Ditemukan 486 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
216 — 43
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
216 — 43
MAULI dan ada beberapa orang lagi yangsaksi Sudah lupa namanya;Bahwa Seingat saksi pada pertemuan tersebut para Terdakwa tidak hadir;Bahwa selanjutnya benar ada lagi pertemuan antar pimpinan yang telahdisebutkan oleh saksi SYAHBANDAR tadi yang katanya saksi mengatakantidak usah minta uang ketok palu tetapi meminta proyek saja biar tidakterlalu kentara, saksi juga mendengar hal itu tapi itu perkataan pakZOERMAN, bukan saksi yang menyampaikan, selanjutnya pimpinanDPRD yang hadir di pertemuan kedua
Kita minta proyek aja biartidak terlalu kentara. Sdr. ZOERMAN MANAP menjawab: lyo, Saksisetuju. Biar nggak kentara. Dan Sdr. CHUMADI ZAIDI juga menjawabserupa: lyo, Saksi setuju;Bahwa benaar ada perkataan tersebut Sesuai dengan jawaban saksidalam BAP No. 13 huruf a tersebut, namun sewaktu di Penyidikan saksilupa Ssiapa yang mengatakan meminta proyek saja sehingga saksi pakCORNELIS yang meminta proyek namun sekarang saksi baru ingat yangmengatakan minta proyek adalah alm.
Pak ZOERMAN sedangkan pakCORNELIS menyetujul saja;Bahwa dalam pertemuan tersebut memang benar setuju bahwa tidakminta uang tapi minta proyek saja Supaya tidak kentara;Bahwa pada pertemuan Pimpinan DPRD dengan beberapa anggotaDPRD perwakilan fraksi, selain ELHELWI yang saksi ingat ada hadirZAINUR ARFAN, SOFYAN ALI, SOPIAN, MUHAMADYAH, sedangkanpara Terdakwa tidak ada hadir di pertemuan tersebut;Bahwa benar, dalam pertemuan antara beberapa anggota DPRDperwakilan fraksi dengan Pimpinan DPRD tersebut
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG:Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan Halaman 51 dari 127 halaman.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa didalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahcq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderalPajak harus~ tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari ... tampak jelaspemerintah telah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi. Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Halaman 49 dari 135 halaman.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga moelihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadapWP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 768/B/PK/PJK/2015 bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnyayaitu melalui jalur hukum administrasi.bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharustetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 22-07-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 514/Pid.Sus/2014/PN Llg Tanggal 7 Agustus 2014 — (TERDAKWA) 1.Nama Lengkap : Efriadi Suhendri, S.Sos alias Eef Bin.H.Ahmad Sukri (Alm), Tempat Lahir : Lubuklinggau , Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 21 Juli 1974 , Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia , Tempat Tinggal : Jl.Garuda Hitam No.68 Rt.03, Kelurahan Lubuklinggau Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Agama : Islam, Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Lubuklinggau , Pendidikan : Sarjana (S-1).
2. Nama Lengkap : Lukman Hakim Bin A.Kadir.HY, Tempat Lahir : Palembang, Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 14 Desember 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Binjai Rt.02 No.-, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Agama : Islam, Pekerjaan : Komisioner KPU Lubuklinggau, Pendidikan : Sarjana (S-1).
3. Nama Lengkap : Debi Arianto Bin A. Arifai , Tempat Lahir : Muara Kelingi, Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Maret 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perumnas Nikan Jaya, Blok E4 No.1010, Rt.05, Kelurahan Nikan, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau , A g a m a : Islam, Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Lubuklinggau, Pendidikan : SMA.
4. Nama Lengkap : Efrizal, S.Ag Bin Abdullah Efendi, Tempat Lahir : Lubuklinggau, Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl.Merpati Rt.03 No.32, Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Agama : Islam, Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Lubuklinggau, Pendidikan : Sarjana.
5. Nama Lengkap : F. Gatot Wijayanto Bin Sumardi, Tempat Lahir : Palembang, Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 09 Desember 1966, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl.Depati Said No.14 Rt.04, Kel.Tapak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, Agama : Katholik, Pekerjaan : Komisioner KPU Kota Lubuklinggau, Pendidikan : SMA.
52 — 11
52 — 11
Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup,ketidakhatihatan besar yang cukup; bukan culpa levis (kelalaian ringan), melainkan culpalata (kelalaian yang kentara/besar).Menimbang, bahwa dari faktafakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, buktisurat dan dan keterangan terdakwaterdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa p ada hariHalaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN LlgMinggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan ketentuan UU Pajaksesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitumelalui jalur hukum administrasi.;Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.(Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan)untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebin kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak = jelas pemerintah telahmelaksanakan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasipemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords)bahwa putusankasasiMAbelumdapatsecaraJangsungmenjadidasarmenagih utang pajak AAG.Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMAbelumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016 melakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah