Ditemukan 13076 data
313 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3295 K/Pdt/2016di Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dan didapatkandatadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya Mas Pratama sebagaiberikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No. Hasil Uji Tuntas: pada tanggal 1826 tanggal 18 Januari 2005 Januari 2005 PT BSMP didirikan olehNotaris Muchlis Tabrani, Tuan Riduansyah, Tuan Ir.
Bahwa sebelum Investor Asing (Tergugat V) membeli saham Riduansyah(Tergugat ) dan Kurniadi Sukintjo (Tergugat III), terlebin dahulu investorasing (Tergugat V) melakukan uji tuntas atau due diligence terhadapaktaakta dan dokumendokumen terkait sahamsaham dan perizinan PTBSMP. Berdasarkan uji tuntas Tergugat V dan pengecekan diHalaman 273 dari 348 hal.Put.
(sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil uji tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.
,Hasil uji tuntas: pada tanggal3 Mei 2008 telah terjadipengalinan saham perserosebanyak 23/7 lembar sahammilik Riduansyah kepadaKurniadi Sukintjo melalui jualbeli: T.IV10 Akta Kesepakatan Bersama Hasil uji tuntas: pada tanggal Halaman 278 dari 348 hal.Put.
Bukti Pembeli Yang Beriktikad BaikBahwa uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Tergugat V adalahdengan mengecek susunan dan nama pemegang saham dan pengurusdi Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dandidapatkan datadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya MasPratama sebagai berikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asingmembela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (Due Dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.
Gusti Ayu Raka
43 — 25
anak yang masih dibawah umur tersebut diatas yang berada dalam pengasuhan danpengurusan PEMOHON sebagai IBU KANDUNGNYA;Bahwa almarhum MADE SUDIARTIKA sebelum menikah denganPEMOHON pernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10,terletak di Desa Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang dibangun diatas tanah Kapling sebagaimana tersebut dalam SHGB No.211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal 29111994, No. 6309/1994,Luas 60 M2, atas nama MADE SUDIARTIKA, akan tetapi proses jual bellnya belum TUNTAS
KADEK ABINADIWINATA;Bahwa untuk melengkapi persyaratan jual beli atas rumah dan tanahtersebut menjadi tuntas supaya bisa dibalik nama menjadi atas namapembeli, maka harus dipenuhi salah satu persyaratannya yaitu adanyaPenetapan Pengadilan untuk Perwalian anakanak yang masih dibawahumur tersebut sekaligus Penetapan jjin untuk menjual, oleh sebab itukiranya PERMOHONAN PEMOHON yakni :1.
Bahwa almarhum I MADE SUDIARTIKA sebelum menikah dengan PEMOHONpernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10, terletak di Desa Sempidi,Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang di bangun diatas tanah Kaplingsebagaimana tersebut dalam SHGB No. 211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal29111994, No. 6309/1994, Luas 60 M2, atas nama I MADE SUDIARTIKA, akantetapi proses jual beli nya belum TUNTAS;7.
Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS
Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO
Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI
Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA
550 — 2019
PadahalHal 6 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKItransaksi pengembalian sahamsaham Abdul Latief kepada Tergugat belum tuntas, karena saham tersebut belum pernah ditawarkan kepadaPara Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijual belikan.
KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT. DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANGLALU SEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKANSECARA HUKUM DALUWARSA.H.
KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT.
DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANG LALUSEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKAN SECARAHUKUM.43.Kami menolak dengan tegas dalildalil Para Penggugat dalamGugatannya dalam nomor 13 halaman 5 yang pada intinya menyatakanbahwa transaksi pengembalian sahamsaham milik Bapak Abdul Latiefkepada Tergugat 1 belum tuntas, karena saham tersebut belum pernahditawarkan kepada Para Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijualbelikan.44.
Kodel/Tergugat 1 TELAH TUNTAS sebagaimanatertuang dalam RUPS Tahun 1980 yang telah dihadiri dandisepakati pula oleh Para Penggugat.
98 — 33
sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas
tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok
125 — 34
Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh KepolisianDaerah Gorontalo.. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..
Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
Adhan Dambea;Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo;Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaan anggaranRp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan;.
80 — 58
~rn kehidupan rumah tangga Penggugat dan TeJgugat tidak pernahdibicarakan dan diselesaikan secara tuntas dikarenakan Penggugat takutak~n.sifat dan tabiat Tergugat yang sangat keras tadi.Bahwa hingga diaJukannyagugatan cerai ini, percekcokan, perselisihnan danpertengkaran (Syigag) antara Penggugat dengan.
