Ditemukan 401 data
109 — 113
ANITA atas putusanPengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Perbruari 2016 No.625/Pdt/2014/PT.Sby ditolak, sedangkan amar putusan PengadilanTinggi Surabaya tersebut menyatakan, Pengadilan Negeri Kepanjenberwenang dan memerintahkan Pengadilan Negeri Kepanjen untukmemeriksa dan mengadili perkara No. 94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, makademi hukum Pengadilan Negeri Kepanjen harus terlebih dahulummemeriksa dan mengadili tersebut;Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo masihtergantung (aanhanging geding
122 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini jelas bahwa tindakanPenggugat 1 dan Penggugat 2 dengan itikad buruk telah bertentangandengan prinsip "peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";14.Bahwa karena adanya fakta hukum bahwa Penggugat 1 dan Penggugat2 telah mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yang sama danbelum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan untuk menghindariketidakpastian hukum (aanhanging geding), maka sudah selayaknya dansepantasnya gugatan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan NomorPerkara 14/
130 — 103
No. 945/Pdt.G/2021/PA.BmVan Het Geding) yang mana harta bawaan dan yang mana yang menjadiharta bersama sebagaimana yang di dalikan oleh Para Penggugat dalamgugatannya, merupakan ciri bahwa surat gugatan Para Penggugatadalah cacat atau tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga obyeksengketa di anggap kabur. Hal ini konform dengan Yurisprudensi MARIReg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggai 17 April 1969 Jo. MARI Reg.
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
207 — 91
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagaiWakil Pemerintah Pusat.Bahwa, berdasarkan halhal dan fakta hukum diatas, sudah cukup bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurabaya berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara ini.PETITUMDalam ProvisiBahwa berdasarkan faktafakta di atas, sambil menunggu putusan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera sebeium perkara disidangkan,mohon dalam satu acara kilat (kort geding
57 — 13
Selebihnya, tidak bisadijadikan hitungan meninggalkan rumah dan juga tidak bisa diperkarakansecara hukum;Berdasar ketentuan hukum, Undangundang dan ketentuan lai di atas, makagugatan Penggugat jelas belum memenuhi syarat hukum dan Undangundang Aan Banging Geding Subjudice. Selain itu, Penggugat belum bisadan tidak dapat mengajukan gugatannya karena prematur dan belumwaktunya Exceptie Van Beraad.
Pembanding/Tergugat VII : NURSIA MANOPPO
Pembanding/Tergugat V : Hj. TATONG MANOPPO
Pembanding/Tergugat III : EDDIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat I : HAJAH LUSYE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIV : YUYUN ASAAD MANOPPO
Pembanding/Tergugat XII : ONENG MANOPPO
Pembanding/Tergugat X : DEDE MANOPPO
Pembanding/Tergugat VIII : HUSAIN MANOPPO ALIAS ATANG
Pembanding/Tergugat VI : Drs.ANDI LADU MANOPPO, MM
Pembanding/Tergugat IV : MEITY SUMENDAP
Pembanding/Tergugat II : Drs. DOLFIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIII : POPPY MANOPPO
Pembanding/Tergugat XI : ONDI MANOPPO
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Penggugat II : SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Turut Tergugat IX : EGENUS MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat XLI : Dr. SANDRA PONTOH
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : HABIB NOVAL AL HASNI
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOH. ATENG MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat
108 — 62
kebersihan, pungutan dana WC umum) Pasar Serasi olehPara Tergugat masih terus berlangsung, maka kami ajukanpermohonan provisi;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuanpasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkaradisidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding
295 — 129
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli2014 No. 313/Pdt/2014/PT.DKIL tersebut Penggugat telah mengajukanupaya hukum kasasi dan perkaranya sampai saat ini masih sedang dalamproses pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehinggagugatan Penggugat dalam perkara No. 567/ PDT.G/2014/PN.JKT.SEL. inimasih bergantung (Aanhangig Geding) dengan perkara No. 192/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jo.
