No. 1851 K/Pdt/2010oleh Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa pada tahun 2006, oleh Tergugat telah membentuk PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Passo in cacu Tergugat ll,dan pembentukan mana berdasarkan surat keputusan Tergugat Ill yangmengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa, yaitu:a.

Surat Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;b. Peraturan Tergugat Ill No. 424 tahun 2004 tanggal 29 November 2004tentang Perubahan atas Keputusan Tergugat Ill No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Penggugat dan sdr.

PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No

. 207tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo.

Marthen Sarimanella;13.Menghukum Tergugat Ill untuk tidak melakukan pelantikan Kepala DesaPasso atas nama sdr.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2015Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa.

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakanPeraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa a quo tidak sah dan batal demi hukum;IV.

Hakkonstitutional Pemohon tersebut setidaktidaknya telah dirugikan secarapotensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemohon jugamerupakan pembayar pajak (tax payer).

Menyatakan bahwa:> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 5tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, pelantikan danPemberhentian Kepala Desa harus direvisi karena tidak mempunyaipersesuaian dengan rujukannya yaitu pasal 3 ayat (1);> Pasal 6 huruf (b) /uncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus direvisidengan menambahkan katakata Mengangkat, Melantik

Menyatakan bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak bisadijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;4. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa tidak sah dan batal demi hukum;5.

Bahwa sambil menunggu jadwal/agenda pelantikan tersebut, oleh oknumPejabat sementara (Pjs) Saudara Hasan Ulath melakukan upayaprofokatif dan melakukan Pergantian Saniri Antar waktu, melakukanperubahan membentuk, menyusun dan membuat Rancangan PeraturanNegeri (Perneg) nomor O02 tahun 2019 menganti Peraturan Negeri(Perneg) nomor 12 tahun 2018 yang sudah ada, dengan PeraturanNegeri (Perneg) Nomor 02 tahun 2019 yang dijadikan dasar dilakukanproses pencalonan, pengangkatan dan pelantikan saudara RIFALLYAZHAR

Dikatakandemikian karena Pengangkatan Pelantikan didasari pada Rancanganperaturan Negeri Nomor 02 tahun 2019, maka Peraturan Negeri Nomor12 tahun 2018 seharusnya ditarik dan dicabut serta dinyatakan tidakberlaku:8.

Pasal 7 ayat (1) , yangberbunyi;bahwa pelantikan kepala pemerintah Negeri diawali pelantikansecara adat istiadat dan hukum adat Negeri denganmenggunakan bahasa Negeri yang mulai dilakukan pada malamhan/dini hari;Bahwa Tergugat seharusnya menunggu pelantikan/pengukuhansecara adat istiadat, barulan dilakukan pelantikan secarapemerintahan, maka kewenangan Tergugat bertindak atas objeksengketa tidak sesual dengan mekanisme perundangundangan danterkesan memaksakan kehendak dan arogan,;b.

Bahwa selanjutnya sesuai Bukti T.4 dan Bukti T.ll.Intv.9 berupa SuratSaniri Negeri Laha, Nomor : 09/SNL/2019, Perihal : Usulan Pengesahandan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laha, tertanggal 4 September2019, menunjukan bahwa Ketua Saniri Negeri Laha telah menyampaikansurat usulan pengesahan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Lahakepda Walikota Ambon (Tergugat);17.

Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT,Perihal : Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha,tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T.II.Intv13), dimana Sekretaris KotaAmbon a.n.

, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

Terhadap posita Penggugat pada nomor 9 dapat kami sampaikan jawaban bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 96 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sbb : Bupati menerbitkan Keputusan tentang

Apalagi acara tersebut juga diliput olehmedia massa.Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyampaikan bahwa penetapan, pengesahan, dan pelantikan KepalaDesa Sidorekso Terpilih, tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan.15.

T18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 19 Tahun 2006,tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopidari fotokopi); 19. T19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 4 Tahun 2007,tanggal 17 Maret 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotokopi dari fotokopi); 20.

