Kemudian, FAZRI PAHLAWAN Alias ABU ZEE GHUROBA Alias ABUZEE Alias FAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI menyarankan untuk membuatorganisasi dan melakukan voting pemilihan Amir Kelompok, karena di groupHalaman 15 dari Putusan No. 487Pid.Sus/2020/PN JktTimtersebut kebanyakan Ikhwan maka akhirnya memvoting ASEP RONI Alias IBNURASYID Alias RASYD Bin ROSID sebagai Amir sementara.

Kemudian, SANDIPURNAMA Alias SANDI Alias ABU SAID Bin ASEP menyarankan agar pemilihanAmir tidak dilakukan secara voting karena kurang resmi dan agar dilakukanpertemuan langsung untuk membahas lebih lanjut tentang pemilihan Amir tersebut.Bahwa sampai dengan tanggal 23 September 2019 terdakwa mendapatkan kabardari tetangga AWAL SEPTO HADI Alias AWAL Alias ABU DITA Bin M. ZAENUDINyaitu AWAL SEPTO HADI Alias AWAL Alias ABU DITA Bin M.

Kemudian, FAZRI PAHLAWAN Alias ABU ZEE GHUROBA Alias ABUZEE Alias FAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI menyarankan untuk membuatorganisasi dan melakukan voting pemilihan Amir Kelompok, karena di grouptersebut kebanyakan Ikhwan maka akhirnya memvoting ASEP RONI Alias IBNURASYID Alias RASYD Bin ROSID sebagai Amir sementara.

PenundaanKewajiban Pembayaran Utang sebagai perjanjian perdamaian yang dapatdisahkan;Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalahapakah ada alasanalasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaiantersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan RapatKreditor Pembahasan Rencana Perdamaian dengan agenda pemungutan suara(voting

PenundaanKewajiban Pembayaran Utang sebagai perjanjian perdamaian yang dapatdisahkan;Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalahapakah ada alasanalasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaiantersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 telah dilakukan RapatKreditor Pembahasan Rencana Perdamaian dengan agenda pemungutan suara(voting

Menangguhkan biayapermohonan PenundaanKewajiban PembayaranUtang (PKPU) ini sampaidengan PenundaanKewajiban PembayaranUtang dinyatakan selesai ;Bahwa membaca laporan Hakim Pengawas tanggal 30 Agustus 2012 danlaporan Pengurus tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakanPemohon tidak mengajukan usulan perdamaian dan dengan tegas menarikkembali usulan perdamaian yang pernah diajukan pada persidangan PKPU, olehkarena itu tidak ada pembahasan terhadap perdamaian dan tidak ada voting yangdilakukan

Pengurus telah menyelenggarakan voting/pemungutan suara dan masingmasing kreditor yang hasilnya sebagaimanasuara Terbanding/Terlawan/PT BCA yang tidak setuju lebih kecil darihasilvoting setuju, sehingga rencana perdamaian memenuhi syarat untukditerima oleh kreditor preferen dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2021/PT DPS10.

Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 21 April 2005 No.49/Pdt.G/2004/PN.NGR didalam pengambilan keputusan menggunakanmekanisme voting (pengambilan dengan suara terbanyak) karena terjadiperbedaan pendapat dalam penerapan hukum antara Majelis Hakim yaituSuwono, SH., SE., M. Hum selaku Hakim Ketua dengan suara terbanyakyaitu Prayitno Iman Santoso, SH dan Agus Walujo Tjahyong, SH masingmasing selaku Hakim Anggota dan pendapat Hakim yang berbeda wajibdimuat dalam putusan ;3.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akanditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;Bahwa TERMOHON PEMBATALAN telah mengajukan proposalperdamaian diikuti dengan beberapa kali perpanjangan waktu PKPU danbeberapa kali revisi dan akhirnya dilaksanakan pemungutan suara (voting)atas rencana perdamaian tertanggal 31 Mei 2017 yang diajukan olehTERMOHON PEMBATALAN.

Niaga Sby.mengajukan Proposal Perdamaian dan telah dilakukan pemungutan suara(voting) dengan basil bahwa sebagian besar Kreditor telah menyetujui danmenandatangani proposal perdamaian yang diajukan oleh Para TermohonPembatalan;3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 02/Pdt.SusPKPU/2017/PN.

, bahwa untuk mendukung dalildalil sangkalannya, ParaTermohon Pembatalan mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai denganP23;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Pembatalan, pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Para Termohon Pembatalan telah dinyatakan dalam keadaanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Bahwa dalam proses PKPU Sementara, telah mengajukan proposalperdamaian diikuti dengan beberapa kali perpanjangan waktu PKPUdan beberapa kali revisi dan akhirnya dilaksanakan pemungutan suara(voting

Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.SmlBahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Tim Kabupaten untukmelakukan penjaringan ulang dan jika tidak dilakukan maka melanggaraturan, dan aturan tersebut tidak dijelaskan oleh Tim Kabupaten tanpadisebutkan aturan tertulisnya;Bahwa Saksi hadir pada saat musyawarah di rumah Kepala SoaRumngewur yaitu Bapak Yoseph Seri untuk menentukan calon kepala desayang dihadiri oleh Petinggi Soa Rumngewur dan Petinggi Soa lainnya dariSoa Rumfan dan Soa Waleran;Bahwa tanpa ada voting

Rumfan;Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Tim Kabupaten untukmelakukan penjaringan ulang dan jika tidak dilakukan maka melanggaraturan, dan aturan tersebut tidak dijelaskan oleh Tim Kabupaten tanpadisebutkan aturan tertulisnya;Bahwa Saksi adalah Kepala Soa Waleran dan hadir pada saat musyawarahdi rumah Kepala Soa Rumngewur yaitu Bapak Yoseph Seri untukmenentukan calon kepala desa yang dihadiri oleh Petinggi Soa Rumngewurdan Petinggi Soa lainnya dari Soa Rumfan dan Soa Waleran;Bahwa tanpa ada voting

Tim dari Kabupaten mengatakan jika ada calon tidak luluspada penjaringan pertama akan tetapi masih bisa mengikuti lagi padapenjaringan kedua;Bahwa setelah sosialisasi dari Tim Kabupaten pada tanggal 23 Februari2021, selanjutnya pada malam harinya langsung dilakukan penjaringan dirumah Saksi, dan keputusan Soa Remngewur sepakat bahwa MelkiorSabono adalah calon kepala desa dari Soa Rumngewur, dan Bapak DanielOrun sebagai Sekretaris Soa yang langsung mengatakan hal tersebut didepan umum, tanpa ada voting

ulang oleh TimKabupaten;Bahwa Tim dari Kabupaten yaitu Bapak Cornelis Belay mengatakan jikaada calon di luar Soa Rumngewur, bisa dicalonkan;Bahwa setelah sosialisasi dari Tim Kabupaten pada tanggal 23 Februari2021, selanjutnya pada malam harinya langsung dilakukan penjaringan dirumah Kepala Soa Rumngewur, dan keputusan Soa Remngewur sepakatbahwa Melkior Sabono adalah calon kepala desa dari Soa Rumngewur, danSaksi sebagai Sekretaris Soa yang langsung mengatakan hal tersebut didepan umum, tanpa ada voting

Bahwa setelah sosialisasi dari Tim Kabupaten pada tanggal23 Februari 2021, selanjutnya pada malam harinya langsung dilakukanpenjaringan di rumah Kepala Soa Rumngewur, dan keputusan Soa Remngewursepakat bahwa Melkior Sabono adalah calon kepala desa dari Soa Rumngewur,dan Saksi sebagai Sekretaris Soa yang langsung mengatakan hal tersebut didepan umum, tanpa ada voting dan sebagian besar masyarakat SoaRumngewur setuju dan sebagian kecil tidak setuju atas keputusan Soamengangkat Melkior Sabono sebagai

