berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

Aljabar Linear Dasar Mahmud Imrona Erlangga 210. Aljabar Linear Elementer 1/8 Anton S Erlangga 611. Aljabar Linear Elementer 2/8 Anton SErlangga 612. Aljabar Linear Dan Aplikasi Ed.5 Steven J / Leon Erlangga 613. Apa Yang Berbeda Dari Guru Hebat Eko Prasetyo Umum 214. At A Glance Anatomi Omar Faiz Erlangga 215. At A Glance Fisiologi Ward, Clarke Erlangga 216. At A Glance Mikrobiologi/3 Gillespie & Bamford Erlangga 217. At A Glance Sist.Reproduksi Linda Heffner Erlangga 218.

Aljabar Linear Dasar Mahmud Imrona Erlangga 210. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 61/811. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 62/812. Aljabar Linear Dan Aplikasi Steven J / Leon Erlangga 6Ed.513. Apa Yang Berbeda Dari Eko Prasetyo Umum ZGuru Hebat14. At A Glance Anatomi Omar Faiz Erlangga 215. At A Glance Fisiologi Ward, Clarke Erlangga Z16. At A Glance Mikrobiologi/3 Gillespie & Bamford Erlangga Z17. At A Glance Linda Heffner Erlangga 2Sist.Reproduksi18. Azas Negara Hotma P.

Aljabar Linear Dasar Mahmud Imrona Erlangga 210. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 61/811. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 62/812. Aljabar Linear Dan Steven J / Leon Erlangga 6Aplikasi Ed.513. Apa Yang Berbeda Dari Eko Prasetyo Umum )Guru Hebat14. At A Glance Anatomi Omar Faiz Erlangga 215. At A Glance Fisiologi Ward, Clarke Erlangga 216. At A Glance Gillespie & Bamford /Erlangga 2Mikrobiologi/317. At A Glance Linda Heffner Erlangga 2Sist.Reproduksi18. Azas Negara Hotma P.

Aljabar Linear Dasar Mahmud Imrona Erlangga 210. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 61/811. Aljabar Linear Elementer Anton S Erlangga 62/812. Aljabar Linear Dan Steven J / Leon Erlangga = 6Aplikasi Ed.513. Apa Yang Berbeda Dari Eko Prasetyo Umum ZGuru Hebat14. At A Glance Anatomi Omar Faiz Erlangga =215. At A Glance Fisiologi Ward, Clarke Erlangga = 216. At A Glance Gillespie & Bamford Erlangga 2Mikrobiologi/317. At A Glance Linda Heffner Erlangga = 2Sist.Reproduksi18.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki Substansi hukum yang linear

berdasarkan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PerkaraPerempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapannilainilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadapharkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasidari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akseskesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebutmenurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

Dan mengenai sistem kalender telah dipilih serta disepakatibersama dan Tergugat pun menyetujuinya sehingga apa yang disampaikan Tergugatdalam Jawaban kontradiktif serta tidak linear logic atas kesepakatan bersama pada saatmenikah6.

secara spesifik yakni apabila nantinya salah satu sub unsur dalam unsur ini telahterpenuhi, maka dapat dibuktikan secara hukum bahwa dianggap secara keseluruhan terhadapunsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yangdilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenangtidak dimilikinya, bahwa berkaitan dengan unsur tanpa mendapat izin tersebut tidak dapatdipisahkan dengan pengertian secara linear

Akan tetapi,dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telahberlangsung linear dan monoton.

Membiarkanperselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkanmenyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada peningkataneskalasi perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk.

makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki sSubstansi penerapan nilainilai falsafah dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, halmana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki Substansihukum yang linear

Permasalahan yang sejatinya dapatdi atasi dengan baik dan tidak sampai mempengaruhi harmoni rumah tanggapenggugat dan tergugat, pada akhirnya menjadi berlarutlarut, terusmenerus,dan linear sebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat dibiarkanbegitu saja berlangsung dari waktu ke waktu tanpa suatu usaha nyata untukdari kedua belah pihak untuk mengakhirinya.Hal. 19 dari 24 hal Put.

Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahan;Sehingga dan oleh karenanya, segala sesuatu yang didalilkan dalamposita/fundamentum petend/ dan petitum tentunya haruslah linear dengansebagaimana mestinya;Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan PENGGUGATseluruhnya, khususnya terhadap kesesuaian antara posita/fundamentumpetendi dengan petitum, telah dipahami bahwa PENGGUGAT tidak cermatterhadap halhal yang didalilkan dan bertentangan

makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki substansi penerapan nilainilai falsafan dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki substansi hukum yang linear

JaksaPenuntut Umum yang selama telah menjadi suatu kelaziman yangharusnya diubah sebagai suatu bentuk reformasi dalam sistempemidanaan terhadap Anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana,yang jika dilakukan pengamatan dan pengkajian, menjatuhkan pidanaterhadap Anak berupa pidana penjara tidaklah selalu linear denganmanfaat yang didapatkan bahkan cenderung menjadikan Anaksemakin rusak mentalnya..

pertimbangan perbuatan melawan hukum tersebut oleh tergugatoleh karenanya maka Majelis Hakim mengabulkan petitum III penggugattersebut;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka IV yang menyatakanMenghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat atau siapapun yangmendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa ini dalamkeadaan kosong tanpa syarat jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian, olehkarena dalam mengabulkannya tuntutan petitum penggugat mesti melihathubungan hukum secara linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki Substansi hukum yang linear

Jadi sangatlah linear logic, ketikaTergugat aktif berpartai politik maka kepentingan rumah tangganya terbengkalaisecara riil dalam wujud lalai memberi nafkah sebagai bentuk pelanggaran janjiperkawinan oleh Tergugat;11.Bahwa Duplik angka 9 dari Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebabperan serta Penggugat dalam rumah tangga adalah bersifat meng cover sikapdan perilaku Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam hal etos kerjanyauntuk kepentingan rumah tangganya;12.Bahwa Duplik angka 10

dari Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak,sebab pisah ranjang yang termaksud dalam perkara a quo adalah riil dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikianpenyampaian redaksional dari Tergugat tersebut hanyalah alibi dan justifikasibelaka;13.Bahwa Duplik angka 11 dari Tergugat adalah tidak benar dan harus ditolak,sebab statemen dari Tergugat hanya merupakan sebuah pengalihan faktadengan menggunakan alibi yang tidak "linear logic;14.Bahwa Duplik angka 12 dari Tergugat

itu pula Pemohon tidak lagi memedulikankehidupan rumah tangga, menunjukkan kehidupan suami istri tersebut telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa perselisinan Pemohon dan Termohon telahberlangsung selama 2 (dua) bulan lebih lamanya terhitung hingga diajukannyapermohonan ini, dalam rentang waktu tersebut, Pemohon dan Termohon selalumengupayakan perdamaian namun terulang kembali permasalahanpermasalah yang sama, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton,linear

Pasien dikonsultasikan kepada dokterSpesialis Bedah Tulang dengan hasil terapi lain sesuai dokter SpesialisBedah Saraf dan rencana operasi terjadwal.Pada tanggal Tiga Agustus Dua Ribu Delapan Belas, setelahmendapat persetujuan keluarga dan dokter Spesialis Anestesi, dilakukanoperasi kepala dengan hasil terdapat patahan tulang berbentuk garis padakepala bagian samping kiri (fraktur linear pariental sinistra) dan pendarahandiantara tulang dan selaput otak (EDH) tiga puluh mililiter.

Dari hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan baikpemberian keterangan dari para saksisaksi yang dihadirkanserta alat bukti lain berupa berupa rekaman video serta klipingberita oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan sebuah anomalituntutan hukum, karena disatu sisi hanya menggunakan pasalpidana umum, namun kualifikasi alat bukti hukum yangdiajukan hanya linear dengan pasal pidana yang diatur dalamUU ITE UU No.11 Tahun 2008 junto UU ITE No. 19 Tahun2016 , Pasal 27 ayat ( 3) yang menegaskan : Setiap

Bahwa berdasarkan rasio hukum secara linear ditarik kKesimpulan adalahbenar dan tidak terbantahkan letak tanah milik Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi adalah berbeda Kecamatan dan Kelurahan.Problematika hukumnya muncul ketika Termohon Kasasi mengklaimtanah milik Termohon Kasasi berada di atas tanah milik Pemohon Kasasi,dengan alasan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal PersilPemberian Hak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KaKantah)Nomor 31/HM/62.02/2013, tanggal 20 Februari 2013,