleh Badan Otorita pada tahun 1972, kemudian diserahkan olehBadan Otorita kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan PerjanjianTahun 1972 juncto Perjanjian Tahun 1974;3.

Bahwa kebenaran dan keabsahan atas pembebasan yang dilakukan olehBadan Otorita atas objek perkara a quo telah dibenarkan oleh PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah AgungNomor 1963/2010, salah satu pertimbangannya:"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa perolehan hak dari TergugatIV atas tanah sengketa adalah bermula dari pembebasan yang dilakukanoleh Badan Otorita Pembangunan Kuningan DKI Jakarta dalam

Otorita untuk memperolehperawatan medis. Pada hari Rabu tanggal 22 januari 2014 sekira pukul17.00 Wib akhirnya korban meninggal dunia di RS. Otorita Batam; Bahwa berdasar visum et repertum Nomor R/2/I/2014/Biddokk ngdibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. FAIZAL ZULKARN F,MHKes selaku dokter yang memeriksa diperoleh hasil pense ;an faktaDari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut diata Gbfakta sebagai berikut: ~~A. Fakta yang berkaitan dengan sah ane1.

Nomor 119 K/Pdt.SusBPSK/2021Tergugat dalam melakukan transaksi jual beli unit rumah sebelumnyadan telah menandatangani surat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB),yang mana pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:Masa berakhirnya hak guna bangunan (HGB) pada sertifikat tanah danbangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atasnama Pihak Kedua nantinya disesuaikan dengan jangka waktuberakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut

pada Faktur Uang WajibTahunan Otorita (UWTO);Bahwa antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat selain telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli(PPJB), antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat juga telan melaksanakan transaksi jual beli yang dapatdibuktikan dengan akta jual beli (AJB) dan telah dialinkannya sertifikathak guna bangunan (SHGB) dari PT Bina Perkasa ke atas namaTermohon/dahulu Penggugat;Bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli, Pemohon

Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayahyang bersangkutan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 TentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam,Angka 12 menyebutkan:Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hakpengelolaan ini menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari penerimahak;Bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batamyang merupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan

yangberkantor di Taman Duta Mas Komp.Ruko Trafalgar Blok T no.29 RT 04 RW 02Baloi Permai Kec.Batam Kota.Batam mendapatkan pengalokasian lahan dariOtorita Batam dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi antara lain :Ijin PrinsipSkep (Surat Keputusan)SPJ ( Surat Perjanjian)PL (Penetapan Lokasi)Fatwa PlanologiIMBFaktur UWTOSertifikat IndukOG Noa PF Wr FPBahwa Pembangunan Perumahan Citra Batam tersebut dibangundengan segala fasilitas nya sebagaimana petunjuk dan ketentuanketentuanyang telah ditentukan oleh Otorita

Persyaratan ini berlaku umum untuk setiap perusahaanpengembang atau Developer yang mendapatkan legalitas dari pemerintah/Otorita Batam dengan segala prosedur yang ada / Lengkap dan sempurna.1. Bahwa Saudara William Chandra telan melakukan perbuatan melawanhukum dengan mengikutsertakan Ketua RW tanpa jjin dari PenggugatPT.lgata Jaya Perdania.2.

Guna SuryaPratama Investment membantu pemilik rumah di Komplek Citra Batambersesuian dengan program Otorita Batam menurut surat Otorita Batamtertanggal 18 Februari 2000 kepada pemilik rumah Citra Batam. Olehkarena itu, PT. Guna Surya Bina Mandiri yang berhak mengelolakeamanan / security dan kebersihan perumahan Citra Batam, sedangkanPenggugat tidak berhak lagi mengelola keamanan / security dankebersihan perumahan Citra Batam.

Wilayah KabupatenMaluku Utara dan Pembentukan Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :1.

Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :Syaiful Bahri Ruray, SH.