ISTIAJAYAGUNAPERKASA (Dalam PKPU) untuk dapat hadir dalam Rapat KreditorPertama tanggal 22 Januari 2018, Rapat Kreditor dengan Agenda VerifikasiPajak/Pencocokan Piutang, tanggal 1 Pebruari 2018, Rapat Pembahasan danPemungutan suara (voting) atas rencana Perdamaian, dilaksanakan hari Rabu,tanggal 21 Pebruari 2018, Rapat Permusyawaratan tanggal 26 Pebruari 2018yang diputuskan diperpanjang selama 45 (empat puluh lima) hari sampai padatanggal 12 April 2018, Rapat Permusyawaratan tanggal 12 April 2018

Jkt.Pst(Hasil penghitungan Suara terhadap rencana Perdamaian PT IstiajayaGunaperkasa (Dalam PKPU) Lampiran 04)5) Bahwa dengan telah disetujuinya Rencana Perdamaian yang diajukan olehDEBITOR oleh PARA KREDITOR berdasarkan pemungutan suara (voting)yang dilaksanakan pada tanggal tersebut diatas, maka Rencana Perdamaiantersebut demi hukum berubah menjadi PERJANJIAN PERDAMAIAN;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini sepakatmembuat Perjanjian Perdamaian ini dengan syaratsyarat dan

kesempatan temanteman untukbertanya, mengacu pada Pasal 34 Statuta Unsrat; Bahwa, Rapat Senat terobuka mengenai Pasal 1 (Satu) dan Pasal 2(dua), berakhirnya Dekan Fakultas Pertanian Unsrat tanggal21 Februari 2018, Butir a dan b, masuk, Butir c, tidak masuk; Bahwa, masuk sidang tertutup tidak dilaksanakan; Bahwa, setelah sidang terbuka dilanjtkan ke sidang tertutup; Bahwa, pelaksanaan penjaringan visi dan misi tidak terlaksana; Bahwa, Bukti P5 dan P7 diakui oleh saksi; Bahwa, situasinya karena tidak bisa voting

; (Pihak Penggugat Keberatan); Bahwa, Anggota Senat protes; Bahwa, Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah tanggal 25 Oktober2017; Bahwa, Saksi kurang tahu apakah Penggugat tahu atau tidak,kemungkinan Penggugat dapat tembusan; Bahwa, Panitia sudah lakukan sosialisasi tentang tahapan danpelaksanaan ke Faperta; Bahwa, Saksi tahu banner dan pengumuman ditempel di sekitarFakultas; Bahwa, Secara formal tidak ada komunikasi; Bahwa, Saksi bertanggung jawab kepada Dekan, tapi dipilin olehSenat lewat voting

Panitia yang digunakan Rektor; Bahwa, tidak melalui voting dan suara; Bahwa, dasar pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Unsrat yaituStatuta Unsrat No. 61 Tahun 2011; Bahwa, bukti surat P5 dan P7 diakui saksi;(Untuk selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam BeritaAcara Persidangan);Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasaHukumnya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Agustus2018 pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018 yang isiselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu

Bahwa Proposal Rencana Perdamaian PT INOKOM LINTAS ASIAtertanggal 5 Desember 2019 tersebut telah disetujui secara aklamasioleh seluruh kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditur tentangPemungutan Suara (voting).i.

Jkt.Pst.Perdamaian PT INOKOM LINTAS ASIA tertanggal 5 Desember2019telah disetujui secara aklamasi oleh seluruh kreditor yang hadirdalam Rapat Kreditur tentang Pemungutan Suara (voting).

ketentuan di dalam skema penyelesaianterhadap PEMOHON PKPU dan PEMOHON PKPU II adalah adanyagrace period pembayarancicilanselama5 tahun dan pelepasanPersonal Guarantee (PG) TERMOHON PKPU atas Utang PT INOKOMLINTAS ASIA pada PEMOHON PKPU dan PEMOHON PKPU IIterhitung sejak disahkan Perjanjian Perdamaian.Bahwa kemudian Proposal Rencana Perdamaian PT INOKOMLINTAS ASIA tertanggal 5 Desember 2019telah disetujui secaraaklamasi oleh seluruh kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditur tentangPemungutan Suara (voting

Proposal Rencana Perdamaian PT INOKOMLINTAS ASIA tertanggal 5 Desember 2019 tersebut telah disetujui Ssecaraaklamasi oleh seluruh kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditur tentangPemungutan Suara (voting).

Halaman 5 dari 15 halamanBahwa pada tanggal 31 Agustus keluar Peraturan Bupati Nomor 47tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati PemalangNomor 36 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa Dalampasal 10 dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suarasecara elektronik (E Voting) ;Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa di WanarejanUtara Kecamatan Taman Kabupaten

Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting. Di dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut para Pemegang Saham Publik Minoritastermasuk Penggugat tidak menyetu jui divestasidimaksud karena tindakan divestasi tersebutmengandung ketidakwajaran dan melanggar asasketerbukaan informasi dan penuh ketertutupan.

Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besarminimal 1 periode kepengurusan.Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan, maka dari 3 pilihan tersebutpara peserta MUBES Ke X sepakat melakukan Voting untuk menentukansalah satu pilihan dan selanjutnya kriteria : Calon Ketua Umum haruspernah menjadi sebagai Pengurus Besar minimal 2 periode kepengurusanyang disepakati dan disetujui oleh sebahagian besar peserta MUBESsehingga kriteria tersebutlan yang ditetapkan sebagai Keputusan dalamkriteria

Calon Ketua Umum harus pernah menjadi sebagai Pengurus Besarminimal 1 (satu) periode kepengurusan.Bahwa setelah dilakukan voting dalam MUBES X tentang permasalahancalon kriteria Ketua Umum MABMI X tersebut, ternyata kriteria poin 1(satu) yang dipilin oleh sebahagian besar peserta MUBES X sehinggasetelah itu para peserta meminta secara aklamasi agar Dato Seri H.Syamsul Arifin, SE bersedia menjabat kembali sebagai Ketua Umum PBMABMI Periode 20152020.

KetuaSTIKES Majapahit Singarja sehingga terkesan rekayasa dari Tergugat I;Bahwa sehingga akibat ulah dari Tergugat dengan mengganti KetuaSTIKES Majapahit Singaraja yaitu Penggugat Il tanpa sepengetahuan danmusyawarah dengan YTSM Singaraja adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan pergantian Ketua STIKES Majapahit Singarja yang dilakukan olehTergugat dengan terpilinnya Tergugat Il selaku Ketua STIKES MajapahitSingaraja yang baru adalah tidak sah;Bahwa setelah Tergugat melakukan pemilihan secara voting

yangkemudian terpilin Tergugat selaku Ketua STIKES Singaraja dari hasil pemilihan(voting) pada tanggal 10 Maret 2009 yang tidak sah tersebut, malah justruTergugat tepatnya pada tanggal 15 Maret 2009 mengeluarkan Surat KeputusanKetua YKWK Singaraja No. 003/II.b/SKKY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009tentang susunan pengelolaan STIKES Majapahit Singaraja Bali periode20092013 yang ditandatangani oleh Tergugat ;Bahwa dengan melihat dan mendasarkan pada Akta Pendirian No. 04tertanggal 11 April 2008 yang

Putusan No. 691/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.1010.10hukum berdasarkan pengambilan suara (voting) saham milik Alm.

DANIELTHEODORUS PARENGKUAN sebanyak 1.937 saham perseroan disahkankepada Ahli Warisnya GUSTAAF DANIEL PARENGKUAN, sebagaimana yang termuat pada halaman 9 AKTA BERITA RAPAT, yaitu :Dari hasil pengambilan suara (voting) dimana Pihak Kuasa pemegang 563(lima ratus enam puluh tiga) saham Perseroan tidak mengikuti hanya diikutioleh kuasa pemegang 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham,maka Ketua rapat menyatakan, bahwa secara pemungutan suara (voting) rapat memutuskan : Mengesahkan Penegasan

AQUARIA PRIMA No. 4 tanggal 26 Nopember 2008 yangdibuat oleh Raden Mas Soediarto Soenarto, SH, Notaris di Jakarta,telah di sahkan secara hukum berdasarkan pengambilan suara(voting) saham milik Alm.

