Dengan diterbitkannya Objek Gugatan,tentu semakin memberatkan Penggugatdan anggotanya karenaharus melakukan pembayaran Upah Minimum Sektoral Tahun 2020yang dimulai sejak bulan Januari 2020 tanpa memerlukan lagikesepakatan terlebin dahulu) dengan Pekerja sebagaimanadisyaratkan sebelumnya dalam Diktum Ketiga Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 561/Kep.574Yanbangsos/2020 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;g.

Bahwa Tergugat Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan KeputusanNomor 561/Kep574Yanbangsos/2020 tertanggal 29 September 2020tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten Bekasi Tahun 2020, yangpada pokoknya Keputusan Tergugat tersebut mengatur Jjenisjenisindustri sektor dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun2020;.

Sebagaimana kitaketahui bahwa organisasi pengusaha ini ada yang bersifat sektoral danlintas sektoral, misalnya organisasi pengadaan barang dan jasa diabersifat sektoral knusus hanya bergerak di sektor pengadaan barang danjasa, ada asosiasi pengusaha industri plastik, baja itu bersifat sektoralsedangkan Apindo bidang garapannya sesuai dengan anggarandasarnya adalah berhubungan dengan hubungan industrial daninvestasi.

mulai 1 Januari 2020, kKemudian di sana dihilangkan kesepakatan;Bahwa Pasal 82 huruf c PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yangmenyatakan bahwa Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upahminimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan setelah tanggal 2November 2020 wajib dicabut, kalau menurut pemahaman kami Pasal 82ketentuan peralihan bahwasanya Keputusan Gubernur Nomor561/Kep.813Yanbangsos/2020 ini adalah merupakan bagian daripenetapan Upah Minimum Sektoral sehingga terkait dengan Pasal 82huruf

pada Pasal 89 UUK.Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini tidak dapat lagimenetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota(vide Bukti T.17 serta keterangan ahli Sahat, S.H., M.H. pada persidangantanggal 8 Juni 2021);Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, ditetapbkan Keputusan GubernurJawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barattentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor561/Kep.819Yanbangsos/2020 tentang Upah Mnimum Sektoral KabupatenBekasi

10 dari 75 HalamanMinimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah MinimumKabupaten/Kota dan beberapa peraturan perundangan terkait.;.

Ayat 2 : Dewan Pengupahan Propinsi sebagaimana dimaksud ayat 2melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atasusulan Bupati/Walikota dan selanjutaya merekomendasikankepada GUDeMUT, nn nnn n en nn nnn nnn ene nnn nnenensAyat3 : Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara AsosiasiPengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/SerikatBuruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK,maka Bupati / Walikota tidak dapat mengusulkan UMSKkepada Gubernul.

Mertex Indonesia)adalah salah satu pelaku usaha yang merasa kepentingannya dirugikandengan adanya pemberlakuan Upah Minimum Sektoral dimaksud.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7Tahun 2013 tentang Upah Minimum,menegaskan :Pasal 1 angka 5 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yangselanjutnya disingkat UMSK adalah UpahMinimum yang berlaku secara sektoral di wiiayahkabupaten/kota.

P11: Fotokopi sesuai dengan aslinya BeritaAcara Rapat Pleno Dewan Pengupahan KabupatenMojokerto tanggal 06 Desember 2017 tentang Nilai /oesaranUpah Minimum Sektoral Kabupaten ( UMSK ) MojokertoTahun 2018 ;12.

Dengan demikian Para Pemohon telahmemenuhi syarat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengandikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019:Pemohon IV adalahPemohon II, Pemohon Ild d 1perkumpulan atau Asosiasi yang dikategorikan sebagai kelompokusaha berdasarkan Perusahaan Sektoral, sedangkan Pemohon V,VI, VII dan VIII adalah anggota Asosiasi Perusahaan Sektoral yangsecara internal merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya PeraturanGubernur

Bahwa Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi, wajib dansesuai dengan aturan mekanisme pembuatannya sesuai denganPeraturan dan Ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015:a) Khusus dalam Bab V Bagian Ketiga yang mengatur tentang upahminimum sektoral, dalam Pasal 49 ayat (1) berbunyi Gubernurdapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan atauKabupaten/Kota berdasarkan Hasil kesepakatan AssosiasiHalaman 11 dari 35 halaman.

Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015tentang Pengupahan dan mempertimbangkan hasil perundinganAsosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapatmenetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi:f.

Fotokopi Surat Nomor 021/EKS/IISIA/II/2019, tanggal 7 Februari 2019,Perihal Keberatan terkait Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019(Bukti P14F);22. Fotokopi Surat Nomor 355/DPD FSP LEM/SPSI/DKI/X1I/2018, tanggal 19November 2018, Hal Perundingan Bipartite Industri Sektoral ke2 UMSPDKI Jakarta 2019 (Bukti P15A);Halaman 23 dari 35 halaman.

Provinsi oleh PemerintahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, yang ditujukan kepada 49 (empat puluh sembilan) KetuaAsosiasi Perusahaan Sektoral dan 38 (tiga puluh delapan) Ketua FederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral (vide bukti P13 A dan bukti P13 C),;Bahwa batas waktu yang diberikan kepada para AsosiasiPerusahaan Sektoral dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoraloleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untukmenyampaikan

sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yangjumlah kenaikannya sebesar Rp. 1.682.065, Faktanya, Keputusantersebut jelas telah menimbulkan akibat hNukum baru berupaHalaman 2 dari 27 halaman.

Dengan kata lain,anggota Penggugat sudah harus menyesuaikan Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota sesuai dengan penetapan besaran UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota tersebut sejak tanggal4 Januari 2012 tersebut.

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012, Tergugat telah menerbitkanKeputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2Huk/2012tertanggal 4 Januari 2012 tetang Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012, dimana telahditetapbkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tangeranguntuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.682.065, ;b. Bahwa adanya perubahan kenaikan upah minimum sektoral yangditetapbkan oleh Tergugat dalam Keputusannya tersebut telahHalaman 7 dari 27 halaman.

Kemampuan perusahaan secara sektoral ;Bahwa demikian juga, berdasarkan ketentuan yang terdapatpada Pasal 21 jo. Pasal 38 Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 10/7 tahun 2004 tentang DewanPengupahan, dinyatakan secara tegas : Depekab/Depeko bertugas :a. Memberikan saran dan pertimbangan kepadaBupati/Walikota dalam rangka :b. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSk);c. Penerapan system Pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota)d.

Upah Minimum sektoral Kabupaten TangerangTahun 2012 ; Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Banten Nomor 560/2693DTKT/XII/2011 tanggal30 Desember 2011 perihal Permohonan PenerbitanKeputusan Gubernur Banten Tentang Revisi UUMSKHalaman 10 dari 27 halaman.

HATIJAH;40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Penampungan Dana BergulirKSP Sektoral atas nama Koperasi Karya Harapan Tani, nomor rekening0101338797 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi;41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Penampungan Bunga DanaBergulir KSP Sektoral atas nama Koperasi Karya Harapan Tani, nomorrekening 0101338801 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi:42)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening PenampunganPengembalian Dana Bergulir KSP Sektoral atas nama Koperasi

terjadi penyimpangan dalam perkara a quo adalahdisebabkan kesalahan Tim Sektoral Pusat yang melakukan seleksi danverifikasi sehingga meloloskan Koperasi Karya Harapan Tani sebagaicalon peserta penerima bantuan dana bergulir sektoral tahun 2005.Pertimbangan hukum demikian adalah pertimbangan hukum yangsangat keliru, sebab walaupun Tim Sektoral Pusat diberi Kewenanganuntuk melakukan seleksi dan verifikasi, akan tetapi Tim Sektoral Pusattidak memiliki Kewenangan untuk menguji Kebenaran materiil suratsuratpersyaratan

ERIYATNO sebagai Penerima Kuasa, dalam rangkapelaksanaan program pengembangan pengusaha mikro dan kecilmelalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Sektoral;1 (satu) bundel berkas kelengkapan persyaratan pencairan danabergulir sektoral Koperasi Karya Harapan Tani yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar asli surat Koperasi Karya Harapan Tani Nomor 15/KHT/III/2006, perinal Mohon Pencairan Dana Sektoral KoperasiKarya Harapan Tani yang ditujukan kepada Direktur BankPembangunan

