Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor131/D/0/2000.

BPPTS melaporkan pengangkatan tersebut pada poin 71 di ataskepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan padaKopertis setempat......Bahwa salah satu letak pelaksanaan fungsi Pendidikan Tinggi olehRektor Universitas Swasta dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) danPasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang PedomanPengawasanPengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjanadan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

JAYAWATI SOEPOMO diberi tanda bukti P.21.Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah dasar Inpres Bintuni atas nama IRIANIJAYAWATI SOEPOMO tertanggal 25 mei 1987 diberi tanda bukti P.22Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Bintuniatas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 01 Juni 1990 diberi tanda buktiFoto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas bernamaIRIANI JAYAWATI SOEPOMO tertanggal 27 mei 1993 diberi tanda bukti P.24Foto copy Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : B360/A2/KP/2000sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMO diberitanda bukti P.25Foto copy Ijasah Sarjana pendidikan ( S.Pd) atas nama IRIANI JAYAWATI SOEPOMOdari Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ( STKIP) GORONTALO , diberitanda bukti P.26Foto copy Kartu Pegawai negeri Sipil Republik Indonesia nomor : L 011275 atas namaIRIANI JAYAWATI SOEPOMO S.Pd tertanggal 11 Juni 2003 diberi tanda bukti P.27Foto copy Surat keputusan Gubernur

29.1 (satu) berkas fotocopy proposal belanja hibah dana bantuanoperasional SMA/SMK/MAS tahun 2011 Pemerintah KabupatenBireuen Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dana Olahraga. 30.2 (dua) lembar naskah perjanjian hibah aceh antara pemerintah acehdengan kepala dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahragakabuapaten bireuen, tanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir SLs3 (tiga) lembar DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) pemerintah acehtahun anggaran 2011 yang telah dilegalisir 32sFoto copy Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1044/A.A/KU/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang telah di legalisir oleh DinasPendidikan Aceh SoeFoto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/D.1/4806/2011 tanggal 04 November 2011, yang telah di legalisir olehDinas Pendidikan Aceh. 34.Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/D.1/264/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang telah di legalisir oleh DinasPendidikan Aceh. 35.Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :0643

SP/XI/2011, tanggal 17 November 2011, yang telah di stempel basah. 82.1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00944/SMK/A3.2/XI/2011, Tanggal 25 November 2011, yang telah di stempel basah. 83.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :720845T/088/110,tanggal 14 Desember 2011, yang telah di stempelbasah. 84.2 (dua ) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 909/A.A3/KU/2011, Tanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Pembendaharaan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1044/A.A/KU/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang telah di legalisir oleh DinasPendidikan Aceh;Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/D.1/4806/2011 tanggal 04 November 2011, yang telah di legalisir olehDinas Pendidikan Aceh.Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/D.1/4806/2011 tanggal 04 November 2011, yang telah di legalisir olehDinas Pendidikan Aceh.Halaman 123 dari 152 halaman Putusan No.46/Pid.SUS/TPK/2013/PNBNA124124353637383940414243444546Foto

SP/XI/2011, tanggal 17 November 2011, yang telah di stempel basah.1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00944/SMK/A3.2/X1/2011, Tanggal 25 November 2011, yang telah di stempel basah.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 720845T/088/110,tanggal 14 Desember 2011, yang telah di stempel basah.2 (dua ) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 909/A.A3/KU/2011, Tanggal 20 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Pembendaharaan/pengelolaan

., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya; 32.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013; 331 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan UniversitasPalangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari : 33.1.4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuanganpada Universitas Palangka

Raya Tahun Anggaran 2010, besertaLampirannya; 33.2.3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuanganpada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, besertaLampirannya; 33.3.3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuanganpada

Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, besertaLampirannya; 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuanganpada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, besertaLampirannya; 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan

Bukti P910.BuktiP10 :11.Bukti P1112.BuktiP12 :Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:61339/A4/KP/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentangPengangkatan sebagai Calon pegawai Negeri Sipil, a.nDadan Mulyana, S.Hut., (fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:898/13/KP/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentangPengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n DadanMulyana, S.Hut., (fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor:022/13/KP/2010 tanggal

Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir.13. 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang pendidikan Dasar Kab.

Tojo UnaUna tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua)lembar yang telah dilegalisir.13.1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentangpenerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khususpada jenjang pendidikan Dasar Kab.

/KU/1996, tanggal 7 Mei 1996, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dandiberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P15 ;Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Universitas Pattimura,No.010/N25.R/SK/OT/2004, tanggal 4 Mei 2004, yang tanpa ada aslinya dandiberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P16 ;Foto copy Surat Keputusan Direktur Polteknik Negeri Ambon No.16/K25.R/KP/2008, tanggal 1 Mei 2008, yang tanpa ada aslinya dan diberi meteraisecukupnya, yang diberi tanda P17 ;Foto copy Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional, No.566/A.A3/KU/2009,Tanggal 02 Januari 2009, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya,yang diberi tanda P18 ;Foto copy Surat Penempatan Direktur Polteknik Negeri Ambon,No.496/K25.KP/2011, tanggal 28 Nopember 2011, yang telah dicocokkan sesuaiaslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P19 ;Foto copy Surat Undangan No.797/PL 13/KL/2015, tanggal 24 Juni 2015, yangtelah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tandaP20

Tojo Una-Una tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang telah dilegalisir.13. 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khusus pada jenjang pendidikan Dasar Kab.

Tojo UnaUna tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua)lembar yang telah dilegalisir;1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentangPenerima Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di DaerahKhusus pada Jenjang Pendidikan Dasar Kab.