Syahril Abd Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

No. 833 K/Pid.Sus/2009e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

;==Halaman 27Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPI3)Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Berelang) tentang pengalokasian danPengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerahIndustri pulau Batam No. 149/KPTSDEOPS/L/4/2009tanggal 29 April 2009 dengan luas tanah 3.500 M* ;Surat Perjanjian pengalokasian dan Pengurusan Tanahatas bagianbagian tertentu dari pada tanah HakPengolahan Otorita Pengembangan daerah Industri pulauBatam No.13

Mora Telematika Indonesia ;Ijin Prinsip 14/IP/KA/L/1/2009 ;Bahwa pada prinsipnya Otorita Batam menyetujui untukmengalokasikan lahan kepada PI Mora TelematikaIndonesia dengan Luas : +38.500 m2 yang diperuntukansebagai : Jasa (kantor & landing Point) di WilayahPengembangan : Nongsah distrik : Nongsah Tarif UW/ TO:Rp.35.750,/m2/lunas 30 tahun ;Rekomendasi Landing Point dan Beach Manhole jaringansistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), Nomor : KL.305 /1/3/Kpl.Btm11 ;Kepala Kantor Pelabuhan pada prinsipnya

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 0023/KPTS/KDL4/X/2008Tentang Pengalokasian dan penggunaan tanah atasbagianbagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otoritapengembangan daerah Industri pulau batam. Diberikankepada PT. Indosat untuk jenis usaha/kegiatan di bidangjasa guna peruntukan/ keperluan Jasa (kantor & landingpoint) dengan hak guna bangunan selama jangka waktu30 tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2008 ;.

Indosat,Tbk berdasarkan Letter of Appoinment dariNEC Corporation No : NEC/ 1454/2008 tanggal23 september 2008 ; nomenon nnn nnnn=. jin Prinsip Nomor 139/IP/KA/L/IX/2008 = OtoritaPengembangan Daerah Industri pulau Batammenerangkan bahwa pada prinsipnya Otorita BatamMenyetujui untuk mengalokasikan lahan kepadaPT Indosat Tbk dengan Luas lahan di alokasikan : + 3.500(APeruntukan : Jasa (kantor & LandingPoirit) jWilayah pengembangan ~: + Nongsah ;Distrik : Nongsah 5Tarif UWTO : Rp.35.750, / m2 / lunas

30tahun;Surat perjanjian Nomor : 0027/ SPJ/KD L4 / X / 2008Tanggal 09 Oktober 2008;Peruntukan : Jasa (Kantor & landingDIOINE) jnnn monn nnn nnnTerletak di : Pulau Batam ;Wilayah pengembangan ~: pantai timur ;Sub wilayah pengembangan : Nongsah ;Lokasi : Tanjung Bemban Nongsah;Tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusantanah atas bagian bagian tertentu daripada tanah hakHalaman 36Putusan No. 8/G/2015/PTUNTPIpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri pulauBatam atara Otorita Pengembangan

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 TERGUGAT telah membayar uangmuka UWTO (Uang wajib Tahunan Otorita) sebesar Rp 900.000.000(sembilan ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT Ill, berdasarkan Surat Faktur Tagihan Uang Muka UWTO yangtelah dikeluarkan oleh TERGUGAT III.6.

Dahulu bernama Sei Pelunggut, Kampung PulauBuluh, Kecamatan Batam, Kabupaten Kepulauan Riau adalah lokasi lahan/tanah masuk wilayah milik TERGUGAT I yang telah dialokasin TERGUGATIll Kepada TERGUGAT I dengan dasar telah melakukan pembayaran UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT III dan telah dikeluarkanya gambar Penetapan Lokasi Nomor:216020093 seluas + 404.480,97 M2 (empat ratus empat ribu empat ratusdelapan puluh koma sembilan puluh tujuh meter persegi

Industri Pulau Batam No 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal01 April 1991 (SK No 045) tentang Ketentuan PengalokasianTanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamkepada Pihak Ketiga, yang mengatur:Pasal 1Penyerahan bagianbagian daripada areal tanah di PulauBatam kepada pihak ketiga, didasarkan atas permintaanuntuk dipergunakan bagi perusahaan yang bersangkutandalam rangka :a.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.d.

dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah !

Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugatadalah selaku pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas 192 Myang terletak dilokasi Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai, KecamatnBengkong Kota Batam;Bahwa Tergugat Keberatan dengan dijadikannya surat kavling menjadidasar kepemilikan hak atas tanah disebabkan surat kavling tersebut belumdapat dijadikan barangbukti yang otentik serta di Kota Batam Pemilik sahtanah adalah Otorita Batam;Bahwa berdasarkan

D4, dan E3,dengan harga Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah); Bahwa saksi menjual Kavling tersebut kepada saudara Fandiaspada tahun 2013; Bahwa Pada saat saksi menjual Kavling tersebut, suratsurat yangdiserahkan kepada Pak Fandias hanya menyerahkan Kwintasi Pembeliansaja;Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Btm Bahwa saksi tinggal dilokasi tersebut sudah sekitar 6 (enam)tahun; Bahwa setahu saksi sekarang lahan tersebut, masih dalampengurusan WTO di Otorita

dengan nama Koperasi KUB BANTARA(bukti P2 dan P3) dan saksi juga mengetahui Gambar Lokasi ini (bukti P7), yaitu Lokasi yang disengketakan sebelum kejadian perkara ini; Bahwa setau saksi yang memasang pagar adalah Pak Fandiaskarena sempat terjadi keributan dilokasi tersebut;Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Btm Bahwa pada tanah kavling yang sekarang disengketakan tersebut,setahu saksi belum dilakukan pembayaran UWTOnya, karena ada 2 (dua)kepemilikan, oleh sebab itu Otorita

Koperasi KUB BANTARA; Bahwa saksi tidak tahu Koperasi KUB BANTARA, bergerak dalambidang apa; Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lainnya mendapatkanKavling tersebut, dasarnya adalah Izin Prinsip yang diterbitkan olehOtorita Batam pada tahun 2000 selanjutnya Koperasi melakukanpengurusan tersebut dengan catatan membayar uang pendataan sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Izin Prinsip tersebut dikeluarkan dan ditujukan kepadaKoperasi KUB BANTARA; Bahwa setahu saksi Otorita

Fotokopi Surat Hal Ijin Prinsip, Nomor: 136/IP/IV/2000, Tanggal 27 April2000, dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, selanjutnyaCIDETITANGA..... 20. ce cece cee ce cee cee eee eee ee eee cee tee ete eeeseteeneeeeseeneeesesees Dell233. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi, Tanggal 4Januari2000, Selanjutnya CIDEritanda ...........c cece cee cee eee eee eee eee eeeeeetseeeeeeeee Tall;4.

haruslah ditolak selurunhnya karena hanya berupadugaan Penggugat yang sangat subyektif sifatnya yang padapokoknya menyebutkan bahwa telah terjadi tumpang tindih /overlapping dalam pengalokasian lahan yang telah dilakukanTurut Tergugat tanpa didukung oleh buktibukti yang kuat,karena dalam ketentuan pasal 2 dan 3 Surat PerjanjianNomor : 638/SPJ/KAAT/X1/1995 antara Turut Tergugat danPenggugat tentang pengalokasian, penggunaan,penguruasan tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah hak pengelolaan otorita

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor B.906.01/02/1693/L2A tanggal 21Nopember 1995 yang ditujukan kepada PT. Proteknik Karya AlamPerihal Gambar PL Peruntukkan Jasa dengan lampiran 1 (satu)lembar gambar ukur, diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 638/SPJ/KAAT/XI/1995, diberitanda P2;3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 798/SKEP/KAAT/X1/1995, diberitanda P3;4.

