Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.

harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.

Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.

Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.

No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.

Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua

) PTJasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroanatau portefel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modaldisetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataumengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi1.000 lembar saham adalah sah:Karena pemanggilan RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktuyang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan

Pasal 82 Ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Pasal 22 Ayat (1.a) jo.

Pasal 86 Ayat (1) UUPT in casusebanyak 410 saham terdiri saham Pemohon Kasasi I sebanyak 230lembar saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 180 lembarsaham, sehingga RUPSLB quorum dan sah mengambil keputusan;Bahwa walaupun Termohon Kasasi pada RUPSLB pada tanggal 27Mei 2010 tidak hadir tetapi RUPSLB tersebut sah dan putusan yangdiambil juga tetap sah karena telah disetujui oleh lebih dari setengahbagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalamAkta Pendirian Perseroan Pasal 22

agenda RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti: T2)diambil secara proporsional oleh para pemegang saham denganperincian sebagai berikut:a Nana Widjaja sebanyak 90 saham;b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham;Cc171819Lukman Sucipto sebanyak 230 saham;Bahwa peningkatan saham yang ditawarkan kepada para pemegangsaham oleh RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 diberikan jangka waktusampai dengan tanggal 7 Juni 2010 (vide bukti: T2 dan T3c) untukmelakukan pembayaran harga saham yang diambilnya dan apabilasampai batas

pada tanggal 27 Mei 2010 yaitu sampai dengan tanggal 7Juni 2010;Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) UUPT pada halaman 41 alineakedua Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg adalah keliru karenaPasal 43 ayat (2) berbunyi: dalam hal saham yang akan dikeluarkanuntuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinyabelum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahuluadalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlahsaham yang dimilikinya.Bahwa klasifikasi saham yang dikeluarkan pada RUPSLB

Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

• 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
• 1( satu ) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokan dengan aslinya.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnen naan Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanseluruh dokumendokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kuncikantor PT.

Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebuttelah dijawab oleh Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI denganmenyatakan tidak menyetujui halhal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRIselaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukansehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

Keputusan RUPSLB telah disetujui lebin dari 50 + 1suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, makakeputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.wonnan nena Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASIBESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkanHal9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKIseluruh dokumendokumen asli PT.

Stempel PerseroanDisita dari NORMAN : 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT.SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No.020/KOMUT/SKB/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015. 1( satu) Bendel Salinan AKTA PERYATANKEPUTUSAN RAPAT PT.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010;----------------------------------- Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanya pembelaan dariPenggugat selaku Direktur Utama P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.USI ) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang wenangan yang dilakukan olehTergugat I dan Tergugat13.

.;14 Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II sangat bertentangan denganUndangUndang tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB dan langsung melakukanPerubahan Susunan Pengurus P.T.

USI Nomor :14, tanggal 28 April 2010.3 Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (OnrechmatigeMenyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMASINDONESIA ( P.T.

Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat diLokasi Perusahaan,, yaitu di JI.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010; e Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawane Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantorP.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Tanggal 30 April2015 Oleh Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi Dan KeliruDalam Penerapan Hukum.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding telah mengabaikan faktaperistiwa yang menjadi penyebab diadakannya RUPSLB tanggal 30 April2015 adalah sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat hal yang melatar belakangi diadakannya RUPSLB olehDewan Komisaris PT. Fortune Forest pada tanggal 30 April 2015 yangpada waktu itu di duduki oleh Tn. Shen Wei sebagai Komisaris Utama(Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) dan Tn.

Fortune Forest Pasal 9 ayat (4) maka pelaksanaan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme yang ada Atas hal tersebutPemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat IIl dan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan penerapan aturanperseroan berdasarkan pada ketentuanketentuan Pasal tersebut di atas.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat Pertamadan diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat banding yaitu mengenaiperubahan jajaran direktur maupun komisaris adalah merubah

Fortune Forest adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat serta sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, sebab pelaksanaan RUPSLB aquotelah memenuhi quorum 50+1 karena ini merupakan perubahansusunan Komisaris dan Direksi bukan perubahan atas Anggaran DasarPT. Fortune Forest yang mensyaratkan pemenuhan quorum 2/3.Pemenuhan atas quorum %0+1 berasal dari kKepemilikan saham dalamPT.

