Ditemukan 419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.si musi misi moni mori mesi moei
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-01-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pid/2014
Tanggal 13 Januari 2015 — Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh, DKK
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Synode yaitu :SYNODE PERIODE (Pasal 49 PRT)SYNODE LUAR BIASA (Pasal 50 PRT) danSYNODEKERIA (Pasal 51 PRT)Rapat Synode Periode (Pasal 49 PRT) adalah Rapat yang diadakan sekali 4(empat) Tahun untuk memilih KETUA dan SEKJEN Gereja Pentakosta.Sesuai dengan Bab VI Pasal 9 Anggaran Dasar Gereja Pentakosta, PucukPimpinan Gereja Pentakosta (PPGP) adalah untuk masa 4 (empat) tahunterhitung sejak mulai dilantik.Rapat Synode Luar Biasa / Istimewa (Pasal 50 PRT) mengatur tentang halhalyang mendesak antara lain "Mosi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3183 K/PDT/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd., dk. VS YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, dk.
55 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Tergugat II telah mengambil alih kebijakan sekolahserta menampar salah satu siswa sekolah dengan buku (Bukti P15);Bahwa atas tindakantindakan Tergugat II yang bertindak otoriter di tulbuhyayasan melakukan tindakan refresif kepada seluruh unsurunsur yayasanyaitu memecat para guru yang tidak Tergugat II;Bahwa atas tindakan Tergugat Il yang sagat super power dan arogan danlebih berorientasi pada kentungan dari pada mengembangkan pendidikan diKota Tasikmalaya membuat seluruh Guru SMK BPN membuat mosi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 11-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 11 Nopember 2011 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP-PPRN); PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
50 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani diberhentikan (dibebastugaskan dariJabatan Ketua Umum DPP PPRN) Tanggal 14 November 2009, AmeliaA.Yani telah mendapat Mosi Tidak Percaya dari 2/3 Pengurus DPW seluruhIndonesia, karena tindakannya yang merugikan PPRN dalam hal bidangKeuangan, Pemberhentian Pengurus dan tindakantindakan lain yangmerugikan organisasi ;51.Atas Tindakan Amelia A.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 18 Oktober 2012 — BRIGJEND. TNI (PURN). Tarida Hasahatan Sinambela, SIP;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I,2.H. Rouchin dan Joller Sitorus
89 — 36
  • Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 199/B/2009/PT.TUNJKT jo 43/G/2008/PTUNJKT denganobjek gugatannya adalah SK No: M.HH19.AH.11.01 tanggal 3 April 2008 ; PENGGUGAT megajukan gugatan di PN Jakarta Timur Nomor: 126/K/Pdt.Sus/2009 jo. 19/PDT.G/2008/PN.Jkt.Tim dengan TERGUGAT adalahAmelia A Yani dan DL Sitorus, salinan Putusan Kasasi dengan Amar KABULbaru diterima pada tanggal 20 Januari 2010 ; Setelah Pemilu 2009 berlangsung dan Amelia A Yani dianggap tidak cakap,tidak mampu untuk memimpin PPRN, mosi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 10-01-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 1/G/2011/PTUN.MTR
Tanggal 18 Mei 2011 — LALU SUKARMAN vs KEPALA DESA BAGIK PAYUNG
63 — 21
  • mallu yangditempelkan pada papaninformasi ; Bahwa saksi mengatakan apa yang dilakukan/yang dihimbauoleh Bupati dengan semboyan Budaya Malutersebut Se ee ee eeeBahwa saksi mengatakan Selain Penggugat sebagai Kaur Kesraapakah saksi tahu kalau Penggugat juga mempunyaipenghasilan Rp.5.000.000 per minggu dari hasilsalonnya ;5 Bahwa saksi mengatakan saksi tahu Penggugat inginmemenjarakan saya sekeluarga beserta anak dan isteriBahwa saksi mengatakan upaya saksi sebagai Ketua LKMDmendengar Penggugat ada mosi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 02-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 2 Nopember 2015 — I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H, DKK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
191 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yangberkumpul di Sentul Bogor membuat mosi tidak percaya kepadakepemimpinan Suryadarma Ali karena dianggap menyalahi aturan partaiterkait kehadiran dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbarPantai Gerindra di Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.