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.529/F/UPT/PL&A/X/1995, diberi tanda P4;5. Fotokopi Fatwa Planologi No : 023/FPDITREN/III/1996, diberitanda P5;6. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.479/F/UPT/PL&A/IX/1996, diberi tanda P6;7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 371 Desa Lubuk BajaTimur atas nama pemegang hak Perseroan Terbatas PrototeknikKarya Alam, diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No : 117/SKEP/KABANG/IMB/VIII/1997Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.Proteknik Karya Alam, diberi tanda P8;9. Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 638/SP)/KAAT/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995, diberi tanda P9;10. Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

Proteknik Karya Alam tanggal25 Januari 2011 yang ditujukan kepada Direktur PengelolaanLahan Otorita Batam, Perihal Permohonan Informasi HasilPengukuran, diberi tanda P10;11.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT. Proteknik Karya Alam tanggal11 April 2011 yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan LahanOtorita Batam, Perihal Permohonan Pertemuan, diberi tandaP11;12.Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT.

PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ; DAN18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.18.2. MINDA bin SAMUN.18.3. WANDA bin SAMUN.selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:19.1. NY.ONIH binti OKIH. 19.2. NY.ONAH binti OKIH. 19.3. NY. ONIN binti OKIH.19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.19.5.

Bahwa selain itu, Para PENGGUGAT juga mendalilkan pada. positabutir 6 huruf a Surat Gugatannya, sekitar tahun 19611962 sebagian tanahgirik C No.2251 Persil 221 S.IV, yaitu seluas + 1.500 M2 telah dibebaskanoleh Perum Otorita.

Bahwa sementara Perum Otorita Jatilunur (POU) itu sendiri berdiri pada2.12.tahun 1970 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970tentang Perum Otorita Jatiluhur dan sejak tahun pendirian itulah hakpengelolaan POJ atas tanahtanah wilayah sungai di Provinsi JawaBarat diberikan kepada POJ berdasarkan Keputusan GubernurPropinsi Djawa Barat No.

Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII1 ;2. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum "Otorita Djatiluhur";diberi tanda TXVII2 ;3. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4.

Foto copy Daftar C tahun 1960,diberi tanda T XVII 10 ;11.Foto copy Daftar Inventaris Barang untuk Barang Tidak Bergerak Status Kelolaper April 1996 Perum Otorita Jatilunur, Nomor Registrasi 213 16 421112 02011039 dengan wilayah Tn.

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara telah dibebaskanoleh Perum Otorita Jatilunur, namun Perum Otorita Jatiluhur masih ditarikjadi Tergugat XVII ;Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dibagi rataantara Para Penggugat dengan Turut Tergugat , namun tidak diuraikanmengenai letak dan batasbatas tanah bagian masingmasing ;Para Penggugat mendalilkan bahwa Minem binti Samian telah mendapatbagian dari tanah C. 2251 tersebut sehingga tanah bagian Minem bintiSamian tidak menjadi

Tempat tinggal : Ruli DAM Otorita Pintu 7 Kel. Muka Kuning Kec. SeiBeduk Kota Batam7. Agama : Islam8. Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa Munawar als Gade Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 20202. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020sampai dengan tanggal 13 Juni 20203. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni20204.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan= saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Sarumpaet, dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam danmengakibatkan BAGUS SETIAWAN meninggal dunia sebagaimana SuratKeterangan Kematian No. R/317/RS/X/2011 tanggal 29 September 2011yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Otorita Batam. ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkanPasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan. ;3.

Btm.terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentangPerubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam;Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan:1) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;2) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam untuk:a) merencanakan peruntukan

Btm.Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, PulauGalang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dangugusannya;2) Pasal 2A: Pengelolaan, pengembangan dan pembangunanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamdilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;3) Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam mengatur hal sebagai berikut:1) Pasal 12 ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas sesuai dengan fungsifungsi Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas;2) Pasal 13: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau

Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Pulau Buluh tertanggal 28 Juli1994, luas 1.321.218 m2, atas nama Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (Sekarang BP Batam);b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 245/Sungai Pelunggut tertanggal 15September 2015, luas 1.442.981 m2, atas nama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; danc.

