Amaly Mitra Abadi Sulawesisaya tdk pernah menerima bonus dari pihak Perusahaan dim bentukuang Tunai tetapi dim bentuk reward Liburan domestic atau liburan keLuar negeri atau umroh. Adapun bila saya terima bonus dari kolegaatau teman2 , saya membelikan isi perabot atau memperbaiki rumah.PutusanNo.0984/Padt.G/2017/PA Mkshal.5dari 22 hal.7. Bahwa tuduhan kepada Tergugat saya membatasi atau melarangPenggugat utk berkomunikasi dgn keluarga atau datang ke rumahkeluarga tidak benar.

Bahwa maksud dari dibentuknya Perjanjian antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tersebut adalah untuk pemberian layanan jasa Global IPNetwork (/P Transit Domestic 60 Mbps);Downgrade IP Transit from 100Mbps to 30 Mbps Point interconection in Cyber 1st Floor APJll;dan UpgradeIPTransit to 100 Mbps (10217) Termination Pointin Kuta Galeria yangdiberikan oleh PENGGUGAT selaku penyedia layanan jasa internet kepadaTERGUGAT;.

Bahwa selanjutnya tujuan atau maksud diadakannya perjanjian antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk pemberian layanan jasaGlobal IP Network ( IP Transit Domestic 60 Mbps); Downgrade IP Transitfrom 100 Mbps to 30 Mbps point; dan Upgrade IP Transit to 100 Mbps(10217) Termination Point in Kuta Galeria yang diberikan oleh PENGGUGATselaku penyedia jasa internet kepada TERGUGAT;.

NTTIBlueline/GIN/AMDIV/253/X1/13 tanggal 13 November 2013 perihaldan/atau deskripsi layanan adalah IP Transit Domestic 60 Mbps dan disertaidengan certificate of completion, diberi tanda bukti P.22;23.Foto Copy Terjemahan Resmi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia olehPenerjemah Tersumpah terhadap bukti P 5a yaitu Perjanjian Service OrderNo. 021.GIN.SO2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal dan/atau deskripsilayanan adalah Peningkatan IP Transit ke 100 Mbps (10217) dan disertaidengan Sertifikat Penyelesaian

Hasilproduksi tersebut dipasarkan Tergugat dalam sekala domestic dan ekspor keNegara seperti: Australia, Eropa dan Amerika;2. Bahwa Para Penggugat adalah para buruh yang bekerja sejak bertahun tahundengan Tergugat. Adapun datadata secara singkat Para Penggugat adalahsebagai berikut:2.1.

Domestic leave (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;14.

Nomor 2250 K/Pdt/201712.10.11.12.13.14.Payment in lieu of leave days 2 kali;Selisin Dapen usia 58 tahun dengan 56 tahun;Selisin Dapen/Big Table usia 58 dengan 56 tahun;Selisin 15% x (2UP + UPMk) for service year until 30 June 2006, usia58 tahun dengan 56 tahun;Selisin 21.67% x big table from 01Jul2006, usia 58 tahun dengan 56tahun;Domestic Leave (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;Rest & Relax (tunjangan istirahat) 2 kali:Bahwa kerugian materiil yang diuraikan oleh Penggugat sangat tidak jelasatau

Domestic Leave (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;Bahwa domestic leave (tunjangan cuti dalam negeri) adalah hakkaryawan yang bekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau salingbertentangan karena Penggugat adalah mantan karyawan;14.

Balanta Budi Prima bidang perekrutan PMI nomor : 531/PKWT-BBP/IX/2022 tertanggal 06 September 2022;

diantaranya sbb.1) CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai pada jam 22.27.07 s/d 22.27.232) CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 padjam 22.28.43 s/d 22.28.47.3) CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 padjam 22.30.30 s/d 22.32.37.4) CCTV Dropzone Keberangkatan pada jan22.31.37 s/d 22.32.40.b. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 201!

diantaranya sbb ; 1) CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai ;pada jam 08.08.52 s/d 08.09.052) CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 padsjam 08.15.41 s/d 08.15.49.3) CCTV Dropzone Keberangkatan pada jar08.18.39 s/d 08.19.43.4) CCTV Departure luar zona lantai ~keberangkatan pada jam 08.18.19 s/c08.18.49.5) CCTV Main Gate waiting room domesti912 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/c12.15.46.;6) CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 padjam 12.15.49 s/d 12.16.35.7) CCTV Automatic gate zona lantai 2 padjam 11.43.15