    berkaitan eratdengan masa bhakti kepengurusan DPP PPP periode 20112015berdasarkan Muktamar VII di Bandung;15.Bahwa adanya dua Muktamar VIII PPP tersebut dikarenakan adanya konflikdan perpecahan antara kubu H.Suryadharma Ali cs. dan kubuRomahurmuzy, cs. keduanya merupakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP PPP hasil Muktamar VII yang diselenggarakan di Bandungpada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011;16.Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yang berkumpuldi Sentul Bogor membuat mosi
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 19-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN PRAYA Nomor 03/Pid.B/2016/PN.Pya
Tanggal 19 April 2016 — - MUHAMAD MAJEDI - SAEFUDIN alias UDIN alias AMAQ ELIZA
103 — 15
  • Hakimperlu. mempertimbangkan halhal yang memberatkan ataupun yangmeringankan hukuman bagi Para Terdakwa, yaitu :Halhal Yang Memberatkan:@ Per n Para Terdakw n mer hkan warga:@ Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban kehilangan anaknya :Halhal Yang Meringankan:@ Para Terdakw lum pernah dihukum : Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidanganLL@ Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ;@ Per n Para Terdakwa dilakukan karena mereka mer mosi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA
47 — 16
  • Nomor : 15/BPD/MKX/2011 yang isinya untukmemilih dan memilah (kebenaran,kelemahan administrasi, tidak benar).Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk DesaManis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.298.586.057, dan uang tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai saldoAwal Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2012.Bahwa pada tanggal 17 November 2011 masyarakat Desa Manis Kidultelah membuat surat Mosi
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUSLAM
Tergugat:
1.DIREKTUR UTAMA PT PILAR ARSY NUSANTARA
2.TEGUH CAHYONO
178 — 119
  • Pilar arsy Nusantara baik Materii/ maupun Imateriil;Kerugian yang luar biasa dan tidak dapat di nilai dengan uang karenarusaknya nama baik dari Penggugat Rekonvensi, Sampai diperingatkan olehOwner melalui Surat Peringatan, bahkan dipanggil secra khusus untukmenerima mosi tidak percaya, dan dianggap tidak cakap bekerja, hal initentu talah membunuh karakter dan mata pencaharian dari PenggugatRekonvensi sehingga nilai yang Penggugat uraikan dalam kerugian materiilmaupun imateriil logis dan wajar;BahwauntukmenjamingugatanPENGGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 16
  • TergugatIIl adalah Pengurus baru yang menggantikan Pengurus yang lama; Bahwa penggantian Pengurus dikarenakan adanya Rapat Anggota LuarBiasa; Bahwa yang dibicarakan dalam Rapat Luara Biasa Koperasi adalahmasalah dana Rp.16.000.000.000, Bahwa hasil dari Rapat Luara Biasa adalah bahwa Pengurus yang lamaharus mengembalikan uang Rp.16.000.000.000, Bahwa yang saksi tahu pengurus lama hanya dikenakan saksi di gantikanoleh Pengurus yang baru; Bahwa penggantian pengurus yang lama ke Pengurus yang baru karenaada mosi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 23-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2013 — 1.OSEA PETEGE, S.E.2.,FRIT AGAPA;MENTERI DALAM NEGERI RI
79 — 24
  • Bukti P13 : Surat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Dogiyai Nomor : 170/01/Setwan/2013, Perihal :Surat Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Dogiyaitertanggal 4 Januari 2013 yang disampaikan kepada Ketua BadanKehormatan (BK) DPRD Kabupaten DogiyaiPapua (fotokopi darifotokOpi) ; 28.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2230 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ST. TORUS SAHAT HALOMOAN MANIK, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ketua Koperasi Kredit CU Horas Sumatera Utara (Kopdit CU Horas) 2007-2013 VS HASIHOLAN MANURUNG, dkk.