Fotocopy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, Nomor: 57/KPTS/KA/VIII/2006, Tentang Pedoman PembebasanLahan Dan Pemberian Sagu Hati Atas Tanah Dan Ganti Rugi Atas Tanaman DanHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 218/Pdt. G /2020/PN. Btm.Bangunan Di Wilayah Kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, diberi tanda TI16A;26.

yang berwenang berdasarkan asas Presumptio lustae Causadan asas lus Contractus atau oleh putusan Pengadilan Tata UsahaNegara;22.Bahwa didalam Sertifikat HGB No 371 milik Terlawan tidak terdapatdaftar riwayat tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darisebuah buku tanah sehingga diterbitnya sertifikat No. 371/1997 masih perludilakukan pengecekan keabsahannya sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;23.Bahwa Terlawan tidak memiliki Gambar Penetapan Lokasi yangdikeluarkan Otorita

Pat.Plw/2016/PN Btm.para pihak yang membuainya, tidak ada relevansinya / kaitannyadengan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dimaksud;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil Pelawan pada angka 15dalam surat gugatan perlawanannya, mengenai pemakaian titikkoordinat di dalam gugatan dan Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor : 53/PDT/2015/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2015, jo PutusanPengadilan Negeri Batam Nomor : 03/PDT.G/2014, tanggal 10 Desember2014, karena setiap pengalokasian lahan oleh Otorita

Sebagaimana diterangkan pada angka 3 di atas makahak Terlawan atas lahan dimaksud telah memenuhi sesuai denganketentuan yang berlaku Otorita Batam dan Badan Pertanahan KotaBatam serta seluruh dokumen pengalokasian lahan, hak Terlawantelah terbit tahun 1995 dan 1997, artinya dokumen hak hak atastanah Terlawan telah terbit jauh sebelum terbitnya dokumen hak hak atas tanah yang dibeli Pelawan dari Terlawan Il;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan padaangka 17 dan 18 dalam surat

Sebab setahu Terlawan , didalamlahan yang dialokasikan oleh Otorita Batam kepada Terlawan I, tidak adajalan, semua lahan peruntukannya jasa;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan padaangka 20, 21, 22, 23 dan 24 dalam surat gugatan perlawanannyakarena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Lubuk Baja Timur,tanggal 04 Juni 1997 atas nama Terlawan adalah sah dan dialokasikanoleh Otorita Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan di Batam, sehinggasangat menggelikan apabila Pelawan

Bukti P7 yaitu fotokopi Surat Keputusan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Kepulauan Batam No. 1357/KPTS/KDAT/LIV/2005 tanggal 9 Mei2005 (tidak diperlihatkan aslinya);8. Bukti P8 yaitu fotokopi Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanahdari PT. Kartika Dharma Graha kepada PT. Sinar Surya Grahatama yangdibuat di hadapan PPAT Anly Cenggana, SH dan Persetujuan Nomor2551/PL/3/2014 (sesuai asli);9. Bukti P9 yaitu fotokopi Gambar Penetapan Lokasi PT. Sinar SuryaGrahatama No.

untuk membicarakan tentang pencarian dana untuk digunakankepertemuan berikutnya di WEWAK Papua New Guinea (PNG), dengan tujuanuntuk Papua Merdeka atau memisahkan Propinsi Papua dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI), selanjutnya Terdakwa berangkat ke WEWAKPapua New Guinea (PNG) untuk mengikuti pertemuan atau rapat selama 3(tiga) hari yaitu pertemuan Kongres Nasional Papua Luar Biasa dan hasilnyapertemuan atau rapat dimaksud yaitu Pembentukan Struktur PemerintahanPapua Barat (Pemerintahan Otorita

untuk membicarakan tentang pencarian danauntuk digunakan kepertemuan berikutnya di WEWAK Papua New Guinea(PNG), dengan tujuan untuk Papua Merdeka atau memisahkan Provinsi Papuadari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya Terdakwaberangkat ke WEWAK Papua New Guinea (PNG) untuk mengikuti pertemuanatau rapat selama 3 (tiga) hari yaitu pertemuan Kongres Nasional Papua LuarBiasa dan hasilnya pertemuan atau rapat dimaksud yaitu Pembentukan StrukturPemerintahan Papua Barat (Pemerintahan Otorita