Fortune Forest adalah 46 % milik Para Penggugat (Para TermohonKasasi) dan 54 % milik Tergugat II (Turut Termohon Kasasi/TurutTerbanding) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi I/Pembanding ) dengandemikian RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas peletakan sita ternadap aset PT.Fortune Forest sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama adalah tindakan yangkeliru dalam

Sangat jelas dalam perjanjian jual beli yangtermaktub dalam RUPSLB yang dicatatkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SHbernomor: 78, tanggal 11 September 2012, Tergugat akan melakukan pembayaran sahammilik Para Penggugat dari hasil pekerjaan proyek Instalasi Jaringan Data di bandaraSepinggan di Balikpapan dan bandara Ngurah Rai Bali.

Yang semestinya, Para Penggugat menuntut Tergugat agar sahamnyadikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana bunyi RUPSLB yang didalamnyamengatur tentang jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat dan saudaraChardin Trinanda, sebagaimana bunyi Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012lembar kedua dan seterusnya:wBahwa dalam rapat ini telah diputuskan secara bulat mengenai halhal berikut:A. Menyetujui, pengunduran diri dari dst..............08:B.

Selain itu, pembelian saham Para Penggugat oleh Tergugat dibayarkan dari proyek tiga proyekPT Avia Global Teknologi sebagaimana termaktub pada Berita Acara RUPSLB lembar ketiga dankeempat yang ditungkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH bernomor: 78, tanggal 11 September 2012, lembar ke 4,5 dan 6:Dengan cara pembayaran sebagai berikut:1.

EKSEPSIEXCEPTIO PEBRIUM LITIS CONSORTTIUM (kurang pihak);Halaman 36 Putusan No.698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.BarMenimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa ( RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012 ,pukul 13.00 wib yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris NETTY HAERANI BANGUN,SH bernomor 78 tanggal 11 September 2012, penjualan saham PT.

menjualsebnyak 59(lima puluh sembilan) lembar saham dan bukti P3 Penggugat Ill SUGANDAGUNAWAN SUTANTO menjual sebanyak 66(enam puluh enam) lembar saham;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P8 dan T.I , para pihak mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yakni pada tanggal 7 September2012;Menimbang, bahwa pada saat yang sama sesuai dengan bukti P.1.P2.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) menjelaskan bahwa Penggugat adalah PMDN dan tertulisnama Tuan CHENG YONG CHIEN, warga negara Singapore, yang dibuatdalam Akta No. 56 tanggal 15 Desember 1999 dihadapan NotarisSeohendro Gautama, S.H. di Batam;g. Berita Acara RUPSLB yang menjelaskan masuknya Tuan CHENGYONG CHIEN, warga negara Singapore sebagai Pemegang Saham 80 %(delapan puluh persen) dan sebagai Direktur Utama PT.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 denganSusunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:Direktur Utama : Tuan CHENG YONG CHIENDirektur : Tuan BALI DALO, S.H.Komisaris Utama : Nyonya WULAN ARIYATIKomisaris : Tuan RADEN TUSRIN;b. Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 sudahdibuatkan dalam Akta No. : 22 tanggal 22 April 2013 dihadapan NotarisYOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn di Batam. Tidak tertulis nama ETHNAJUNA SIBY (i.c.

Hasil RUPSLB Penggugat tanggal 20 April 2013 diperkuatdengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 yang diputuskan oleh Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, di dalamnya juga tidak tertulis namaETHNA JUNA SIBY (i.c. Tergugat ) sebagai Komisaris atau sebagaiPemegang Saham pada Penggugat;8.