1013 — 670 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasilpenjualan tanahtanah, dibuka diberitahukan secara detail kepadaPenggugat, maka kami ajukan permohonan provisi;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan faktafakta di atas menunjukkan sifat perkara a quomaka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyaikekuatan hukum tetap segera sebelum perkara di sidangkan dan mohondalam satu acara kilat (kort geding
101 — 74
melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian yang besar lagi terhadap PENGGUGAT.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1)HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acarakilat (kort geding
121 — 35
PenyelenggaraanPenyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHZ wajib diberikan kepadaPenggugat, namun pelaksanaan terhadap putusan ini sampai sekarang tidakdyalankan oleh Terggugat I dan Tergugat III, sehingga perbuatan ini sangatmerugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat bersiaran dengan clearpada frekuensi tersebut dan frekuensi tersebut tetap didublng dandipergunakan untuk komersil oleh Tergugat IV.Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut, kami bermohon sebelum perkaraint disidangkan, mohon dalam satu acara kilat (kort geding
3032 — 2762 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengajuan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini Prematur (PraeJudiciel GeschilAanhangig Geding: Hukum Pidana dan Hukum Perdata);Bahwa perkara perdata dengan Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. inipada pokoknya sama objek maupun subyeknya dengan perkara pidana Nomor842/Pid/B/2000/PN.Jak.Sel. yang terdaftar sebagai Surat Dakwaan Nomor Reg.PDS217/JKTS/Fpk.2/08/2000 tertanggal 8 Agustus 2000 dengan subyekTerdakwa: atas nama Tergugat , dan objek dengan dugaan Dakwaan Primairmelanggar atau melakukan
69 — 53
;Bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut di atas yangmenunjukkan sifat darurat perkara a quo maka sambil menunggu putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelumperkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkansatu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 84 halamanPutusan Nomor 156/PDT/2019/PT KPG33.34.35.36.Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak manapun untukmenghentikan proses pengukuran dan semua
162 — 182
kualitas sebagai Penggugat(disqwalificatoir exeptie);Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkanatas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belumwaktunya diajukan/ prematur (dilatoir exeptie), dan eksepsi yang sudah mengenai Halaman 85 dari 92 Putusan Sela PerdataGugatan Nomor 21/Pat.G/2019/PN Pwk.pokok perkara (peremtoir exeptie) seperti perkara sudah kadaluarsa (verjaard) atauperkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding
- Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
(Rv. 481; RO. 116g.)Perlawanan yang diajukan oleh orang yang dikenakan sita, menundakewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali bila ketua raad vanjustitie memerintahkan melaksanakan kelanjutan pembayaran yangditetapkan dalam sidang perkara yang singkat (kort geding).Pihak ketiga yang dikenakan sita dibebaskan dari kewajibannya demihukum bila ia telah melakukan pembayaran kepada eksekutan denganitikad baik.
untukmelaksanakan penyitaan berdasarkan pasal ini, orang yang kena sita tidakdiperkenankan lagi untuk masuk ke tempat/ ruangan itu tanpa kehadiran juruSibasPada selisih pendapat mengenal benikerasnya pihak ketiga dalammempertahankan haknya, juru sita dengan segera menghubungi ketua raad vanjustitie untuk mendapatkan jalan ke luar persoalan tersebut, dengan tidakmengurangi wewenang orang yang kena sita dan pihak ketiga untuk mengajukanpermohonan keputusan dari pengadilan dalarn sidang singkat (kort geding
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
80 — 41
hingga untukmelakukan eksekusi pengosongan tanah milik PENGGUGATtanpa dasar hukum yang sah serta bukan berdasarkanputusan pengadilan.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan' padaketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupunSEMA serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas yang menunjukansifat darurat perkara A Quo maka sambil menunggu putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapsebelum perkara disidangkan dimohon dalam suatu acarakilat (kort geding
151 — 90
kami mengajukan permohonan provisi.Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1)HIR dan dalam doktrin maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)serta yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah Penggugat Rekonvensi uraikandiatas yang menunjukkan sifat darurat dari perkara a quo, maka sambilmenunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat(kort geding
178 — 154
Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (Litis Pendent is)6 Bahwa sebelum adanya perkara a quo, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukanGugatanpada tanggal 24 Maret 2013 terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV,yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Maret 2013 denganregister perkara nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., (selanjutnya disebut Gugatan 245).Bahwa ternyata perkara Gugatan 245 memiliki kesamaan dengan Gugatan Penggugat dalamperkara a quo, dengan kata lain
204 — 38
gugatan yang sama, oleh karena perkara yang terdahulu masihdalam tingkat upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukumyang tetap sehingga gugatan perdata No. 15/PDT.G/2008/PN.JKT.PST untuk menghindar putusan yang saling berbeda antaraperkara yang satu dengan lainnya yang akan menimbulkanketidakpastian hukum maka putusan tersebut masih digantungkandengan putusan perkara gugatan perdata yang terdahulu yang belummempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian eksepsiTergugat yaitu Aanhanging Geding
161 — 121
melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian yang besar lagi terhadap PENGGUGAT.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1)HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acarakilat (kort geding
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
878 — 457
Di muka sidang pengadilan kejadianyang menjadi dasar perkara (grondslag van het geding) itu dapatdijelaskan lebih lanjut, sehingga segala sesuatu menjadi terang bagipengadilan dan bagi tergugat.e.