No. 1930 K/PID.SUS/201540) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Penampungan Dana BergulirKSP Sektoral atas nama Koperasi Karya Harapan Tani, nomor rekening0101338797 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi;41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Penampungan Bunga DanaBergulir KSP Sektoral atas nama Koperasi Karya Harapan Tani, nomorrekening 0101338801 pada Bank Pembangunan Daerah Jambi:42)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening PenampunganPengembalian Dana Bergulir KSP Sektoral atas

2013 tentang Upah Minimum secarajelas telah ditentukan bahwa wewenang untuk menetapkan UpahMinimum Sektoral adalah wewenang dari Asosiasi pengusaha danserikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan secaraBipartit sehingga Walikota Batam tidak mempunyai wewenang untukmenetapkan usulan Upah Minimum Sektoral dan begitu pula DewanPengupahan Kota Batam tidak mempunyai wewenang untukmenetapkan usulan Upah Minimum Sektoral karena wewenangnyahanya sebatas memberikan saran pertimbangan tentang

tidak sah Surat Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang UpahMinimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentangUpah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016:Halaman 15 dari 84 halaman.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/ataukabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusahadengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

berdasarkan hasil kesepakatanasosiaai pengusaha (Sektoral) dan serikat pekerja/buruh pada sector yangbersangkutan;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;4.

oleh TERGUGAT (GubernurBanten) baik penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi MaupunHalaman 47 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, sudah sesuaidengan ketentuan tersebut tertuang atau terdapat dalam;a.

mengundang ataumengikutsertakan dalam Pembahasan Upah MinimumSektroal untuk Tahun 2017;Adanya Surat dari Walikota Tangerang yang ditujukankepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/3483Disnaker/2016, Perihal Rekomendasi Penetapan UpahMinimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017, tanggal21 November 2016, yang isinya antara lain mengusulkanbesaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) TangerangTahun 2017 adalah sebagai berikut : Sektoral = UMK Kota Tangerang 2017 + 15 %; Sektoral Il = UMK Kota Tangerang 2017

+ 10 %; Sektoral Ill = UMK Kota Tangerang 2017+ 5%; Sektoral IV = UMK Kota Tangerang 2017 + 3.1 %;Halaman 50 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG5) Untuk perusahaan yang sudah menyerahkankesepakatan UMSK dengan SP/SB, kami mengusulkan :Sektoral V = UMSK sesuai kesepakatan;g.

+ 3.1 %; Untuk perusahaan yang sudah menyerahkan kesepakatanUMSK dengan SP/SB, kami mengusulkan : Sektoral V =UMSK sesuai kesepakatan;g.

pekerja sektoral yangmembahas upah minimum sektoral;Bahwa setahu saksi Kepala Dinas Tenaga Kerja yang seharusnyamemfasilitasi pbembahasan upah minimum sektoral;Bahwa setahu saksi pembahasan upah minimum sektoral belum difasilitasioleh Kepala Dinas Tenaga Kerja;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal angkaangka yang ada dalam UMSKtersebut;Bahwa IISIA di Cilegon sejak tahun 2015 karena pada saat pembahasanUMSK tahun 2015 sudah disampaikan yang berwenang membahas adalahasosiasi sektoral;Bahwa menurut

Kabupaten/Kota Di Jawa TimurTahun 2014 berbunyi: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun2014 terdiri dari: (P1);a.

Bahwa, Pasal 2, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun2014 berbunyi: Pengusaha yang termasuk dalam daerah yang telahditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upahlebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014. (P1);3.

Bahwa, Pasal 3, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun2014 berbunyi: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yangmemiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. (P1);4.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pasal 2, berbunyiPengusaha yang termasuk dalam daerah yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upah lebihrendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014(P2);2.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pasal 3, berbunyiUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yang memilikimasa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. (P2);3. Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur, hurufA. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Pasuruan, angka .

Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2003Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 9 bulan : Rp4.500.000,002. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2004Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 12 bulan : Rp6.000.000,003.

Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2005Gaji Penggugat/bulan : Rp600.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp300.000,00 x 12 bulan : Re3.600.000,004. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2006Gaji Penggugat/bulan :Rp 600.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.200.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp600.000,00 x 12 bulan : Rp7.200.000,005.

Nomor 243 kK/Pdt.SusPHI/201628.10.11.12.Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2009Gaji Penggugat/bulan :Rp 800.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.600.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp800.000,00 x 12 bulan : Rp9.600.000,00Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2010Gaji Penggugat/bulan : Rp1.100.000,00Upah Minimum Sektoral :Rp1.800.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp700.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2011Gaji Penggugat/bulan : Rp1.250.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan

: Rp785.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2012Gaji Penggugat/bulan : Rp1.450.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp585.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2013Gaji Penggugat/bulan : Rp1.500.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.035.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp535.000,00 x 12 bulanGaji/Upah Penggugat pada tahun 2014Gaji Penggugat/bulan : Rp1.700.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp2.240.000,00Kekurangan gaji perbulan: Rp540.000,00 x 12 bulanJumlah

Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2003Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 9 bulan : Rp4.500.000,002. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2004Gaji Penggugat/bulan : Rp400.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Kekurangan gaji perbulan : Rp500.000,00 x 12 bulan : Rp6.000.000,003. Gaji/Upah Penggugat pada tahun 2005Gaji Penggugat/bulan : Rp600.000,00Upah Minimum Sektoral : Rp900.000,00Halaman 11 dari 30 Hal. Put.

Propinsi yang ditetapbkan pemerintah";Bahwa besar upah yang telah disepakati dalam perjanjian kerjabersama adalah tidak akan lebih rendah dari upah minimum sektoral propinsiyang ditetapkan pemerintah yaitu sesuai Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor : Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang kemudian diubahdengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia No.KEP226/MEN/2000 pada Pasal 5 ayat (1) bahwa "UpahMinimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) harus lebih besar sekurangkurangnya

KEP.226/MEN/2000 tentang UpahMinimum Pasal 5 bagian (a) bahwa "Upah Minimum Sektoral (UMSPropinsi) harus lebih besar sekurangkurangnya 5% (lima persen) dariUpah Minimum Propinsi (UMP), "dan seharusnya mediator dapatmemberikan anjuran sesuai aturan yang berlaku dan bukan sebaliknya;Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 349 K/Pdt.Sus/20104.

propinsi (UMS Propinsi), Upah minimumkabupaten kota dan upah minimum sektoral kabupaten/ kota (UMSkabupaten/ kota)", dan Pasal 4 ayat (3) "Selain Upah minimumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gubernur dapat menetapkan upahminimum sektoral propinsi (UMS propinsi) atau upah minimum sektoralpropinsi (UMS Propinsi) atas kesepakatan organisasi perusahaan denganserikat pekerja/ serikat buruh".

No. 349 K/Pdt.Sus/2010Propinsi (UMS Propinsi)", ayat (2) : Dalam hal satu perusahaanmencakup beberapa sektor atau sub. sektor atau lebih belum adapenetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) dan/ atauUpah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota, untuk sektor tersebutdiberlakukan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau UpahMinimum Sektoral Kabupaten/ Kota tertinggi di perusahaan yangbersangkutan";. Keberatan Keempat :Bahwa masalah keanggotaan serikat pekerja di PT.

No. 349 K/Pdt.Sus/2010Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jambi, ternyata tidaksalah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yangtepat dan benar, yaitu menolak gugatan Para Penggugat, karena ParaPenggugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Keputusan GubernurJambi tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Propinsi Jambiuntuk tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 sedangkan Surat KeputusanGubernur Jambi untuk Penetapan Upah Minimum Sektoral Propinsi Jambiterakhir

PUTUSANNo. 14 P/HUM/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus perkara permohonan Keberatan Hak Uji Materiildalam tingkat pertama dan terakhir terhadap :Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22Maret 2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)Jo.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM /2007tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 Tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang diajukan oleh :1.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ;3. Penerapan sistem pengupahan di tingkatprovinsi ;b.

I) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSPropinsi ) : Pasal 1 angka 4 berbunyi Upah MinimumSektoral Propinsi (UMS Provinsi) adalah UpahMinimum yang berlaku secara sektoral di seluruhKabupaten/Kota di satu Provinsi ;Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 14 P/HUM/20073.4.1.3.4.2.

Dalam Rapat Dewan Pengupahan Provinsi KalimantanSelatan dan Perundingan antara AsosiasiPerusahaan Sektoral dan Serikat Pekerja Sektoralyang terkait tahun 2007 untuk ketiga sektor yaituPertanian Tanaman lainnya/ Perkebunan, industriKayu Lapis/ Plywood dan Perhotelan, ternyata tidaktercapai kesepakatan dalam menetapkan besaranUpah Minimum Sektoral (UMSP) ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2007 ;b.

Kabupaten (UMSK) sektor III(tiga) loncat ke Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor II (dua) dankalau pun ada penawaran dari perusahaan kita siap untuk berunding kembali;Bahwa dalam Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSKk) sektor Ill (tiga) danUpah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor Il (dua), perbedaan upahbesarnya sekitar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekian;Hal. 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.Bahwa saat ini status Saksi sebagai karyawan masih

yang tidak wajib menentukan UpahMinimum Sektoral Kabupaten (UMSK) berdasarkan Homogenitas perusahaantersebut;Bahwa Homogenitas perusahaan tersebut dibubuhkan dalam tabel klasifikasi;Bahwa ketika suatu perusahaan dinyatakan tercantum dalam wajib menentukanupah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSk) dan perusahaan tersebut bisaditangguhkan yang bisa ditangguhkan hanya upah minimum kabupaten / kota atauUpah Minimum Kabupaten (UMK) sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK) ada setelah Upah Minimum

diatur dalam Pasal 22UndangUndang Nomor2 Tahun 2003;Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalahUpah Minimum Sektoral melalui perusahaan atas dasar surat kesepakatanperusahaan dengan serikat pekerja disektornya masingmasing;Bahwa dasar perusahaan wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten(UMSK) adalah upah minimum yang ditetapkan Surat Keputusan Gubernur;Bahwa yang wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalahperusahaan yang pada intinya ada di dalam

MBA. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSk) adalahkelanjutan dari upah minimum sektoral karena umumnya, yang pertama akan dicaridalam upah minimum di kota atau kabupaten adalah upah minimum umum ataudasar, baru nanti akan diklasifikasikan beberapa sektor dan biasanya meminta lebihdari upah yang dasar itu untuk mendapatkan upah sektoral itu maka harus adasuatu perundingan yang dilakukan 3 (tiga) unsur secara Tripartit

terlebih dahulu, masuk ke Bupati atau Walikotauntuk direkomendasikan ke Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat untukditetapkan sebagai Upah Minimum Sektoral;Bahwa Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Sektoral dengan mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur;Bahwa surat keputusan itu yang menjadi acuan bagi perusahaan yang wajibmembayar Upah Minimum Sektoral;Bahwa perusahaan harus tunduk kepada Surat Keputusan Gubernur itu apaacuannya adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) ;Bahwa Ahli

UpahMinimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT.Surabaya Autocomp Indonesia. ;. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya:1.

Upah Minimum Sektoral KabupatenMojokerto tahun 2020 yang menimbulkan akibat hukum secara kongkritdan final terhadap PT. Surabaya Autocomp Indonesia;2.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2015 sesuaidengan Peraturan Gubernur No. 90 tahun 2014 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015 dengandi keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/HRGA/SAI//2015 tertanggal 21 Januari 2015 ;b.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2018 sesuaidengan Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2018 tentang UpahMinimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 dengandi keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No.02/HRD/SAI/V/201 8 5 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2019 sesuaidengan Keputusan Gubernur No.188/666/KPTS/013/2018tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun2019 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No.01/HRD/SAI/II/2019 ;2 22220 20f.

Kabupaten / Kota Di JawaTimur Tahun 2014 berbunyi : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/KotaTahun 2014 terdiri dari : (P!)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upahlebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014.