Bahwa Pemohon (ETHNA JUNA SIBY) mengajukan PermohonanPembubaran dengan status sebagai Komisaris dan PemegangSaham, sedangkan faktanya Pemohon pernah menjadi KomisarisPT, SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, namun hasil RUPSLB tanggal 20April 2013 Pemohon tidak terpilin lagi menjadi Komisaris. Artinyajabatan Komisarisnya telah berakhir pada tanggal 20 April 2013,dan Pemohon tidak pernah menjadi Pemegang Saham di PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD sampai saat ini.3.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, kami mengajukan Notulen RUPSLB PT.SINTA INDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013 sebagai bukti P18dan tertulis dalam petitum poin 6 serta pertimbangan Hakim TunggalMERRYWATI TB, S.H., M.Hum, menyatakan harus dikabulkan dan dalampetitum poin 6 tersebut tertulis : yang hadir dalam RUPSLB tanggal 20April 2013 antara lain Tuan Hendarto Achmad (Pemegang Saham danDirektur Utama ) = 35 % dan Ny. ETHNA JUNA SIBY (Komisaris, baca :mantan komisaris).

Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

Rumah Sakit Haji Jakartauntuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa;Putusan tersebut menguatkan Penetapan yang telah diambil oleh PengadilanNegeri Jakarta Timur setelah mempertimbangkan fakta bahwa permohonanpengajuan ijin RUPSLB telah sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasa PT RumahSakit Haji Jakarta Jo.

Hal initelah sangat terbukti ketika Pemohon meminta Direksi untukmenyelenggarakan RUPSLB melalui surat tertanggal 1 Agustus 2011,Termohon melalui surat tertanggal 3 Agustus 2011 memberikan tanggapanyang sangat tidak wajar, yakni : "...sahamsaham PT Ridlatama TambangMineral (Termohon) masih 100% menjadi milik kami..."

No.1698 K/Pdt/2012202 Penunjukan Bapak Rachmat Gobel sebagai KomisarisPerseroan;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham perseroan (Termohon) melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan ijin

pernah memberikan tanggapan apapun;C Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham (mayoritas) memiliki kepentinganyang wajar untuk meminta diadakannya RUPSLB dengan agenda pergantianDireksi Termohon Kasasi;Hal. 27 dari 49 hal.

No.1698 K/Pdt/2012309ab1011121314Penetapan RUPSLB.

Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;

Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;

SARI FADJAR, berkehendakuntuk melakukan RUPSLB, sebagaimana hak yang diberikan kepadapemegang saham dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu,Penggugat dan Tergugat telah diundang oleh ahli waris Nyonya EVELINESOENARSIH untuk melaksanakan RUPSLB.

Sari Fadjar sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ke Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untukmewakili dan membuat keputusan dalam RUPSLB PT.

Sari Fajar diurus administrasiperijinannya dengan benar dan baik, tetapi Penggugat dalam kapasitas selakuahli waris pemegang saham milik almarhum Soenarko Kentjono,justru menolaksaat diundang untuk RUPSLB dan menolak saat pemegang saham yang lainmengajukan Permohonan jin RUPSLB ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pada hal, untuk pengurusan administrasi perijinan PT.

Apakah penolakan RUPSLB PT. Sari Fajar bukan berarti penolakanpembagian harta waris berupa saham ? Dalil tentang pembagian deviden adalahmengadaada, karena faktanya Penggugat telah menerima deviden meskipunduduk diam berpangku tangan. Jika benar ada bukti penggelapan deviden, makasiapapun orangnya harus bertanggungjawab secara hukum. Dan dalam hal ini tidak15.16.35pernah ada terjadi. Maka penolakan RUPSLB PT.

Makasikap ngotot Penggugat tidak mau RUPSLB dengan seribu alasan tanpa dasaradalah sama dengan mempermasalahkan dahulu mana antara telur dengan ayam.Pada hal jelas permasalahannya, dengan RUPSLB maka persoalanpersoalan:1). Penyesuaian AD/ART PT. Sari Fajar sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUNo.40 Tahun 2007;2). Pengesahan peralihan saham dari almarhum Soenarko Kentjono kepadaPenggugat dan Para Tergugat;3).

pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS+RUPSLB

; ataukehilangan 86,42% hak suara saham diRUPS+RUPSLB PT SACNUSANTARA /TERGUGAT III:Bahwa tetapi sejak Rudy Max Gustav Schulz wafat antara para ahli waristidak pernah akur, sehingga sejak pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997mengakibatkan Para Ahli Waris tidak dapat menunjuk seorang wakilnyamewakili pemegang saham 86,42% atas nama Rudy Max Gustav Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara

saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB

, maka TIDAK AKAN TERLAKSANA RUPSLB PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) pada tanggal 14 Juni2005. sehingga tidak akan ada obyek gugatan Termohon Kasasisemula Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo ;e TANPA TINDAKAN Gandhu Agoes Baskoro selaku PimpinanRapat yang mengesahkan Agenda RUPSLB tanggal 14 Juni 2005,Hal. 49 dari 83 hal.

Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum dalam pertimbanganhukum atas ketentuan Pasal 19 jis. 20. 21. 22 Anggaran Dasar PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) mengenai prosespenyelenggaraan RUPSLB dan pengambilan keputusan RUPSLB : Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 95alinea terakhir, halaman 96 dan 97, Judex Facti telahmempertimbangkan mengenai proses pelaksanaan RUPSLB PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) tanggal 14 Juni 2005,namun dalam pertimbangan hukum

Judex Facti dalammembuat pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dan tidakmengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi IV (PTDwima Mandiri Jayatama) khususnya Pasal 19, 20, 21 dan 22, yangmengatur mengenai proses penyelengraan RUPSLB yang dimulaidari tatacara permintaan RUPSLB sampai kepada pengambilanKeputusan RUPSLB, sehingga dalam membuat pertimbanganhukumnya Judex Facti telah menggambarkan seolaholahpenyelenggaraa RUPSLB PT Dwima Mandiri Jayatama direkayasadan dipaksakan, padahal

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa penambahan agenda Rapat dalam RUPSLB Perseroanadalah sah sepanjang disetujui oleh para pemegang saham yanghadir dan RUPSLB memenuhi quorum Rapat karena segalasesuatu yang berhubungan dengan perseroan maka Rapat UmumPemegang Saham adalah organ ttertinggi yang dapatmemutuskannya, dan oleh karena dalam RUPSLB PemohonKasasi IV telah memenuhi quorum karena dihadiri 97,56 % sahamdan penambahan agenda rapat disetujui oleh para pemegangsaham maka penambahan agenda

rapat dalam RUPSLB PemohonKasasi NV tersebut adalah sah, dan hal ini juga sesuai denganHal. 75 dari 83 hal.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

., Para Advokat danPengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan RayaMargorejo 12D Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Yang mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Khusus tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Telah membaca SuratSurat dalam berkas perkara;Telah mendengar Pemohon;Telah mendengar Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas APenetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.SDA.Khusus dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Sda telah mengajukanPermohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

,M.Kn ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dalam RUPSLB 28 Februari 2014, telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)terhadap Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Aim.Atang Latief dan sekaligus merupakan pemegang saham PT.Pentabinangun Sejahtera yang sah, halmana ternyata dari perbuatanhukum Tergugat sebagai berikut:10.1. Dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014, Tergugat hadir danmengaku sebagai kuasa yang sah dari Aim.

Karenanya, keputusanyang diambil dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 adalahjelas tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidak mengikatPenggugat selaku Pemegang Saham ;10.2.

Atang Latief karena pemberian kuasa a quoadalah diberikan dengan melawan hukum dimana videUndangUndang Perseroan yang berhak untuk melakukantelah tindakan didalam maupun di luar pengadilan adalahDirektur;10.3.Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kehadiran Tergugat Halaman 6 Putusan Nomor : 396/PDT/2019/PT.DKI11.12.13.14.dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 dan pengambilankeputusan oleh Tergugat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan

melawan hukum terhadap Penggugat;Bahwa Tergugat Il yang hadir dalam RUPSLB tanggal 28 Februari2014 a quo, berdasarkan undangan rapat tidak membubuhi Paraf dantanda tangannya pada Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 aquo meski disebutkan menerima kuasa dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berbunyi menghadap kepadaNotaris, untuk menyatakan sebagian atau semua hasil Rapat tersebut,untuk melaporkannya kepada Menkumham RI dan mendaftarkannyadalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian

Keputusan RUPSLB tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor. 31 tanggal 28 Februari 2014 ;Untuk Tergugat III.17. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas bidang (bidang) tanahseluas + 83 ha (lebih kurang delapan puluh tiga hektar are) yang terletakdi Desa Bojong dan Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang, Propinsi Banten, tercatat atas nama PT.