SELLY AGUSTINA, SH
Terdakwa:
BENNY WILLIAM BIN ROMLAN FADLAN
36 — 8
Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, setelan selesai pekerjaannyaakan saksi bayar dengan diperhitungkan uanguang yang telah di gunakanterdakwa.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Plig Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa banyak sekali yangtidak selesai dan ada yang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus saksisendiri yang menyelesaikannya; Bahwa oleh karena banyak pekerjaan terdakwa yang tidak selesai dan adayang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus
yang dikerjakan terdakwa sudah sampai dimana danperjanjian bagaimana; Bahwa menurut perhitungannya terdakwa sudah berkerja selama 3 bulan yangkalau diperhitungkan diperkirakan sudah mendapatkan Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan berencana akan membeli mobil Livigna,itu tidak benat, Karena pekerjaannyapun belum selesai dan uang saksi korbanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Pigyang telah dipakai juga sudah cukup banyak, bahkan karena pekerjaan terdakwatidak tuntas
, saksi korban harus menyelesaikannya sendiri; Bahwa tentang terdakwa yang bayar pajak mobil satu kali itu pakai uang saksikorban tapi yang membayarkannya memang terdakwa, dan selanjutnya karenayang pakai mobil adalah terdakwa, sudah semestinya yang membayar pajakadalah terdakwa; Bahwa tentang mengapa mobil baru di permasalahkan tahun 2018, karenasampai dengan saat ini urusan pengurusan perizinan pembangunan TowerProvider yang dilakukan oleh terdakwa tidak beres dan tidak tuntas;Atas keterangan saksi
Pol D 602 yang baru dibelinya dari adik iparnya Fauwaz untuk dipakaioperasional dalam pengurusan perijinan pembangunan Tower Provider dimaksud.Bahwa pengurusan perijinan tersebut cukup banyak di beberapa lokasi,danternyata dari pengurusan ijin tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada yangselesai tapi tidak tuntas dan akhirnya harus diselesaikan sendiri oleh saksi korbanAde Irawan.
119 — 68
ada klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangunbagaikan,Anjing menggonggong Kafilah berlalu; Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tangun yangdemikian juga jelas memperlinatkan keberpihakan dan hal initelah melanggar pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PeraturanBupati Rokan Hulu Nomor; 25 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Dan Biaya Pemilihnan Kepala Desa, BagianKeempat Tentang Penelitian Kelengkapan dan KlarifikasiPersyarat Administrasi; Bahwa Surat Keterangan Tuntas
HALIMAN Tuntas dari TemuanInspektorat Kabupataen Rokan Hulu, yang diajukan olehHALIMAN sebagai salah satu syarat menjadi calon kepala desadari Pengumuman Panitia PILKADES No.12/Panpilkades/X/2016tanggal 25 September 2016 yaitu angka 3 huruf (s) berbunyiSurat yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagiKepala Desa, Pimpinan atau anggota BPD yang mencalonkandiri, adalah sangat aneh dan janggal patut dipertanyakan, karenanyatanyata terang dan jelas yang bersangkutan telah tersangkutdugaan kasus
Korupsi APBDES Ta. 2015 dan LaporanPertanggung jawabanya selaku kepala Desa Tangun Tahun2015 juga ditolak oleh BPD dan saat ini masih sedang diprosesdan disidik oleh Kejaksaan ROHUL; Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor :17/G/2017/PTUN.PBR14.15.16.17.Bahwa tindakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yangmengeluarkan surat tuntas tersebut juga adalah tindakan yangcerobah dan sewenangwenang, berlawanan dengan fakta yangsebenarnya, hal ini juga mengindikasikan adanya sesuatupersekongkolan yang tidak dibenarkan
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3002 K/Pdt/2013Bahwa mengingat sengketa perdata harus dapat menyelesaikan suatusengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya, secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru diantara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan
baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik yuridisyang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlakudan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpangtindin (over laping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak yangterlibat atas objek tanah
terperkara pihakpihak terkait adalah sangatesensial dan merupakan conditio sine quanon dengan penyelesaian secarakomprehnsif dan tuntas permasalahan perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exeptio obscuri libell) sebagaimanaketentuan hukum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara jelas,secara cermat, benar dan lengkap sehingga gugatan tidak menjadi kabur,Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap karena di dalamposita dan petitumnya tidak secara limitatif mengenai pokok
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasannya, sudah sejak dahulu pada bidang tanah objek sengketatelah diterbitkan Sertipikat hak oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kinitelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;Tanpa melibatkan kedua Institusi tersebut di atas dapat dipastikanpemeriksaan perkara ini tidak akan tuntas dimana putusan Hakim kelak akanngambang dan tidak tuntas;Secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untukmenuntut hak atas sebidang tanah dengan berdasarkan alas hak Sertipikat HakGuna
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada semacam pembagian kerjadengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.
Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwauntuk berpurapura melihat keadaan dalam toko dengan berpurapura membeli barangadalah merupakan pembagian kerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 362 joPasal 56 ke1 KUHP tidak terbukti karena unsur perbantuan yang dilakukan olehTerdakwa tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa untukberpurapura melihat keadaan dalam toko dengan
Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawabyang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.
Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukanoleh para Terdakwa untuk berpurapura melihat keadaan dalam tokodengan berpurapura membeli barang adalah merupakan pembagiankerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;e Bahwa dimulai dari adanya niat para Terdakwa (keenam Terdakwa)dari Manado ke Gorontalo adalah untuk melakukan pencuriankarena sesampainya di Gorontalo tidak pernah ada seseorang yangakan ditemui oleh keenam Terdakwa dan jika Terdakwa KasmanMooduto (melarikan diri dari Rutan
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan perkara tuntas sampai disitu ;Catatan khususKami/Penggugat (Soedarmi alias Darmi) iniakan mengambil langkah lain yaitu~= = mintakepada Allah Yang Maha Mengetahui & MahaMelihat untuk memberikan laknat duniaakhirat kepada pihak yang tidak jujur dalamperkara ini ; Selain itu. juga kami akan mengadukanTergugat a.n.
Perkara tuntas sudah (sesuaisifat litis Decisoir dari SumpahPemutus yang kami tuntut yakni sesuaiPasal 156) ;b. Sebaliknya bilamana Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan takutmengucapkan sumpah pemutus karena memangberbuat kebohongan betul dalam perkaraterdahulu) tersebut dimuka, dan sumpahpemutus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat, dan :b.1.
Perkara ini selesai tuntas, sesuaidengan sifat litis Decisoir(menuntaskan perkara) dari sumpahpemutus tersebut ;7. Jika Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat = a.n.Ruslan tidak merasa membohongi hakim 3 (tiga)Strata dalam perkara gugatannya dulu itu, secaralogika semestinya7.1. Semestinya Termohon PeninjauanKembali/Tergugat a.n.
Pasti perkara gugatan kamiNo.129/Pdt.G/2009/PN.Bwi. melawanRuslan/Termohon Peninjauan Kembali semulaTergugat tuntas secara singkat ;7.3. Tetapi fakta berbicara Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan : Takutsetengah hati mengucapkan = sumpah, yangdituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, buktinya yang tak bisa dibantahadalah. Fakta fakta hukum yang terungkap' dipersidanganberbicara bahwa :8.1.
89 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
agarmemperoleh izin dalam melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 02, tanggal 3 November 2010, atas nama PT Kemakmuran Swarubuluroto.Bahwa selanjutnya proses pengurusan permohonan izin sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Pihak Kedua.Catatan: Penjual dalam pasal tersebut mengacu pada Penggugat, sementara pihakkedua mengacu pada Tergugat.7 Tergugat dan Turut Tergugat menyanggupi untuk melakukan segalapengurusan perizinan yang diperlukan guna pemenuhan proses jual belitersebut secara tuntas
Penggugat, melalui kuasanya, selalumenanyakan kepada Tergugat melalui berbagai cara komunikasi baiklisan maupun tulisan untuk segera menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan kesepakatan yangdiperjanjikan dan terlebih lagi, supaya jual beli tersebut tuntas dan diakuioleh hukum, namun usaha Penggugat tidak pernah membuahkan hasil;9 Bahwa telah diperjanjikan secara jelas kewajiban Tergugat sebagaipembeli tidaklah selesai dengan dilakukannya pembayaran; melainkanpembayaran
tersebut harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu, tatacara dan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 1 Butir 4 APJB JunctoPasal 6 Akta Pelunasan;10 Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6Akta Pelunasan tersebut dengan membuatkan surat permohonan ke BadanPertanahan Nasional untuk kepentingan Tergugat agar Tergugat dapatsegera melakukan proses pengurusan izin, dan agar jual beli diantaramereka tersebut tuntas, sah dan mengikat secara hukum; namun padakenyataannya Tergugat
yangkami cantumkan berikut ini: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan uraian dari segi hukum tersebut di atas, Tergugatsecara jelas belum memiliki hak atas tanah Sertifikat HGU, dan jual beliantara Penggugat dan Tergugat karenanya belum dianggap tuntas
44 — 13
Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajibansecara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som)dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini,terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti s/ddilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas olehTergugat;Bahwa berdasarkan
atauketerkaitannya dengan harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepadaPenggugat;Menghukum pula Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uangpaksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalamperharinya kepada Penggugat dalam setiap hari Tergugat lalamenjalankan isi putusan perkara ini, terhitung mulai sejak putusan perkaraini berkekuatan hukum yang tetap atau pasti s/d dilaksanakannya putusanperkara ini secara utuh dan tuntas