AQUARIAPRIMA No. 4 tanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat oleh Raden Mas Soediarto Soenarto, SH, Notaris di Jakarta, telah di sahkansecara hukum berdasarkan pengambilan suara (voting) sahammilik Alm. DANIEL THEODORUS PARENGKUAN sebanyak1.937 saham perseroan disahkan kepada Ahli WarisnyaGUSTAAF DANIEL PARENGKUAN.533.

aslinya Sekolah Tinggi Arastamar WamenaPropinsi Papua, bukti PP/PTI2B ;Foto copy sesuai dengan aslinya Sekolah Tinggi Theologi TrinitasArastamar Talaud Sulawesi Utara, bukti PP/PTI2C ;Foto copy sesuai dengan aslinya sekolah Tinggi Theologi Arastamar NiasSelatan, Suamtera Utara, bukti PP/PTI2D ;Foto copy sesuai dengana slinya Sekolah Tinggi Theologia YesyurunArastamar Seriti Luwu Propinsi Sulawesi Selata, bukti PP/PTI2F ;Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengambilan Keputusan RapatPembina Melalui Voting

.10.11.12.Foto copy sesuai dengan aslinya Tambahan Berita Negara R. tanggal 5Mei 2006 No.36 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi HukumKementerian Hukum dan Ham tertanggal 27 Januari 2006, bukti T1a ;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No.4 Tahun 2013 tanggal 04Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Ny.Judy Sentana, SH.MH,tentang Pernyataan Keputusan Rapat YBS tertanggal 04 Desember 2013,bukti T1b ;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan KeputusanRapat Melalui Voting

Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengambilan Keputusan RapatPembina Melalui Voting Yayasan Bina Setia Indonesia, bukti PP/PTI3;2. Foto copy dari foto copy Surat Kabar Suara Pembaruan pada tanggal27 Maret 2014, bukti PP/PTI4A ;3. Foto copy dari foto copy Surat Kabar Suara Pembaruan pada tanggal27 Maret 2014, bukti PP/PTI4B ;4.

Hal 49 dari 65 hal.kekayaan YBSI (DL) sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukumyang merugikan Para Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atasbahwa merupakan fakta bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Yayasan BinaSetia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) telah dibubarkan melaluiKeputusan Rapat Dewan Pembina yang terdiri dari 6 (Enam) orang, yangdiputus secara Voting.

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO.16 Tahun 2001tentang Yayasan .Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No.4 Tahun 2013 tanggal04 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Ny.Judy Sentana, SH.MH,tentang Pernyataan Keputusan Rapat YBSI tertanggal 04 Desember2013, bukti T1b ;Bukti ini membuktikan tentang pernyataan keputusan rapat YBSImengenai pergantian/pengangkatan seorang Pembina dan pengangkatanPengurus YBSI ;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan KeputusanRapat Melalui Voting

dan maksud permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan membaca LaporanPengurus Dalam Perkara Nomor: 39/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sbytanggal 16 September 2020 yang telah diuraikan bersama dengan LaporanHakim Pengawas tanggal 16 September 2020 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 18 September 2020masa PKPU Sementara selama 45 (empat puluh puluh) hari akan berakhirdan berdasarkan Laporan Hakim Pengawas telah dilakukan PemunguatanSuara (Voting

MandalaAirlines yang diadakan pada tanggal 18 Pebruari 2011 ;b Bahwa pada saat Rapat Pengambilan Suara/voting yang diadakan pada tanggal24 Pebruari 2011, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menginformasikanbahwa terdapat ketentuan dalam AD (Anggaran Dasar), yang melarangmelakukan penyertaan modal di luar sektor keuangan di Indonesia ;c Bahwa tidak terdapat kekhilaffan Hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusanJudex Facti ;d Adapun bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitidak

ratus delapan puluh tigaribu lima ratus duanpuluh Rupiah) sebagaimana amar Judex Facti;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti harus diperbaiki sebatas formatputusan karena telah mengabulkan sebagian dari Petitum Primair dan sebagian dariPetitum Subsidair tidak dapat dibenarkan (vide putusan MA No. 3589 K/Pdt/1994,tanggal 16 Februari 1999);Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.SusPHI/2013Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi perbedaan pendapat diantaraMajelis, maka sidang diputus dengan voting