Tojo UnaUna tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua)lembar yang telah dilegalisir;1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentangpenerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khususpada jenjang pendidikan Dasar Kab.

Tojo UnaUna tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua)lembar yang telah dilegalisir.13.1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, tentangpenerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerah khususpada jenjang pendidikan Dasar Kab.

keadilan dan asas kepastian hukumdalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawainegeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentangPedoman Penggolongan RumahRumah Dinas Dalam LingkunganDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubahdengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980; .2. bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada RektorUniversitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan19sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro UmumDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008tanggal 10 Desember 2008; (bundel bukti bertanda T8) bahwa Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008 .

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.l Nomor:186/H2.SDM/KP.2/SK/2008, tanggal 18 Juli 2008, tentangkenaikan pangkat a.n. Dian Wulandari, SKM., M.M.(Fotokopi dari fotokopi);Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar UsahaMandiri (USMAN) a.n. Endang RA Handa, tanggal 9 Mei2012. (Fotokopi sesuai dengan asili);Konfirmasi Penerimaan Dana Pinjaman Kopkar UsahaMandiri (USMAN) a.n. Endang Sri Wida, tanggal 10September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);Buku Tabungan a.n.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:BUP/79/BKJD,Kab.SLK/2004, tanggal 31 Desember 2004Memutuskan : terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 mengangkatHalaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor : 248/G/2017/PTUNJKTPenggugat sebagai Guru Bantu dengan tempat bertugas diKabupaten Solok yang ditandatangani Bupati Solok GamawanFauzi..

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.Bahwa pada LAMPIRAN Ill Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor 18 tahun 2010 pada halaman 3 angka 6.1.Umum dan Angka 6.2 Khusus,angka 6.1 Umum Tertulis: Pedoman pelaksanaan yang diatur oleh peraturanPembangunan yang sah dan berlaku di Indonesia sepanjang tidak ditetapkanlain dalam Rencana Kerja dan SyaratSyarat yang harus ditaati dalampelaksanaan yaitu : a).

., M.Si. yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)pada Politeknik Negeri Ujung Pandang Tahun Anggaran 2009berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.

Dj.1/614/2009 ;Surat No. 120/180/9442008 ;Surat No. 072/A.13/KW.VI/08 ;Rekomendasi No. 400/498/Kesra/XII2008 ;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 ;Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI No. 108/DIKTI/Kep/2001 ;Surat Keputusan Ketua YP3SNI No. 030/YP3SNI/Kpts/X2007 ;Surat Keputusan Ketua YP3SNI No. 100/YP3SNI/Kpts/2008 ;Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 6 Maret 2012 ;Surat Pernyataan Perdamaian antara YP3SNI dengan Mahasiswi ;Halaman 117 dari 174Akta Notaris

danlingkungan ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang PendidikanTinggi berlaku sejak tanggal 24 Juni 1999 dan dicabut dengan PeraturanPemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 2010, yang selanjutnya dirubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan yang berlaku sejak tanggal 28 September 2010,Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang PedomanPendirian Perguruan Tinggi berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000, sedangkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0339/U/1994 tentangKetentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta berlaku sejak tanggal23 September 1994 ;Menimbang, bahwa berdasarkan aturanaturan yang diuraikan tersebutdiatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini yang dimaksud denganPenyelenggara Satuan Pendidikan adalah Badan Penyelenggara Perguruan

Umum dalam tuntutannya mendalilkan Terdakwa pada saatmelakukan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 20092010, 20102011,dan 20112012, tidak memiliki dasar hukum yaitu penetapan oleh pimpinanbadan penyelenggara perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis darimeneri, atau menteri lain setelah mendapat pertimbangan dari menterisebagaimana Pasal 62 ayat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999tentang Perguruan Tinggi dan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Keputusan Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentangPedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman PendirianPerguruan TinggI ;Bahwa terhadap dalil Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamembantahnya dan mengatakan :e UISB telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah berupa rekomendasikepada

YPSDMU/X/2003 Tentang PengangkatanDosen Tetap STKIP Kieraha Ternate, diberi tanda P1;Halaman 17 dari 43 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.SusPHI/2019/PN TteoOo MN 11.12.Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pengembangan Sumber Daya ManusiaMaluku Utara Indonesia Nomor : 018/SK.YPSDMMUI/X/2010 TentangPengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pengembangan Sumber DayaManusia Maluku Utara Indonesia Untuk Diangkat Sebagai Dosen TetapYayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia ,diberi tanda P2.Fotokopi Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 64.15/012/SK/2007, diberi tanda P3;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 107/K12/SK/2015, diberi tanda P4;Fotokopi Akses dari Internet Forlap Pangkalan Data Perguruan Tinggi,diberi tanda P5;Fotokopi Daftar Gaji Penggugat bulan September 2018, diberi tanda P6;Fotokopi Daftar Gaji Penggugat bulan November 2018, diberi tanda P7;Fotokopi Daftar Gaji Penggugat bulan Desember 2018, diberi tanda P8;Fotokopi

Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 74703/A4.4/KP/2011,tertanggal 22 Agustus 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian PerguruanTinggi.f.

Tojo UnaUna tahun 2011, sebanyak 22 (dua puluh dua)lembar yang telah dilegalisir;13. 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional,tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di Daerahkhusus pada jenjang pendidikan Dasar Kab.

Enos Taruh (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNo. 695/PT15/03/1986, tanggal 8 Oktober 1986 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Enos Taruh (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.62310/A2.7/KP/2006, tanggal 30 November 2006tentang Drs. Enos Taruh dalam Jabatan Dosen GuruHalaman 29 dari 47 halaman.