56 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • wewenangmeneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat 2 huruf a dan b) yang ternyata tidakmenjalankan tugas dan fungsinya ;Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa selama Penggugat menjabatKetua pada Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabsesuai dengan UU, AD/ART ;Bahwa justru Penggugat melihat ada upayaupaya untuk menjatuhkanPenggugat dari jabatan Ketua pada Turut Tergugatl ;Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat ada menerima mosi
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Ny. Hj. YATI HERYATI
Tergugat:
H. SURYADI, ST,
Turut Tergugat:
1.Ir ABIDIN WAHYUHONO
2.NOTARIS MULYANI SYAFE I dengan Protokol Notaris Ny SUSIATI, SH
3.NOTARIS FENNY SULIFADARTI, SH,
4.KANTOR PERTANAHAN BOGOR,
315 — 101
  • akanmempelajari berkas yang mereka bawa, kalau keabsahan ada aktanotaris sudah jelas; Bahwa bukti surat P6 dan P7, saksi menyatakan belum pernahlihat dan membaca bukti surat P6 dan P7, saksi hanya mengetahuibukti surat P8; Bahwa di tahun 2016, pada saat itu ketua DPC AKLI BogorKetuanya Pak Suryadi, dan pada saat jabatan Pak Suryadi sebagaiketua AKLI, secara organisasi itu pada saat muscab saksi hadir, padasaat itu ada muscab luar biasa di tahun 2015, dari Pak Sutisna ke PakSuryadi bersifat lokal, ada mosi
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 11-03-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.AFRIZAL
2.AFRIYENI
3.AFRI DAFETRA
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.HAMZAR
2.ASNIDAR
256 — 115
  • (Fotokopi Sesuai Fotokopi);Surat Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua KAN Surantih (RusliDt. Rj. Batuah), tanggal 09 April 2016. (Fotokopi SesuaiFotokopi);Notulen Rapat Niniek Mamak KAN Surantih Di Aula KantorWali Nagari PSR. Surantih, Hari Sabtu Tanggal 16 April 2016.(Fotokopi Sesuai Fotokopi);Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin, Nomor :01/KPTS/KAN/SRT/IV/2016 Tentang KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Periode 2014 2019,tanggal 16 April 2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
103 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian juga oleh Pemegang Sahamlain antara lain Rabuat Saragih, Salome Girsang, Jonggi Darma Situngkir,Karmin Sutan, Akiman (melakukan mosi tidak percaya) Surat dr.SalomeGirsang, Sp.B., tanggal 23 Juni 2007 (BT.18) dan dilanjutkan denganpermohonan penyelenggaraan RUPS LB namun ditolak oleh Pengurus PT.HIA.. Bahwa untuk menutupnutupi kelalaian dan ketidak mampuan Pelaporyang tidak mampu mengurus SITU dan TDP maka dr.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 14-03-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
SURIATMAN
Tergugat:
1.PDAM Tirta Muare Ulakan Sambas
2.DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
83 — 26
  • Foto copy Karyawan PDAM Buat MOSI tak percaya kepadakepemimpinan INCUMBENT (TAMRIN) Mantan Direktur PDAM Tirta MuareUlakan Kabupaten Sambas periode tahun 2011 s/d tahun 2014 pilihanlangsung Badan Pengawas tanpa Uji Kompetensi,dimuat melalui mediaMasa Koran Pos Pontianak. diberi tanda bukti P22;23. Foto copy TAMRIN Tanggapi Penolakan Kepimpinannya. diberitanda bukti P23;24.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
158 — 227
  • Penyalahgunaan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desaperiode 20182019 tanpa koordinasi dan persetujuan Kepala Desa(Tergugat) dan Tanpa Laporan Pertanggungjawaban, sehingga Tergugatpernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Inspektorat Pemkab Blitar.Kedua Pelanggaran Berat tersebut nyatanyata telah menimbulkankeresahan warga Desa, mosi tidak percaya dan tuntutan pemecatan dariWarga Desa sehingga dalam kondisi carut marut dan darurat pada sekirabulan April Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 19-07-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat : 1. Drs. H.LEO IMSAR ADNANS vs Tergugat : REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)
271 — 192
  • Pada prakteknya somasi ini harus diajukan selambat lambatnya 60 hariatau 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan;Bahwa waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal penting dalam prosedur pengajuangugatan Citizen Lawsuit karena pelanggaran terhadap batas waktu pemberitahuan ini akandapat dipergunakan sebagai dasar alasan untuk mengajukan mosi penolakan CitizenLawsult ; = 222222 222 nn nnn nnn nnn on nn nn nn nnn nnn nnn onanBahwa faktanya mengenai syarat notifikasi ini belum dipenuhi oleh Para Penggugat.Hingga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Maret 2016 — SONNY FRANSLAY ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
71 — 42
  • Dan perpecahan APKOMINDO terjadi sekitar tahun2011, pada saat kepemimpinan Suhanda Wijaya dimana kepngurusan DPPdibekukan oleh DPA APKOMINDO, Saat Ketua Suhanda Wijaya dan SekretarisHandoyo mengadakan Rapat dan Mosi tidak percaya kepada DPA sehinggadilakukan Munaslub di Surabaya oleh selurun DPC se Indonesia dikarenakanterhadap Putusan pembekuan DPP Pusat tidak yang berasalan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : DAHLAN, SH
Terbanding/Tergugat I : MARYANI HADI, S.Farm.,MKM.,Apt
Terbanding/Tergugat II : DR. ABDUL KARIM ZULKARNAIN, Apt
Terbanding/Tergugat III : DR. MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
43 — 29
  • Yang terjadi kKemudian bukan pertobatan tetapi malahoknum tersebut membuat surat kaleng berupa pernyataan mosi tidakpercayadengan menggalang dukungan dari pihakpihak yang bukananggota PD PAFI Sumut kepada PP PAFI Pusat. Padahal oknum inimerupakan bagian dari kKepengurusanPD PAFI Sumutresmi dan sahtetapi dia merusak citra nama organisasi PAFI hanya demi kepentinganpribadinya.