(P) fannn nanan nn anne nen ane eon nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnaa ann aacnanaae nen ann manaBahwa, Pasal 3, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 27 Tahun 2014tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun2014 berbunyi : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yangmemiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

/ Kota yang telah memberikanupah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi ataumenurunkan upah.

Oleh karena tergugat13telah menetapkan upah karyawan / pekerjanya lebih tinggi dari padaketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 27tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota tahun 2014,maka patut dinyatakan bahwa Tergugat telah sah dan logis menurut hukum,memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 27 tahun 2014 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota tahun 2014, sehingga dalilpenggugat dalam surat gugatan angka 6 angka 7 adalah tidak tepat (T5)9.

Putusan Nomor 119 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan: Memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643Huk/2016 tentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota CilegonTahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016 sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Nomor561/Kep.643Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016,yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya Lampiran dari KeputusanGubernur Nomor 561/Kep.643Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral KotaCilegon Tahun 2017;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanGubernur Nomor 561/Kep.643Huk/2016 tentang Penetapan UpahMinimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017khususnya Lampiran Il dari Keputusan Gubernur Nomor561/Kep.643Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentangPengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota CilegonTahun 2017; dan4.

Keputusan Terlawan tersebut jelas telah BERTENTANGAN dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja No.: Per01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, BagianKedua Upah Minimum Sektoral Regional pada Pasal 11 ayat (1) menyatakansecara tegas bahwa :Usulan penetapan UMSR Tk. I dan UMSR Tk.II dirundingkan dan disepakatioleh Asosiasi perusahaan dan Serikat Pekerja.Dan ;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

No. 67/PLW/2012/PTUNJKT1112Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Per01/MEN/1999Tentang Upah Minimum, pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa :Menetapkan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi) atau UpahKesepakatan Organisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.Dan ;Keputusan Terlawan sebagai Gubernur DKI Jakarta No. 117 Tahun 2011 tentangUpah Minimum Provinsi Tahun 2012, pada Pasal 5 JUGA secara tegas menyatakanbahwa :Upah Minimum Provinsi (UMSP

) yang belum ditetapkan dapat diusulkan danditetapkan kemudian atas dasar Kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan SerikatPekerja/ Serikat Buruh yang terkait dengan sektor bersangkutanSerta;Ketentuan tata tertib perundingan upah minimum sektoral (UMSP) DKI Jakarta,sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta;Bahwa Pelawan telah mengirimkan surat No.: 08/API/I/2011 tertanggal 17 Januari2011 kepada Terlawan perihal Pemberitahuan Hasil Perundingan Bipartit tentangbesaran

Kota Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran 1 hurufn dan lampiran 2 huruf k yang mengatur mengenai tekstil.Oleh karenanya mengingat perkara Aquo adalah hal yang sama dalam halpenetapan besaran Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan secara sepihak olehGubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Terlawan, adalah patut dan berdasarkanHal 11 dari hal Put.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara perlawanan aquoakan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa mencermati bukti Tlw6 berupa Peraturan Gubernur DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2012 menentukan halhal sebagai berikut :e Mengatur besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2012untuk berbagai kelompok kerja;e Diundangkan pada Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTahun

DALAM PROVISIBahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dan menerima upah sejakpertama kali masuk kerja sampai dengan terjadi perselisihan Hak terhadapTergugat, dan Tergugat memberikan upah Para Penggugat pada tahun 2019berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.146.126 yangseharusnya Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat menggunakanUpah Minimum Sektoral dimana Upah Minimum Sektoral tahun 2019 sebesarRp. 4.429.815;lll.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu uangkekurangan upah sektoral Kabupaten tahun 2019 adalah sebesar Rp.57,872,556 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu limaratus lima puluh enam rupiah); Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 53/Pdt.SusPHI /2020/PN.Bdg3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upahlembur yang bekerja melebihi jam kerja normatif yang ditentukan;4.

