Kejahatan narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasionalsebagaimana tercantum dalam UNTOC (United Nation Convention AgainstTransnasional Organized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelakutindak pidana terorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalam Pasal1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebihyang bersengkokol atau bersepakat

Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Hal 35 dari 40Hal Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Ksptentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan

dipengadilanALLAH Subhanallahu Wa Taala nanti pada hari hari yaitu:Pada hari yaumiddin.Pada hari yaumil mahsyar.Pada hari yaumil akhir.Pada hari yaumil hisab.Pada hari yaumil malum.Pada hari tidak ada pertolongan dari siapapun.Pada hari yang sangat panas dan luar biasa mendidih.Pada hari yang siksaannya luar biasa dan sangat pedih.7 7~ 17~~7~~7 7~ 17~7~~Bahwa dalam hal ini Kami dapat mengetengahkan kaedah hukum yang berlakuuniversal, harus dilaksanakan oleh semua anggota Perserikatan Bangsa Bangsa United Nation

Collaborator);Bahwa selain di Mahkamah Agung, di lingkungan instansi penegakhukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentangperlindungan whistleblower dan justice collaborator yangditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian RepublikIndonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua LembagaPerlindungan Saksi dan Korban;bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidanakorupsi, hasil review implementasi United Nation

Seiicihro Ono melukiskannyasebagai universal phenomenon (Department of Economic ang SocialAffairs, fourth United Nation Conggress on The Orevebtion of Crrime,New York, 1971, hal.7. Bahkan Benedict S Alper mengatakanHal. 55 dari 72 Hal. Put. Nomor 857 K/Pid.Sus/2016kejahatan sebagai the oldest sosial problem (Beneckt S Alper.Changing Concept of Crime and Criminal Policv. Resoeurces MaterialSeries Nomor 6 1973 h.85);Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the costof crime).

Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanyamenuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakanluas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department ofEconomic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on ThePrevention of Crime, New York, 1971 hal. 6);Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.

Namun ganti rugi tersebut tidakterlaksana, karena Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ) mengambil alihPemerintahan transisi kurang lebih 2 ( dua ) tahun, dengan membentuksebuah Badan Pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaanSekretaris Jenderal PBB yaitu United Nation Temporary Autority (UNTEA )untuk mengatasi konflik Indonesia dengan Belanda yang salingmemperebutkan Irian Barat, sehingga Pemerintah Belanda angkat kaki darilrian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962;Bahwa pada tahun 1963, masa

Pasal 185 ayat (1) KUHAP), sehingga dalam mengambil keputusanadalah berdasarkan keyakinan, kegunaan, kemanfaatan dari kelengkapan dankeutuhan dari alatalat bukti, saksisaksi, serta petunjuk yang ada itu sendiri(Pasal 184 KUHAP), guna memperoleh keadilan yang sejati;b Bahwa Judex Facti proses persidangan telah melanggar hakhak Pemohon Kasasiapalagi pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi dilaksanakan sampai larut malamkurang lebih pukul 23.30 WIB sehingga melanggar hakhak Pemohon KasasiUNICEF (United Nation

Seiicihro ono melakukannyasebagai universal phenomenon (Department of Economic ang SocialAffairs, fourth United Nation Congress on The Orevebtion of Crime, NewYork, 1971, hal. 7. Bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan62sebagai the oldest social problem (Beneckt S Alper. Changing Concept ofCrime and Criminal Policy. Resources Material Series No. 6 1973 h.85) ;Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).

Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanyamenuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakanluas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department ofEconomic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on ThePrevention of Crime, New York, 1971. hal 6);Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.

Tahun 2008 tanggal 5 Nopember 2008tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bukti P4c ;Foto copy Penghargaan UNICEF (United Nation International ChildrensEmergency Fund) yang diberikan kepada produk garam DOLFIN, bukti P5 ;Foto copy Contoh sebagaian fakturfaktur / nota penjualan produk garam DOLPIN antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 yang penjualannyatersebar di seluruh wilayah Indonesia, bukti P6 ;PUTUSAN NO. 03/HKI.MEREK/2015/PN.NiagaSby, halaman 2710.11.12.13.14.15.16

Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat

Bahwa Judex Facti tidak berpedoman pada beberapa ketentuanmengenai Tindak Pidana Korupsi, seperti Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 alinea kedua, Penjelasan UmumUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua dan PembukaanUnited Nation Convention Againt Coruption (UNCAC) yang telahdisahkan oleh Indonesia dengan UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2006, alinea satu dan ketiga sehingga penjatuhan hukuman kepadaTerdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanHal. 32 dari 43 hal

Bahwa, dengan demikian sangat jelaslah bahwa satusatunya alasanHakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutanPenuntut Umum hanyalah sematamata berdasarkan PEMBALASANDENDAM sebagaimana diajarkan oleh Teori Pembalasan (vergeldingtheory) yang teori ini sudah sangat lama ditinggalkan oleh negaranegara beradab (civilized nation) dan tidak mengandung sedikitpunteori Tujuan dalam menjatuhkan sebuah pemidanaan ;.

