Ditemukan 5054 data
24 — 1
RRRRRREPEEFETFFFFFTFFPFTFTTFRPP FR PR PEFR FREE FREE EEE FEE PPE 7 7 FEPPPPPFC6 bdbd52524af7ffff6b737384847 bf FFFFFFF FFF FFFFFF FFF FFT FEET FPPFRPP FPR P RPE F PEE FEE EEE FEET PPT ec PETS 4 9 ca 55 a524aftttt7 frttt7 frtttTTTTTTTrfrfffffffffTTfTTT1 81818080808000000080808 adadaad fFFFFFFFFFFFFFTFFFTFFFFTFFIFFFITFFITIF7 ffifeff7 fa5a5ad524a4afffff7FEPFE FPR FRPP PEEP EE FREE PEFERRITE RRR RRR RRR RR PREFETFFFFFTFFPFTFTTFREI PR RRR RE EERE REEF FFF O O O FEFETFFFFFTFFFFFFE FTFFRPP RRP RRR PERERA 7 PEPE PDS
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
212 — 73
. : PDS 01/BDG/01/2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ELFIN RUDIANTO SITORUS selaku Direktur bersamasama dengan Saksi. MADE SUDARIS selaku Komisaris Utama (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masingmasing selaku WakilPengusaha Kena Pajak (PKP) PT.
111 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perk PDS 10 /JKT.SLT/Ft.1/04/2015. kami Penuntut Umum menyatakan Terdakwa ALIMINSOLA, SP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat 1 kel KUHP sebagaimana diuraikan dalam DakwaanKesatu Primair dengan tuntutan pidana penjara
47 — 8
Perk : PDS 01/Ft.1/GRT/09 /2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung, yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan : 1.
Terbanding/Jaksa Penuntut : VICTOR ANTONIUS.S .SIDA BUTAR ,SH.MH
120 — 112
Perk: PDS 02/ KTKL/09 / 2012 yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :wonnn= Bahwa terdakwa Ir.
Reg. : PDS 02/ KTKL/ 09 / 2012, tanggal 21 Pebruari 2013 yang padapokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskansebagai berikut :1. Menyatakan Perbuatan terdakwa Ir.
103 — 60
Perkara : PDS/ TIKEP / 02 /2019tanggal 20 Februari 2019, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hariSelasa, tanggal 5 Maret 2019, sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIRBahwa Terdakwa ABDUL GAFUR SALEH selaku BendaharaPengeluaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenHalmahera Timur Periode 20122017 berdasarkan Surat Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor : 18845/9543/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentangPengangkatan dan pemberhentian bendahara Penegluaran, BendaharaPembantu, bendahara
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
161 — 390
Perkara: PDS 03/BURU/06/2019 tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW, ST terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana Dakwaan Primair.2.
Membebankan biaya perkara kepada Negara.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDS 03/BURU/06/2019 tanggal 6 November 2019 ;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumterdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetappada Nota Pembelaan tanggal 15 November 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
127 — 43
Nomor : NO.REG.PERK :PDS 02 / Sidoa/ Ft.1 / 02 / 2021, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021., yangpada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara iniMEMUtUSKAN 222 nnn nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nce cen ee1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.
Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.M.Ak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat DakwaanNomor Register Perkara : PDS 02 / Sidoa / Ft.1 / 02 / 2021, tertanggal 09Februari 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :PrimairHalaman ke 70 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.w Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.
160 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara :PDS 60/0.5.44/Ft.1/01/2015, Jaksa Penuntut Umum pada halaman154 yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku penyedia barang sudahmengetahui sejak awal akan mendapat diskon harga dari distributorsebesar 45 % adalah TIDAK BENAR. Hal ini dikarenakan besarandiskon/potongan harga bani diberikan setelan Terdakwa dinyatakansebagai pemenang lelang yang kemudian ditindaklanjuti dengannegosiasi yang dilakukan antara Terdakwa dengan distributor.
80 — 57
PDS 17 / SBSAR / 09 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 yangtercantum dalam dakwaan primair yaitu :Bahwa perbuatan terdakwa HARBINTORO dengan sengaja menaikkantaksiran karatase (mark up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emastersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminankredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk dan Sentelukdengan jumlah uang yang dibayarkan di kedua unit Pegadaian tersebutsejumlah Rp. 1.197.195.000, (satu milyar seratus sembilan puluh tujuhjuta seratus sembilan
116 — 51
;Surat Dakwaan Nomor PDS 08/RP9/CKR/1 1/2016;Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Kelas A Khusus Nomor 95/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdgtanggal 23 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pid.SusTPK/2016/PN.
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT
124 — 54
telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi, adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan Pasal 2 (1)tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawanhukum ini berdasar faktafakta persidangan, alat bukti yang sah berdasarketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum NomorRegister Perkara PDS
210 — 41
mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa danTerdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara tertulis yangdibacakan pada tanggal 24 Juli 2018 dipersidangan menyatakan tetappada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa di dalam dupliknya secara tertulis pula tanggal 31 Juli 2018dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8Januari 2018 Nomor REG : PDS
61 — 23
;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang tentang susunan Majelis Hakim ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor; PDS: 04/03.31/FI 1/12/2011, oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Para Terdakwa di dakwa sebagaiberikut :Primair :Bahwa mereka terdakwa I KH. M. NURUL HUDA, MA bin M.
51 — 16
30/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 28 dari 168Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwatersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek pada tanggal tersebut jugasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwamengajukan Duplik secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada NotaPembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenunitutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
63 — 11
diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek pada tanggal19 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang padapokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.6 dari.151Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
92 — 55
Reg.Perkara : PDS 02/PAMEK/01/2015,selengkapnya sebagaimana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa R.
398 — 415
PERK : PDS 12/JOMBA/Ft.1/12/2015, tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkaraini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO tidak terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
70 — 14
terdakwa ; Membebankan biaya pada negara ;Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek pada tanggalitu juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula,demikianjuga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itujuga yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
404 — 1007
Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS 01/BGR/Ft.2/04/2021 tertanggal 27 April 2021 atas namaMuhamad Saman Alias Edi Muhamad Alias Edi M Alias Saman adalah SAHHalaman 25 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbimenurut Pasal 143 KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebutdapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;3.