sengketa di persidangan adalah sebesarRp814.864.779,00 dengan perincian sebagaimana telahdisampaikan di persidangan adalah sebagai berikut :: diterima koreksi wp ditolak wpSRE14 Travel ExpenseDirect Servicemen 1.116.000 692.500 423.500SRE18 Supplies Inventory 47 454.977 2.377.250 15.077.027Domestic Transfer SRE20 Sea/Road 4.875.000 4.875.000 SHEZS TndekExperises 9.782.050 3.754.000 6.028.050Employee BenefitOHDO15 House Rent 136.362 136.362OHDO20 Workoutfits & Drink 420.000 ; 420.000OHD0O21 Travel Domestic

tidak mau dan keluarga Tergugatmeminta kepada Penggugat untuk tinggal di Lampung dan pindahagama Islam tapi penggugat menolak;Akhir Juni 2013 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Kota TanjungKarang Lampung, Tergugat bermaksud ingin pulang ke rumahPenggugat;Akhir Agustus 2013 Tergugat kembali ke rumah penggugat bersamaanak namun pertengkaran sering terjadi terutama karena uang danribut dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;Tergugat berniat kembali kerja di Singapura sebagai Asisten RumahTangga/Domestic

Lalupada sekitar akhir bulan Agustus 2013 Tergugat kembali ke rumah Penggugatbersama anak, namun pertengkaran sering terjadi terutama karena uang danribut dengan Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat berniat kembalikerja di Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga/Domestic Worker,Penggugat pun mengizinkan dan menguruskan paspor Tergugat di kantorImigrasi Bengkulu dengan syarat anak Tergugat sudah berumur 2 tahun dananak dikembalikan pada Penggugat, tetapi Tergugat malah menitipbkan anaknyadi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan tax treaty adalah /exspecialisdari UU PPh (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) dan apabila terjadi perbedaanpengaturan antara UU PPh dan Tax Treaty, maka ketentuan dalam Tax Treatyyang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws);Bahwa status hukum P3B (Tax Treaty) merupakan "lex specialis dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sehingga sesuai denganAsas Hukum "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" maka ketentuan yang diaturdalam P3B

kedudukanmanagemen (a place of management), merupakansuatu cabang (a branch), serta terdapat suatu kantor(an office);Bahwa dengan demikian, aktivitas TermohonPeninjauan Kembali tidak termasuk dalam suatu tempatusaha tidak dianggap PE sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (4) huruf e P38B Indonesia Jepangataupun Commentary Pasal 5 ayat (4) OECD Model;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baikberdasarkan ketentuan domestic

Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Islam ialahagama rahmatan lil alamin yang memberikan hak suara bagi semua pihak.Jika sebelumnya di zaman jahiliyah, wanita sama sekali tidak memiliki hakbicara bahkan di dalam ranah domestic keluarga, maka sesudah turunnyasyariat Islam, perempuan diberikan hak bicara. Salah satu kewenanganperempuan untuk menyuarakan suaranya di dalam bab nikah ialah ia berhakmengajukan khuluk atau biasa disebut sebagai tebus talak. Dalam hal iniHal. 5 dari 20 Hal.

Halus) ini fakta nyata (yang ada surat nikahnya) terdaftardi PTPN VI).e Pun 7 s/d 12 halaman 2 ini asal ngomong saja katakatanya saja, untukmembersihkan diri seolaholah tak punya kesalahan semua yang terjadikejelekan ada sebab akibat atau ada api ada asap ada ubi ada talas ada budiada balas.e Pun 13 sampai dengan 14 halaman 2, sudah saya katakan tadi ada sebabada akibat Penggugat sebagai pengusaha sibuk dengan urusan domestic danmanca negara jadi karena dia belakangan ini ekonominya meningkat diasepelekan

Karunia Awan Nusantara;

Adapun bentuk dan materi nya mengacupada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakannasional masingmasing Negara";Bahwa berdasarkan uraian diatas, kKedudukan Tax Treaty adalah lexspecialisdari UndangUndang PPh (Penjelasan Pasal 32 A UndangUndang PPh) danapabila terjadi perbedaan pengaturan antara UndangUndang PPh dan TaxTreaty, maka ketentuan dalam Tax Treaty yang diberlakukan (7ax TreatySuperceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding status hukum P3B (Tax

kedudukan managemen (a place of management),merupakan suatu cabang (a branch), serta terdapat suatukantor (an office);Bahwa dengan demikian, aktivitas Termohon PeninjauanKembali tidak termasuk dalam suatu tempat usaha tidakdianggap PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4) huruf e P3B Indonesia Jepang ataupun CommentaryPasal 5 ayat (4) OECD Model;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestic

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedudukan tax treaty adalah /exspecialisdari UU PPh (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) dan apabila terjadi perbedaanpengaturan antara UU PPh dan Tax Treaty, maka ketentuan dalam Tax Treatyyang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws');Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (Tax Treaty)merupakan "lex specialis dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sehingga sesuai dengan asas hukum "lex specialis derogat lexgeneralis" maka ketentuan