Kutai KartanegaraNo : 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

BAWASKAPSesuai dengan PerBup No : 01/2007 tentang petunjuk pelaksanaan cara pencalonan,pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa (Bab Penjaringan Calon KepalaDesa angka 6) maka penilaian Penggugat kepada Tergugat I dianggap telah melanggarasas permainan/fairplay adalah tidak berdasar dan untuk itu dalil Penggugat tersebutpatutdikesampingkan ;.

Kutai KartanegaraNo: 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Perda KabupatenKutai Kartanegara No.11/2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Kadesdan telah melalui prosedur hukum yang benar menurut Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat keputusan.

, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuanketentuanlain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Bahwa saksi tidak diundang dan tidak hadir saat pelantikan perangkat desa yang baru:; Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perangkat desa barudilantik; Bahwa kebiasaan saksi pergi ke sawah jam setengah enam,setengah tujuh pagi setiap hari dan pulang istirahat jam sebelas, jamdua belas siang dan berangkat lagi jam satu siang dan pulang jamsetengah enam sore; Bahwa seingat saksi saat saksi lewat dibalai desa ada ramairamai,perasaan saksi waktu itu apakah ada pelantikan, padahal ada pemberhentian pelantikan

pak Kepala Desa kepadamenyampaikan saksi besok ada acara dibalai desa jam 8; Bahwa saksi hadir saat pelantikan dan saksi tidak semua kenal yang hadir; Bahwa saat pelantikan pak Kepala Desa hadir, dari pihakkecamatan, kepolisian, dan Koramil juga hadir; Baha seingat saksi acara pelantikan dimulai jam Jam 10 selesaijam11; Bahwa saat pelantikan tidak yang protes, lancarlancarHalaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa hanya waktupelantikan; Bahwa saksi mengetahui ada pelantikan dari Sdr. YogiSetyadani:; Bahwa setahu Saksi sdr. Yogi Setyadani dilantik sebagai Kamituodan pelantikan dilaksanakan Tanggal 10 Maret 2018:; Bahwa Saksi hadir saat pelantikan Sdr. YogiSetyadani Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut seleksi perangkat Bahwa saksi tidak tahu sdr.

Yogi; Bahwa dua hari setelah pelantikan ada pengumuman dipapan balai desa; Bahwa saksi tahu ada pengumuman karena hampir setiap harisaksi menyalakan lampu didepan balaidesa; Bahwa seingat saksi saat acara pelantikan saat itu semua yanghadir tanda tangan;Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Sdr.Sutarno); Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut ujianseleksi; Bahwa Saksi mendapat undangan pelantikan dari panitia diberioleh pak Masrokin dan tidak hadir di acarapelantikan; Bahwa seingat saksi pelantikan dilaksanakan tanggal 10 Maret2018; Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua peserta Pilperadesmendapat undangan pelantikan, tapi Saksi mendapatundangan; Bahwa setahu saksi kedudukan pak Masrukin dalam kepanitiaanPilperades desa Sampang adalah sebagai anggota Panitia

undangan dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Blora nomor : 6 Tahun = 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa antara yang terjadi dengan PENGGUGAT denganSdr AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda bedamenunjukan jelas jelas Tergugat telah melanggarASAS KEPASTIAN HUKUM ; Bahwa perbuatan Tergugat melanggar RASA KEADILAN,karena Tergugat secara sewenang wenang, telahmerampas hak PENGGUGAT yang berupa masa jabatanHal. 11 dari 50 hal

Hal mana tampakjelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot,PENGGUGAT mendalilkan surat keputusan TERGUGATbertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danHal. 15 dari 50 hal.

16Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa digunakan sebagai dalilgugatan juga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa Jo.

Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDEBE gm mmm mm = mn min iin min mein ie ie eeBahwa benar, berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 3diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untukpemberhentikan Kepala DesaVOITO fs see see sees cee ee 8Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desajo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab.

Blora No. 6tahun 2006 =a tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengesahan pemberhentianKepala Desa oleh Bupati dilakukan setelahmendapatkan usulan dari Pimpinan BPD(berdasarkan keputusan musyawarah) melaluiCamat bagi Kepala Desayang : 25 rrr rr rrr rrr rrr eerste eee eeHal. 19 dari 50 hal.

, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sdr Herman Susilo tanggal 16 Januari 2018,selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

danPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat DesaHalaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 108/G/2018/PTUN.

Bukti T42 : Screenshoot fotofoto saat pelantikan tangal 14 Maret2018 di Balai Desa Pilangrejo (Sesuai printouthandphone);43.

Imam Cahyono (Penggugat); Bahwa pelaksanaan pelantikan yaitu tanggal 14 Maret 2018 kuranglebih pukul 08.00 wib; Bahwa saat pelantikan berlangsung ada demo di luar halaman BalaiDesa Pilangrejo; Bahwa para Ketua RW yang diundang dalam acara pelantikanmempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelantikan kepadawarga melalui para Ketua RT masingmasing; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018 yang memakai tas selempang membelakangi kamera adalah Penggugat

Halaman 38 dari 60 halaman Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat yaitu anak menantudari Pak Sugeng dan Bu Dasmi yang merupakan tetangga Saksi; Bahwa saat pelantikan Saksi tahu Penggugat hadir di Balai DesaPilangrejo namun berada di luar halaman; Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00 wibdan setelan acara pelantikan ada demo yang intinya menolakpelantikan perangkat desa terpilih; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018

Halaman 39 dari 60 halaman Bahwa setahu Saksi tidak ada demo di Balai Desa Pilangrejo selain demo saat pelantikan tanggal 14 Maret 2018;4.

Desa Pilangrejo dimulai pukul09.00 wib; Bahwa di dalam fotofoto pada saat pelantikan perangkat desa tanggal14 Maret 2018 (vide bukti T28), adalah satunya Saksi yang memakaibaju kotakkotak biru yang mendekati para pendemo dan para pesertayang tidak lulus, bahwa Saksi menghimbau para pendemo tidak anarkiskarena ada pelantikan; Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan perangkat desa di BalaiDesa Pilangrejo ada demo yang intinya menolak pelantikan tersebutyang dilakukan oleh sebagian peserta Pilperades yang

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;798081828384Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

No. 31 K/TUN/2004dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya patut untuk dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 04/2002,tentang Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

penundaandari Pengurus dan Anggota BPD maka acara pelantikan tersebut diundurpada tanggal 11 Juni 2002, dimana dalam kesempatan tersebut Tergugatjuga telah menyebar undangan yang kedua kalinya kepada tokohmasyarakat, Pengurus dan Anggota BPD; Dengan demikian PenggugatHal. 4 dari 9 hal.

No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.

Padahal sebelumnya tanggal 27Mei 2002 telah disebar undangan mengenai pelantikan danpengangkatan Sekretaris Desa yang diketahui umum (P9). Apalagitanggal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor adalahtanggal 27 Mei 2002 bukan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P4). SeharusnyaJudex Factie menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui bataswaktu yang ditetapkan oleh Undangundang karena telah melebihi 90Hal. 6 dari 9 hal. Put.

, MahkamahAgung tidak sependapat karena tanggal 27 April 2002 adalah tanggalditerbitkannya Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor dan tanggal 11 Juni2002 adalah tanggal Pelantikan Sekretaris Desa, karenanya Pelantikan tidakmelebihi tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa mengenai adanya kebocoran soalsoal ujian dimana Juhantomemperoleh kebocoran hal tersebut tidak dapat diterapbkan kepada R.

Setelah beberapakali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium DewanAdat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret.

ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut. Kemudian acara tersebut dilaksanakanGIGMIQAN VEN VGELT 5 ~~ mmm mam nn nnn nm.

Foto copy SURAT PERMOHONAN PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN TANGGAL 2 FEBRUARI 2012 KEPADAPRESIDIUM DEWAN ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT, bermeteraicukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P8; 9. Foto copy SURAT UNDANGAN PELANTIKAN NOMOR 07/KA/KD/KB/II/2012 TANGGAL 06 MARET 2012, bermeterai cukup dan sesuaiaslinya, diberi tanda PQ; 22 ne nn ono10.