DALAM PROVISI1.Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil dalil Para Penggugat pada bagianGugatan Provisi untuk seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan para penggugat dalam provisi yaitu mengenaidalil upah yang diterima oleh Para Penggugat pada tahun 2019berdasarkan Upah Minimun Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 4.146.126, danyang seharusnya Para Penggugat menerima Upah sesuai dengan UpahMinimun Sektoral dimana Upah Minimum Sektoral pada tahun 2019sebesar Rp. 4.429.815,;Bahwa gugatan provisi tidak tepat untuk perkara

Ketiga Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota pada ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri KetenagakerjaanRepublik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum telahmengatur penentuan suatu sektor unggulan yang pelaksanaan UpahMinimum Sektoral, sebagai berikut:ayat (2).

(Foto Copy dari FotoCopy);Fotocopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.249Yanbangsos/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2019, dan Lampiran KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.249Yanbangsos/2019 Tanggal29 Maret 2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten BekasiTahun 2019.

masing-masing harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

16 Desember 2005;

Rejeki Nomor : 500/495.2/415.046/5.1/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Ngawi;

.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;

;

KSP Sektoral, serta Rekening TitipanPengembalian Dana Bergulir KSP Sektoral.

/ IX/ 2005). 2) KSP penerima DanaBergulir Sektoral wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telahdicairkan, dengan cara mengangsur paling lama 10 (Sepuluh) tahun, terhitungsejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan olehKSP.

12/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2005 yang menyebutkan : KSP penerima DanaBergulir Sektoral Wajib mengembalikan pokok Dana Bergulir Sektoral yang telahdicairkan, dengan cara mengangsur paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitungsejak dana pada rekening penampungan Dana Bergulir Sektoral dicairkan olehKSP.

dari Rekening Penampungan Dana Bergulir KSP Sektoral,Rekening Penampungan Bunga Dana Bergulir KSP Sektoral, serta Rekening TitipanPengembalian Dana Bergulir KSP Sektoral.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagian V. UpahMinimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebatas hanyayang ditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia, sampaiperkara a quo berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, besertalampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V.Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yangditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timurtahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagianV. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020sebatas hanya yang ditujukan kepada PT Surabaya AutocompIndonesia, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 177 K/TUN/2021C. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurJawa Timur Nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, besertalampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V.Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojoketo tahun 2020 yangditujukan kepada PT Surabaya Autocomp Indonesia;4.

SYAEFUL BAHRI. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentang Pengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor; 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UpahMinimum Sektoral tahun 2017;Dikembalikan kepada yang Berhak yakni Sdri. DYAH PARAWITASARI. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal11 Desember 1984 dengan Nomor: 4; 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT.

lalu muncullah surat keputusan gubernur no.561 mengenai upah minimum sektoral kabupaten dalam surat keputusan ini yangwajid membayar upah sektoral yang ada KBLI;Bahwa kalau tidak ada nomor KBLI dalam surat keputusan gubernur tidak wajibmembayar UMSKHal. 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi."

Asalta Mandiri Agung;Bahwa yang dimaksud dengan upah minimum sektoral kabupaten Upah minimumsektoral adalah merupakan kelanjutan dari pada upah minimum sektoral karenaumumnya yang pertama akan dicari dalam upah minimum di kota atau kabupatenadalah upah minimum umum atau dasar baru nanti akan diklasifikasikanHal. 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Cbi.beberapa sektor dan biasanya meminta lebin dari upah yang dasar itu untukmendapatkan upah sektoral itu maka harus ada suatu perundingan

dahulu masuk ke Bupati atauWalikota untuk direkomendasikan ke Gubernur sebagai kepada daerah tingkat untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral;Bahwa yang menetapkan upah minimum sektoral adalah Gubernur;Bahwa petunjuknya adalah berupa surat keputusan Gubernur;Bahwa surat keputusan itu yang menjadi acuan bagi perusahaan yang wajibmembayar upah minimum sektoral;Bahwa yang perusahaan harus tunduk kepada surat keputusan gubernur itu apaacuannya adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia

Asalta Mandir Agung.e 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Rekomendasi dan Berita Acara tentangPengajuan Upah Minimum Sektoral Tahun 2017 di Kab. Bogor;e 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UpahMinimum Sektoral tahun 2017;e 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA MANDIRI AGUNG tanggal11 Desember 1984 dengan Nomor: 4;e 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan PT.