Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN TUAL Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tul
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ADE F.D.SINAGA, SH
Terdakwa:
1.FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI
2.SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI
102 — 32
  • dari penjualan togel setiap harinya;Menimbang, bahwa togel yang para terdakwa jual adalah jenis Singapuradan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong.Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;.Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai menjual togelhanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yangutama, terdakwa IFaisal Madubun Alias Pai, sendiri adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 17-K/PM.II-08/AL/I/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Usman Matly
86 — 177
  • Raya CakungCilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidakmenyenangkan dan atau menghalanghalangi kegiatan putusanpengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipilyang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluarmasuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan beberapakonteiner di jejer 3 (tiga) konteiner Kesamping dan 3 (tiga) konteiner keatas dan saat itu Terdakwa marahmarah dengan nada kasarmenunjuknunjuk ke arah muka Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — LIE PUTRA SETIAWAN, SH.,MH VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ;
1170 — 1877 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya,dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 45:1)4)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 407/Pid.B/2015/PN.Blb
Tanggal 7 Agustus 2015 — HERI HERDARSYAH Bin OMO
63 — 64
  • Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg
Tanggal 29 Nopember 2018 — Santi Siti Rochani, S. Sos Melawan Drs. H. Denny Herdimansyah, M. Si
43 — 13
  • dahulu dari Pejabat;(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya".Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 45/1990, Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 13
  • Posita Gugatan Bertentangan dengan Pentitum Gugatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan PenggugatBertentangan dengan Pentitum Gugatan dengan alasan bahwa Penggugatdalam gugatannya telah menjelaskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pentitumgugatan tidak disebutkan terkait pembagian gaji Pegawai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
  • :Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pid.B/2017/PN Mad
Tanggal 22 Februari 2017 — - HARYO DEWANTONO
27 — 6
  • Beberapa hari setelahmenyerahkan persyaratan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipiltersebut, kemudian HARDY DEWANTOKO melalui pesan singkat kepadasaksi MIDARSIH memberitahukan jika Surat Keputusan pengangkatanPegawai Negeri Sipil akan turun pada bulan Oktober 2014, namun sampaidengan bulan Desember 2014 ternyata Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipilyang diharapkan ternnyata tidak ada, oleh karenaya saksi MIDARSIHmananyakan hal tersebut kepada HARDY DEWANTOKO yang dijawabdengan katakata agar
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 122/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
EMRALD BALAPUTERA, S.T.,M.T.
Tergugat:
WALIKOTA BENGKULU
239 — 75
  • Negaradan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 15-01-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 10 Juni 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
24 — 5
  • ,dengan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2015/PA JS, telah menyampaikanhasil laporannya tangggal 10 Maret 2015 mediasi gagal/tidak berhasil ;Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkait dengan Disiplin Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 jo.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 30-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 80/Pid.B/2013/PN-LSM
Tanggal 20 Juni 2013 — Bahtiar,ST Bin Ismail
36 — 13
  • Uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua jutarupiah).Dirampas untuk negara. 1 (Satu) lembar fhoto Copy surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.82.12/090/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar fhoto Copy surat keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 02Tahun 2013 tanggal 08 Januari 2013 tentang penunjukan penyimpanan/pengurusbarang dan atasan langsung pembantu penyimpan/pengurus barang pada setiapSKPD dilingkungan pemerintah kota Lhokseumawe
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 23-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Buk
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 31
  • ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat 1 RBg serta PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang bahwa, oleh karena Termohon hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA RAHA Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.Rh
Tanggal 8 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
19 — 13
  • Irmawati, S.Ag,SH,MH sebagai mediator.Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, maka persidangan ditunda untuk proses mediasi dan ditunda untukHal.3 dari 41 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIYANTO, SH
Terdakwa:
SYAFYUDIN ALIAS PUDIN ALIAS YUDIT ALIAS SYAFYUDIN BIN SYAHRIL PANINCO ALM
323 — 246
  • Poso dan Parigi dalamrangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnyadipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah bergantipimpinan oleh ALI KALORA.Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah di lakukan olehKelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalamrangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad = yaitumelakukan pemyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupunPolri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — NY. MARIA ADELHEID,dkk VS PETTY PAULINA DABURA PARERA, dkk
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus jutarupiah);Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugatmembongkar, merusak bangunan di atas tanah Para Penggugat yangjuga menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan karena itumenghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian ataspembongkaran bangunan rumah tersebut secara tunai kepada ParaPenggugat;Bahwa Tergugat VIII sampai dengan X sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Amin Tri Raharjo, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
219 — 114
  • Dengan tidak ada keserasian, keharmonisan dalam landasan peraturanperundangundangan berdampak munculnya ketidakcermatan dan tidakhatihati dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa,menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat karenaharus dijatuhi sanksi yang berkalikali, dengan aturan yang sama,padahal berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 (tiga) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplindua
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
100 — 59
  • berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Regional XI BadanKepegawaian Negara Nomor 411/KR.XI/KK/XII/2017 tanggal 6Desember 2017 Perihal PNS yang dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi;Bahwa berdasarkan data pada Sistim Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK) BKN bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si VS Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
133 — 59
  • Setelah BKN memberikan persetujuannya, barulah Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sudah bisa mutasi ke tempat yang baru sebagaiPegawai Negeri Sipil IPDN dan berhak menduduki jabatan di lingkungan2 ee wa eene ccc enneecnn can B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — Hj. ENI FUANA VS H. ISNADI DKK
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat bukanseorang Tentara Nasional Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipilyang karena pekerjaannya untuk sementara waktu atau diharuskanberada di Dusun Bugangan RT 005 RW 003 , Desa Taman Gede,Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/20171.2.Bahwa Tergugat sebagai pembeli lelang terhadap tanah pertanianberupa sawah melalui Tergugat Il sudah merupakan tindakan atauperbuatan hukum yaitu pemindahan hak.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-02-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
359 — 259
  • Apabila pemberhentian dengan hormat dilakukan atasdasar PNS melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka perbuatanpelanggaran disiplin tingkat berat tersebut adalah sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang peraturan dasarnya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2)huruf a dan b serta Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian