Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 553/Pdt.G/2019/PA.Bjr Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan PasalHal. 8 dari 21 Put.
Register : 10-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 102/Pdt.G/2014/MS.Bna Tanggal 14 Juli 2014 — Pemohon
Termohon
37 — 12
37 — 12
Bahwa Tergugat DR / Pemohon DK adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh gaji tetap, maka akibat diajukan permohonan ceraitalak terhadap Penggugat DR / Termohon DK, berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku terhadap gaji Tergugat DR / Pemohon DK harusdiserahkan kepada Penggugat DR / Termohon DK 1/3 bagian dan kepadaketiga orang anak yang bernama 1. Anak Kandung Pertama, 2. AnakKandung Ketiga, dan 3.
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN BUNTOK Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bnt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 11
117 — 11
ada proses pengajuan surat jjin perceraian yangsudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquoselanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izinperceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang
Register : 17-11-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN Mrh. Tanggal 1 Februari 2016 — ILMANNUDIN Bin SYAHRANI
123 — 64
123 — 64
SYAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalsel dengan jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasanbarang beredar dan jasa ke metrologian;Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalampengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian,
Register : 02-08-2010 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 918/Pdt.G/2010/PA.TL Tanggal 27 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
7tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 424/12/1/1986 tanggal 02 Januari1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanKabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan dankepentingan hukum dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Bpp Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 19
59 — 19
Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 secara a contrario ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwaterhadap gugatan perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipilyang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — dr. NOOR DIAH ERLINAWATI vs REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :1)Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan: Dalam surat permintaan izin ataupemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkansurat keterangan harus dicantumkan alasan yang
Register : 26-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA PANDAN Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Pdn Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 15
23 — 15
dan setiap pejabat harusmengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggalla menerima surat permintaan izin perceraian itu.Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-02-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 32/Pdt.G/2015/MS-STR Tanggal 9 Maret 2015 — PEMOHON
VS
TERMOHON
22 — 16
22 — 16
Taufik Ridha sesuai dengan PenetapanKetua Majelis Nomor : 032/Pdt.G/2015/MSSTR; tanggal 23 Februari 2015 danberdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasitelah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengandemikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan
Register : 09-11-2011 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PA RAHA Nomor 188/Pdt.G/2011/PA.Rh Tanggal 2 Agustus 2012 — PERDATA
- Pemohon Vs Termohon
22 — 20
22 — 20
majelisakan mendasarkan pada ketentua pasal 160 Kompilasi hukum Islam yaitubesarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannyasesuai maksud firman Allah SWT dalam Q:S AlBagarah 241 sebagai berikut :V2Sso1 JCLS> $9 )20)L aio olslJloos)gArtinya: Bagi wanita yang tertalak hendaknya diberikan kepadanya mutahmenurut yang maruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang pegawai Negeri sipilyang
Putus : 29-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 305/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 29 Agustus 2017 — Ny.Trisnawati Dh Ang Ay Hwa melawan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atau BPN RI Cq. Kepala Kanwil BPN Prop Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dkk
270 — 184
270 — 184
., Nur Aini Arifah, Aptnh dan EsthiWidiyarto, A.Pinh ketiganya pegawai negeri sipilyang bekerja pada Kantor Pertanahan KotaMagelang berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 31 Juli 2017 No. 630/Sk33.71/V 1/2017;selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;2. Dwi Willianto Dh Lie Wie Gan, bertempat tinggal di KampungBogeman Timur Rt 007 Rw 007 Kel.Panjang Kec.Magelang Tengah Kota Magelang,dalam hal inidiwakili oleh kuasanya yaitu H. Bambang TjaturIswanto, S.H.
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Ptk Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 8
86 — 8
putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 04-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.SWL Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 2
22 — 2
Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upbaya mediasi tersebutternyata tidak berhasil;17Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak berhasil, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 26-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/MIL/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — HENGKI
74 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabuyang pertama yaitu pada saat Terdakwa masih berdinas di Yonif 131/Brs bersamaSerda Opik (saat ini Terdakwa tidak mengetahui Serda Opik berdinas dimana)kemudian yang kedua kalinya pada bulan Maret 2012 dilakukan di Terminal AurKuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabu tersebut Terdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dari Serda Opik bernama Sdr.
Register : 05-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 39
88 — 39
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 35
52 — 35
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 13-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2012/PTUN-PBR Tanggal 2 Agustus 2012 — JUNAIDI YAKUB Melawan
Bupati Kuantan Singingi
97 — 119
97 — 119
Pasal 6 ayat (2) huruf a, hurufb, dan hurufc Peraturan Pemerintah RlNomor .....Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataantidak puas secara tertulis ; 0 22 0enennnnnneb.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 110/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 33
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 33
prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.
Register : 10-02-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/ Pdt.Bth/ 2014/ PN.BDG. BENNY HALIM Lawan Para Ahli waris Ny. Ukes Binti Alimin
135 — 18
135 — 18
Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.
Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.
Register : 19-08-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 85/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
ALFER KRISTOFEL MENGGA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KUPANG
164 — 109
ALFER KRISTOFEL MENGGA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KUPANG
164 — 109
Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An
Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang