persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaanterpisah dari kekayaan rechtspersoonnya (incasu PT PLN (Persero),sehingga oleh karenannya organ substratum dari rechtspersoon tidak dapatbertindak sebagai person di forum peradilan perdata, immers SektorPembangkitan Belawan selaku organ substratum PT PLN (Persero)sesungguhnya hanyalah merupakan alat dari rechtspersoon PT PLN(Persero);Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak

.: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesualketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, makaketerangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikyang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama denganketerangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (videPasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagaiberikut:: Nama lengkap : Suherman.Pangkat/NRP : Sertu / 31000610131280.Jabatan : Ba Simak BMN.Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung.Tempat

Singkawang d/h Yayasan Gajah Mada( PENGGUGAT) didukung dengan fakta berupa : Surat Komandan Den Zibang 4/V Tertanggal 2 Februari 1993 Nomor Surat pernyataan Sadikan dkk; Surat Perjanjian sewa menyewa antara Yayasan Gajahmada denganSudardji berdasarkan Akta Notaris No.5.Gunardi Muhammad Hasan tanggal15 Mei 2007; 22 222 nnn nn nn na nn nn nen cen nen enn Surat Kepala Biro Sekretariat Jenderal DEPHAN No.B/760/VIII/2009 ROUMtahun 2009 yang ditujukan kepada Dan DenPom VI/4; Berita Acara Pengeluaran Data Simak

penerapanhukum oleh hakim Majelis Tingkat Kasasi menyebutkan pada poin 5yang berbunyi bahwa setelah di teliti ternyata Pelawan itumemperoleh hak milik atas tanah butir 1.1, 1.2, 1.3, berdasarkan aktajual beli tanah dihadapan Notaris (Turut Terlawan IV/Turut TermohonKasasi IV) pada tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan akta jualbeli tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Singkil,Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Singkil, Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Singkil adalah keliru jika di simak

Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa memutuskan suatuPerkara yang tidak jelas Ukuran dan BatasBatas objek Tanah;beBahwa bila kita simak dasar Hukum bukti Repemilikan dalam gugatan Aquo PihakPenggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihak TERLAWAN TIDAK BISA danTIDAK MAMPU MENUNJUKKAN BUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN1986. DAN SERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978.

Bahwa tertulis"untuk tranportasi Rp.180.000.x 5000 =Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) apabila di simak dari positapenggugat sangat tidak jelas apakah ongkos kirim sewa mobilRp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sekali jalan atau kahuntuk transportasi lain di luar perjanjian ;4.

dengan Nama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan PesisirPantai Kabupaten Mamuju Utara.Lain halnya Perseroan Terbatas (PT) dan CV (Comenditer) adalah untukkepentingan Pribadi atau diri sendiri bukan kepentingan orang banyak.Bahwa, memang betul adanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32UndangUndang RI Nomor : 18 Tahun 2003 (Bukan Tahun 2004) dan seterusnya akantetapi hal ini bukanlah hal yang absolut sebagaimana yang dimaksud oleh UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat kita simak

keterlambatanPengangkutan kayu log yang berada di pelabuhan Taliabu yaitu bulanOktober 2011, Namun dalam kenyataannya baru diajukan gugatan padatanggal 20 Maret 2013;Bahwa Perjanjian yang dibuat dengan Turut Tergugat Pihak Penggugattidak ada menjelaskan dan mencantumkan dengan jelas didalam isigugatan a quo yaitu tentang bagaimana resiko keterlambatan angkutan danbagaimana klaim yang diambil oleh Penggugat terhadap Turut Tergugatpadahal Turut Tergugat juga mempunyai andil yang cukup besar bilaTergugat simak

Tanpa hak atau melawan hukum3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerinmenjadi perantara dalam jual beli, menukar atmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman;Adapun uraian unsurunsur Pasal 114 Ayat (1) UndarUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentaNarkotika adalah sebagai berikut :Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2019/PN Pig1.Unsur Setiap Orang;Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap oradapat kita simak penjelasan sebagai berikut:Menurut Simon, VOS, Pompe

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidakmempunyai legitima persona standi injudicio, dan tidak pulamempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaanrechtpersoonnya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direkturdari Badan Hukum tersebut ( mohon simak

guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkaraini;Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat atas dasarSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas perintah Kepala BadanPertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah PertanahanPropinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasipersetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T. 01, jo T.I 02) (mohon simak

2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77I.07 Bahwa Tergugat ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalahtanah HGU Tergugat yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/dsaat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atasperintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebin dahulumendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus sertarekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I 02) (mohon simak

Tergugat sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plusmengusulkan supaya kepada Tergugat diberikan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuangdalam Konsideran Menimbang huruf f dari Keputusan Kepala BadanPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 771.08 Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara (mohon simak

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 201495.

MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak/syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor: /833/PK.ULP.

INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaluisaksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat knusus Kontrak / syaratsyarat

Form cek list/Daftar Simak Pokja86. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)87. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)88. Bill of Qulaity (BoQ)89. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)90. Spesifikasi Teknis91. Syaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrak92. Gambar/Body Plan93. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret201494. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 201495.

Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun; 222 Menimbang, bahwa apabila ketiga pasal tersebut kita simak lebih dalammengenai perbuatan matriilnya, ternyata ketiga pasal tersebut mengandung tigaperbuatan yang berdiri sendiri atau berbeda dengan kualifikasi yang berbedapula.

No. 378 K/Pdt/1985,tanggal 11 Maret 1986 ; dan simak juga: Buku " Pedoman Pelaksanaan TugasDan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Mahkamah AgungRI. April 1994,halaman 132) ;"bahwa berdasarkan alasan di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan"niet onvankelijk" ;bahwa dalam kenyataan Tergugat memperoleh obyek perkara adalahbukan dari almarhum Dr. H.M.

Beta Goldland (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

mengeluarkan alat berat dari atas Tanah Penggugat, mengembalikan batas-batas pagar alamiah Tanah Penggugat, dan melarang Tergugat I untuk menggunakan, membangun, dan melakukan kegiatan di atas Tanah Penggugat, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dan/atau menguasai Tanah Penggugat, baik dilakukan sendiri ataupun melalui penunjukan, kerjasama atau pemberian kuasa kepada pihak lain;

dalampertimbambangan dan penerapan hukumnya;Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan ;Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telahsalah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi mempertimbangan fakta faktasebagaimanayang dikemukakan dalam memorikasasiJaksaPenuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;Apabila kita simak

No. 125 PK/Pid.Sus/2013arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsumemidanasemata);Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatukekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebutmenjadi dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dankekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait pertimbangan putusankasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti

ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalahkewenangan Judex Juris ;Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksaketerangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihakberdasarkan alasan alasan hukum yang mencerminkan keadilan dantidak memihak ;Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Jurismerupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi lagi bertambah kekeliruandan kekhilafan yang nyata apabila kita simak

setiapkali terjadi percekcokkan, maka hal demikian ini menjadi suatu indikasi yang harusdiperhatikan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak bisamenghadapi suat cobaan, bahwa Penggugat selalu lari dari tanggung jawab.Bahwa oleh karena Penggugat menyadari tidak mampu bertanggung jawab penuhatas seluruh keutuhan anak Tergugat, maka Penggugat dengan lantang memintaagar tanggung jawab untuk kebutuhan anak termaksud, Penggugat mintaditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.10 Bahwa jika kita simak

InventarisKekayaan Negara dan SIMAK BMN Nomor Registrasi 50309000000003,merujuk pada Peta situasi Lapangan Terbang Tanjung Batu 1984 dan Petasituasi Lapangan Terbang Tanjung Batu Tahun 1998.

Yangamanah, berfikiran maju, agar bisa menjadi trend setter bagiperobahan sikap mental dalam rangka menegakkan SupremasiHukum di Republik Indonesia;Mengenai dissenting opinion tersebut, bisa kita simak padahalaman 57 sampai dengan 63 dalam naskah putusan sidangPengadilan Negeri Cibadak Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Cbd, sayakutip sebagian sebagai berikut: "Sejalan dengan pendapatMahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3136 K/Pdt/1983, yangmenegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdatatidak dilarang

Jadi tidaksematamata mengandalkan segi legalitas tanda buktikepemilikan sertifikat tanan dan bangunan yangnotabene keabsahannya masih bisa dipertanyakan.Dalam kaitan ini kami sangat mengapresiasi adanyadissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Hakimyang mengadili perkara Perdata Nomor 13 dimaksud, yangtentunya akan menjadi perhatian dari Mahkamah Agungyang akan menangani perkara kasasi yang kami ajukan;Kembali kepada dissenting opinion, bisa kita simak padahalaman 59 dalam naskah Putusan

Tatae Gambar Situasi No. 18215/1996 atas nama Nasrih binti LaKassa (Penggugat) bukti Surat P.2 s/d P.15 yaitu PBB atas nama La Kassadan keterangan 2 (dua) orang saksi;Namun jika kita simak dengan baik dan cermat maka terlinat bahwa fokuspertimbangan hukum Judex Facti guna mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanyalah bahwa Penggugat memilikisertifikat hak milik P.1 (tanah yang tidak jelas dimana letaknya) sedangkanbukti P.2 s/d P.15 maupun keterangan saksi dipandang mendukung

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negaradalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapanpenugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkankesatuan membawa barang inventaris satuan berupa Laptop untukpengerjaan data Simak BMN.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkalsebagaian yaitu : Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan berupalaptop.Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutantelah dipanggil