34 — 19
tersebut di atas Pembanding jelas keberatan,karena menurut Pembanding amar putusan tersebut didasari ataspertimbangan hukum yang keliru dengan alasan : e Karena fakta berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut sebenarnya tidakserta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai gugatan Pembandingkurang pihak dan kabur atau obscuur libel ; e Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila kekurangan pihakdalam gugatan tersebut berakibat kepada sengketa yang dipersoalkan tidakdapat diselesaikan secara tuntas
dan menyeluruh ; Halaman 3 dari 1 halamanPutusan Nomor : 27/PDT/2013/PT.BJMTidak ditariknya Ibu Alisah sebenarnya tidak mengakibatkan Gugatanmengandung cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, karena tidakditariknya Ibu Alisah sebagai pihak, tidak mengakibatkan sengketa yangdipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
ARIE SAPUTRA
Tergugat:
PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
88 — 30
PELAKSANAANPara Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban masingmasing pihak dilakukanpada saat perjanjian ini ditandatangani;Pasal 4PENUTUPPerjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak mengikatsebagai UndangUndang/Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), setelahSurat perjanjian tersebut ditandatangani, maka Pihak Pertama ataupun PihakKedua sepakat untuk tidak lagi mengajukan gugatan atau tuntutan hukumberkaitan dengan perkara ini dan menganggap perkara ini selesai secara tuntas
23 — 6
Wng untuk selanjutnya dibuatkan suatu Putusan Perdamaian;Pasal 4Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini,maka perselisihan hukum yang terjadi dan masih dalam proses persidangan akanberakhir secara otomatis dan dianggap tuntas atau selesai ;PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah mendengar dan membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;Memperhatikan PERMA 1 tahun
PT BANK BRI Cabang Cibadak
Tergugat:
1.GAGAN SUGANDI
2.MIMIN AMINAH
42 — 9
Melakukan penyelesaian hingga lunas tuntas terhadap kewajibanhutang bahwa sdr.GAGAN SUGANDI dan sdri.MIMIN AMINAH padahari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sejumlah sisa dari sisa kewajibanyang telah dikurangi pembayaran pada tanggal 12 Juli 2019 ;Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkanisi Kesepakatan perdamaian ini Kemudian memohon kepada Hakim Tunggalyang memeriksa perkara perdata nomor : 29 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd ,Akta Perdamaian nomor 29/ Padt.G.S /2019/PN Cbd.
NOVI RIZKA PERMATA SARI
Terdakwa:
HASNA DAYANUN. S.Sos
77 — 4
Saksisebagai orang tua harus menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah), dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwabahwa benar ada anak Saksi yang berkeinginan masuk PNS (Pegawai NegeriSipil) yaitu Robi Pemasi;Bahwa di saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila anakSaksi Sudah sarjana maka uang yang harus Saksi serahkan kepada Terdakwaadalah sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwajuga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengurus sampai tuntas
Terdakwamemperkenalkan diri dan memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwaapabila orang tua Saksi mempunyai anak yang hendak masuk PNS maka iabersedia membantu untuk mengurus dengan catatan bahwa orang tua Saksiharus menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah), dan saat itu orang tua Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwabenar ada anaknya yang hendak masuk PNS yaitu Saksi;Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwaTerdakwa akan mengurus sampai tuntas
dan istrinya bahwaapabila mereka mempunyai seorang anak yang hendak masuk PNS maka iabersedia membantu untuk mengurus dengan catatan bahwa saksi YanusPemasi Alias Keke sebagai orang tua harus menyerahkan uang sejumlahRp.35 000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), dan saat itu saksi Yanus PemasiAlias Keke menyampaikan kepada Terdakwa bahwa benar ada anaknya yanghendak masuk PNS yaitu Robi Pemasi;Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yanus Pemasi danistrinya bahwa ia akan mengurus sampai tuntas
12 — 0
Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2006/2007,ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahsetelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2007 sampai dengansaat ini, yang penyebabnya antara lain;* Komunikasi yang sering tidak sefaham, mudah sekali daripembicaraan yang belum selesai lalu terputus secara sefihak, jaditidak selesai dengan tuntas.* Masalah
126 HIR maka pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugatmengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukundan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran, yangdisebabkan antara lain karena Komunikasi yang sering tidak sefaham,mudah sekali dari pembicaraan yang belum selesai lalu teroutus secarasefihak, jadi tidak selesai dengan tuntas