Wheresubsequent to importation additional distribution rights arc securedagainst payment of a royalty w licence fee such payments cannot heregarded as a condition of lite sale for export;lf circumstances later change. and a payment is made for an expandedright of resale, it is separate from the export transaction, and the customsvn nation need not be reopened;US Customs has held nondutiable a fixed annual payment which an367 importer paid (in addition to the price of the fabric) for the privilege

supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (pembelaan) secaratertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI):Bahwa ZEE Indonesia masih ada pertentangan dengan ZEE Vietnamhal ini tentunya menjadikan adanya Area Abuabu/Grey Area yangbelum dilaksanakan Law Inforcement atau Penindakan Hukum alehRepublik Indonesia; Tentang United Nation

Sebuah nation terdiri dari Kelompokkelompok yangsatu dengan yang lain berbeda bahasa dan kebudayaannya;Bahwa Agama menurut ilmu bahasa adalah ajaran, sistem yangmengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada TuhanYang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulanmanusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya;Bahwa Ras menurut ilmu bahasa adalah golongan bangsa berdasarkanciri ciri fisik atau rumpun bangsa;Bahwa antar golongann adalah antara golongan yang satu dengan

penipuan yangdilakukan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ianya mengakumemiliki teman yang profesional untuk melakukan pekerjaan tersebutyaitu saksi Anoliefo Emeka John Als Sunana;Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Btm Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2018 saksiAstrid Herline mengaku bernama samaran Paramita sebagaipenterjemah yang disuruh oleh saksi Anoliefo Emeka John AlsSunana yang sebelumnya menghubungi saksi korban yang mengakubernama samaran Ferdinan sebagai pekerja United Nation

pengelolaanperikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi : perairan Indonesia dan ZEE IndonesiaMenimbang, bahwa berdasarkan MOU antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Republik Vietnam yang ditandatangani di Hanoipada tanggal 27 Oktober 2010 bahwa kapal ikan dan nelayan yang tertangkapdan/atau ditangkap melakukan praktek UU perikanan akan ditindak sesuaidengan hukum Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (73) United Nation

No. 862 K/Pdt/2013akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkanThe Rule of The United Nation Centre For International Trade(UNCITRAL Rules);.

Syamsulrizal Anis Cs....Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan denganPerjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisinan/sengketakeabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitraseoleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yangakan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkanThe Rule of The United Nation Centre For International Trade(UNCITRAL Rules).b.

Agama.Bahwa Dasar dari pelaksanaan Hak Asazi Manusia di Indonesia adalahNegara telah meratifikasi Konvenance Internasional tentang hak hakEkonomi, Sosial dan Budaya ( International Convenant on Economic, Sosialand Culture Right) yang kemudian atas dasar ratifikasi atau pengakuannegara terhadap Hak Asazi Manusia tersebut telah dibuatkan Undang Undangyaitu Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia.Bahwa Tidak ada sanksi apabila suatu negara mengabaikan konvenantersebut, hanya saja United Nation

Seiicihro ono melakukannya sebagai Universal Phenomenon(Department of Economic ang Social Affairs, Fourth United Nation Conggresson The Orevebtion of Crrime, New York, 1971, hal. 7 bahkan Benedict SAlper mengatakan kejahatan sebagai the oldest social problem (Beneckt SAlper. Changing Concept of Crime and Criminal Policy Resources MaterialSeries No.6 1973 h.85) ;Hal. 47 dari 130 hal. Put. No.713 K/Pid.Sus/2012Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).

Biaya kejahatan ini dapat dihitung dari segi a). kerugiankerugian terhadap individu) dan masyarakat, b) biaya untukpencegahannya, c) kegelisahan yang timbul akibat terjadinya kejahatan(Fith United Nation Congress on the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders, 1975. hal 119) ;Philippe de Seyness, antara lain mengatakan kejahatan telah dianggapmempunyai ukuranukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu"cacat kemasyarakatan" (a social blemish).

Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanya menuntuttindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yangdisusun pada tingkatan politik tertinggi (Department of Economic and SocialAffairs, Fourth United Nation Congress on The Prevention of Crime, NewYork, 1971. hal 6) ;Dalam sejarah, Korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.