JATI LUHUR sebagai PelaksananTeknis DIVIS PENGAIRAN BARAT antara lain sebagai berikut : Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat Nomor :701/Air/031/JTB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992 kepada LurahBojong Menteng dan Kepala Jatirasa, Perihal Pengukuran Ulanguntuk mengetahui kebenaran batasbatas tanah milik Arga BinTabeng (Selaku Ahli waris Sebih bin Kemon); Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No.701/Air/063/SITB/1992 tanggal 10 Maret 1992, Perihal : HasilPengukuran Tanah

Bangun Tjipta Pratamauntuk keperluan Perumahan Kemang Pratama adalahberseberangan dengan kompleks Perumahan Kemang IfiGrandi, Perusahaan Umum Jasa Tirta II;41.Bahwa dengan uraian Perolehan Hak Tergugat IV khusus mengenaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng, Gambar SituasiNomor: 15.390/1991, terbukti bahwa TIDAK BERASAL DARI TANAHNEGARA;42.Bahwa walaupun Divisi Pelaksana Teknis PERUM OTORITA JATILUHURtelah mengeluarkan Surat yang menyatakan Tanah Girik Letter C No.215persil 10 seluas

Bahwa menurut tata persuratan yang berlaku di POJ DivisiPengairan Barat, maka pengkodean dan pengarsipan, tidakmemenuhi prosedur yang berlaku, berarti meragukan kebenarannyasurat tersebut.Kemudian surat bantahan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat DirekturUtama Perum Otorita Jatiluhur tanggal 24 Mei 1996 Nomor 1/457/1996yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (vide bukti PB2)yang isinya antara lain :I.

Bahwa produk non statuter ditanda tangani oleh Direktur Utamaatau Direktur sesuai bidangnya baik atas nama atau tidak atasnama Direksi (vide Keputusan Direksi POJ No. 1/64/KPTS/1993tanggal 15 Maret 1993.Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Otorita Jatiluhurtersebut di atas, Surat Pernyataan Kepala Divisi PengairanBaratNo.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 tidak dapatdibenarkan/tidak sah.Halaman 53 dari hal 89 perkara Nomor. 252/Pdt/2019/PT.BDG2.

Bahwa Direksi Perum Otorita Jatiluhur tidak pernahmemberikan otorisasi kepada Kepala Divisi Pengairan Baratmengenai hal tersebut.3. Surat Pernyataan Kepala Divisi Pengairan Barat Perum OtoritaJatiluhur No. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 ternyatatidak pernah diterbikan sesuai pengakuan Saudara R. SantosoA. BIE, sesuai surat Kepala Divisi Pengairan Barat No.20/275/1995 tanggal 26 Agustus 1995 butir d (terlampir).23.

"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta danmerupakan satusatunya pihak yang berhak melakukan pembebasan tanah di seluruhwilayah Kuningan, Jakarta Selatan ;Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 369 tanggal Juni 1979 tentang Pembubaran danPerubahan Status Otorita/Proyek/Badan Pelaksana Proyek Serta Penataan KembaliHalaman 25 dari 86 hal.

Tanah obyek perkara adalah merupakan sebagian kecil dari tanahtanah yangdibebaskan oleh Badan Otorita sebagai badan khusus yang ditunjuk olehPemerintah DKI Jakarta untuk membebaskan tanahtanah di KelurahanKuningan timur, Karet Kuningan, Karet dan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi,Wilayah Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Halaman 27 dari 86 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/201 3/PN. Jkt.Sel282820.2.

