Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2672/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
  • Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebihdahulu dari Pejabat.14..3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS, BAB II Nomor: 1. PegawaiHal. 4 dari 35 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 25-01-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PID.HAM.AD.HOC/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Jaksa / Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN
991 — 3862 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 29-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 222-K/PM.III-12/AD/XI/2018
Tanggal 24 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
  • Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Agama Perceraian
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sim
Tanggal 17 Juni 2016 — Drs ZANNAS MALAU LAWAN RISNAWATY PURBA
63 — 8
  • sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 126/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MADE SUARBAWA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
220 — 121
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/108/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/347/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MadeSuarbawa, A.Ma.3.
    Hal 69 dari 88 halaman.Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang menolak Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu(Obyek Sengketa) dari pihak BKD adalah saksi (Sirajuddin) bukan KepalaBKD Dompu;Bahwa saksi menyatakan Kepala BKD Dompu bernama Drs. H.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 291/Pdt.G/2013/PN.Bks.
Tanggal 22 April 2014 — 1. Drs.FUAD MUHAMMAD, 2. TITA AZWITA sebagai Para Penggugat Melawan 1. RATIH OKTAVIANI, sebagai Tergugat 2. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat
69 — 15
  • Bahwa pada tahun 2008 karena Tergugat kekuranganmodal untuk pekerjaan proyek maka Tergugat denganmodal surat Perintah Kerja berusaha mendekati ParaPenggugat merupakan pensiunana Pegawai Negeri Sipilyang mana dalam kehidupan sehariharinyamengandalkan uang pensinan yang pasti tidak punyauang sehingga tidak dapat meminjami modal Tergugatentah dari mana asalnya Tergugat yang merupakanmasih keponakan Para Penggugat sebelum sebagai anakmenantu dari Para Penggugat berupaya meminjamserifikat tanah berupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007
Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
159 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang telah dirugikan hakhaknya akibat diberlakukannya obyekpermohonan.Bahwa Pemohon sebagai warga Bantul merasa dirugikan secara ekonomi dikarenakanPemohon tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga dankerabatnya dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Termohondikarenakan Pemohon adalah satusatunya tulang punggung keluarga dan ataspenangkapan itu keluarga dari Pemohon terancam kelaparan ;Bahwa Pemohon sampai dengan 25 adalah Lembaga/Institusi masyarakat sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
85 — 48
  • BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari padatanggal 6 Maret 2015; dengan pertimbangan mengacu kepadaketentuan Peraturan Pemerintah Nomori2 Tahun 2002 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyaitu:Angka 5 (lima) Pasal 9Kenaikan Pangkat Pilinhan Huruf F, Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar ataujazah; Huruf H, Telah selesai Mengikuti dan Lulus TugasBelajar;Angka 8 (delapan) Pasal 18 ayat (1) huruf G Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1312/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
41 — 5
  • Medan Maimun Kota Medan, persisnya dipersimpanganjalan umum tersebut, oleh 5 (lima) orang lakilaki yang berpakaian sipilyang Saksi ketahui merupakan Polisi dimana Saksi ditangkap bersamadengan abang ipar Saksi yang bernama Terdakwa FERA FERI, dimanaabang ipar Saksi tersebut membawa kotak kardus yang menurutpengakuan Terdakwa merupakan paket berisikan sepatu dan baju;Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 26Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa untukHal 15
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2561/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
ANDRE PRAHASTA Als. ANDRE
24 — 3
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap saksi adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa Saat saksi ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motorbersama dengan adik ipar saksi yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa Adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebutadalah berupa 1 (Satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7(tujuh) bungkus plastik bening berisikan 100 (
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2015 — BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
68 — 41
  • :M.HH.KP.0603154 , tanggal 09 Juni 2014.Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diaturdidalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Gst
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
42 — 11
  • Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam ini memberi kuasa kepada Aldika Wau, S.H., M.H. advokat/pengacara / legal konsultan di kantor hokum ATJ Law & Associates, beralamatdi JI Jend Sudirman Kelurahan Pasar Teluk Dalam berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 028/SK/KHATJ LAW/V/2018 tanggal 04 Mei 2018. Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MELAWANPemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 13-11-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Una
Tanggal 3 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 18
  • hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap surat Izin untuk melakukan Perceraian yang didalilkan olehTermohon diajukan dan Pemohon dan dipandang cacat juridis karena tidakmemiliki nomor majelis mempertimbangkan pengajuan izin tanpa nomor olehPemohon adalah saat permohonan didaftarkan dan kemudian dalampersidangan Pemohon telah mengajukan asli surat izin dimaksud dengannomor tanggal yang oleh majelis hakim dipandang telahmemenuhi syarat administrasi pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 26-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 13
  • Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapatditerima;Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh.Halaman 20 dari 37 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku PegawalNegeri Sipil telah memperoleh
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/AC/G.TUN/2012/PTUN.MDO
Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat: Marlin S Lamato. Tergugat: Bupati Boalemo.
109 — 57
  • alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-04-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/G/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat:
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
  • berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan17Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
100 — 74
  • Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan: Memberikan delegasiwewenang kepada pejabatpejabat yang tersebut dalam kolom 2(dua) untuk menyelenggarakan dan menandatangani SuratKeputusan Mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga)terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipilyang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran II keputusanRil fannm ann n nn nennnnnnmnnnnn nn nnn tenene manana nanenan.
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 06-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Spt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan peraturan sebagaimanatersebut di atas sudah merupakan aturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang dimaksudkan dalam peraturan tersebut sehingga dengan sendirinya berlakubagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perceraian atas kehendaknya,sebagaimana dalam ketentuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 304/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2017 — MARWANTO LINGGA., S.H ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
74 — 52
  • Aturan pelaksanaanuntuk melakukan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana jabatan mengacu padaPasal 7 ayat (2) huruf a PP Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriHalaman 18 dari 39 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-08-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2012 — Sukamdi;Gubernur Provinsi DKI Jakarta
59 — 35
  • Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatanatau yang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakanberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, adalah mengacu kepada penjelasan BadanKepegawaian Nasional (BKN) yang ftelah beberapa kalimemberikan pendapatnya dalam bentuk surat maupun fatwa1.