Putusan Nomor 1531/B/PK/PJK/2017v Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali merupakan BentukUsaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestic (UU PPh) maupun OECDModel dan P3B, karena terbukti mempunyaitempat usaha, tempat usaha tersebutdidirikan di suatu lokasi tertentu, subjek pajakmempunyai hak untuk memanfaatkan tempatusaha, penggunaan tempat usaha bersifatpermanen, dan kegiatan yang dilakukanmelalui tempat usaha merupakan kegiatanusaha,

Putusan Nomor. 05 K/TUN/201345,2.4.5.3.4.5.4.4.5.5.23/2010 yang mengatur adanya kewajiban Penggugatselaku pemegang IJUP Operasi Produksi dalam rangkamenjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahanbaku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhanindustri pengolahan dan pemakaian langsung dalam negeri(domestic market obligation).Pemenuhan domestic market obligation jelas merupakan halyang sifatnya mendesak sebab terkait dengan kebutuhanmasyarakat luas.

Domestic Move Penyerahan jasa didalam negeri Dikenakan PPN6. Storage Penyerahan jasa didalam negeriDikenakan PPNPenyerahan jasa didalam negeri Dikenakan PPN7. lInsurance8. Relocation Services Penyerahan jasa didalam negeri Dikenakan PPN9. Record Management jPenyerahan jasadidalam negeri Dikenakan PPNd.2.

Bahwa gempa bumi dan tsunami yang telah melanda Provinsi Aceh padatahun 2004 tersebut telah menggugah mata dunia guna mendatangkanbantuannya ke Indonesia khususnya provinsi aceh apalagi domestic/dalamnegeri dan Alm. Buchari serta lou Hanifawati (Pemohon Kasasi/Tergugat)termasuk korbannya dan beliau selama lebih kurang 2 (dua) tahun didanaioleh NGO Asing kebutuhan sembako (sembilan bahan pokok pangannyayakni beras, sabun dan lain sebagainya) . Mohon Majelis Hakim Agungmempertimbangkannya;.

Adapun bentuk dan materinya mengacupada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakannasional masingmasing Negara";Bahwa berdasarkan uraian diatas, kKedudukan fax treaty adalah /exspecialisdari UndangUndang PPh (Penjelasan Pasal 32 A UndangUndang PPh) danapabila terjadi perbedaan pengaturan antara UndangUndang PPh dan TaxTreaty, maka ketentuan dalam Tax Treaty yang diberlakukan (Tax TreatySuperceeding Domestic Tax Laws);Bahwa menurut Pemohon Banding, status hukum P3B (7ax

kedudukan managemen (a place of management),merupakan suatu cabang (a branch), serta terdapat suatukantor (an office);Bahwa dengan demikian, aktivitas Termohon PeninjauanKembali tidak termasuk dalam suatu tempat usaha tidakdianggap PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4) huruf e P3B Indonesia Jepang ataupun CommentaryPasal 5 ayat (4) OECD Model;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestic

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kKedudukan Tax Treaty adalah lexspecialis dari UU PPh (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh) dan apabila terjadiperbedaan pengaturan antara UU PPh dan Tax Treaty, maka ketentuan dalamTax Treaty yang diberlakukan (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws);Bahwa status hukum P3B (Tax Treaty) merupakan "lex special dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sehingga sesuai denganasas hukum "/ex specialis derogat lex generalis" maka ketentuan yang diaturdalam P3B

Putusan Nomor 1528/B/PK/PJK/2017dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e P3BIndonesia Jepang ataupun Commentary Pasal 5ayat (4) OECD Model.v Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), baikberdasarkan ketentuan domestic (UU PPh)maupun OECD Model dan P3B, karena terbuktimempunyai tempat usaha, tempat usaha tersebutdidirikan di suatu lokasi tertentu, subjek pajakmempunyai hak untuk memanfaatkan tempatusaha, penggunaan

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi positif atas PeredaranUsaha sebesar Rp17.282.022.121,00 (US$ 41,089.00)adalah karena terdapat transaksi penjualan terhadapafiliasi yang diindikasikan Domestic Transfer Pricing.Sumber koreksi adalah Faktur Pajak, invoice, deliveryorder (Internal comparable), Wilmar InternationalLimited Annual Report (Listing of Subsidiaries ofTheGroup) dan Laporan Keuangan Audit;Halaman 21 dari 47 halaman.

Bahwa menanggapi dasar pertimbangan Majelis tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa transaksi domestic yang dilakukan antarperusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkan potensikerugian negara dalam pengenaan pajaknya;10.2.