TCPInternusa juncto Surat Perjanjian tanggal 22 April 1974 tentang KerjasamaPembangunan Atas Tanah Seluas + 312,4 HA (tiga ratus dua belas 4/10Hektar) Terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet danSetiabudi, Kecamatan Setiabudi, Wilayah Kota Jakarta Selatan, DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, yang merupakan sebagian dari wilayah kerja BadanPelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta(selanjutnya akan disebut "Perjanjian Tahun 1972 juncto Perjanjian Tahun1974"

), Tergugat IV Konvensi menerima satu hamparan tanahhasilpembebasan Badan Otorita termasuk didalamnya tanah obyek perkara a quo,sehingga jelas tegas Tergugat IV Konvensi punya kapasitas dan keterkaitanhukum dengan tanah obyek perkara a quo ;20.3.

Perolehan tanah Badan Otorita atas tanah obyek perkara dilakukan padatahun 1972 dan pada tahun itu juga kemudian dialihkan ke Tergugat IVKonvensi (vide dalil butir 20.2), sedangkan menurut pengakuan PenggugatKonvensi, ia memperoleh tanah tersebut dari Cholid Basjir tahun 1994, darifakta hukum jelas terlihat kejanggalan dan keanehan kejanggalan pertama,yaitu perolehan tanah Penggugat Konvensi, disamping dilakukan 22 tahunkemudian setelah Badan Otorita dan Tergugat IV Konvensi memperolehtanah tersebut

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Bengkong Kota Batampada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib; Bahwa Terdakwa bisa sampai bertemu dengan lakilaki dimaksud danmenerima sabu dari dirinya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh sdr.Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batamyang mana pada saat itu sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di koskosanyang beralamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong KotaBatam; Bahwa Terdakwa yang menyerahkan masingmasing sebanyak 2 (dua)bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias AlBin Hasbiallah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias AriBin Abdul Hakim dan sdr.

Pemerintah Republik Indonesia, c/q OTORITA BATAM, beralamat diJalan EngkuputriBatam Center, Kota Batam,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Dalam hal ini diwakili oleh AZWAR, SH Pegawai / KepalaBagian Hukum Badan Pengusahaan Kawasan PerdagnganBebasa dan Pelabuhan Bebas Batam beralamat di JalanJendral Sudirman No. Batam Centre Pulau Batam 29400.berdasarkan Surat Tugas / Kuasa Khusus tanggal Desember2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batam ;3.

CitraShipyard Dimana Tanah Jalan Masuk dimaksud merupakan Asset Otorita Batam ;T39Fotocopy : Bukti Pengambilan Atau Penerimaan Uang yang diterima oleh : Bapak M.Ali Wasyim dengan berdasarkan pada :Kwitansi, tertanggal : Pelita, 20 02 2012,40.41.Sebagai Penerima Uang Dari PT. Citra Shipyard Kepada : Bapak M.

Surya Prima mendapatkan lahan dari Otorita dimana didalamnya ada kebunmilik Lerahman & Shaleh;Bahwa Peta tersebut disetujui oleh Badan Pertanahan Batam;Bahwa saya tidak tahu PT. Citra Shipyard;Bahwa saya tidak tahu berapa dari sedikitnya yang sudah diganti rugi oleh PT. SuryaPrima;2. Abdullah Ali, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang dibayar oleh PT.

tersebut;Bahwa tidak ada ganti rugi lagi karena sudah dibebaskan oleh otorita tahun sembilanpuluhan ;Bahwa bisa saya tahu lokasinya yang untuk jalan masuk pabrik ;Bahwa sudah diganti rugi bareng dengan tanah milik saya yang lainnya.Bahwa waktu itu tidak ada saksi dari pemerintah setempat;Bahwa saya dikampung Panau sejak tahun 1949;Bahwa saya membeli tanah tersebut dari Anum.

Tanah tersebutdibuat jalan;Bahwa tanah tersebut milik Otorita Batam;Bahwa tanah itu dipinjam sementara oleh PT. Citra Shipyard;Bahwa PT.