Saksi ELISOSON; 2nnn nnn nnn nn nn nn nn eene Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pelantikan Kepala AdatKampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai BaratHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2014/PN Sdwpada tanggal 10 Maret 2012 karena Saksi sebagai Kepala AdatBesar Provinsi Kalimantan Timur mendapat undangan untukmenghadiri pelantikan tersebut;Bahwa sebelum dilaksanakan pelantikan tersebut yang dilaksanakandi Kampung Dingin, Saksi datang ke kantor Presidium Dewat

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALAADAT KAMPUNG DINGIN sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 laludibuatlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saatpengambilan Sumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING,DAUD WELLYS MUTING,A.Ma.

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasilpemilinan calon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnyapemilinan calon terpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon22Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah calon yangmendapatkan dukungan suara terbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa) sedangkan Penggugat mendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Foto copy39 Tahun 2009 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilinandan Pelantikan Kepala Desa, selanjutnya disebutPeraturan Bupati Batu Bara Nomor : 11 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu BaraNomor : 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan ,pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam DaerahKabupaten Batu Bara, selanjutnya disebutSRR HELIN NRRIRNORRINRRIRISR HOE GENE HaE HERERO Bukti P 7 ;Surat Pemberitahuan / panggilan pemilinan Kepala

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihancalon yang berhak dipilin dan menyatakan sahnya pemilihan calonterpilin (vide pasal 27 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Batu Bara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pelantikan Kepala Desa).

Calon Kepala Desa yangdinyatakan terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungan suaraterbanyak (vide Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten BatuBara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa) sedangkan Penggugatmendapatkan dukungan suara tersikit.3.

Nurdin Tapoin, S.Sosakan melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 21September 2020 sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.7.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dibatalkan Pelantikan CalonPerangkat Desa hasil Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2020 dansesuai informasi Kepala Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur,pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Oelet akan dilaksanakantanggal 21 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan AmanubanTimur yang telah dihadiri oleh Para Tamu Undangan dan setelahmenunggu kehadiran Kepala Desa Oelet tapi Kepala Desa Oelet tidakjuga hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka Kepala Dinas PMDKab.TTS

Bahwa selanjutnya oleh karena Rekomendasi Camat Amanuban Timurtidak sesuai dengan usulan Tergugat maka Tergugat tidak bersedia untukmelakukan pelantikan sesuai tahapan yang ada sekalipun telah didesakbaik oleh Camat Amanuban Timur maupun Dinas PMD Kab.TTS dansebaliknya Tergugat memilih meminta petunjuk dan solusi dari Bupati TTSuntuk menyelesaikan masalah dimaksud;d.

Bahwa mengenai Surat Teguran dari Sekda Kab.TTS sebagaimana dalilPosita Angka 9 oleh karena proses pelantikan Perangkat Desa Oelet telahTergugat laksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan hal itu telah sesuaidengan usul/saran dari segenap Komponen Masyarakat Oelet dan hal itutelah pula diketahui serta ikut disetujui oleh Bupati TTS, oleh karenanya dalilgugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;.

Fotokopi Undangan Pelantikan, tertanggal 30 September 2020, diberitanda bukti T3;4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 1Oktober 2020, diberi tanda bukti T4;5. Fotokopi Kata Pelantikan tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T5;6. Fotokopi Notulen Pelantikan Perangkat Desa Baru tahun 2020, diberitanda bukti T6;7. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji JabatanPerangkat Desa Oelet, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T7;8.

Pasal 3 ayat(1), ayat (2), Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 47 Tahun 2006 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10.Bahwa atas permasalahan ini Penggugat bersama tokoh masyarakat dan PejabatKepala Desa Tetenggolasa pernah meminta kepada DPRD Kabupaten KonaweSelatan khususnya Komisi yang membidangi Politik dan Pemerintahan diKabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Hearing

Kepala Desa in casu Kepala Desa Tetenggolasa dalam lingkupKabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinyatakan : 7.

Kepada calon terpilin Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan KeputusanBupati tentang pengesahanMenimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 PeraturanDaerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugatdalam hal ini Bupati Konawe Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang menerbitkan objek sengketa a quo karena telah memperoleh wewenangsecara atributif dimana sumber wewenang

aitributif tersebut diperoleh dari Pemerintahandi tingkat Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitanobjek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ?

WitantoMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa :1. Calon kepala desa yang terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak2.

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaituPasal 13, Pasal 43 dan Pasal 46 (videPosita Gugatan Penggugat angka 5 hurufeee.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadigunakan~ sebagai dalil gugatan juga tidaktepat, karena berdasarkan Pasal 18 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun = 2005tentang Desa Jo.

Blora No. 6Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa; .

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; eee ee eee8.10.

Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa digunakan sebagai dalil gugatanjuga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72tahun 2005 tentang Desa jo.

Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa ditetapkandalam diktum kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;C.

Bahwa pada saat itu kKewenangan pelantikan kepala desa ada padaHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Gubernur dan karena Penggugat menghadapi permasalahan pidana dansedang mengajukan gugatan melalui PTUN maka pelantikan Penggugatmenjadi tertunda;. Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karenadugaan pemalsuan ijazah Sdr.

Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 yang berlaku adalah PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa tidak terdapat ketentuan yangmengakomodir permasalahan Penggugat, demikian halnya

dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jugatidak diatur;Bahwa kemudian Tergugat dalam rangka mengakomodir kepentinganPenggugat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten

Nomor 1685 K/Pdt/2017Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa sangat jelas memang khusus mengakomodirkepentingan Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebutkemudian Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo;Tindakan Tergugat tidak segera

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya(bukti T20, T21, T23), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianperistiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya(bukti T20, T21, T23), makaMajelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianpernstiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa,PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapanpenetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitutanggal 01 s/d 06 September 2020.3.

Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06September 2020.5.

Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum danmasyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT iiINTERVENSI.8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No.1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan denganadanya gugatan PENGGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawanhukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.9.

Selesai membakar bangunan Balai Rakyat lalusaksi Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid pergi menuju ke Masjid di DesaNgurko untuk meluapkan protesnya atas pelantikan saksi MuhammadPadang Rahayaan dengan marahmarah.

tersebut paraterdakwa merasa kecewa dan telah membuat surat keberatanterhadap pelantikan kepala desa kepada Bupati Maluku Tenggarauntuk tidak dilakukan pelantikan terhadap saksi sebagai Kepala DesaOhoi Ngurko dan Bupati menyetujui keberatan para terdakwa, tetapitanpa sepengetahuan para terdakwa, saksi tetap dilantik;2.

Para Terdakwa menyatakan sebelum Pelantikan saksi dan MuhamadPadang Rahayaan Alias Padang sudah pernah ke desa./Ohoi Ngurkomengumpulkan masyarakat terkait pelantikan tersebut namun paraterdakwa tidak hadir; tidak benar, yang benar sebelumnya mereka berduatidak pernah turun ke Desa /Ohoi Ngurko untuk mengumpulkan wargamasyarakat terkait pelantikan tersebut;3.

Tiba tiba masyarakat dengar dari RRI kepala desa dilantik,sebelum terjadi pelantikan pada saat pertemuan dengan Bupati kamisudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tibatibamendengar bahwa sudah dilakukan pelantikan kepala ohoi, dimana padasaat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulahkemarahan; Bahwa persayaratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelumpelantikan harus duduk bebicara dengan masyarakatd, dengan BSO,camat, raja; Bahwa saksi ada bertemu dengan Bupati dan

; Bahwa Kami bertemu dengan Bupati tanggal 6 Februari 2019 sebelumpelantikan dan kami jelaskan ke Bupati mengenai mekanisme sebelumpelantikan Kepala Ohoi dan Bupati meresponnya dengan menyuruh kamiHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Tulmembuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan Bupati berjanjitidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebutdilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan; Bahwa Sebenarnya bisa diselesaikan secara adat namun tidak adatanggapan atau respon

huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;e Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Berdasarkan Proses danMekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturanPerundangundangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannyamenggunakan tiga istilah masingmasing Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yangbenar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian

Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar olehkarena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaanyang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan parapenggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkanPasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, bdan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan kepala desa,menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masingmasingAlhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil.