tersebut, situasi hubungan antara Pemohon dengan Termohon justrusemakin tidak harmonis, bahkan Termohon telah melaporkan Pemohon ke PolresTakalar dengan aduan bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumahtangga.Karena itulah, Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dengan Termohonbukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yangbegitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali.Membiarkan perselisihan tersebut berjalan linear

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga danorang tertentuSelanjutnya Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatandiselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugaspemasyarakatanSelanjutnya pasal 10 ayat (3) UU Pemasyarakatan berbunyiKepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana danpembebasan Narapidana di LapasBahwa, Norma peraturan dibawah Undangundang yang diuraikandiatas, secara linear telah mendistribusikan kewenangan

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, yang memiliki Substansi penerapan nilainilalfalsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkatdan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi darisegala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraanbagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurutpendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

Membiarkanperselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkanmenyelesaikan perselisihan tersebut.

;Sebab itu, gugatan mengenai hal yang berbeda dan tidak linear (sepertihalnya gugatan Penggugat Konvensi), maka menurut hukum dilarang / tidakHal. 13 dari 22 hal. Put.

Linear denganhal tersebut berarti, bahwa seseorang untuk dapat dikategorikan sebagaipenyalah guna, adalah orang yang mengkonsumsi Narkotika hanya untukdirinya sendiri, Serta tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipun tanpamotif kKeuntungan, apabila seorang penyalah guna telah mengakibatkan oranglain juga dapat menikmati Narkotika dari dirinya, maka penyalah guna tersebutjuga telah melakukan peredaran gelap Narkotika.

JaksaPenuntut Umum yang selama telah menjadi suatu kelaziman yangharusnya diubah sebagai suatu bentuk reformasi dalam sistempemidanaan terhadap Anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana,yang jika dilakukan pengamatan dan pengkajian, menjatuhkan pidanaterhadap Anak berupa pidana penjara tidaklah selalu linear denganmanfaat yang didapatkan bahkan cenderung menjadikan Anaksemakin rusak mentalnya.Hal. 25 dari 30 hal putusan No.6/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks6.

Mata pelajaran MatemaPengadaan Program Subsidi Hardwaredan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011aKelas VII1) Sifatsifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahanmasalah2) Bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel3) Penggunaan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satuvariabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah4) Konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah5) Hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut,

serta menentukan ukurannya6) Konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannyaKelas VIII1) Bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus2) Sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalampemecahan masalah3) Penggunaan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah4) Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya5) Sifatsifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagianbagiannya, sertamenentukan ukurannyaKelas IX1) Kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahanmasalah2

Mata pelajaran MatemaPengadaan Program Subsidi Hardware dan SoftwarePembelajaran SMP Tahun 2011Kelas VII1) Sifatsifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahanmasalah2) Bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel3) Penggunaan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satuvariabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah4) Konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah5) Hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut,

sertamenentukan ukurannya6) Konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannyaKelas VIII1) Bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus2) Sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahanmasalah3) Penggunaan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah4) Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya5) Sifatsifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagianbagiannya, serta menentukanukurannyaKelas IXKesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan

maka sudah sangat jelas bahwa Pengunggatadalah anggota peserta Transmigrasi pada wilayah Transmigrasi Unit Il RimboBujang yang berhak atas tanah objek perkara .Bahwa Pertimbangan hukum yudec factie tingkat pertama yang menyatakan hakPenggugat sebagai anggota transmigrasi dicabut demi hukum adalah salah dansangat keliru , sebab hal tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi yangkeahliannya diragukan sebab tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi ahli ,karena dari sisi disiplin ilmu saksi tidak linear

Sehingga dengan demikian, penghitungan kerugianmateriil dari Penggugat adalah merupakan spekulasi ekonomistis yangtidak linear logic dikarenakan telah mempergunakan legal standing salah dan berdasarkan pada data yang tidak factual serta actual secarayuridis ;Bahwa terhadap dalil angka 30 dalam gugatan Para Penggugat adalahtidak benar dan harus ditolak karena hanya mengambil alih pertimbanganhukum pada Putusan Pengadilan Negeri banjarnegara No.11/Pdt.G/2009/PN.Bjn ;Bahwa terhadap dalil angka 31 dalam

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

terhadap bukti P3 telah diragukankebenarannya, maka kembali kepada keyakinan Majelis yang diperolehberdasarkan penilaian dan persangkaan atas keabsahan kwitansi jual bellitersebut, juga karena peristiwa dalam kwitansi tidak dilakukan secara terang,tanpa melalui pejabat yang berwenang baik Pejabat Pembuat Akta Tanah maupunPejabat Desa (Kepala Desa), juga tanpa Saksi yang melihat dan mengetahuiperistiwa yang diterangkan dalam kwitansi yang dapat mendukung kebenaranperistiwa yang diterangkan, maka secara linear

Pemeriksaan tersangka, ayat (2) berita acara dibuatoleh pejabat yang bersangkutan dalam Melakukan tindakan tersebutpada ayat (1) dan di buat atas kKekuatan sumpah dan ayat (3) berita acaratersebut selain di tandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2)ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebutpada ayat (1);Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pik12.Bahwa, dengan tidak ditandatanganinya BAP pemohon oleh penyidikpembantu YUDI HARJONO,S.H secara linear dalam

penggeledahan dan Penyitaan;Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pik8.10.Bahwa,dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnyaMahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih jelas tentangKriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, selain itu,Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangan hakim Praperadilantentang pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka penangkapandan penahanan;Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014 menjadi Linear

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear

Membiarkanperselisihan tersebut berjalan linear dan monoton tidak bisa lagi diharapkan1920menyelesaikan perselisinan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi padapeningkatan eskalasi perselisinan yang bisa berakibat lebin buruk.

Kondisi demikian linear telah melanggar hak Penggugatatas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat. (Vide Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999)d.2 Akibat Hukum Yang Bersifat Potensial (Pasal 87 huruf eUU AP)Halaman 10 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 129/G/2017/PT UNJ KT5.

Kondisi demikian linear telah melanggar hakPenggugat atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat. (Vide Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999);13. Bahwa Putusan Paripurna tersebut tidak dapat dipandangsepele karena mengikat kepada seluruh Anggota DPD RI (Pasal271 ayat (2) dan ayat (6) PERTATIB Nomor 3/2017);14. Bahwa Putusan Paripurna ini menunjukkan adanya arogansikekuasaan yang hal tersebut memiliki legitimasi dan bersumberdari adanya Keputusan Objek Sengketa;15.

Apabila KeputusanObjek Sengketa masih berlaku selama 2 tahun 6 bulan makaPenggugat berpotensi dirugikan Rp 1.080.000.000, (satumilyar delapan puluh juta rupiah).Bahwa Keputusan Objek Sengketa menjadi dasar bertindakmenahan dan tidak memberikan hak keuangan dana reses;Persoalan dana reses ini tidak hanya dialami oleh pengugatsaja, tetapi juga dialami oleh beberapa anggota DPD RIlainnya dan linear merugikan hakhak masyarakat di dapilmasingmasing diseluruh Indonesia;Halaman 34 dari 180 halaman, Putusan

Bahwa kondisidemikian linear telah melanggar hak Penggugat atasperlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat.(Vide Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999).k. Bahkan beberapa Anggota DPD lain peserta sidang Paripurnamenghendaki forum Sidang Paripurna Luar Biasa Ke7tersebut memutus memberhentikan Penggugat dari jabatannyaselaku Anggota DPD secara sertamerta melalui forumparipurna..

Kondisi demikian linear telah melanggar hak atasperlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat Penggugat IlIntervensi. (Vide Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999tentang HAM);B. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA Membuat PENGGUGAT IllINTERVENSI dan Kelembagaan DPD Periode Tahun 20142019 TidakDapat Melaksanakan Tugas Sebagaimana Mestinya.19.

,M.Kes, yang keterangannya pada pokoknya sebagaiDe@rikut : 22222 nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn nnn nn nnn cnn nnn n nn ne ne nnnese Bahwa adapun lukaluka yang saya temukan padajasad korban yaitu pada daerah tengkorak kepalabagian samping kiri tampak patah tulang tengkorakPutusan No: 4/Pid.Sus/2015/PN Sml Halaman 13 dari 32berbentuk garis (Fraktur Linear) dengan Fragmentulang berkeping (untuk detailnya akan sayatuangkan dalam Visum et Repertum) kemudian padadaerah otak tampak resapan kecoklatan kemudianpada

Eksepsi atas GugatanGugatan Penggugat Obscure Libel, dikarenakan:Dalam Petitum tidak jelas apa yang diminta sehingga dapat dinyatakanbahwa antara Posita dan Petitum tidak linear atau tidak bersesuaiankarena tidak diuraikan secara terperinci sebagaimana YurisprudensiPerdata 550K/SIP/1979 petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidakdapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugiankerugian yang dituntut dan Yuriprudensi No. 582K/Sip/1973;Karena itu maka sangat tepat dan beralasan

Dalam EksepsiMenimbang bahwa Tergugat mengajukan eksespsi bahwa dalam Petitumtidak jelas apa yang diminta sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Positadan Petitum tidak linear atau tidak bersesuaian karena tidak diuraikan secaraterperinci sebagaimana Yurisprudensi Perdata 550K/SIP/1979 petitum tentangganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincianmengenai kerugiankerugian yang dituntut. dan Yuriprudensi No. 582K/Sip/1973oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan

jahatsebagaimana dalam ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal UndangUndang RI nomor 35tahun 2009 menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebihbersekongkol atau bersepakata utuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta,melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadianggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidanaNarkotika, sehingga secara komprehensif dalam membuktian peredaran tersebut juga melihatsecara linear